Connect with us

Nasional

Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Kehormatan Ketua Pengarah APMM

Published

on


Finroll.com –– Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Bakamla A. Taufiq R. menyambut hangat kunjungan kehormatan Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Laksamana Maritim Dato’ Mohd Zubil bin Mat Som, di Markas Besar Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Jajar kehormatan para Ksatria Bakamla RI memberikan penghormatan atas kedatangan Ketua APMM beserta anggota delegasi yang terdiri dari Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim Laksamana Muda Maritim Dato’ Abu Bakar Bin Idris, Pengarah Bahagian Perisikan Kepten Maritim Rosli Bin Abdullah, dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim Kepten Maritim Nurul Hizam Bin Zakaria.

Hubungan dekat kedua institusi Coast Guard itu terlihat dari sambutan penuh persaudaraan yang berlangsung di halaman Mabes Bakamla RI, yang merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kehormatan Laksdya Taufiq ke Kantor Pusat APMM, One IOI Square, Putrajaya, Malaysia hampir setahun silam, tepatnya pada 21 Desember 2018.

Perbincangan pimpinan tertinggi kedua institusi yang mengemban fungsi Coast Guard itu berlanjut di aula untuk membahas keamanan maritim yang melibatkan kedua negara.

Dikatakan oleh Kepala Bakamla, secara kekinian Coast Guard yang berperan sebagai Penegak Hukum yang lebih soft.

“Saya dibantu para perwira Gakkum, sejak kepemimpinan saya semua kepangkatan menggunakan Bakamla, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Bakamla melaksanakan operasi militer tapi bukan perang, yang menghasilkan output tegaknya hukum dan outcome keamanan laut.

Senada dengan yang dikatakan Laksdya Taufiq, Ketua Pengarah APMM mengatakan, kunjungan ke Bakamla diantaranya membawa mandat untuk meningkatkan kerja sama yang berfokus pada operasi, karena sedikit persinggungan di lapangan dapat menjadi masalah besar, katanya, yang mana hubungan telah terjalin baik antara APMM dengan Bakamla.

Dijelaskannya pula, APMM membawa kebudayaan yang mengedepankan sebagai penolong dan pelindung masyarakat, dan mengutamakan kebudayaan santun, tidak arogan dan pendekatan yang soft.

Menutup pembicaraan tersebut, kedua pimpinan menganggap perlunya tindak lanjut kerja sama yang lebih konkret antara Bakamla – APMM dalam rangka menjaga hubungan baik kedua instansi yang telah lama terjalin.

Selanjutnya, Ketua Pengarah APMM dan anggota delegasi juga bertandang ke Pusat Informasi Marabahaya Laut dan mengenal Bakamla lebih jauh melalui paparan Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Nursyawal Embun.

Dijelaskannya tentang Bakamla RI yang mengemban fungsi Coast Guard, dengan peran maritime security, maritime safety dan maritime defense.

Dengan diamanatkannya penguatan Bakamla RI, maka fokus pencapaian tugas yang diemban yaitu amannya choke point di wilayah perairan Indonesia, terjaminnya keamanan ALKI, terjaganya kedaulatan NKRI dan tegaknya hukum di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Lebih jauh dibeberkannya tentang kerja sama antara Bakamla RI dengan APMM, yang meliputi information sharing, coordinated patrol dan bilateral meeting antar kedua negara.

Dikatakannya, bahwa kerja sama operasi yang telah berlangsung yaitu Patkor Optima Malindo, Patkor Indomalphi dan Patkor Gannet yang dilaksanakan adalah untuk menjaga stabilitas keamanan Perairan Selat Malaka dan unresolved area, serta menjaga perbatasan maritime Indonesia – Malaysia.

Salah satu hasil kerja sama tersebut adalah berhasil digagalkannya penyelundupan miras dan rokok dari Singapura beberapa waktu lalu.

Turut menyambut kedatangan Ketua Pengarah APMM antara lain: Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Bakamla Drs. Hariadi, SH., Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H., Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Nursyawal Embun, Direktur Hukum Laksma Bakamla Eddi Rate Muis, S.H., M.H., Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Amin Budi Cahyono, S.E., Inspektur Laksma Bakamla Sarono, M.H., dan Kepala Unit Penindakan Hukum (UPH) Laksma Bakamla Parimin Warsito.

Advertisement

Nasional

Erick Thohir Hingga Nadiem Jadi Menteri, Begini Respons Pasar

Published

on

By

Kalangan pelaku pasar merespons positif munculnya nama-nama baru calon menteri Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Nama-nama baru tersebut di antaranya pengusaha Erick Thohir, CEO Go-Jek Nadiem Makarim hingga praktisi media, Wishutama Kusubandio.

Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia, Octavianus Budiyanto menyebutkan calon menteri yang sejak pagi dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana dinilai memiliki kapabilitas untuk mengisi jabatan setingkat menteri, meski presiden belum mengumumkan secara resmi kepada publik.

“Sejauh ini kita lihat nama-nama tersebut cukup kredibel, tapi ini belum mewakili posisi menteri-menteri ekonomi, kita tunggu sampai lengkap,” kata Oky, sapaan akrabnya kepada CNBC Indonesia, Senin (21/10/2019).

Dia berharap, nantinya menteri terpilih, khususnya di tim ekonomi bisa menjaga iklim investasi yang kondusif, sehingga investor asing tertarik berinvestasi di Indonesia.

“Kita harapkan dari menteri-menteri yang baru tegas, berani, punya terobosan dan eksekutor atas kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan,” kata dia menambahkan.

Merespons euforia kabinet baru, pasar saham di awal pekan ini langsung ditransaksikan menguat pada level 6.207,88 poin. Hingga sesi pertama Indeks Harga Saham Gabungan terus melaju di zina hijau.

Namun, pantauan CNBC Indonesia, hingga pukul 14.28 WIB, indeks acuan di Indonesia itu melemah 0,001% ke posisi 6.191,86. Sepanjang tahun berjalan, IHSG terkoreksi 0,04%.

Continue Reading

Nasional

Dokter Ingatkan Potensi Penyakit yang Bisa Diidap Menteri Jokowi

Published

on

By

Resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma’ruf Amin akan segera umumkan nama-nama menteri dalam kabinet periode 2019-2024. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih menteri termasuk dari sisi kesehatannya.

Dikatakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Ari Fahrial Syam Sp.PD, harapan rakyat Indonesia begitu besar terhadap pemimpin nasional saat ini, Jokowi-Ma’ruf Amin, untuk adanya suatu perubahan yang lebih baik dari masa periode kedua Presiden Jokowi. Hiruk pikuk saat masa kampanye sampai mendekati proses pemilhan juga membuat para menteri bekerja ekstra ketat.

Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa tugas menteri cukup berat dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Oleh karena itu berbagai potensi risiko penyakit juga bisa terjadi bagi para menteri tersebut. Berbagai penyakit kronis yang ada saat ini, juga bisa menjadi kambuh dan menjadi tidak terkendali.

“Pada periode pemerintahan SBY sebelumnya kita melihat bahwa para menteri baru yang tidak siap secara fisik dan mental mengalami jatuh sakit baik mengalami serangan jantung ataupun stroke. Kalau perlu sistem pemeriksaan kepada calon presiden yang telah rutin dilakukan sejak Pilpres sebelumnya juga diterapkan kepada calon menteri yang akan datang,” ujarnya, dikutip VIVA, Senin, 21 Oktober 2019.

Dokter Ari melanjutkan, beberapa alasan kenapa suatu pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi penting, seperti kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, serta kadar asam urat tinggi pada awalnya hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Tekanan darah yang tinggi pun diketahui hanya dengan pemeriksaan tekanan darah.

Adapun gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Jantung yang bengkak dan kelainan paru dapat diketahui dengan pemeriksaan foto thoraks. Melalui pemeriksaan USG abdomen dapat diketahui adanya kelainan pada liver, kandung empedu, pankreas, limpa serta kedua ginjal dan organ-organ abdomen lainnya.

“Terjadinya serangan jantung atau stroke merupakan kelainan yang paling sering dialami oleh para eksekutif termasuk para menteri maupun pejabat eselon 1. Penyakit yang mematikan ini sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya. Kejadian serangan jantung dan stroke berhubungan dengan berbagai faktor risiko yang terjadinya tidak dengan sendirinya,” paparnya.

Faktor-faktor risiko yang terjadi sebagian hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Faktor risiko tersebut antara lain kadar gula darah yang tinggi (DM), kadar kolesterol tinggi (Dislipidemia), obesitas serta faktor stres. Faktor risiko lain dan juga merupakan hal penting adalah merokok.

“Bagaimana dengan calon menteri wanita? Selain pemeriksaan kesehatan rutin khusus untuk wanita perlu pemeriksaan untuk skrining kanker wanita seperti kanker payudara dan kanker mulut rahim,” kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Dokter Spesialis Jantung Paru, dr. Vito Damay Sp.JP, bahwa pemeriksaan kesehatan untuk skrining kelayakan dan skrining wajib tahunan sebaiknya dilakukan agar menteri-menteri dapat bekerja secara optimal. Skrining dan evaluasi penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes dan kolesterol tinggi sebaiknya dilakukan. Menurut Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2018, Hipertensi contohnya saat ini diidap oleh 34.1 persen masyarakat Indonesia.

“Padahal skriningnya bisa dilakukan di level puskemas. Kesadaran masyarakat perlu dilatih dan diedukasi. Menteri dan jajarannya pun sebaiknya rutin memeriksakan diri karena tugas berat menanti di depan dan beliau-beliau ini dibutuhkan dalam memegang posisi startegis,” tegasnya.

Skrining obesitas dan program berat badan ideal bagi para menteri dan jajarannya, menurut dokter Vito juga perlu dilakukan dan digalakkan, di mana Riskesdas 2018 menemukan 21.8 persen rakyat Indonesia obesitas.

“Obesitas ini adalah penyakit, yang meningkatkan risiko penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, kolesterol tinggi dan hipertensi serta tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker,” paparnya.

Ia melanjutkan, selain check up secara umum sebaiknya juga dilakukan check up secara khusus bagi menteri-menteri dengan riwayat khusus misalnya riwayat penyakit jantung, stroke, penyakit pencernaan dan kanker. Pemeriksaan khusus seperti CT scan, endoskopi, dan deteksi kanker tertentu jika memang ada indikasi perlu dilakukan agar menteri yang dipilih dapat menjalankan amanah dengan baik selama 5 tahun ke depan.

Continue Reading

Nasional

Jokowi-Ma’ruf Prioritaskan Kerja Pemerintahan Lima Tahun Ke Depan

Published

on

Finroll.com — Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada lima fokus utama yang akan dikerjakan pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima ke depan.

Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden bersama Wapres Ma’ruf Amin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) petang.

Prioritas pertama, kata Jokowi, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia mengatakan pemerintah akan membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan Indonesia.
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” papar Presiden, dilansir dari Ipotnews.

Selanjutnya, fokus kedua menurut Presiden adalah pembangunan infrastruktur.

Dia mengatakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, dikatakan Jokowi, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM .

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ungkap dia.

Keempat, lanjut Jokowi, penyederhanaan birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran. Dia menilai investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.  

Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” papar Presiden.

Dalam pidato perdananya, Presiden juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” kata dia.

Dan fokus terakhir adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending