Connect with us

Ragam

3 Hal yang Perlu Diketahui soal UMP 2020 Naik 8,51 Persen

Published

on


Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada tahun depan sebesar 8,51 persen, lebih besar ketimbang besaran kenaikan UMP 2019 yang hanya sekitar 8,03 persen.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Bernomor dengan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 kepada para gubernur se-Indonesia. Surat edaran yang dirilis 15 Oktober 2019 itu menyangkut soal penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto tahun 2019.

Dalam surat edaran tersebut, Hanif menyampaikan persentase angka kenaikan UMP tahun 2020.

Berdasarkan pada pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 78 Tahun 2015, penetapan UMP dan UMK tahun 2020 menggunakan formula perhitungan upah minimum tahun berjalan, ditambah inflasi periode September dan pertumbuhan PDB yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), data inflasi nasional di September sebesar 3,39 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen. Sehingga UMP 2020 naik sebesar 8,51 persen atau lebih besar dari nilai kenaikan UMP 2019 yang hanya 8,03 persen.

“Dengan demikian, kenaikan UMP dan/atau UMK tahun 2020 berdasarkan data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu 8,51 persen,” demikian ditulis dalam surat edaran tersebut, seperti dikutip Kamis (17/10).

Berikut fakta lain terkait kenaikan UMP 2020 yang dirangkum kumparan:

1. UMP DKI Jakarta Diramal Jadi Rp 4,27 Juta
Mengacu tingkat kenaikan UMP yang dirilis Menteri Ketenagakerjaan, kenaikan UMP DKI Jakarta untuk tahun 2020 sekitar Rp 335.376,80 atau menjadi Rp 4.276.349,86.

Wakil Ketua Apindo DKI Jakarta Bidang Pengupahan, Nurjaman, sudah memprediksi kenaikan UMP DKI Jakarta hanya berada di kisaran Rp 300 ribu.

Hal ini bisa dilihat dari hasil survei 60 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di 15 pasar yang ternyata tidak mengalami kenaikan signifikan. Perhitungan KHL hanya menjadi gambaran, bukan penentu perhitungan UMP.

“Ada kenaikan (harga barang) tapi standar aja. Dari perhitungan KHL tafsirannya (UMP) Rp 4,2 juta, itu maksimal atau naik Rp 300 ribu,” ungkap Nurjaman saat dihubungi kumparan.

Perhitungan KHL yang sudah dilakukan nantinya akan dirapatkan bersama-sama antara perwakilan pengusaha, serikat pekerja, dan unsur pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Baik pekerja, pemerintah, dan pengusaha memiliki perhitungan sendiri.

2. Kenaikan UMP 2020 Diumumkan 1 November 2019
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, meminta gubernur seluruh Indonesia mengumumkan kenaikan UMP 2020 pada 1 November 2019.

Saat ini masing-masing pemerintah provinsi diminta untuk segera menghitung besaran kenaikan UMP dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).

“UMP tahun 2020 ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak pada tanggal 1 November 2019,” demikian bunyi surat edaran yang ditandatangani Hanif itu.

Masih berdasar surat edaran itu, gubernur memiliki opsi untuk tidak menetapkan UMK bagi kabupaten/kota tertentu yang mampu membayar upah minimum yang lebih tinggi dari UMP.

3. Daya Saing RI Bisa Menurun
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, UMP yang meningkat di tengah perlambatan ekonomi bisa berdampak pada penurunan daya saing. Bahkan harga produk-produk Indonesia bisa lebih mahal dan kalah saing dengan negara lain.

“UMP naik sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama situasi saat ini bisa dibilang ekonomi tengah kontraksi, sehingga kalau UMP naik, harga produk kita akan lebih tinggi, akibatnya daya saing bisa turun,” ujar Tauhid di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (17/10).

Peringkat daya saing Indonesia dalam laporan Global Competitiveness Index (GCI) 2019 yang dirilis World Economic Forum (WEF) turun ke posisi 50, dari posisi 45 pada tahun lalu. Tak hanya penurunan peringkat, skor daya saing Indonesia juga turun meski tipis 0,3 poin ke posisi 64,6.

Berdasarkan daftar tersebut, Indonesia juga makin tertinggal jauh dari Singapura yang menempati posisi pertama. Demikian pula dari Malaysia dan Thailand yang sebenarnya juga turun masing-masing dua peringkat tetapi mash di posisi 27 dan 40.

Agar daya saing tak semakin merosot, Tauhid menyarankan kenaikan UMP seharusnya tak dipatok di seluruh sektor industri. Pemerintah perlu memberi ruang kepada pelaku usaha dan pekerja agar mencapai kesepakatan.

“Jadi harusnya diberikan pemahaman juga ke pekerja, kalau tidak semua perusahaan bisa kasih kenaikan UMP 8,5 persen itu. Kan beberapa industri juga lagi tertekan, seperti tekstil, besi dan baja, perlu dipahami. Cari win-win solution,” jelasnya.

Sementara itu, Ekonom Senior Indef Aviliani menjelaskan, kenaikan UMP juga bukan jaminan ekonomi Indonesia membaik. Bisa saja, pengusaha akan melakukan pengurangan jumlah karyawan jika tak mampu membayar UMP tersebut.

“Kalau dia enggak bisa bayar, bukan enggak mungkin akan lakukan pengurangan jumlah karyawannya. Makanya ini harus diperhatikan betul pemerintah,” kata Aviliani.

Dia khawatir, nantinya pekerja di sektor formal akan beralih ke sektor informal. Akibatnya sektor industri justru akan semakin tertekan.

“Saya khawatirnya pekerja-pekerja yang dia enggak menerima kenaikan UMP, ini akan beralih ke sektor informal, freelance, bisa saja kerja di startup yang jumlahnya makin banyak kan. Akibatnya, ya semakin tertekan industrinya karena pekerjanya juga berkurang,” tambahnya.

Advertisement Valbury

Ragam

ILO: 1 dari 6 Pemuda Jadi Pengangguran Gara-gara Covid-19

Published

on

Organisasi Buruh Internasional (ILO) menyatakan satu dari enam kaum muda berhenti bekerja akibat merebaknya pandemi virus corona (covid-19). Sementara, bagi yang masih bekerja mengalami pemotongan jam kerja sebesar 23 persen.

Hal itu tercantum dalam laporan analisis terbaru dampak virus covid-19 terhadap pasar tenaga kerja “Monitor ILO: Covid-19 dan Dunia Kerja – edisi ke-4”.

ILO menyebut, pesatnya pengangguran muda baru sejak covid-19 merebak pada Februari lalu juga lebih banyak mempengaruhi perempuan dibandingkan laki-laki.

“Jika kita tidak mengambil aksi yang signifikan dan segera untuk memperbaiki situasi mereka, imbas virus ini dapat kita rasakan beberapa dasawarsa ke depan,” kata Direktur Jenderal ILO, Guy Ryder dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (28/5).

Pandemi covid-19, lanjutnya, tak hanya menghancurkan pekerjaan mereka. Namun, pandemi juga mengganggu pendidikan dan pelatihan serta memberikan hambatan besar bagi mereka yang sedang berupaya memasuki pasar kerja atau berpindah pekerjaan.

Tingkat pengangguran muda pada 2019 sendiri mencapai 13,6 persen dan terbilang lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya. Artinya, ada sekitar 267 juta kaum muda yang tidak dalam pekerjaan, pendidikan atau pelatihan (NEET) di seluruh dunia.

Mereka yang berusia 15-24 tahun dan bekerja umumnya berada dalam bentuk pekerjaan rentan seperti pekerjaan berupah rendah, pekerjaan di sektor informal atau sebagai pekerja migran.

“Jika bakat dan energi mereka tidak termanfaatkan dengan baik akibat kurangnya peluang atau keterampilan ini akan membahayakan masa depan kita semua dan akan semakin sulit untuk membangun kembali perekonomian yang lebih baik pasca COVID,” jelas Ryder.

Lihat juga: Menaker Sebut 18 Persen Pekerja Formal DKI Terdampak Corona
ILO juga memperbarui perkiraan penurunan dalam jam kerja di kuartal pertama dan kedua pada 2020, dibandingkan dengan kuartal keempat 2019.

Diperkirakan ada 4,8 persen jam kerja hilang selama kuartal pertama 2020 (setara dengan perkiraan 135 juta pekerjaan penuh waktu, dengan asumsi 48 jam kerja per minggu).

Dari perspektif regional, Amerika (13,1 persen) serta Eropa dan Asia Tengah (12,9 persen) mewakili kehilangan terbesar dalam jadwal kerja dalam kuartal kedua.

Karenanya, ILO menyerukan diambilnya kebijakan besar untuk mendukung kaum muda, termasuk program yang memastikan lapangan kerja/pelatihan yang luas di negara-negara berkembang serta di negara dengan pendapatan ekonomi rendah dan menengah.

Continue Reading

Ragam

Ini yang Diwaspadai Jokowi Saat New Normal Pariwisata

Published

on

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai gencar mewacanakan hidup new normal kepada masyarakat. Khusus di sektor pariwisata, Jokowi pun telah menyampaikan sebuah standar baru yang nantinya akan menjadi landasan industri pariwisata menjalankan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19.

“Betul-betul harus disiapkan sebuah standar baru menjadi sebuah kultur baru, kebiasaan baru di sektor pariwisata dan perlunya sosialisasi masif diikuti uji coba, simulasi dan pengawasan,” kata Jokowi, Kamis (28/5/2020).

Jokowi menegaskan protokol baru perlu diterapkan untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diinginkan. Jika tidak dijalankan, maka bukan tidak mungkin citra pariwisata di Indonesia menjadi buruk. Sehingga risiko ini harus benar-benar harus diwaspadai.

“Begitu ada imported case, kemudian ada dampak kesehatan maka citra pariwisata yang buruk itu akan bisa melekat dan akan menyulitkan kita untuk memperbaikinya lagi karena itu betul-betul harus dihitung, dikalkulasi betul, di lapangan manajemen pengawasannya dilaksanakan,” kata Jokowi.

Protokol kesehatan yang dimaksud Jokowi mulai dari sisi transportasi, penginapan atau hotel, restoran, hingga sejumlah area-area di lokasi pariwisata. Menurut Jokowi, sejumlah negara lain pun sudah melakukan hal serupa.

“Saya minta lihat benchmark di negara lain yang sudah saya lihat menyiapkan ini dengan kondisi new normal di sektor pariwisata,” katanya.

Continue Reading

Ragam

Imbas Corona, Pembangunan MRT Fase 2 Diundur Juni 2020

Published

on

By

PT MRT Jakarta menyatakan pembangunan proyek mass rapid transportation (MRT) Fase 2A dari Bundaran HI hingga Stasiun Kota ditunda hingga Juni 2020. Penundaan ini tak lepas dari wabah virus corona yang semakin meluas di Jakarta.

“Betul, ada penundaan,” kata Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhammad Kamaludin saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Kamis (30/4).

Pembangunan proyek MRT Fase 2A sedianya dikerjakan pada Maret 2020 dan ditargetkan rampung pada Desember 2024. Namun, karena penundaan, proyek ini diperkirakan baru akan rampung sekitar Maret 2025.

Namun begitu, Kamaludin mengatakan saat ini beberapa pekerjaan masih ada yang berjalan dengan aturan physical distancing. Namun, akibat pandemi virus corona beberapa pekerjaan lainnya mesti ditunda.

Salah satu alasan penundaan pengerjaan MRT Fase 2A yakni karena sebagian tenaga kerja didatangkan dari Jepang. Sementara itu, Jakarta saat ini tengah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga tidak memungkinkan untuk mendatangkan pekerja dari Jepang.

Penundaan proyek MRT ini, lanjut Kamal, berimbas pada rencana operasional MRT. “Operasional fase 2A baru pada Maret 2026,” kata dia.

Fase 2A dimulai dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Kota dengan total panjang jalur 6 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yakni Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok, dan Stasiun Kota.

Pembangunan Fase 2A dibagi ke dalam tiga paket kontrak sipil, terdiri dari paket kontrak CP 201, CP 202 dan CP 203. Periode konstruksi Fase 2A akan dimulai pada Maret 2020 dan direncanakan selesai pada Desember 2024.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending