Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Kepala Bakamla RI Terima Kunjungan Kehormatan Ketua Pengarah APMM

Published

on


Finroll.com –– Kepala Bakamla RI Laksamana Madya Bakamla A. Taufiq R. menyambut hangat kunjungan kehormatan Ketua Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Laksamana Maritim Dato’ Mohd Zubil bin Mat Som, di Markas Besar Bakamla RI, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin.

Jajar kehormatan para Ksatria Bakamla RI memberikan penghormatan atas kedatangan Ketua APMM beserta anggota delegasi yang terdiri dari Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pengawasan Maritim Laksamana Muda Maritim Dato’ Abu Bakar Bin Idris, Pengarah Bahagian Perisikan Kepten Maritim Rosli Bin Abdullah, dan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim Kepten Maritim Nurul Hizam Bin Zakaria.

Hubungan dekat kedua institusi Coast Guard itu terlihat dari sambutan penuh persaudaraan yang berlangsung di halaman Mabes Bakamla RI, yang merupakan kunjungan balasan atas kunjungan kehormatan Laksdya Taufiq ke Kantor Pusat APMM, One IOI Square, Putrajaya, Malaysia hampir setahun silam, tepatnya pada 21 Desember 2018.

Perbincangan pimpinan tertinggi kedua institusi yang mengemban fungsi Coast Guard itu berlanjut di aula untuk membahas keamanan maritim yang melibatkan kedua negara.

Dikatakan oleh Kepala Bakamla, secara kekinian Coast Guard yang berperan sebagai Penegak Hukum yang lebih soft.

“Saya dibantu para perwira Gakkum, sejak kepemimpinan saya semua kepangkatan menggunakan Bakamla, ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, Bakamla melaksanakan operasi militer tapi bukan perang, yang menghasilkan output tegaknya hukum dan outcome keamanan laut.

Senada dengan yang dikatakan Laksdya Taufiq, Ketua Pengarah APMM mengatakan, kunjungan ke Bakamla diantaranya membawa mandat untuk meningkatkan kerja sama yang berfokus pada operasi, karena sedikit persinggungan di lapangan dapat menjadi masalah besar, katanya, yang mana hubungan telah terjalin baik antara APMM dengan Bakamla.

Dijelaskannya pula, APMM membawa kebudayaan yang mengedepankan sebagai penolong dan pelindung masyarakat, dan mengutamakan kebudayaan santun, tidak arogan dan pendekatan yang soft.

Menutup pembicaraan tersebut, kedua pimpinan menganggap perlunya tindak lanjut kerja sama yang lebih konkret antara Bakamla – APMM dalam rangka menjaga hubungan baik kedua instansi yang telah lama terjalin.

Selanjutnya, Ketua Pengarah APMM dan anggota delegasi juga bertandang ke Pusat Informasi Marabahaya Laut dan mengenal Bakamla lebih jauh melalui paparan Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Nursyawal Embun.

Dijelaskannya tentang Bakamla RI yang mengemban fungsi Coast Guard, dengan peran maritime security, maritime safety dan maritime defense.

Dengan diamanatkannya penguatan Bakamla RI, maka fokus pencapaian tugas yang diemban yaitu amannya choke point di wilayah perairan Indonesia, terjaminnya keamanan ALKI, terjaganya kedaulatan NKRI dan tegaknya hukum di seluruh wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Lebih jauh dibeberkannya tentang kerja sama antara Bakamla RI dengan APMM, yang meliputi information sharing, coordinated patrol dan bilateral meeting antar kedua negara.

Dikatakannya, bahwa kerja sama operasi yang telah berlangsung yaitu Patkor Optima Malindo, Patkor Indomalphi dan Patkor Gannet yang dilaksanakan adalah untuk menjaga stabilitas keamanan Perairan Selat Malaka dan unresolved area, serta menjaga perbatasan maritime Indonesia – Malaysia.

Salah satu hasil kerja sama tersebut adalah berhasil digagalkannya penyelundupan miras dan rokok dari Singapura beberapa waktu lalu.

Turut menyambut kedatangan Ketua Pengarah APMM antara lain: Deputi Kebijakan dan Strategi Laksda Bakamla Drs. Hariadi, SH., Deputi Informasi, Hukum dan Kerja Sama Laksda Bakamla Dade Ruskandar, S.H., M.H., Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Nursyawal Embun, Direktur Hukum Laksma Bakamla Eddi Rate Muis, S.H., M.H., Kepala Biro Umum Laksma Bakamla Amin Budi Cahyono, S.E., Inspektur Laksma Bakamla Sarono, M.H., dan Kepala Unit Penindakan Hukum (UPH) Laksma Bakamla Parimin Warsito.

Advertisement Valbury

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading

Nasional

Menaker Minta Subsidi Gaji Ada yang Dikembalikan

Published

on

Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta kepada 9 juta pekerja. Namun, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi.

Bagi pemberi kerja atau perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan, bagi pekerja akan dikenakan sanksi dengan mengembalikan subsidi gaji yang telah diterima.

“Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara,” ujar Ida melalui keterangan resmi, Kamis (10/9/2020).

Baca: Keringanan Iuran BPJS Nongol Setelah Corona 6 Bulan, Kenapa?

Adapun subsidi gaji telah diberikan pemerintah kepada 9 juta pekerja melalui III tahap dan akan terus berkembang. Pada tahap I pemerintah memberikan kepada 2,5 juta pekerja dan pada tahap II kepada 3 juta pekerja.

Selanjutnya, tahap III diberikan kepada 3,5 juta pekerja yang diserahkan pada 8 September 2020.

“Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses,” kata Ida.

Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Sedangkan tahap II sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima.

“Penyaluran subsidi gaji dilakukan melalui bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI,” jelasnya.  (CNBC INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending