Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Amien Rais Didesak Mundur Dari PAN dan Dunia Politik

Published

on


Finroll.com – Para tokoh pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) mendesak Amien Rais segera mundur dari dunia Politik dan PAN.

Tokoh yang meminta Amien mundur diantaranya Abdillah Toha, kini penasihat Wakil Presiden; advokat senior Albert Hasibuan, sastrawan dan jurnalis senior Goenawan Mohamad, penyair dan tokoh budaya Toety Heraty, dan Zumrotin.

Kelima tokoh tersebut menulis surat terbuka yang meminta mantan ketua MPR priode 1999-2004 itu Rais menyerahkan partai kepada generasi yang ada di bawahnya.

“Barangkali sudah saatnya Saudara mengundurkan diri dari kiprah politik praktis sehari-hari, menyerahkan PAN sepenuhnya ke tangan generasi penerus, dan menempatkan diri Saudara sebagai penjaga moral dan keadaban bangsa serta memberikan arah jangka panjang bagi kesejahteraan dan kemajuan negeri kita,” demikian tertulis dalam surat terbuka yang dirilis pada hari ini, Rabu, 26 Desember 2018.

Amien Rais yang kini menjadi Ketua Dewan Kehormatan dianggap telah membawa PAN ke arah yang melenceng dari cita-cita awal partai itu didirikan. Menurut mereka PAN merupakan partai reformasi yang menjunjung kebebasan dan demokrasi setelah 32 tahun berada di bawah kekuasaan Orde baru yang korup dan otoriter.

Amien Rais dinilai tak sejalan lagi dengan prinsip-prinsip awal didirikannya partai ini. Salah satunya adalah PAN yang berasaskan Pancasila, partai modern yang bersih dari noda-noda Orde Baru bertujuan menciptakan kemajuan bangsa, terbuka, inklusif memelihara kemajemukan, dan tidak memposisikan diri mewakili golongan tertentu.

PAN, kata kelima orang ini, juga percaya dan mendukung setiap warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum, tidak mengenal mayoritas serta minoritas.

“Kami mendapatkan kesan kuat bahwa Saudara Amien Rais, sejak mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PAN sampai sekarang, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan PAN, seringkali melakukan kiprah manuver politik yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip itu.”

Amien Rais sempat tenggelam dalam perpolitikan nasional setelah ia kalah dalam pemilihan presiden pada 2004. Saat itu Amien Rais sebagai calon presiden berpasangan dengan politikus Golkar Siswono Yudhohusodo sebagai calon wakil presiden.

Amien muncul lagi pada 2016. Ia tampil di antara massa aksi bela Al Quran pada 4 November 2016. Aksi itu menuntut Ahok diproses hukum lantaran diduga menistakan agama.

Sejak itu Amien Rais kerap melontarkan kritik pedas untuk pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Amien kemudian juga mendukung aksi massa besar-besaran di Monas dengan tuntutan yang sama kepada Ahok. Aksi itu kemudian dikenal dengan 212. Sejak itu, Amien Rais terlihat sangat akrab dengan kelompok 212.

Para pendiri PAN itu menilai Amien menggunakan agama sebagai kekuatan politik. “Saudara telah menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan meraih kekuasaan.”

Amien Rais sebagai ilmuwan politik juga dinilai gagal mencerdaskan bangsa, tetapi malah ikut mengeruhkan suasana dalam negeri dengan menyebarkan berita yang jauh dari kebenaran tentang kebangkitan Partai Komunis Indonesia. Mereka juga menyebut Amien terkesan berat menyerahkan kepemimpinan PAN kepada generasi berikutnya dengan terus melakukan manuver politik. Mereka menilai manuver Amien itu destruktif untuk masa depan partai.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengklaim partainya solid mendukung posisi dan pandangan politik Amien Rais.

Eddy menuturkan, kelima orang itu adalah pendiri PAN yang sudah lama tidak aktif dan tak punya akar di partai. Selain itu, kata dia, mereka adalah pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi – Ma’ruf Amin). Sedangkan PAN mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

(source tempo)

Hukum & Kriminal

Jaksa Agung Tak Larang Namanya Muncul di Kasus Jaksa Pinangki

Published

on

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono membenarkan terkait kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) perkara Djoko Tjandra.

Finroll.com – Ali menyebut dalam penyusunan surat dakwaan, Burhanuddin tidak pernah menghalangi Jaksa Penuntut Umum (jpu) untuk menuliskan namanya tersebut.

“Disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanuddin, itu adalah Jaksa Agung saya. Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu,” kata Ali dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung secara virtual pada Kamis (24/9).

Namun, Ali mengklaim action plan pengurusan fatwa MA yang dirancang oleh Pinangki bersama sejumlah kroninya tidak dijalankan. Menurutnya, perencanaan tersebut belum masuk pada tahap eksekusi.

“Dalam action plan ini tidak dijalankan Pinangki, oleh karenanya rencana mengajukan fatwa di bulan Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya di sidang,” ujar Ali.

Sebelumnya, Pinangki memasukkan nama atasannya Burhanuddin ke dalam paket action plan alias rencana aksi permintaan fatwa MA atas putusan PK Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Pinangki yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam kasus ini, Pinangki dijerat dengan tiga dakwaan berbeda. Ia didakwa dengan Pasal gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pemufakatan Jahat. (CNN/HDYT)

Continue Reading

Peristiwa

Kasus Corona Melonjak, Satgas Covid Tuding Warga Makin Lengah

Published

on

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan tak empatik terhadap korban merupakan salah satu faktor vital penyebab lonjakan kasus Virus Corona.

FINROLL.COM –  Per hari ini, Kamis (24/9), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 262.022 orang atau bertambah 4.634 orang dari hari sebelumnya. Sepanjang September, angka penambahan kasus harian nyaris selalu di atas 4.000 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, sebanyak 191.853 orang dinyatakan telah sembuh dan 10.105 orang meninggal.

“Seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari karena positif Covid-19,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9).

Ia pun menyadari warga sudah semakin bosan dengan mobilitas yang terbatas. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa masyarakat tak abai terhadap protokol kesehatan yang meliputi 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Kami mohon jangan menunggu sampai lima ribu kasus untuk disiplin protokol kesehatan,” pintanya.

Wiku pun memaparkan kondisi lima Provinsi dengan sumbangan kenaikan kasus tertinggi pekan ini. Merespons hal itu, Wiku pun meminta kepala daerah terkait segera mengevaluasi dan menyegerakan aktivitas 3T (testing, tracing, dan treatment) yang serius dan massal.

“Jadi menurut data per (20/9), secara nasional kenaikan kasusnya sebanyak 8,4 persen dan penyumbang kasus-kasus tertinggi dari kenaikan kasus tertinggi dari yaitu dari Provinsi Jabar, Banten, Sulsel, Riau dan papua,” ujar Wiku.

Kemudian untuk jumlah kasus tertingginya berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Untuk kasus sembuh, Wiku turut mengapresiasi lima wilayah dengan persentase kasus kesembuhan di atas 80 persen. Mereka yakni, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk sebaran kasus kematian, 17-23 September, kasus kematian nasional bertambah 877 orang dengan akumulasi kasus kematian mencapai 2.560 korban jiwa.

Lebih lanjut, Wiku pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap penyakit Covid-19 sebagai aib sehingga takut untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan setempat.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dan kooperatif dalam menghadapi pandemi ini.

“Tidak usah khawatir terhadap biaya perawatan, karena seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah, baik dengan BPJS ataupun tidak,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan penambahan kasus Virus Corona dari klaster Pilkada 2020. Ini tercermin dari banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Di tengah desakan untuk menunda Pilkada 2020, Pemerintah dan DPR mengabaikan suara masyarakat dan tetap memutuskan menggelarnya sesuai jadwal sebelumnya.

Alasannya, tak ada kepastian waktu kapan pandemi selesai, hingga mekanisme pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menyulitkan pengambilan keputusan. (cnn)

Continue Reading

Nasional

Luhut Bicara Pilkada: Laksanakan, Amankan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap perlu dilanjutkan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum usai.

“Laksanakan, amankan,” kata Luhut dalam program Mata Najwa yang ditayangkan secara live di Trans7, Rabu (23/9) malam, ketika ditanya mengapa Pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Luhut mengadopsi cara kerjanya dulu saat menjadi prajurit TNI. Dia mengatakan bahwa perintah harus dijalankan apapun konsekuensinya.

Termasuk pula Pilkada Serentak 2020 kali ini. Jika Presiden Jokowi sudah memberi perintah, maka harus dilaksanakan.

“Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan. Amankan,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, tentu memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak 2020 ini. Luhut tidak membeberkan.

“Walaupun bisa saja kamu setuju tapi kami tidak setuju, tapi sudah diputuskan, buat saya hanya dua, laksanakan, amankan,” kata dia.

Menurut Luhut, yang perlu diperhatikan saat ini adalah memitigasi pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah Covid-19. Jangan sampai penyebaran virus corona makin masif akibat ada pelanggaran di pilkada.

Luhut merinci ada beberapa aspek yang akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020. Misalnya pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye melibatkan banyak massa, maka kampenye saat ini akan dilarang mengumpulkan massa.

Pihaknya kata Luhut bahkan telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU juga Kapolri agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Malah akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam Pilkada Serentak ini.

“Tidak ada kampanye apa namanya terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya,” kata dia.

Luhut memastikan, dengan rambu-rambu dan aturan yang jelas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi tak akan menimbulkan klaster penularan baru.

“Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main jelas ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa,” kata dia. (Cnn Indonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending