Connect with us

Komoditi

Angin Damai ‘Perang Dagang’ Angkat Harga Minyak

Published

on


Harga minyak mentah dunia bangkit (rebound) pada perdagangan Kamis (7/11). Penguatan terjadi setelah China memberikan sinyal positif terkait kesepakatan perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Mengutip Antara, harga minyak mentah Brent menguat US$US$0,55 atau 0,9 persen ke level US$62,29 per barel. Kemudian, harga minyak AS West Texas Intermediate (WTI) naik US$0,8 atau 1,4 persen ke level US$57,15.

Pasar merespons positif isyarat yang diberikan oleh pemerintah China terkait perang dagang. Isyarat ini menjadi harapan untuk mengakhiri konflik AS dan China yang terjadi sejak 2018 lalu.

Diketahui, perang dagang dua negara itu telah membebani ekonomi dunia beberapa waktu terakhir. Kemudian, permintaan minyak global pun ikut terseret akibat perlambatan ekonomi.

Sejumlah analis sempat menurunkan prediksi permintaan minyak dalam beberapa waktu ke depan. Akibatnya, ada kelebihan pasokan yang semakin menggunung pada 2020 mendatang.

Sebelumnya, harga minyak amblas lebih dari 1 persen pada perdagangan Rabu (6/11). Tercatat, harga minyak berjangka AS WTI melemah US$0,88 atau 1,54 persen ke level US$56,35 dan Brent merosot US$US$1,22 atau 1,94 persen ke level US$61,74 per barel.

Pelemahan ini disebabkan kekhawatiran pasar terhadap mundurnya kesepakatan perang dagang AS dan China menjadi Desember 2019 dari yang sebelumnya direncanakan diteken bulan ini.

“Hari ini dimulai dengan serangkaian berita utama yang berbeda bahwa mereka mencapai kesepakatan tentang kerangka kerja,” kata Analis Minyak di Petromatrix Olivier Jakob.

Advertisement

Business

Kemendag Tetapkan Harga Referensi Produk Minyak Sawit US$571,3

Published

on

Finroll.com — Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi produk minyak mentah (crude palm oil/CPO) sebagai acuan Bea Keluar (BK) pada November 2019 sebesar US$571,13 per ton. Harga referensi tersebut melemah 0,65 persen dibandingkan Oktober lalu, US$574,86 per ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana mengatakan, “Saat ini harga referensi CPO tetap berada pada level di bawah US$750 per ton. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$0 per ton untuk periode November 2019,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (10/11/2019).

Wisnu mengungkapkan BK CPO untuk November 2019 tercantum pada Kolom 1 Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017 sebesar US$0 per ton.

Sementara itu, harga referensi biji kakao untuk November 2019 ditetapkan sebesar US$2.500,16 per ton atau menguat 10,01 persen dari Oktober 2019, US$2.272,74 per ton.

Hal ini berdampak pada peningkatan HPE biji kakao untuk bulan ini menjadi US$2.213 per ton, meningkat 11,2 persen dari periode sebelumnya yang ditetapkan sebesar US$1.991 per ton.

Wisnu kembali menjelaskan peningkatan harga acuan dan HPE biji kakao disebabkan oleh menguatnya harga internasional.

Kendati demikian, peningkatan tersebut tidak berdampak pada BK biji kakao yang tetap 5 persen. Hal tersebut tercantum pada kolom 2 Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK.010/2017.

Lebih lanjut, untuk HPE dan BK komoditas produk kayu dan produk kulit tidak ada perubahan dari periode bulan sebelumnya. BK produk kayu dan produk kulit tercantum pada Lampiran II Huruf A Peraturan Menteri Keuangan No. 13/PMK 010/2017.(red)

Continue Reading

Komoditi

Tensi Perang Dagang Mengendur, Harga Emas Terkoreksi

Published

on

By

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp763 ribu per gram pada Senin (4/11). Harga emas tercatat turun Rp1.000 dari perdagangan Jumat (1/11) yang berada di level Rp764 ribu per gram.

Sementara, harga pembelian kembali (buyback) juga ikut terkoreksi Rp1.000 dari semula Rp684 ribu menjadi Rp683 ribu per gram pada hari ini.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp406 ribu, 2 gram Rp1,47 juta, 3 gram Rp2,19 juta, 5 gram Rp3,63 juta, 10 gram Rp7,2 juta, 25 gram Rp17,9 juta, dan 50 gram Rp35,73 juta. Kemudian, harga emas berukuran 100 gram senilai Rp71,4 juta, 250 gram Rp178,25 juta, 500 gram Rp356,3 juta, dan 1 kilogram Rp701,6 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bagi pembeli yang tidak menyertakan NPWP memperoleh potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX berada di posisi US$1.515,2 per troy ons atau menguat 0,25 persen. Di perdagangan spot, harga emas turun tipis 0,1 persen ke level US$1.512,84 per troy ons pada pagi ini.

Analis sekaligus Kepala Riset Monex Investindo Ariston Tjendra memperkirakan harga emas sepanjang hari ini berada dalam rentang US$1.490 per troy ons sampai US$1.515 per troy ons.

Menurutnya, harga emas rentan melemah dipengaruhi kelanjutan perundingan perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China yang hampir mencapai kesepakatan.

“Ada potensi pelemahan harga emas dari sinyal positif penandatanganan perjanjian dagang antara AS dan China pada November ini,” ungkap Ariston kepada CNNIndonesia.com.

Penandatanganan itu akan menjadi kesepakatan tahap pertama antara AS dan China mengenai perang dagang antar keduanya. Salah satu pejabat AS sebelumnya memastikan pihaknya akan meneken perjanjian tersebut bulan ini.

Continue Reading

Komoditi

Pemerintah Resmi Hentikan Ekspor Bijih Mineral

Published

on

  1. Finroll.com — Pemerintah resmi menghentikan ekspor bijih mineral. Implementasi kebijakan ini lebih cepat dari ketentuan larangan ekspor yang sebelumnya baru akan diterapkan mulai 1 Januari 2020.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, “Mulai hari ini sudah disepakati tidak ada lagi ekspor ore. Ini berlaku mulai besok, malam ini mereka (pengusaha ore) pulang dan tinggal perintahkan kapal mereka untuk tidak perlu berangkat (untuk mengekspor ore ke luar negeri),” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan keputusan ini sengaja diambil pemerintah dalam bentuk kesepakatan yang dihasilkan dari proses diskusi dengan para pengusaha mineral. Bersamaan dengan bentuk kesepakatan itu, pemerintah tidak merilis aturan baru yang menyatakan perubahan ketentuan larangan sekaligus penghentian ekspor ore.

Artinya, larangan ekspor ore tetap mengikuti dasar hukum berupa Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kemudian, Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kriteria Peningkatan Nilai Tambah juga tetap berlaku.

“Pemberlakuan bukan atas surat negara atau aturan kementerian teknis, tapi kesepakatan bersama antara pemerintah dan pengusaha nikel. Ini lahir dalam hal yang bijak karena sayang dengan negara untuk memberi nilai tambah,” tuturnya yang dilansir dari CNN Indonesia, Senin (28/10/2019).

Keputusan ini juga dibarengi dengan kesepakatan bahwa pengusaha mineral akan mendapat kepastian pembelian ore di dalam negeri oleh para pengusaha yang sudah memiliki fasilitas pemurnian mineral alias smelter. Bahlil mencatat setidaknya ada 14 smelter yang siap menyerap berapa pun volume ore saat ini agar tidak dijual ke luar negeri.

Sayangnya, ia tidak memegang data pasti mengenai volume ore yang semula harus diekspor pengusaha mineral ke luar negeri dan nantinya dialihkan ke smelter di dalam negeri. “Ini bukan masalah jumlahnya, tapi ada kepastian bahwa yang semula ekspor bisa ditampung atau tidak. Iya bisa ditampung,” tekannya.

Bahkan, sambung Bahlil, kesepakatan turut menjamin bahwa ore yang semula harusnya diekspor ke luar negeri dan dialih ke smelter di Tanah Air akan dibeli dengan harga yang sama ketika pengusaha mengekspornya. Ore akan dibeli sesuai dengan ketentuan harga acuan di pasar internasional yang berbasis di China.

Selain itu, pembelian ore juga akan dikurangi pungutan pajak dan biaya transit, sehingga harga jual yang didapat pengusaha ore dipastikan jauh lebih menguntungkan ketika mengalihkan ekspor ke smelter nasional.

Tak hanya itu, Bahlil turut menjamin proses surveyor dalam rangka mengukur kadar oreakan dilakukan dengan adil dan terbuka.

“Agar tidak ada dusta di antara kita,” celetuknya.

Kemudian, pemerintah akan turut memediasi soal sistem pembayaran antara pengusaha ore dengan pengusaha smelter yang membeli ore yang dialihkan itu. “Kami berusaha menjaga semua, sehingga ke depan negara akan lebih baik dan investasi ada kepastian,” katanya.

Di sisi lain, Bahlil menekankan percepatan larangan sekaligus penghentian ekspor ini dalam rangka meningkatkan industri hilirisasi nasional. Selain itu, guna memberikan keuntungan yang lebih besar bagi pengusaha dan negara.

Sebab, bila ore dihilirisasi, maka nilai jualnya akan meningkat dari kisaran US$45 per ton menjadi hampir US$2.000 per ton. Dengan begitu, kantong pengusaha akan lebih tebal, namun kekayaan alam Indonesia tidak terjual dengan harga murah.

“Berapa ratus kali lipat keuntungan dan pajak yang bisa didapat nanti? Berapa negara yang nanti akan tergantung dengan kita?” tuturnya.

Selain itu, ia menekankan sekalipun tidak ada produk hukum baru, namun keputusan ini tidak akan mengganggu iklim investasi di Indonesia. Khususnya untuk pengembangan industri mineral.

Pasalnya, pemerintah mengutamakan hilirisasi guna mendongkrak nilai tambah. Ia pun mengaku tak ambil pusing dengan perjanjian kontrak bisnis antara pengusaha mineral nasional dengan pihak luar negeri. Misalnya, kelanjutan PT Aneka Tambang Tbk alias Antam, yang merupakan salah satu pemain di industri ini.

“Bisnis itu negosiasi, fleksibel. Saya yakin Antam punya 1.001 cara agar tidak kena penalti (karena mengubah ketentuan ekspor). Jadi tidak harus semua kaku, bisnis itu dinamis, apalagi Antam BUMN, masa Antam tidak cinta negaranya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan segera mengumumkan keputusan akhir tentang larangan ekspor bijih mineral. Pemerintah disebut-sebut bakal mempercepat pelaksanaan kebijakan dari rencana awal yang tercantum dalam aturan yakni pada 2022 mendatang.

Menurutnya, percepatan larangan ekspor bijih mineral ini demi menarik investasi smelter di dalam negeri. Ia juga memastikan industri smelter dapat menyerap komoditas tersebut.

“Kami perlu menarik investor sebanyak mungkin,” imbuh Luhut.

Namun, wacana percepatan itu saja setidaknya sudah membuat khawatir pelaku industri mineral. Salah satunya dari Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI).

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey menilai percepatan larangan ekspor bijih nikel itu akan menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha pertambangan. Menurut dia, ketidakpastian pemerintah dalam menetapkan kebijakan akan mematikan aliran investasi di sektor pertambangan.

Dia mencontohkan, pemerintah mewajibkan pelaku usaha pertambangan membangun smelter sebagai sarana mengolah bahan baku mineral. Dengan perubahan kebijakan, menurut dia, rencana kinerja perusahaan tambang kembali berubah, termasuk soal investasi pembangunan smelter. Pada akhirnya, devisa yang masuk ke Indonesia akan hilang.

“(Kewajiban) harus membangun smelter itu kami lakukan. 31 perusahaan sudah ada proses pembangunan. Apakah bisa dipikirkan yang lagi bangun dihentikan? (aturannya) 5 tahun sejak diterbitkan. Kalau dihentikan banyak investasi yang mati, devisa hilang,” ujar Meidy.

Meidy mengklaim larangan ekspor bijih nikel akan menyebabkan devisa hilang mencapai US$97 juta. Di sisi lain, progres pembangunan smelter belum signifikan.

Tak hanya kehilangan devisa, lanjut dia, percepatan larangan ekspor nikel ini juga akan menghilangkan lapangan kerja. Aktivitas dalam satu smelter paling tidak membutuhkan 500 tenaga kerja.(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending