Connect with us

Business

7 Keuntungan Yang Diperoleh Pemberi Pinjaman di Cashwagon

Published

on


Finroll.com — Cashwagon memberikan 7 (tujuh) Keuntungan yang dapat diperoleh pemberi pinjaman. Ketujuh keuntungan tersebut antara lain adalah, dapat memulai dengan uji coba (trial) hanya dengan Rp 500.000 selama 10 hari. Dapat meraih bunga sampai 30% per tahun. Jangka waktu pendanaan yang bervariasi dari 10 sampai 360 hari. Interface platform yang mudah digunakan. Selain itu Cashwagon juga memberikan Permohonan pinjaman hanya dapat diperoleh oleh peminjam yang sudah dievaluasi oleh sistem teknologi berbasis A.I (Artificial Intelligence).

Penyaluran dana dari pemberi pinjaman diatur secara cermat menjadi sejumlah besar pinjaman jangka pendek. Serta semua detail, syarat dan ketentuan dibuka secara transparan, sehingga tak ada biaya dan klausul yang merugikan.

Demikian hal tersebut diungkapkan CEO PT. Kas Wagon Indonesia, Asri Anjarsari dalam acara Talk Show Cashwagon The Rich Club, di The Maj, Senayan Jakarta, Senin (20/1/2020).

Asri menjelaskan, Cashwagon (Kas Wagon) Indonesia yang diluncurkan pada November 2017, muncul sebagai platform P2P (Peer-to-Peer) inovatif, yang mengubah cara orang memperoleh dana tambahan dan mengakses cicilan jangka pendek secara online.

Platform ini membantu menghubungkan para pemberi pinjaman, yang dapat meraih keuntungan minimal Rp 500.000, dengan para peminjam yang sudah diverifikasi oleh sebuah software peniliaian berbasis Artificial Intelligence yang dimiliki Cashwagon,” jelasnya.

Selain sebagai platfotm P2P yang inovatif lanjut Asri, Cashwagon juga ingin memberikan kontribusi positif dengan memberikan edukasi tentang pendanaan kepada semua pihak dalam ekosistemnya. Salah satu contohnya adalah dengan menggelar Cashwagon The Rich Club,” lanjutnya.

Masih kata Asri, Cashwagon telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, hanya dalam waktu dua tahun sudah lebih dari 350.000 peminjam yang telah terverifikasi.

Cashwagon memang menjadi jawaban atas tantangan literasi keuangan dan keterbatasan institusi tradisional saat ini.

Selain itu Cashwagon juga membuka akses pinjaman jangka pendek untuk masyarakat Indonesia yang sangat membutuhkan dana. Sementara di sisi lain, para pemberi pinjaman juga dapat memperoleh keuntungan signifikan dari kesepakatan tersebut.

Para pemberi pinjaman dapat meraih Presentase Bunga Tahunan (APR) hingga 25% hanya dengan mendaftar, memilih strategi pendapatan, dan menyalurkan dananya.

Cashwagon juga sudah menyiapkan tawaran spesial di ulang tahun ke-2 nya, yaitu berupa tambahan bonus bunga 5 % APR. Penawaran spesial ini juga memungkinkan para pemberi pinjaman memilih produk dengan total bunga tahunan maksimal 30% per tahun. Tawaran ini berlaku dari 20 Januari sampai 31 Januari 2020.

Untuk pendanaan dengan tenor 180 hari atau lebih, Cashwagon membuat pilihan pembayaran bunga bulanan yang menjadikan pendanaan P2P platform ini terasa klasik.

Jika pemberi pinjaman memilih pendapatan dalam jangka pendek, ia akan mendapatkan semua bunga pada saat jatuh tempo. Dan tentunya, pemberi pinjaman dapat memilih untuk menarik uang serta pendapatannya, atau mempercayakannya lagi pada Cashwagon, untuk menghasikan lebih banyak lagi.

“Kami terus mengusahakan yang terbaik untuk para pemberi pinjaman dalam mencari tambahan penghasilan, dan para peminjam yang merasa terabaikan oleh lembaga keuangan tradisional,” ucap, Asri Anjarsari.

Ia juga menambahkan seputar keberhasilan Cashwagon sampai saat ini, “Sistem penilaian berbasis teknologi A.I (Artificial Intelligence) yang kami miliki, memungkinkan kami dengan cepat menentukan kemampuan seorang peminjam dalam membayar cicilan, untuk efisiensi dan keamanan,” pungkasnya.

Advertisement

Makro Ekonomi

Jurus Tangkal Corona ke Ekonomi Ala Sri Mulyani

Published

on

Menkeu Sri Mulyani akan meminimalkan dampak virus corona ke ekonomi RI lewat kebijakan baru yang disiapkan. (FINROLL | ISTIMEWA)

“Kami sedang melihat secara keseluruhan komposisi dari pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam APBN 2020 untuk bisa menstimulasi,” ujarnya, Selasa (18/2).

FINROLL.COM — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah mempersiapkan kebijakan baru untuk mencegah dampak penyebaran virus corona (Covid-19) kepada ekonomi Indonesia. Ia memastikan pemerintah akan meminimalkan dampak virus corona ke ekonomi dalam negeri.

Namun, bendahara negara tersebut enggan merinci bentuk kebijakan yang akan dibuat. Sebab, pemerintah masih mendiskusikan bentuk kebijakan.

Ia hanya memastikan kebijakan baru ini terpisah dengan pemberian diskon tiket pesawat 30 persen. Potongan harga itu diberikan dalam rangka merangsang industri pariwisata yang sedang terpukul wabah virus corona.

“Dari sisi permintaan terutama konsumsi, bantuan sosial, dari hal yang lain-lain kami lihat,” ucapnya.

Hingga Selasa (18/2), virus mematikan itu telah menimbulkan 1.873 korban jiwa. Tak hanya itu, virus corona telah menginfeksi 73.325 orang di seluruh dunia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tertekan di rentang 0,1 persen-0,29 persen akibat wabah virus corona. Pasalnya, China dan Indonesia masih memiliki kaitan dari sektor ekonomi.

Sepanjang 2019, ekspor non migas ke China mencapai US$25,85 miliar setara 16,68 persen dari total ekspor non migas.

“Untuk China diprediksi secara konsensus ekonomi akan turun satu sampai 2 persen, kalau ke Indonesia pengaruhnya 0,1 persen-0,29 persen,” katanya.

Sumber Berita : CNNINDONESIA.COM

Continue Reading

Makro Ekonomi

Potensi Gagal Bayar BPJS Kesehatan Rp 15,5 T

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi menunjukkan kekesalannya kepada BPJS Kesehatan. Sebab, masalah keuangan BPJS Kesehatan masih terus menjadi bahasan.

FINROLL.COM — Sri Mulyani mengatakan, sepanjang tahun 2019 lalu masih ada potensi gagal bayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 15,5 triliun. Padahal, pemerintah sudah menyuntik sebesar Rp 13,5 triliun untuk menutupi potensi defisit yang diperkirakan sebesar Rp 32 triliun.

“Kami sudah transfer Rp 13,5 triliun kepada BPJS sebelum akhir 2019 untuk mengurangi defisit yang estimasi Rp 32 triliun. Tapi meski sudah diberikan Rp 13,5 triliun masih gagal bayar Rp 15,5 triliun,” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2020).

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan masih defisit untuk keuangan tahun 2019. Oleh karenanya, pada saat itu BPJS Kesehatan meminta Kemenkeu untuk membayarkan iuran PBI Pusat dan Pemda untuk dibayarkan di awal untuk menutupi kebolongan keuangannya.

“Makanya BPJS kirim surat ke kami untuk minta seluruh PBI bayar di depan. Kalau bicara surplus, defisit masih Rp 15,5 triliun. Ini juga dengan kenaikan yang sudah kita masukan Rp 13,5 triliun,” tegasnya.

Lanjutnya, dengan kondisi ini maka jika iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan akan kembali mengalami defisit dan bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu, BPJS terus mengalami defisit.

Pada 2014 defisit mencapai Rp 9 triliun dan disuntik pemerintah Rp 5 triliun, 2016 defisit turun menjadi Rp 6 triliun dan disuntik pemerintah Rp 6 triliun. Namun, pada 2017 meningkat jadi Rp 13,5 triliun dan 2018 naik lagi menjadi Rp 19 triliun dan pada 2019 BPSJ mengestimasi defisit capai Rp 32 triliun.

“Dengan demikian, pemerintah putuskan naikkan iuran. Menurut Peraturan UU, kenaikan iuran 2 tahun sekali. Tapi sejak 2014 tidak ada perubahan iuran. Padahal UU bilang review tiap 2 tahun,” tegasnya.

Sebagai informasi kenaikan iuran yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu adalah: Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 22.500 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Kemudian yang menjadi permasalah adalah untuk masyarakat golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Dimana ada tiga kelas yang semuanya dinaikkan iurannya oleh pemerintah.

Kelas III : naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan
Kelas II : naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulan
Kelas I : naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.

(hps)

Continue Reading

Makro Ekonomi

BKPM Kaji Buka Pintu Investasi Industri Alkohol

Published

on

By

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengkaji pengeluaran industri alkohol dari daftar negatif investasi (DNI). Hal itu dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan terhadap alkohol di industri farmasi, kosmetik dan penggunaan bahan bakar bioetanol.

FINROLL.COM — Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengungkapkan industri bahan kimia yang masih melarang investasi pada alkohol mengharuskan ketergantungan terhadap impor. Padahal, kebutuhan alkohol untuk bahan baku dinilainya cukup tinggi.

“Industri alkohol kami tutup di DNI padahal dibutuhkan untuk industri farmasi, (industri) kosmetik alkohol kan diperlukan untuk bahan baku. Justru kita (Indonesia) impor bahan baku ini cukup besar. Kami evaluasi,” jelasnya pada Senin, (17/2).

Dia menyebut tak ditutup kemungkinan hal yang sama akan dilakukan kepada industri minuman alkohol sebab dalam aturan tata niaganya pembatasan minuman alkohol sudah dilakukan.

“Kami lihat urgensinya, sepanjang tidak diatur di uu dan dibutuhkan bahan baku itu akan kami coba buka di penanaman modal,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah akan mencoret 14 sektor keluar dari (DNI). Sebagai catatan, saat ini, terdapat 20 sektor yang masuk dalam DNI.

Bahlil menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis daftar 14 sektor tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres). Aturan ini akan menggantikan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau DNI.

“Isinya yang dulu, katakanlah ada 20 sektor usaha yang tidak dibuka. Sekarang 14 sektor dibuka, 6 sektor ditutup. Detailnya nanti akan kami sampaikan pada saat perpres ditandatangani,” ucapnya.

Dia mengatakan perpres itu akan terbit pada Maret mendatang, target ini mundur dari sebelumnya pada Februari ini.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending