Connect with us

Hukum & Kriminal

Ada Campur Tangan Menkum HAM Dalam Pembebasan Siti Aisyah

Published

on


Ada Campur Tangan Menkum HAM Dalam Pembebasan Siti Aisyah

Finroll.com – Terdakwa kasus pembunuhan saudara tiri pimpinan Korea Utara Kim Jong-un, yakni Kim Jong-nam dibebaskan usai Jaksa penuntuk umum Malaysia mencabut seluruh dakwaan.

Hakim pada Pengadilan Shah Alam, Malaysia memutuskan membebaskan Siti Aisyah dari tuntutan dalam kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam. Pemerintah Indonesia menyatakan hal itu terjadi atas upaya lobi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly terhadap pemerintah Negeri Jiran.

Menurut keterangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muhzar, proses putusan bebas untuk Siti adalah upaya persuasi yang dilakukan Yasonna. Yasonna disebut membujuk Jaksa Agung Malaysia, Tommy Thomas, supaya mencabut tuntutan terhadap Siti.

“Siti Aisyah bebas didasari oleh permintaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada Jaksa Agung Malaysia,” kata Cahyo, dalam keterangan pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (11/3).

Cahyo mengatakan, Tommy lantas memutuskan menggunakan wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia. Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).

Cahyo menjelaskan, alasan Yasonna mengajukan permintaan pembebasan Siti Aisyah karena terdakwa meyakini apa yang dilakukannya semata-mata bertujuan untuk kepentingan acara usil. Sehingga Siti tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.

Cahyo juga mengatakan Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti juga sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.

“Permintaan tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI setelah dilakukan koordinasi antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Luar Negeri RI, Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung RI dan Kepala Badan Intelijen Negara,” ujar Cahyo.

Upaya membebaskan Siti Aisyah dari jerat hukuman mati di Malaysia dilakukan beberapa kali.

Menurut Cahyo, proses melobi untuk membebaskan Siti dilakukan saat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad pada 29 Juni 2018 di Bogor.

Proses lobi itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Yasonna dengan Mahathir pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.

Dalam surat tertanggal 8 Maret lalu, Tommy menyampaikan balasan terhadap Yasonna yang menyatakan dia akan membatalkan seluruh tuntutan terhadap Siti. Dia juga mempersilakan Siti pulang ke Indonesia setelah proses persidangan selesai.

Dalam pertimbangannya, Tommy menyatakan salah satu alasan membebaskan Siti adalah hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia.(cnn)

Hukum & Kriminal

Diduga Terkait Prostitusi, Polisi Amankan Artis FTV di Medan

Published

on

Finroll – Jakarta, Polrestabes Medan mengamankan seorang selebritas, HH (23), karena diduga terkait prostitusi artis, di sebuah hotel bintang lima.

“Benar, yang bersangkutan diamankan di salah satu hotel di Medan. Saat ini sudah tengah dimintai keterangannya,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko, dalam keterangannya, Senin (13/7) dini hari.

Dia menjelaskan dugaan prostitusi tersebut telah diselidiki sejak sepekan lalu. Polisi mendapat informasi terkait prostitusi di Medan di mana muncikari bisa menyediakan artis dari Jakarta.



“Jadi dari hasil penyelidikan beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi ada muncikari yang menawarkan kepada orang-orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi,” urainya.

Penyelidikan mengarah pada HH. Dia terdeteksi baru mendarat di Bandara Kualanamu, Medan, pada Minggu (12/7) pagi, dan menginap di sebuah hotel.

Polisi bergerak ke hotel yang dimaksud. Di sana, HH diamankan bersama seorang pria di dalam kamar hotel.

“Jadi kita amankan seorang perempuan berinisial H umur 23 tahun. Pengakuannya baru landing dari Jakarta. Kemudian menginap di salah satu hotel dengan temannya,” terangnya.

Usai diamankan HH dan pria tersebut diboyong ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangannya. Untuk HH juga diinterogasi secara intensif di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan,

“Ini masih kita dalami, apakah kasusnya betul berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan. Ini masih kita dalami lebih jauh, ” tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun, HH disebut-sebut merupakan aktris film televisi (FTV) yang juga selebgram.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Terbukti Membunuh, Istri Hakim Jamaluddin Divonis Mati

Published

on

finroll.com.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin yang merupakan suaminya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Zuraida Hanum dengan pidana mati,” kata majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik serta didampingi hakim anggota Dahlia SH dan Immanuel Tarigan, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/7).
Jefri, yang juga selingkuhan Zuraida dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Reza Fahlevi dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis mengatakan tak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Zuraida terhadap suaminya itu.

Majelis Emosional

Hakim anggota Immanuel Tarigan saat membacakan putusan tampak emosional. Immanuel menangis saat memaparkan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Ia menyebut Zuraida selama ini cukup aktif mengikuti Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan kegiatan istri-istri para hakim. Namun, faktanya ia menjadi inisiator pembunuhan sang suami
“Bahwa Zuraida Hanum menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jefri Pratama bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Kedekatan itu bagian upaya Zuraida agar Jefri mau melakukan pembunuhan. Kemudian Zuraida tidak bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya,” kata Immanuel.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan para penasehat hukum serta JPU untuk menyampaikan sikap atas vonis tersebut.

“Saudara boleh terima jika putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kalian, kalian bisa banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari menerima atau banding atas putusan, demikian juga terhadap Jaksa Penuntut Umum,” kata Erintuah.

Dalam kasus ini, para terdakwa membunuh Jamaluddin sekitar pukul 01.00 wib di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Jumat 29 November 2019.

Sedangkan terdakwa Zuraida menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya.

Setelah memastikan korban meninggal, kedua eksekutor tersebut kembali sembunyi di lantai 3. Pada pukul 03.00 WIB, mereka kembali masuk kamar korban.

Zuraida lalu memerintahkan Jefri dan Reza agar membuang jenazah korban ke Berastagi dengan menggunakan mobil Prado milik korban. Sebelum dibuang ketiga terdakwa memakaikan pakaian training ke tubuh korban.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending