Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Akibat Gas Bocor Satu Keluarga Terbakar di Lubang Buaya

Published

on


Finroll – Jakarta, Kebakaran diduga akibat tabung gas bocor terjadi di sebuah rumah kontrakan Jalan Makmur 2 RT07 RW06, Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (5/7) malam. Satu keluarga terluka parah akibat luka bakar dalam kejadian ini.

“Pagi ini korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Pondok Gede, akibat luka bakar yang mereka alami,” kata Kasi Operasional Damkar Jakarta Timur, Gatot Sulaeman di Jakarta, Senin (6/7) dikutip dari Antara.

Korban berjumlah tiga orang merupakan pasangan suami istri dan anaknya. Yakni Wahyudi (36) mengalami luka bakar 50 persen dan terparah pada bagian wajah.

Lalu istrinya, Yorda (35) luka bakar 50 persen, terparah pada bagian tangan kanan dan kiri.

Terakhir, anak perempuan mereka berinisial N (6) luka bakar 90 persen hampir seluruh tubuh.

Gatot mengatakan kejadian itu dilaporkan kepada petugas Damkar Jakarta Timur pukul 22.22 WIB oleh salah satu warga yang datang ke pos Lubang Buaya.

Penyebab kebakaran terjadi diduga akibat kebocoran pada tabung gas yang tidak disadari penghuni rumah.

“Objek terbakar berasal dari kebocoran tabung gas atas nama pemilik sekaligus korban Wahyudi,” katanya.

“Pemilik rumah tidak mengetahui ada kebocoran tabung gas. Lalu korban menyalakan listrik dan terjadi penyalaan api,” kata Gatot.

Sumber : CNN Indonesia

Advertisement Valbury

Nasional

Luhut Minta Perusahaan Farmasi Percepat Produksi Obat Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional menyediakan bahan baku yang cukup untuk mempercepat produksi obat Covid-19 jenis remdesivir di dalam negeri.

Published

on

Pemerintah berupaya untuk menangani krisis akibat pandemi corona. Salah satu caranya dengan mendorong perusahaan farmasi mempercepat produksi obat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mengupayakan produksi obat Covid-19 di dalam negeri.
Salah satunya yaitu obat remdesivir. Secara khusus, Luhut meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyediakan bahan baku obat tersebut.
“Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Luhut dilansir dari Antara pada Minggu (27/9).
Beda Syarat OTG Covid-19 Isolasi di Rumah dengan Fasilitas Pemerintah Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin impor untuk obat remdesivir.
Perusahaan itu bakal bekerja sama dengan perusahaan farmasi India. Selain itu, pihaknya pun bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk uji klinis produksi obat remdisivir.
Sehingga Bio Farma bisa memproduksi obat tersebut di dalam negeri. Sejauh ini, Bio Farma baru menuntaskan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir di dalam negeri.
“Kami sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujar Honesti. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah bersama BUMN dan BPOM akan terus berkordinasi untuk menyembuhkan pasien Covid-19. “Saya back up untuk kebutuhan obat apapun, pasti akan kami dukung. Kami tidak membuat kebijakan yang justru tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19),” kata Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.
Pihaknya bakal terus memantau penyediaan bahan baku obat tersebut untuk kebutuhan nasional. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Jaksa Agung Tak Larang Namanya Muncul di Kasus Jaksa Pinangki

Published

on

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono membenarkan terkait kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) perkara Djoko Tjandra.

Finroll.com – Ali menyebut dalam penyusunan surat dakwaan, Burhanuddin tidak pernah menghalangi Jaksa Penuntut Umum (jpu) untuk menuliskan namanya tersebut.

“Disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanuddin, itu adalah Jaksa Agung saya. Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu,” kata Ali dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung secara virtual pada Kamis (24/9).

Namun, Ali mengklaim action plan pengurusan fatwa MA yang dirancang oleh Pinangki bersama sejumlah kroninya tidak dijalankan. Menurutnya, perencanaan tersebut belum masuk pada tahap eksekusi.

“Dalam action plan ini tidak dijalankan Pinangki, oleh karenanya rencana mengajukan fatwa di bulan Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya di sidang,” ujar Ali.

Sebelumnya, Pinangki memasukkan nama atasannya Burhanuddin ke dalam paket action plan alias rencana aksi permintaan fatwa MA atas putusan PK Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Pinangki yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam kasus ini, Pinangki dijerat dengan tiga dakwaan berbeda. Ia didakwa dengan Pasal gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pemufakatan Jahat. (CNN/HDYT)

Continue Reading

Peristiwa

Kasus Corona Melonjak, Satgas Covid Tuding Warga Makin Lengah

Published

on

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan tak empatik terhadap korban merupakan salah satu faktor vital penyebab lonjakan kasus Virus Corona.

FINROLL.COM –  Per hari ini, Kamis (24/9), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 262.022 orang atau bertambah 4.634 orang dari hari sebelumnya. Sepanjang September, angka penambahan kasus harian nyaris selalu di atas 4.000 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, sebanyak 191.853 orang dinyatakan telah sembuh dan 10.105 orang meninggal.

“Seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari karena positif Covid-19,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9).

Ia pun menyadari warga sudah semakin bosan dengan mobilitas yang terbatas. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa masyarakat tak abai terhadap protokol kesehatan yang meliputi 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Kami mohon jangan menunggu sampai lima ribu kasus untuk disiplin protokol kesehatan,” pintanya.

Wiku pun memaparkan kondisi lima Provinsi dengan sumbangan kenaikan kasus tertinggi pekan ini. Merespons hal itu, Wiku pun meminta kepala daerah terkait segera mengevaluasi dan menyegerakan aktivitas 3T (testing, tracing, dan treatment) yang serius dan massal.

“Jadi menurut data per (20/9), secara nasional kenaikan kasusnya sebanyak 8,4 persen dan penyumbang kasus-kasus tertinggi dari kenaikan kasus tertinggi dari yaitu dari Provinsi Jabar, Banten, Sulsel, Riau dan papua,” ujar Wiku.

Kemudian untuk jumlah kasus tertingginya berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Untuk kasus sembuh, Wiku turut mengapresiasi lima wilayah dengan persentase kasus kesembuhan di atas 80 persen. Mereka yakni, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk sebaran kasus kematian, 17-23 September, kasus kematian nasional bertambah 877 orang dengan akumulasi kasus kematian mencapai 2.560 korban jiwa.

Lebih lanjut, Wiku pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap penyakit Covid-19 sebagai aib sehingga takut untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan setempat.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dan kooperatif dalam menghadapi pandemi ini.

“Tidak usah khawatir terhadap biaya perawatan, karena seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah, baik dengan BPJS ataupun tidak,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan penambahan kasus Virus Corona dari klaster Pilkada 2020. Ini tercermin dari banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Di tengah desakan untuk menunda Pilkada 2020, Pemerintah dan DPR mengabaikan suara masyarakat dan tetap memutuskan menggelarnya sesuai jadwal sebelumnya.

Alasannya, tak ada kepastian waktu kapan pandemi selesai, hingga mekanisme pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menyulitkan pengambilan keputusan. (cnn)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending