Connect with us

Nasional

Antara Penusukan Wiranto dan Longgarnya Pengamanan Pejabat Negara

Published

on


Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk orang di Pandeglang, Banten. Ia terjatuh tiba-tiba sambil memegangi perutnya ketika hendak menyapa dan bersalaman dengan warga.

Insiden penusukan tersebut terjadi di wilayah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mantan Panglima ABRI ini ditusuk saat menghadiri peresmian gedung baru Kuliah Bersama Universitas Mathla’ul Anwar, Kamis 10 Oktober 2019, sekitar pukul 11.55 WIB.

Melalui sebuah video yang sepertinya rekaman video amatir dari warga sekitar saat Wiranto ditusuk, terlihat Wiranto turun dari sebuah mobil. Ia tak sendirian, di sekitarnya ada pengawal dan asistennya. Turun dari mobil, ia segera menghampiri warga yang sudah menunggu dan menyiapkan ponselnya untuk merekam kedatangan Wiranto.

Namun ketika Wiranto mulai mengajak salaman, tiba-tiba seorang pria berjenggot yang sudah sejak awal berada dekat Wiranto merangsek maju dan langsung menghunuskan sebilah gunting ke Wiranto. Insiden yang sangat cepat itu membuat warga menjerit-jerit hingga berteriak takbir berulang kali.

Hanya hitungan jam identitas pelaku penusukan sudah diketahui. Pelaku penusuk Wiranto adalah seorang pria bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara. Penyerang lainnya yang diamankan adalah Fitri Andriana. Abu Rara menusuk memakai senjata tajam yang telah dipersiapkan. Akibat penusukan ini, Wiranto mengalami luka di bagian perut.

Pelaku sempat mencoba menyerang lagi namun mengenai ajudan Danrem 064/Maulana Yusuf (MY). Penusukan tersebut kemudian juga melukai Fuad Syauqi, salah satu pengurus Mathlaul Anwar (MA). Kemudian, pelaku perempuan menerobos penjagaan. Ia berhasil dihentikan oleh Kapolsek Menes Kompol Dariyanto, namun mengalami luka ditusuk pelaku.

Sempat simpang siur jenis pisau yang digunakan oleh Abu Rara. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, membenarkan bahwa pisau belati yang digunakan untuk menusuk Wiranto dan mengakibatkan tiga orang lainnya terluka bentuknya mirip kunai, pisau lempar yang biasa digunakan oleh ninja.

“Bentuknya seperti pisau, ada bulatan di ujungnya. Kunai,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, ditemui di Mapolsek Menes, Kamis, 10 Oktober 2019.

Rumah kontrakan pelaku juga sudah digeledah oleh tim Densus 88. Namun pihaknya tidak bisa menjelaskan barang bukti (BB) apa saja dan berapa jumlah yang disita oleh tim antiteror tersebut. “Ada barang bukti yang dibawa, kita tidak tahu seberapa banyak dan barang bukti apa saja yang dibawa,” katanya.

Jaringan Teroris

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, kedua pelaku penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, diduga terpapar paham radikal.

“Dugaan laki laki terpapar paham radikal ISIS, yang perempuan masih didalami,” ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, pada Kamis, 10 Oktober 2019. Dua orang pelaku itu kini masih diperiksa di Markas Kepolisian Daerah Banten.

Menurut Dedi, orang yang terkena paham tersebut akan menyerang pejabat publik, terutama aparat kepolisian lantaran melakukan penegakan hukum terhadap mereka. “Karena aparat kepolisian dan pejabat publik yang setiap saat melakukan penegakan hukum terhadap kelompok tersebut,” ujarnya.

Abu Rara dan Fitri, pelaku penusuk Wiranto diduga masih memiliki kaitan kuat dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia jaringan Bekasi. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil identifikasi, yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

“Kita sudah mengidentifikasi bahwa pelaku adalah kelompok JAD Bekasi,” kata Kepala BIN, Budi Gunawan, di RSPAD Gatot Soebroto, Kamis sore, 10 Oktober 2019.

Budi menjelaskan, Syahril sebelumnya terdata dalam jaringan JAD Kediri, Jawa Timur. Kemudian, dia pindah ke Bogor, Jawa Barat. Usai bercerai dengan istri pertamanya, Syahril pindah ke Menes, Pandeglang, Banten.

Presiden Joko Widodo mengajak warga untuk memerangi radikalisme dan terorisme. Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk menindak tegas para pelaku.

“Dan pada seluruh masyarakat saya mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme dan terorisme di tanah air kita. Hanya dengan upaya bersama-sama, terorisme dan radikalisme bisa kita selesaikan dan berantas dari negara yang kita cintai,” ujar Jokowi usai menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Longgarnya Standar Pengamanan Pejabat Negara?

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku terkejut dengan insiden yang dialami Wiranto. Sebab, penusukan pada pejabat negara apalagi menteri belum pernah terjadi di Indonesia.  “Ya tentu tidak disangka, kan ini pertama kali bisa mencederai pejabat dengan tikaman,” kata JK usai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat, Kamis sore, 10 Oktober 2019.

Menurut JK, sebenarnya sudah ada standar operasional prosedur bagi seorang menteri untuk mendapat pengawalan dari polisi, ada SOP-nya. Wapres mengindikasikan tidak tertutup kemungkinan standar pengamanan untuk menteri-menteri akan lebih ditingkatkan lagi usai kejadian ini. “Tentu semuanya pejabat-pejabat kita ya,” kata JK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, meski ada SOP untuk pengamanan pejabat tapi Menkopolhukam adalah sosok yang sering menolak dikawal. “Bidang Polhukam selama ini yang mengkoordinir Menko juga bagian figur yang memang bersahaja dan tidak mau kawal,” ujarnya.

Meski ada kritikan halus, namun Mabes Polri mengklaim pihaknya tidak kecolongan.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pengamanan bagi pejabat publik sudah sesuai prosedur. Pejabat publik yang akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar adalah hal yang wajar.

“Interaksi pejabat publik dengan masyarakat itu seperti itu, bersalaman, disapa, itu hal yang biasa. Barikade untuk pengamanan kan tetap melekat, ada pamkatnya dekat sama beliau, panwal juga ada semua. Jadi, prosedur pengawalan dan pengamanan pejabat publik sudah ada pengamanan melekat yang istilahnya protektor pejabat tersebut,” kata Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Kantor Divisi Humas Polri, Kamis, 10 Oktober 2019.

Saat ditanyakan bagaimana pelaku tahu ada acara yang dihadiri Wiranto di sana, polisi menyebut bahwa acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar, Pandeglang, sudah diketahui warga sekitar. “Acara tersebut sudah diketahui secara luas oleh masyarakat tentang beliau akan mendatangi acara di Kampus Unma atau Universitas Mathla’ul Anwar,” katanya menambahkan.,

Kasus penusukan Wiranto menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan pengamanan Presiden Jokowi.  Semenjak menjadi Presiden, Jokowi hampir tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Mereka bisa dengan mudah menghampiri dan menyalaminya.

Namun, apakah dengan kejadian penusukan terhadap Wiranto, pengamanan terhadap Jokowi oleh Pasukan Pengamanan Presiden akan ada peningkatan? Paspampres Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan tak perlu ada peningkatan pengamanan untuk Jokowi.

“Tak perlu. Kita kan standar sudah high risk. Kalau kita enggak tahu kondisinya gimana harusnya bisa diantisipasi,” kata Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 10 Oktober 2019.

Standar pengamanan, lanjut Maruli, harusnya memang area itu sudah clear. Meski Jokowi kerap menyalami warga, Maruli mengatakan pengamanan sudah ada standarnya.  “Kita sudah hitung semua ada SOP-nya. Ya kalau kami saat dropping harusnya sudah clear,” tuturnya.

Jumlah pasukan pun tidak akan ditambah. Meski begitu, Maruli berharap tidak akan terjadi apa-apa.  “Tidak ada (penambahan pasukan). Kami sudah siaga dan mudah mudahan.

Nasional

Calon Penumpang Kembali Padati Stasiun KRL Bogor

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Calon penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) commuter line kembali memadati Stasiun Bogor, Selasa (7/7) pagi, di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Pantauan CNNIndonesia.com sejak pukul 06.30 WIB, penumpang terus berdatangan ke Stasiun Bogor. Di stasiun ini, antrean penumpang dibagi menjadi tiga bagian.

Bagian pertama, antrean penumpang berada di luar stasiun. Bagian kedua, antrean di dalam stasiun. Penumpang diminta berbaris sebelum mengetap kartu.

Kemudian bagian ketiga, antrean di peron. Penumpang baru boleh masuk ke peron saat kereta telah tersedia. Hingga pukul 07.00 WIB antrean penumpang terlihat semakin berkurang.

Petugas yang menggunakan pengeras suara berkali-kali terdengar memperingatkan penumpang untuk memakai masker dan menjaga jarak.

Salah seorang penumpang, Rama Aditya mengatakan antrean hari ini tidak seramai pada Senin (6/7) lalu. Ia menyebut pada Senin, antrean di bagian luar stasiun dibuat panjang dan berputar.

“Kalau Senin ramai mungkin karena orang-orang ada yang pulang ke Bogor sekali seminggu, terus Senin-nya balik ke Jakarta,” kata dia kepada CNNIndonesia.com.

Wali Kota Bogor Bima Arya sebelumnya mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk melonggarkan aturan terkait operasional Kereta Rel Listrik (KRL) Commuterline dengan menambah kapasitas penumpang dalam gerbong kereta.

Menurutnya, dengan penambahan itu, akan mengurangi antrean penumpang yang ada di stasiun Bogor.

Antrean calon penumpang yang ingin menggunakan transportasi umum Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter line terjadi di Stasiun Bogor, Senin (7/7) pagi.Antrean calon penumpang commuter line di Stasiun Bogor, Selasa (7/7). (CNN Indonesia/ Yogi Anugrah)
“Menambah kapasitas gerbong kereta dengan protokol kesehatan yang lebih ketat,” kata dia dalam instagram resminya, Senin (6/7).

Bima yang melakukan pemantauan di Stasiun Bogor pada Senin lalu mengatakan penumpukan di stasiun Bogor disebabkan oleh banyaknya sektor-sektor di Ibu kota yang sudah dibuka. Di sisi lain, kapasitas gerbong KRL masih dibatasi.

“Pemkot Bogor meminta agar sistem pembagian kerja dievaluasi total implementasinya. Idealnya waktu bekerja lebih berjarak dan dipastikan berjalan di perkantoran,” kata dia.

Kota Bogor tercatat telah memperpanjang pemberlakuan PSBB proporsional. Kebijakan ini ditetapkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, 1 Juli lalu dan akan berlaku selama dua pekan.

Daerah lain di Jawa Barat yang juga menerapkan PSBB proporsional adalah Depok dan Bekasi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

BMKG Ungkap Penyebab Gempa Jepara Terasa hingga Bali

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Gempa bumi 6,1 magnitudo yang mengguncang Jepara, Jawa Tengah, pagi tadi, terasa getarannya hingga ke sejumlah daerah yang jaraknya terbilang jauh dari pusat gempa.
Daerah-daerah yang merasakan getaran gempa Jepara antara lain Yogyakarta, Mataram, Purworejo, Kuta dengan skala III MMI.

Lalu Denpasar dan Kebumen dengan skala II-III MMI. Kemudian Banjar Negara, Cilacap, Boyolali, Krui, Pesisir Barat, Pangandaran, Tanggamus, Gianyar, Pekalongan, dengan skala II MMI.

Skala MMI (Modified Mercalli Intensity) atau Skala Mercall adalah satuan untuk mengukur kekuatan gempa bumi. Pada skala II MMI getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

Sementara pada skala III MMI getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu.
Dari keterangan tersebut, gempa Jepara pagi tadi dirasakan cukup kuat di Yogyakarta, Mataram, Purworejo hingga Kuta.

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono menjelaskan getaran gempa Jepara dirasakan sangat luas karena hiposenter gempa sangat dalam.

Karena hiposenter gempa laut jawa ini dalam sekali maka spektrum guncangannya dirasakan dalam wilayah yang sangat luas,” kata Daryono di “akun Twitternya, @ DaryonoBMKG.

Situs BMKG sendiri mencatat kedalaman gempa Jepara 578 kilometer. Lokasi gempa Jepara berada di kaut 53 kilometer barat laut Jepara.
Lokasi gempa berada di titik 6.12 Lintang Selatan-110.55 Bujut Timur. BMKG menyatakan gempa Jepara 6,1 magnitudo tidak berpotensi tsunami.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Revisi Aturan Agar Sepeda Jadi Alat Transportasi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai pandemi virus corona yang melanda ibu kota tidak selamanya berdampak buruk. Menurut Anies, pandemi ini justru menjadi peluang bagi Jakarta untuk bertransformasi, salah satunya penggunaan sepeda sebagai alat transportasi.

Anies mengatakan, pandemi corona ini juga memaksa Pemprov DKI mengkaji ulang peraturan mengenai sepeda. Menurut dia, dalam rencana pemerintahannya sejak awal hingga lima tahun ke depan, di bidang transportasi sepeda sama sekali tidak masuk dalam aturan.

“Rencana lima tahun kami di bidang transportasi, sepeda tidak disebut sama sekali. Pedestrian, trotoar ada, tapi sepeda tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, kami akan merevisi aturan itu. Tapi itu adalah peluang kami untuk mempelajari dan membuat perbaikan dalam kebijakan kami,” tutur Anies dalam sebuah diskusi virtual yang ditayangkan di saluran RCUS Jakarta di Youtube pada Senin (6/7).

Anies mengatakan, sejak dua tahun lalu Pemerintah Provinsi DKI sebetulnya telah mengampanyekan penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi di Jakarta. Namun, kampanye tersebut dinilai belum berhasil, sampai pada akhirnya ketika pandemi virus corona, tren pesepeda di Jakarta meningkat.

“Kampanye itu meski sudah dilakukan dengan berbagai cara, tidak bisa mendapatkan momentum, sampai pandemi ini datang,” kata dia.

Berdasarkan penelitian The Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), terjadi peningkatan jumlah pesepeda pada titik tertentu di Jakarta selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi.

Peningkatan pengguna sepeda itu terjadi hingga 10 kali lipat bila dibandingkan sebelum masa pandemi Covid-19.

“Ketika pandemi, tiba-tiba permintaan sepeda meningkat secara eksponensial dan semua orang mulai bersepeda, sesuatu yang kami kampanyekan beberapa waktu lalu,” ujar Anies.

Saat ini Jakarta sebetulnya telah memiliki 63 kilometer jalur sepeda. Namun, belakangan, karena tren pesepeda meningkat, pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan kepolisian membuka jalur baru khusus pesepeda.

Selain itu, untuk menggantikan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Sudirman-Thamrin yang ditiadakan, Pemprov telah menyediakan 32 lokasi khusus pesepeda.

Kemudian, Dishub DKI juga mulai melakukan uji coba layanan bike sharing yang dimulai di kantor-kantor pemerintahan. Sebab Dishub melihat tren bersepeda sebagai alat transportasi juga harus didorong agar mengimbangi kekurangan kapasitas angkutan umum di Jakarta selama masa PSBB transisi ini.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending