Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

3 Skenario Politik di Balik Deklarasi KAMI

Published

on


Denny Januar Ali atau yang akrab disapa Denny JA membeberkan tiga skenario yang mungkin dimainkan di Lapangan Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/8) pagi.

“Terhidanglah tiga skenario,” kata Denny JA dalam keterangan tertulisnya yang diterima CNNIndonesia.com, Rabu (19/8).

Menurut pemilik Lembaga Survei Indonesia (LSI) ini, tiga skema tersebut terbuka karena arah politik praktis tidak bisa diduga atau seperti bola liar. Dia berkata, politik praktis bisa didesain masuk dan keluar dari pintu yang berbeda.

Skenario pertama, dia menerangkan, KAMI membawa pemerintahan Jokowi jatuh sebelum berakhir 2024. Namun, menurutnya, KAMI belum cukup kuat untuk menjatuhkan Jokowi saat ini.

Skenario berikutnya, lanjut dia, gerakan KAMI membesar dan segera menemukan calon presiden yang populer untuk diusung pada 2024 mendatang. KAMI, menurut Denny JA, bisa menjadi pemimpin dengan menggandeng partai politik tertentu nantinya untuk mengusung capres pada Pemilu 2024.

Menurut dia, skenario ini hanya terbuka jika KAMI solid hingga 2024. Namun, katanya, kekuatan KAMI juga menjadi kekurangannya. Denny JA berkata, KAMI berpotensi pecah ketika harus fokus hanya pada satu pasangan capres dan cawapres saja, karena keberadaan tokoh yang beragam di dalamnya.

“Ini skenario kedua, KAMI menjadi civil society yang ikut melahirkan the next presiden Indonesia tahun 2024. Namun ini hanya terjadi jika KAMI mendukung capres yang saat itu paling populer,” ujarnya.

Skenario terakhir, kata Denny, yakni KAMI akan hadir sebagai bunga demokrasi belaka atau sekadar pemanis pemerintahan saat ini.

Dalam skenario ini, katanya, KAMI tak menjatuhkan Jokowi sebelum 2024 dan tidak mengusung pasangan capres dan cawapres untuk 2024.

“KAMI hadir sebagai gerakan moral belaka,” tuturnya.

Jangan Diremehkan

Meski begitu, Denny JA berkata bahwa KAMI tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya KAMI lahir dalam kondisi banyak rakyat yang tengah cemas dan marah atas situasi di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

Menurutnya, KAMI adalah sebuah gerakan politik yang lahir dalam konteks krisis ekonomi yang berpotensi segera mendapatkan pesona ekstra. KAMI dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan politik alternatif bila berhasil merebut harapan publik akan perubahan.
Lihat juga: Golkar soal Deklarasi KAMI: Apa yang Perlu Diselamatkan?

Selain itu, lanjut Denny JA, KAMI juga tidak bisa dianggap remeh karena diisi oleh beraneka tokoh lapisan strategis mulai dari Din Syamsuddin, Rokhmat Wahab, Gatot Nurmantyo, serta anggota keluarga proklamator dan mantan presiden yakni Rachmawati Soekarnoputri, Meutia Hatta, dan Titiek Soeharto.

“Din Syamsudin berakar di ormas besar Muhammadiyah. Rokhmat Wahab berakar di ormas besar Nahdlatul Ulama dan istrinya [adalah] cucu pendiri Nahdlatul Ulama. Sementara Gatot Nurmantyo berakar pada dunia militer dan sebagian pengusaha besar,” tuturnya.

“Bertaburan pula intelektual publik di dalamnya. Mereka yang selama ini mengambil jalan berbeda dengan pemerintahan seolah menemukan forum besar bersama,” imbuh dia.

Ketiga, ucap Denny JA, KAMI tidak bisa dianggap remeh karena lahir di era kekosongan oposisi. Menurutnya, kehadiran oposisi di era krisis ekonomi itu ibarat hukum besi politik.

Kata Denny, tidak ada manusia super yang bisa mengendalikan sebuah negara nasional yang tengah gelisah agar tertib tanpa oposisi.

Sebelumnya, KAMI secara resmi mendeklarasikan diri di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (18/8) pagi.

Beberapa tokoh publik hadir dan membacakan Jati Diri dan Maklumat KAMI sebagai rangakaian deklarasi tersebut. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya Achmad Yani, Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Gatot Nurmantyo, Rochmad Wahab, Meutia Farida Hatta, MS Kaban.

Kemudian hadir pula, Said Didu, Refly Harun, Ichsanuddin Noorsy, Lieus Sungkharisma, dan Jumhur Hidayat, Abdullah Hehamahua, hingga Amien Rais.

Achmad Yani membacakan bahwa KAMI memiliki ‘Jati Diri’ yang terdiri dari sepuluh poin. Jati Diri KAMI menggambarkan tentang latar belakang, tujuan, serta struktur organisasinya.

“Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa,” kata Yani mengawali pembacaan 10 Jati Diri KAMI.

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Luhut Minta Perusahaan Farmasi Percepat Produksi Obat Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional menyediakan bahan baku yang cukup untuk mempercepat produksi obat Covid-19 jenis remdesivir di dalam negeri.

Published

on

Pemerintah berupaya untuk menangani krisis akibat pandemi corona. Salah satu caranya dengan mendorong perusahaan farmasi mempercepat produksi obat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mengupayakan produksi obat Covid-19 di dalam negeri.
Salah satunya yaitu obat remdesivir. Secara khusus, Luhut meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyediakan bahan baku obat tersebut.
“Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Luhut dilansir dari Antara pada Minggu (27/9).
Beda Syarat OTG Covid-19 Isolasi di Rumah dengan Fasilitas Pemerintah Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin impor untuk obat remdesivir.
Perusahaan itu bakal bekerja sama dengan perusahaan farmasi India. Selain itu, pihaknya pun bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk uji klinis produksi obat remdisivir.
Sehingga Bio Farma bisa memproduksi obat tersebut di dalam negeri. Sejauh ini, Bio Farma baru menuntaskan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir di dalam negeri.
“Kami sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujar Honesti. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah bersama BUMN dan BPOM akan terus berkordinasi untuk menyembuhkan pasien Covid-19. “Saya back up untuk kebutuhan obat apapun, pasti akan kami dukung. Kami tidak membuat kebijakan yang justru tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19),” kata Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.
Pihaknya bakal terus memantau penyediaan bahan baku obat tersebut untuk kebutuhan nasional. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Nasional

Luhut Bicara Pilkada: Laksanakan, Amankan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap perlu dilanjutkan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum usai.

“Laksanakan, amankan,” kata Luhut dalam program Mata Najwa yang ditayangkan secara live di Trans7, Rabu (23/9) malam, ketika ditanya mengapa Pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Luhut mengadopsi cara kerjanya dulu saat menjadi prajurit TNI. Dia mengatakan bahwa perintah harus dijalankan apapun konsekuensinya.

Termasuk pula Pilkada Serentak 2020 kali ini. Jika Presiden Jokowi sudah memberi perintah, maka harus dilaksanakan.

“Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan. Amankan,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, tentu memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak 2020 ini. Luhut tidak membeberkan.

“Walaupun bisa saja kamu setuju tapi kami tidak setuju, tapi sudah diputuskan, buat saya hanya dua, laksanakan, amankan,” kata dia.

Menurut Luhut, yang perlu diperhatikan saat ini adalah memitigasi pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah Covid-19. Jangan sampai penyebaran virus corona makin masif akibat ada pelanggaran di pilkada.

Luhut merinci ada beberapa aspek yang akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020. Misalnya pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye melibatkan banyak massa, maka kampenye saat ini akan dilarang mengumpulkan massa.

Pihaknya kata Luhut bahkan telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU juga Kapolri agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Malah akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam Pilkada Serentak ini.

“Tidak ada kampanye apa namanya terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya,” kata dia.

Luhut memastikan, dengan rambu-rambu dan aturan yang jelas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi tak akan menimbulkan klaster penularan baru.

“Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main jelas ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa,” kata dia. (Cnn Indonesia)

Continue Reading

Nasional

Klaster Baru Corona Jakarta: Hiburan Malam, Hotel, Pernikahan

Published

on

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta kian masif. Klaster-klaster baru penyebaran virus corona di ibu kota juga mulai bermunculan, sehingga kasus positif meningkat meningkat tinggi.

FINROLL.com – Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan setidaknya ada tujuh klaster baru penyebaran Covid-19 di Jakarta sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi 4 Juni hingga 12 September 2020. Hal itu berdasarkan analisis Tim Satgas dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Di sini ada beberapa yang baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya klaster hotel sudah mulai ada, pesantren, hiburan malam,” kata Dewi dalam dialog Covid Dalam Angka di Youtube BNPB, Rabu (23/9).

Dari data yang dipaparkan Dewi, tercatat klaster hotel sebanyak 3 kasus. Menurut dia, hal ini ditemukan setelah Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan contact tracing atau pelacakan.

“Dilihatnya memang dari hotel itu tiga orang ini punya kontak di sana sebenarnya. Ini yang masih dalam penyelidikan sebenarnya, tapi muncul tempat baru yang ternyata berpotensi penularan,” jelas Dewi.

Selain klaster hotel, muncul juga klaster pesantren dengan 4 kasus, klaster hiburan malam 5 kasus, serta klaster pengungsian 6 kasus. Kemudian klaster sekolah 19 kasus, klaster kegiatan pernikahan 25 kasus, dan klaster panti asuhan 36 kasus.

“Kegiatan pernikahan juga mulai muncul. Ada 25 orang terinfeksi, walau kecil, tapi ini berpotensi jadi tempat penularan. Ini harus diperketat kembali,” tuturnya.

Kemunculan klaster-klaster baru di Jakarta ini menandakan agar masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dewi juga meminta agar masyarakat untuk lebih mewaspadai penyebaran Covid-19.

“Ini beberapa contoh bermunculan klaster baru yang sebelumnya belum ada. Artinya kita harus lebih waspada lagi,” tuturnya.

Dewi juga mengatakan, sampai saat ini masih ada tiga klaster besar di DKI, yakni rumah sakit, komunitas, dan perkantoran.

Klaster rumah sakit merupakan kasus-kasus yang dicatat dari pasien atau laboratorium di mana warga aktif memeriksakan diri sendiri. Jumlah kasus positif dari klaster ini berjumlah 24.400 kasus atau menyumbang 63,46 persen kasus di Jakarta.
Lihat juga: Tiga Besar Klaster Covid DKI: RS, Komunitas dan Perkantoran

Kemudian, klaster komunitas yang termasuk di dalamnya klaster keluarga. Menurut Dewi, klaster komunitas menyumbang 15.133 kasus atau 39,36 persen dari kasus positif Covid di Ibu Kota.

Berikutnya klaster perkantoran muncul sebagai klaster ketiga terbanyak. Dari catatan Dewi, kasus klaster perkantoran di Jakarta mencapai 3.194 kasus atau sekitar 8,31 persen. (CNNIndonesia.com)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending