Connect with us
[adrotate group="1"]

Analisis

Ancaman Krisis Utang Usai Pandemi dan Beban Presiden Penerus Jokowi

Published

on


FINROLL.COM – Virus corona memakan banyak korban jiwa. Hampir semua negara di dunia dibuat kalang kabut. Berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk menangani dan memutus mata rantai penularan virus asal Wuhan ini. Namun, kebijakan yang dibuat seperti lockdown atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) malah berdampak pada perekonomian. Kebijakan global yang melarang untuk berkerumun dan jaga jarak juga berdampak pada ekonomi negara.

Untuk menyelematkan ekonomi, banyak negara memilih untuk menambah utang. Utang ini dibutuhkan untuk dana penanganan Covid-19, di samping pendapatan negara yang anjlok.

Presiden Bank Dunia, David Malpass menyebut bahwa pandemi Covid-19 memicu krisis utang di beberapa negara. Para investor dunia diminta untuk bersiap memberikan beberapa bentuk keringanan, termasuk pembatalan atau penghapusan utang.

Malpass bahkan menyebut bahwa beberapa negara tidak dapat membayar kembali utang yang mereka tanggung.

“Karena itu, kita juga harus mengurangi tingkat utang. Ini bisa disebut keringanan atau pembatalan utang. Menjadi penting juga agar jumlah utang dikurangi melalui restrukturisasi, ” ucap Malpass dikutip dari Reuters.

Langkah serupa juga pernah dilakukan dalam krisis keuangan sebelumnya seperti di Amerika Latin dan inisiatif Heavily Indebted Poor Country (HIPC) yang diinisiasi Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan beberapa kreditor multilateral lain. Inisiatif ini diberikan ke negara-negara yang memiliki utang besar pada 1990-an.

Indonesia juga tak luput dari penumpukan utang akibat pandemi. Bahkan, pertama dalam sejarah penarikan utang dilakukan secara besar-besaran akibat pandemi.

Defisit Melebar Utang Nambah

Kementerian Keuangan memprediksi defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) mencapai 6,3 persen tahun ini. Pelebaran defisit tersebut menandakan penarikan utang tahun ini cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala BKF Kemenkeu, Febrio Kacaribu mengatakan, defisit sebesar 6,3 persen belum pernah terjadi. Bahkan, pada saat krisis 1998 Indonesia hanya mengalami defisit APBN sebesar 4 hingga 5 persen.

“Indonesia, kita push ke 6,3 persen defisitnya. Belum pernah kita begitu defisitnya, dalam konteks krisis pun. 1998 pun kita defisitnya paling cuma 4 atau 5. Jadi belum pernah kita sedalam itu kita introduce fiskal,” ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Jumat (25/9).

Febrio mengatakan, pelebaran defisit terjadi karena penerimaan negara melambat bahkan tumbuh negatif. Sementara belanja yang dikeluarkan membengkak sehingga pilihan yang harus diambil adalah menambah utang.

“Kita lihat semua negara itu tergantung kemampuannya meminjam. Ingat defisit itu artinya meminjam uang karena uangnya nggak cukup sehingga dia belanja lebih banyak berarti ngutang,” paparnya.

Dia menambahkan, pelebaran defisit ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga beberapa negara di dunia. “Jadi banyak negara memang agresif sekali dalam menghadapi krisis ini secara fiskal dan moneter,” tandasnya.

Tambah Utang Hampir Rp700 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir 2020 mencapai Rp500,5 triliun. Bersamaan dengan defisit tersebut, pemerintah juga sudah menarik utang sebesar Rp693,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah sudah melakukan penarikan SBN neto sebesar Rp671,6 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp22 triliun. Utang baru tersebut menandakan beban yang luar biasa pada APBN.

“Defisit Rp500 triliun pemerintah sudah melakukan issuance SBN neto Rp671,6 triliun dan menarik pinjaman neto sebesar Rp22 triliun. Pembiayaan utang kita capai Rp693,6 triliun dari yang diperkirakan capai Rp1.220 triliun,” kata Sri Mulyani, Selasa (22/9).

“Ini kenaikan luar biasa untuk SBN yakni 143 persen dari tahun lalu. Beban APBN kita luar biasa berat dan ini terlihat dari sisi pembiayaannya,” tutup Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan bahwa utang yang dilakukan Pemerintah Indonesia merupakan bagian dari suatu pembangunan. Sebab, tanpa adanya utang, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak akan cukup menutup kebutuhan pembiayaan dalam negeri.

“Di Indonesia ini pembahasan utang bermacam-macam dimensinya utang itu sebagai sesuatu yang haram, riba, ada yang benci sama utang, ada yang dia tidak bisa menerima seolah-olah hutang itu sesuatu yang menakutkan,” kata Sri Mulyani dalam siaran akun Instagramnya, Sabtu (18/7). (Merdeka.com)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Analisis

Mengukur Seberapa Besar Risiko Tumpukan Utang Luar Negeri

Published

on

FINROLL.COM – Utang luar negeri yang terus meningkat bisa berakibat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Selain itu, menambah beban bagi generasi mendatang karena strukturnya lebih banyak utang jangka panjang.

Utang luar negeri (ULN) Indonesia terus meningkat. Pada 2019, Bank Dunia mencatat nilainya US$ 402,8 miliar. Lebih tinggi 5,9% dari tahun sebelumnya yang US$ 379,58 miliar. Negeri ini pun menempati urutan ke-7 dari 10 negara berpendapatan menengah bawah dengan utang terbesar di dunia.

Pada Agustus 2020, Bank Indonesia (BI) mencatat ULN Indonesia meningkat lagi menjadi US$ 413,4 miliar atau setara Rp 6.013 triliun mengacu kurs Jisdor akhir periode sama. Posisi ini tumbuh 5,7% dibandingkan periode sama tahun lalu dan naik 4,2% dibandingkan bulan sebelumnya.

ULN Indonesia terbagi ke dalam tiga kelompok asal, yakni pemerintah, BI, dan swasta. Pada Agustus 2020, milik pemerintah tercatat mencapai US$ 200,14 miliar atau tumbuh 3,4% secara tahunan (yoy). Lalu, bank sentral sebesar US$ 2,8 miliar atau naik 1,48% yoy. Sementara, swasta mencapai US$ 210,4 miliar atau meningkat 7,9% yoy.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sebesar 34,54% hingga Agustus 2020. Angka itu meningkat dari 2019, tapi masih dalam batas aman bila mengacu kepada UU Keuangan Negara yang maksimal 60% terhadap PDB. Begitupun masih lebih baik dibandingkan rasio utang ke PDB negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura.

Berdasarkan data Dana Moneter Interasnional (IMF) per Oktober 2020, rasio utang terhadap PDB Jepang mencapai 238% pada 2019 dan diprediksi naik menjadi 266,18% pada tahun ini. Lalu, Singapura mencapai 130% dan diprediksi menjadi 131,2% pada 2020.

Kemudian, rasio utang terhadap PDB AS mencapai 108,7% pada 2019 dan diprediksi menjadi 131,2% tahun ini. Tiongkok mencapai 52,6% tahun lalu dan diperkirakan menjadi 61,7% pada 2020. Untuk Korea Selatan mencapai 41,9% pada 2019 dan diproyeksi menjadi 48,4% tahun ini.

Meski demikian, penting mewaspadai peningkatan ULN Indonesia, khususnya milik pemerintah. Pasalnya, Kementerian Keuangan mencatat porsi ULN pemerintah yang berdenominasi valuta asing (valas) mencapai 29% hingga Agustus 2020. Rinciannya, utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) valas mencapai Rp 1.235.24 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 838,59 triliun.

Asia Development Bank (ADB) bulan lalu pun merilis laporan yang menyatakan rasio kepemilikan asing dalam obligasi pemerintah Indonesia mencapai 30,8% pada Juni 2020. Rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan Jepang (12,9%/Maret 2020), Tiongkok (9,7%/Juni 2020), dan Korea Selatan (12,8%/Maret 2020).

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai kondisi ini membuat stabilitas moneter Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal. Jika gejolak eksternal terjadi, maka nilai tukar rupiah bisa melemah.

“Kalau nilai tukar rupiah melemah, otomatis utangnya jadi membengkak karena dalam bentuk valas. Upaya membayarnya akhirnya jadi lebih susah,” kata Faisal kepada Katadata.co.id, Senin (19/10).

Faisal menyarankan pemerintah memprioritaskan pembiayaan lewat utang dalam negeri yang risikonya lebih kecil. Misalnya terkait pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan Covid-19, bisa melalui pembelian SBN oleh BI dalam skema burden sharing yang telah termaktub dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

BI sejauh ini telah membeli SBN senilai Rp 291,3 triliun. Rinciannya di pasar perdana Rp 61,6 triliun dan di pasar sekunder untuk pendanaan public goods Rp 229,68 triliun. Faisal menilainya masih kurang, karena semestinya bank sentral bisa membeli lebih banyak. Namun, Faisal menyoroti belum efektifnya penggunaan anggaran yang bersumber dari ULN untuk menangangi pandemi Covid-19.

Realisasi penyerapan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN hingga 14 Oktober 2020 tercatat baru mencapai Rp 344,11 triliun atau 49,5% dari pagu Rp 695,2 triliun. Padahal, tujuan pemerintah menambah ULN untuk keperluan tersebut yang tergambar dari proporsi terbesarnya di sektor kesehatan dan kegiatan sosial, yakni US$ 47,39 miliar. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Analisis

Misi Prabowo di AS

Published

on

FINROLL.COM — Setelah lama dilarang masuk ke Amerika Serikat karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akhirnya menuju ke negara itu untuk kunjungan kerja pada Oktober 1519, atas undangan dari mitranya dari AS Mark Esper.

Permintaan tersebut menyiratkan bahwa Washington adalah bersedia mengesampingkan semua masalah masa lalu untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan Indonesia, di tengah upaya Washington untuk mempertahankan pijakan di Asia dan Pasifik berhadapan dengan China yang sedang bangkit. Undangan tersebut dirancang untuk diskusi lebih lanjut tentang kerja sama pertahanan bilateral.

Selain itu Dari berbagai aspek kerjasama, banyak spekulasi kunjungan tersebut akan menyegel kesepakatan sistem senjata utama (alutsista) buatan Amerika untuk memodernisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang ada dalam rencana strategis ketiga (Renstra) yang disebut Minimum Essential Force. Renstra pertama mencakup periode 2009-20014.

Hingga akhir Renstra II tahun 2019 pencapaiannya hanya 63,19 persen, dibandingkan dengan target 75,54 p Jadi, pemerintah dipaksa untuk mencapai 36,81 persen lagi untuk mencapai penyelesaian pada tahun 2024.

Ada beberapa alasan kekurangan tersebut, seperti tidak adanya pengadaan alutsista besar dalam Renstra kedua, atau kesulitan dalam memperoleh sistem persenjataan tertentu, seperti sebagai jet tempur berat Sukhoi Su-35 buatan Rusia.

AS menggunakan Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) untuk membujuk Indonesia agar meninggalkan kontrak Sukhoi dan sebagai gantinya membeli pesawat tempur Amerika, sejalan dengan slogan Presiden Donald Trump “ Beli American “dan” Make America Great Again “.

Angkatan Udara telah mengungkapkan rencana untuk membeli dua skuadron F-16 Viper. Sementara beberapa pihak di dalam negeri telah menyampaikan harapan bahwa Indonesia akan membeli jet siluman F-35 Lightning II hal ini masih mustahil karena Jakarta belum menjalin aliansi dengan Washington.

Sementara itu, TNI AD sudah menunjukkan ketertarikannya pada pesawat hybrid tiltrotor MV22 Osprey, meski belum misi sudah dilakukan. TNI Angkatan Darat sudah mengoperasikan helikopter serang AH-64E Apache Guardian buatan AS.

Apa pun kesepakatan persenjataan yang bisa ditandatangani Prabowo selama kunjungannya, harus melibatkan perusahaan pertahanan lokal sebagaimana diatur dalam UU Industri Pertahanan, seperti transfer of- teknologi atau skema offset.

Ini akan menjadi penjualan yang sulit bagi Prabowo untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan perusahaan pertahanan Indonesia karena Washington jarang memberikan peluang seperti itu kepada negara-negara di luar jaringan sekutunya.

Namun demikian, AS mungkin ingin Indonesia sedikit beralih ke Washington ketika menghadapi China, yang klaim “sembilan garis putus-putusnya” tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna Utara, di pinggiran selatan Laut China Selatan.

Sedangkan Indonesia bukan penuntut dalam sengketa Laut China Selatan, dan telah tidak ada sengketa teritorial dengan China, ada pertempuran berulang di ZEE di antara mereka. Mungkin Angkatan Laut dan Badan Keamanan Maritim (Bakamla) dapat menjadi penerima senjata Washington. menjawab, meskipun Bakamla tidak berada di bawah lingkup Prabowo.

Namun, pindah ke Washington mungkin membuat pusing para pembuat kebijakan Indonesia yang memiliki taruhan besar pada keberhasilan Beijing dalam pembangunan ekonominya. Seperti yang pernah dikatakan mantan wakil presiden Mohammad Hatta, Indonesia harus berhati-hati baris di antara dua terumbu. (hdyt/thejakartapost)

Continue Reading

Analisis

Dampak Investasi Jika Perppu Ciptaker Dibatalkan

Published

on

FINROLL.COM — Pemerintah dan DPR sepakat mengesahkan Rancangan UU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi uu pada awal pekan lalu. Namun, pengesahan mendapatkan reaksi keras dari kalangan buruh.

Mereka turun ke jalan. Aksi dipicu sejumlah ketentuan di UU Cipta Kerja yang dianggap bakal menggerus hak buruh.

Salah satu pasal yang dipermasalahkan, pemangkasan jumlah pesangon dari 32 menjadi tinggal 25 bulan gaji. Sayang, demo berakhir ricuh di sejumlah kota di Indonesia.

Di Jakarta misalnya, bentrok antara demonstran dan polisi menjalar dari kawasan Harmoni, Medan Merdeka Selatan hingga MH Thamrin. Bahkan, kaca gedung kementerian ESDM luruh tertimpa batu, pos polisi hancur dan halaman depan Kedutaan Besar Amerika penuh coretan.

Beberapa fasilitas publik juga tak luput dari sasaran amukan pengunjuk rasa. PT TransJakarta, misalnya, mencatat ada delapan halte bus mereka yang terbakar. Kerugian ditaksir mencapai Rp48 miliar.

Kerusuhan sama juga sempat terjadi di Jawa Barat. Untuk meredam aksi itu, sejumlah pihak menuntut kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Uu (Perppu) Cipta Kerja.

Desakan salah satunya disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menemui pengunjuk rasa di Bandung, Kamis (8/10) kemarin. Desakan disampaikan Emil karena ia menilai ada beberapa pasal yang tidak adil bagi buruh di UU Cipta Kerja.

Emil menyatakan akan mengirimkan surat ke Jokowi supaya desakan ditindaklanjuti.

“Isinya menyampaikan poin-poin ketidakadilan yang ada di pasal-pasal UU Omnibus Law dari mulai masalah pesangon, masalah cuti, masalah izin TKA, masalah outsourcing dan masalah lain yang dirasakan pengesahannya itu terlalu cepat untuk sebuah undang-undang,” kata Emil

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menilai desakan menerbitkan Perppu cukup beralasan.

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penerbitan Perppu hanya bisa diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Sehingga, upaya menuju kesana harus ditempuh melalui cara luar biasa dan dapat menimbulkan alasan kegentingan memaksa tersebut.

Ia menambahkan jika bukan melalui Perppu, kans buruh untuk menang dan membatalkan sejumlah pasal yang mereka anggap bermasalah di UU Cipta Kerja lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) terbilang minim.

“Cara pikir pemerintah saat ini berpikir pemerintah saat ini cenderung membela kepentingan investasi,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/10).

Ia menambahkan sejak UU Cipta Kerja masih dibahas di DPR, ia dan beberapa pakar hukum lain sebenarnya telah menggugat surat presiden yang dikirimkan kepada DPR untuk mulai membahas rancangan beleid tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN).

Penempatan surat presiden sebagai objek gugatan di PTUN dilakukan agar prinsip negara hukum Indonesia dapat berjalan.

Dengan adanya pengujian oleh PTUN terhadap surat presiden tersebut, pemerintah bisa dikontrol agar tak sewenang-wenangan dalam tahap penyusunan uu. Sebab, proses legislasi memang tak bisa dibiarkan tanpa kontrol pada setiap bagian dari prosesnya yang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan.

Jika gugatan ini dimenangkan, kata dia, hal tersebut dapat memperkuat peluang menang dalam proses uji materi UU Cipta Kerja di MK.

“Benar bahwa ada proses pengujian di MK setelah suatu undang-undang diundangkan. Tapi prinsip negara hukum mengandung makna bahwa setiap tahapan proses, termasuk proses penyusunan, dalam proses legislasi harus menerapkan prinsip partisipasi dan keterbukaan,” tegasnya.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpandangan membatalkan UU Cipta Kerja adalah cara paling bijak pemerintah di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini. Sebab, menurutnya, masih banyak pasal dalam aturan tersebut yang kontroversial dan perlu dibahas lebih jauh.

Lagi pula, menurutnya, investasi di Indonesia sekarang ini juga sudah cukup tinggi. Bahkan, peranan investasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di era pemerintahan Joko Widodo mencapai 34 persen dan terbilang yang tertinggi sepanjang sejarah RI.

Masalahnya adalah, kualitas investasi di Indonesia saat ini sangat minim dan hal tersebut bukan disebabkan oleh masalah ketenagakerjaan tetapi karena banyaknya korupsi dan birokrasi di dalam negeri yang berbelit.

“Kendala utama investasi di Indonesia sendiri yang paling utama adalah korupsi. Kedua birokrasi. Peraturan tentang tenaga kerja nomor belakangan. Namun yang diubah secara masif di UU Cipta Kerja ini malah ketenagakerjaan. Jadi seperti salah obat. Desain dari awalnya saja sudah salah kalau menurut saya,” tuturnya.

Kualitas investasi yang buruk juga tergambar dari tingginya rasio penambahan modal terhadap pertumbuhan ekonomi atau Incremental Capital Output Ratio (ICOR).
Lihat juga: Pengusaha Ancam PHK Buruh yang Mogok Kerja

Rasio ini mencerminkan seberapa besar tambahan investasi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).Makin rendah ICOR, itu berarti efisiensi investasi makin tinggi. Sebaliknya, jika ICOR tinggi, investasi yang dilakukan semakin minim dampaknya atau tak efisien.

Di luar itu, pemulihan ekonomi Indonesia saat ini tak tergantung dari berapa banyak kemudahan yang diberikan kepada investor, melainkan seberapa cepat pemerintah menangani pandemi.

“Memang kalau saya lihat juga UU Cipta Kerja ini tidak akan efektif untuk meningkatkan investasi terutama investasi jangka pendek,” ucapnya.

Dampak ke Iklim Investasi

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai ada konsekuensi buruk jika pemerintah membatalkan UU tersebut. Salah satunya potensi timbulnya kekhawatiran investor atas kepastian hukum di Indonesia.

Pasalnya, perubahan uu yang begitu cepat menunjukkan bahwa pemerintah tak konsisten dalam menegakkan aturan. “Dengan adanya penolakan dari buruh ini saja, investor akan bertanya-tanya kenapa? Seharusnya ketika uu itu dikeluarkan kan, sudah deal di mana antara pemerintah pengusaha dan pekerja,” tutur Rendy.

Meski demikian, menurutnya, potensi terganggunya iklim investasi atas pembatalan UU Cipta Kerja di tengah pandemi saat ini sangat kecil. Pasalnya, saat ini banyak rencana investasi yang tertunda karena kondisi perekonomian yang belum menentu.

Sebaliknya, jika uu tersebut dibatalkan oleh MK ketika perekonomian sudah pulih, dampaknya terhadap iklim investasi di Indonesia akan signifikan.

Ia menyebut misalnya, 153 calon investor yang disebut Badan Koordinasi Penanaman Modal siap masuk ke Indonesia ketika ekonomi pulih, bisa membatalkan investasinya karena ketidakpastian hukum.

“Akan ada ketidakpastian hukum yang kemudian menurut saya jadi hal yang dihindari investor. Bahkan sekarang pun sebetulnya, kalau uu ini tetap jalan, ada ketidakpastian hukum karena aturan turunan yang disiapkan cukup banyak. Dan investor juga masih wait and see,” tandasnya. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending