Connect with us

Nasional

Anies Terbitkan Izin Reklamasi Dufan dan Ancol

Published

on


Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin pelaksanaan perluasan (reklamasi) kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas kurang lebih 120 hektare.
Izin itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 yang ditandatangani Anies pada 24 Maret 2020.

“Memberikan izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas kurang lebih 35 hektare dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol seluas kurang lebih 120 hektare kepada PT Pembangunan Jaya Ancol sesuai peta,” demikian bunyi Kepgub tersebut.

Pelaksanaan perluasan itu harus terlebih dulu melengkapi kajian teknis, di antaranya kajian penanggulangan banjir, kajian dampak pemanasan global, kajian perencanaan pengambilan material perluasan kawasan.

Kemudian kajian perencanaan infrastruktur/prasarana dasar, analisa mengenai dampak lingkungan (amdal), serta kajian lain yang dirasa diperlukan.

Dalam Kepgub diktum keempat PT PJA selaku pengelola, diwajibkan untuk menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas dasar yang dibutuhkan dalam pengembangan kawasan. Prasarana, sarana, dan utilitas dasar itu antara lain jaringan jalan dalam kawasan, angkutan umum massal, jaringan utilitas.

Kemudian infrastruktur pengendali banjir, ruang terbuka biru, ruang terbuka hijau, serta pengelolaan limbah cair dan padat. PT PJA juga diwajibkan melakukan pengerukan sedimentasi sungai di sekitar perluasan kawasan.

PT PJA juga dikenakan kontribusi berupa pengerukan sedimentasi sungai di daratan. Kemudian lahan hasil perluasan, yakni lahan matang sebesar 5 persen dari luas kotor daerah yang berhasil diperluas wajib diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI dalam berita acara serah terima. Lahan matang sebesar 5 persen itu tidak termasuk peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum terhadap lahan seluas kurang lebih 35 hektare dan 120 hektare

“Pelaksanaan kewajiban dan kontribusi ditindaklanjuti dengan Akta Perjanjian yang dibuat secara Notarial Akta antara PT PJA dan Pemprov DKI Jakarta yang sifatnya eksekutorial dan sudah harus diselesaikan paling lama enam bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini,” demikian bunyi diktum keenam.

Beleid tersebut juga mengatur bahwa izin pelaksanaan perluasan berlaku untuk jangka waktu tiga tahun dan apabila sampai dengan jangka waktu tersebut pelaksanaan perluasan kawasan belum dapat diselesaikan, izin akan ditinjau kembali.

“PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk wajib melaporkan pelaksanaan perluasan kawasan secara berkala setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan kepada Gubernur,” bunyi aturan tersebut.

Izin reklamasi untuk kawasan rekreasi Dufan danAncol ini mendapat kecaman dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).

Sekretaris Jenderal KIARA, Susan Herawati menegaskan bahwa pemberian izin perluasan reklamasi untuk kawasan rekreasi di Pantai Ancol seluas 150 hektar merupakan ironi kebijakan Gubernur DKI Jakarta yang pernah berjanji akan menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Anies tak hanya memberikan izin kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, namun juga telah mengeluarkan lebih dari 900 IMB untuk bangunan di Pulau D yang konsesinya dimiliki oleh PT Kapuk Niaga Indah.

Lebih jauh, Susan menyatakan, Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 memiliki kecacatan hukum karena hanya mendasarkan kepada tiga Undang-undang yang terlihat dipilih-pilih.

Ketiga undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Ketiga Undang-Undang tersebut, terlihat dipilih oleh Anies Baswedan karena sesuai dengan kepentingannya sebagai Gubernur DKI Jakarta,” lata Susan.

“Padahal di dalam pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang spesifik yang mengatur hal ini, yaitu UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Kenapa UU tersebut tidak dijadikan dasar oleh Anies?”.

Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi di Pantai Ancol, lanjut Susan, hanya akan memperkuat praktik komersialisasi kawasan pesisir di Teluk Jakarta.

Komersialisasi itu disebutnya tidak sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2007 jo UU No. 1 Tahun 2014 dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2010.

“Kawasan pantai, pesisir, dan perairan adalah milik seluruh warga negara Indonesia. Siapapun berhak untuk mengakses. Pemberian izin ini akan memaksa orang yang mau masuk dan mengakses kawasan ini harus membayar. Inilah praktik komersialisasi yang harus dilawan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, tambah Susan, Pemberian izin reklamasi untuk perluasan kawasan rekreasi ini jelas-jelas akan mendorong kerusakan kawasan perairan Ancol serta kawasan tempat pengambilan material pasir untuk bahan pengurukan.

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

Jokowi soal Rekor 2.657 Kasus Corona Lampu Merah Lagi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyebaran virus corona (Covid-19) kembali masuk lampu merah setelah terjadi lonjakan kasus baru mencapai 2.657 orang dalam sehari. Tambahan kasus positif baru pada hari ini itu menjadi yang tertinggi sejak pengumuman kasus pada 2 Maret 2020.
“Perlu saya ingatkan sudah lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif tinggi sekali hari ini, 2.657,” kata Jokowi saat memberikan arahan di Posko Penanganan Covid-19, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).

Jokowi mengatakan penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia sangat tergantung kepada penanganan masing-masing daerah. Oleh karena itu, ia meminta tiap pemerintah daerah menerapkan manajemen krisis dengan baik.

Di Kalteng sendiri jumlah kumulatif kasus positif virus corona mencapai 1.093 orang. Dari jumlah itu, 393 orang dalam perawatan, sembuh 634 orang, dan meninggal 66 orang. Menurut Jokowi, angka itu terbilang kecil. Namun jika tidak dikendalikan dengan baik, jumlahnya dapat terus bertambah.

“Hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng,” ujarnya. Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sejak 1 sampai 8 Juli, kasus positif virus corona bertambah di atas 1.000 orang per hari.

Total kasus positif Covid-19 dari 1 sampai 8 Juli sebanyak 11.694 orang. Dengan demikian, rata-rata kasus positif bertambah 1.462 orang per hari. Angka tambahan kasus positif tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kasus positif harian sepanjang Juni 2020. Hingga hari ini, kasus positif virus corona telah mencapai 70.736 orang. Sebanyak 32.651 orang dinyatakan sembuh dan 3.417 orang lainnya meninggal dunia.

Jawa Barat menjadi provinsi yang menyumbang kasus positif baru hari ini dengan 962 orang. Disusul Jawa Timur dengan 517 orang, DKI Jakarta 284 orang, Sulawesi Selatan 130 orang, dan Jawa Tengah 120 orang.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

RS Patok Rapid Test Lebih Rp150 Ribu Akan Diberi Sanksi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan pihaknya tak segan memberi sanksi kepada rumah sakit yang tak menerapkan batas biaya tertinggi tes cepat atau rapid test terkait virus corona.
Biaya rapid test tertinggi yang diizinkan pemerintah dibatasi Rp150 ribu. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi.

Dia mengingatkan agar seluruh rumah sakit di Indonesia mematuhi aturan tersebut. “Berkaitan dengan SE Menkes tentang batas harga rapid test pasti kalau ada rumah sakit yang mengenakan biaya di atas itu, pasti ada sanksinya,” kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).

Namun mantan Menteri Pendidikan itu tak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan pemerintah kepada rumah sakit yang melanggar aturan. Dia mengatakan aparat kepolisian bisa ikut terlibat dalam pemberian sanksi terhadap rumah sakit.

“Itu kan sudah urusannya bukan di domain Kemenkes nanti. Sudah ranah aparat, bisa dilihat itu berkaitan dengan pasal-pasal tentang pelanggaran,” kata dia.

Warga melakukan rapid test dan swab di kawasan jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Minggu (21/6/2020). CNN Indonesia/Andry NovelinoWarga melakukan rapid test dan swab di Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan batas harga untuk melakukan rapid test yang harus diterapkan di semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan besaran tarif itu ditujukan bagi masyarakat yang melakukan tes secara mandiri.

Aturan batas maksimal biaya rapid test dibuat sebagai acuan rumah sakit atau laboratorium dalam menetapkan biaya pemeriksaan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Lihat juga: Ketua Gugus Soal Rapid Test Siswa dan Guru: Tak Semua, Mahal
Aturan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE) Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Yasonna Ingin Kejar Aset Maria Lumowa ke Belanda dan AS

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan mengusut aset yang dimiliki buronan Maria Pauline Lumowa yang baru saja dipulangkan ke Indonesia dari Serbia. Pengusutan aset akan dilakukan hingga ke Kerajaan Belanda, tempat tinggal Maria selama ini.
“Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan, tentunya kami, penegak hukum lainnya bersama-sama akan melakukan asset recovery. Diperkirakan masih ada dan belum dapat kita, ada harta-harta yang di negara lain, termasuk Belanda,” kata Yasonna dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (9/7).

Yasonna mengatakan langkah itu ditempuh guna memulihkan aset negara. Kemenkumham sudah mendeteksi beberapa aset yang akan dipulihkan. Beberapa di antaranya ada di Hong Kong dan Amerika Serikat.

Pemulihan aset, lanjutnya, baru bisa dimulai jika proses hukum kasus Maria telah berjalan. Karena itu, Kemenkumham menyerahkan Maria ke Bareskrim Polri untuk melanjutkan proses hukum.

“Sudah kita lakukan sampai ke Hong Kong dan New Jersey, kita lakukan. Perlu saya sampaikan itu tidak seperti makan cabai besok dapat, ini proses,” tuturnya.

Dia mengatakan pemerintah akan menempuh segala upaya hukum dalam pemulihan aset negara yang diambil Maria sejak lama. Termasuk memblokir sebagian aset Maria lainnya.

“Segala upaya hukum kita akan melakukan Mutual Legal Assistance untuk melakukan freeze aset, kemudian blokir akun, dan lain-lain. Tentu bisa kita lakukan setelah proses hukum ada di sini,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menjemput Maria Pauline Lumowa, di Serbia. Proses ekstradisi dilakukan setelah Maria ditahan oleh otoritas Serbia hampir satu tahun.

Maria pernah ditetapkan tersangka oleh Polri pada 2003 dalam kasus pembobolan kredit Bank BNI. Maria meminjam Rp1,7 triliun dari BNI untuk PT Gramarindo Group. Setelah diusut BNI, ternyata perusahaan itu tak pernah melakukan aktivitas ekspor seperti yang disampaikan Maria.

“You can run but you cannot hide,” kata Yasonna.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending