Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Antara Penusukan Wiranto dan Longgarnya Pengamanan Pejabat Negara

Published

on


Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto ditusuk orang di Pandeglang, Banten. Ia terjatuh tiba-tiba sambil memegangi perutnya ketika hendak menyapa dan bersalaman dengan warga.

Insiden penusukan tersebut terjadi di wilayah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Mantan Panglima ABRI ini ditusuk saat menghadiri peresmian gedung baru Kuliah Bersama Universitas Mathla’ul Anwar, Kamis 10 Oktober 2019, sekitar pukul 11.55 WIB.

Melalui sebuah video yang sepertinya rekaman video amatir dari warga sekitar saat Wiranto ditusuk, terlihat Wiranto turun dari sebuah mobil. Ia tak sendirian, di sekitarnya ada pengawal dan asistennya. Turun dari mobil, ia segera menghampiri warga yang sudah menunggu dan menyiapkan ponselnya untuk merekam kedatangan Wiranto.

Namun ketika Wiranto mulai mengajak salaman, tiba-tiba seorang pria berjenggot yang sudah sejak awal berada dekat Wiranto merangsek maju dan langsung menghunuskan sebilah gunting ke Wiranto. Insiden yang sangat cepat itu membuat warga menjerit-jerit hingga berteriak takbir berulang kali.

Hanya hitungan jam identitas pelaku penusukan sudah diketahui. Pelaku penusuk Wiranto adalah seorang pria bernama Syahril Alamsyah alias Abu Rara. Penyerang lainnya yang diamankan adalah Fitri Andriana. Abu Rara menusuk memakai senjata tajam yang telah dipersiapkan. Akibat penusukan ini, Wiranto mengalami luka di bagian perut.

Pelaku sempat mencoba menyerang lagi namun mengenai ajudan Danrem 064/Maulana Yusuf (MY). Penusukan tersebut kemudian juga melukai Fuad Syauqi, salah satu pengurus Mathlaul Anwar (MA). Kemudian, pelaku perempuan menerobos penjagaan. Ia berhasil dihentikan oleh Kapolsek Menes Kompol Dariyanto, namun mengalami luka ditusuk pelaku.

Sempat simpang siur jenis pisau yang digunakan oleh Abu Rara. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, membenarkan bahwa pisau belati yang digunakan untuk menusuk Wiranto dan mengakibatkan tiga orang lainnya terluka bentuknya mirip kunai, pisau lempar yang biasa digunakan oleh ninja.

“Bentuknya seperti pisau, ada bulatan di ujungnya. Kunai,” ujar Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Edy Sumardi, ditemui di Mapolsek Menes, Kamis, 10 Oktober 2019.

Rumah kontrakan pelaku juga sudah digeledah oleh tim Densus 88. Namun pihaknya tidak bisa menjelaskan barang bukti (BB) apa saja dan berapa jumlah yang disita oleh tim antiteror tersebut. “Ada barang bukti yang dibawa, kita tidak tahu seberapa banyak dan barang bukti apa saja yang dibawa,” katanya.

Jaringan Teroris

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, kedua pelaku penyerangan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, diduga terpapar paham radikal.

“Dugaan laki laki terpapar paham radikal ISIS, yang perempuan masih didalami,” ujar Dedi di kantornya, Jakarta Selatan, pada Kamis, 10 Oktober 2019. Dua orang pelaku itu kini masih diperiksa di Markas Kepolisian Daerah Banten.

Menurut Dedi, orang yang terkena paham tersebut akan menyerang pejabat publik, terutama aparat kepolisian lantaran melakukan penegakan hukum terhadap mereka. “Karena aparat kepolisian dan pejabat publik yang setiap saat melakukan penegakan hukum terhadap kelompok tersebut,” ujarnya.

Abu Rara dan Fitri, pelaku penusuk Wiranto diduga masih memiliki kaitan kuat dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di Indonesia jaringan Bekasi. Hal tersebut diketahui berdasarkan hasil identifikasi, yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

“Kita sudah mengidentifikasi bahwa pelaku adalah kelompok JAD Bekasi,” kata Kepala BIN, Budi Gunawan, di RSPAD Gatot Soebroto, Kamis sore, 10 Oktober 2019.

Budi menjelaskan, Syahril sebelumnya terdata dalam jaringan JAD Kediri, Jawa Timur. Kemudian, dia pindah ke Bogor, Jawa Barat. Usai bercerai dengan istri pertamanya, Syahril pindah ke Menes, Pandeglang, Banten.

Presiden Joko Widodo mengajak warga untuk memerangi radikalisme dan terorisme. Jokowi telah memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan untuk menindak tegas para pelaku.

“Dan pada seluruh masyarakat saya mengajak bersama-sama untuk memerangi radikalisme dan terorisme di tanah air kita. Hanya dengan upaya bersama-sama, terorisme dan radikalisme bisa kita selesaikan dan berantas dari negara yang kita cintai,” ujar Jokowi usai menjenguk Wiranto di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.

Longgarnya Standar Pengamanan Pejabat Negara?

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku terkejut dengan insiden yang dialami Wiranto. Sebab, penusukan pada pejabat negara apalagi menteri belum pernah terjadi di Indonesia.  “Ya tentu tidak disangka, kan ini pertama kali bisa mencederai pejabat dengan tikaman,” kata JK usai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat, Kamis sore, 10 Oktober 2019.

Menurut JK, sebenarnya sudah ada standar operasional prosedur bagi seorang menteri untuk mendapat pengawalan dari polisi, ada SOP-nya. Wapres mengindikasikan tidak tertutup kemungkinan standar pengamanan untuk menteri-menteri akan lebih ditingkatkan lagi usai kejadian ini. “Tentu semuanya pejabat-pejabat kita ya,” kata JK.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, meski ada SOP untuk pengamanan pejabat tapi Menkopolhukam adalah sosok yang sering menolak dikawal. “Bidang Polhukam selama ini yang mengkoordinir Menko juga bagian figur yang memang bersahaja dan tidak mau kawal,” ujarnya.

Meski ada kritikan halus, namun Mabes Polri mengklaim pihaknya tidak kecolongan.  Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Dedi Prasetyo mengatakan pengamanan bagi pejabat publik sudah sesuai prosedur. Pejabat publik yang akan berinteraksi dengan masyarakat sekitar adalah hal yang wajar.

“Interaksi pejabat publik dengan masyarakat itu seperti itu, bersalaman, disapa, itu hal yang biasa. Barikade untuk pengamanan kan tetap melekat, ada pamkatnya dekat sama beliau, panwal juga ada semua. Jadi, prosedur pengawalan dan pengamanan pejabat publik sudah ada pengamanan melekat yang istilahnya protektor pejabat tersebut,” kata Brigjen Dedi Prasetyo kepada wartawan di Kantor Divisi Humas Polri, Kamis, 10 Oktober 2019.

Saat ditanyakan bagaimana pelaku tahu ada acara yang dihadiri Wiranto di sana, polisi menyebut bahwa acara peresmian Gedung Kuliah Bersama di Universitas Mathla’ul Anwar, Pandeglang, sudah diketahui warga sekitar. “Acara tersebut sudah diketahui secara luas oleh masyarakat tentang beliau akan mendatangi acara di Kampus Unma atau Universitas Mathla’ul Anwar,” katanya menambahkan.,

Kasus penusukan Wiranto menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan pengamanan Presiden Jokowi.  Semenjak menjadi Presiden, Jokowi hampir tidak menjaga jarak dengan masyarakat. Mereka bisa dengan mudah menghampiri dan menyalaminya.

Namun, apakah dengan kejadian penusukan terhadap Wiranto, pengamanan terhadap Jokowi oleh Pasukan Pengamanan Presiden akan ada peningkatan? Paspampres Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan tak perlu ada peningkatan pengamanan untuk Jokowi.

“Tak perlu. Kita kan standar sudah high risk. Kalau kita enggak tahu kondisinya gimana harusnya bisa diantisipasi,” kata Komandan Paspampres Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat dihubungi, Kamis, 10 Oktober 2019.

Standar pengamanan, lanjut Maruli, harusnya memang area itu sudah clear. Meski Jokowi kerap menyalami warga, Maruli mengatakan pengamanan sudah ada standarnya.  “Kita sudah hitung semua ada SOP-nya. Ya kalau kami saat dropping harusnya sudah clear,” tuturnya.

Jumlah pasukan pun tidak akan ditambah. Meski begitu, Maruli berharap tidak akan terjadi apa-apa.  “Tidak ada (penambahan pasukan). Kami sudah siaga dan mudah mudahan.

Nasional

Anies Jalani Isolasi Mandiri Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi dirinya dinyatakan positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12/2020) dini hari.

Meski dikonfirmasi positif Covid-19, Anies bakal tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual dan melakukan isolasi mandiri.

Adapun, pada Senin siang (30/11/2020), Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu (25/11), Gubernur Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif.

Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Covid-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif pada Minggu (29/11/2020). Dia mengaku intens bertemu dengan Ariza untuk melaksanakan rapat berdua.

“Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis,” ujarnya pada Selasa (1/12/2020).

Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR.

“Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya.

 

Continue Reading

Nasional

Wagub DKI Ahmad Riza Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan testing kepada setiap warga, tanpa terkecuali, khususnya kepada setiap warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi sehingga memiliki potensi terpapar virus COVID-19.

Hal itu pula yang dilakukan kepada seluruh jajaran di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil PCR Test terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif COVID-19 dan tetap dalam kondisi baik. Sesuai arahan dokter, saat ini Wagub Ariza menjalani isolasi mandiri.

“Alhamdulillah, meskipun hasil testing pada Jumat (27/11) kemarin menunjukkan positif COVID-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali. Baik staf dan seluruh anggota keluarga saya juga sudah menjalani tes usap. Sebagaimana prosedur kesehatan yang telah ditetapkan WHO, bagi setiap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan, baik di level puskesmas hingga rumah sakit,” ujar Wagub Ariza dalam siaran pers, Minggu (29/11/2020).

Diketahui, Ariza sebelumnya melakukan dua kali tes usap (PCR Test), yaitu pada Kamis (26/11) dengan hasil negatif, dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat (27/11) dengan hasil terkonfirmasi positif. Adapun berdasarkan hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wagub Ariza terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

“Jadi, temuan positif COVID-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun,” ujar Ariza.

Ariza berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 ini, warga Jakarta untuk semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan, yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan.

“Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi COVID-19. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan Protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” pesan Wagub Ariza.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Nasional

Wajah Baru MUI, Manuver Ma’ruf Amin dan Pembersihan 212

Published

on

FINROLL.COM – Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode kepengurusan 2020-2025 resmi diumumkan, Rabu (26/11) malam. Sejumlah nama baru muncul, wajah lama hilang seiring Miftachul Akhyar resmi menjabat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2020-2025 menggantikan Ma’ruf Amin lewat Musyawarah Nasional X MUI di Jakarta, 25-27 November.

Misalnya, nama Din Syamsuddin dan sejumlah ulama identik dikaitkan dengan Aksi 212 terdepak dari kepengurusan. Nama Din digeser Ma’ruf Amin. Wakil Presiden RI itu kini mengemban jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Dari susunan kepengurusan yang dibuka ke publik, selain nama Din yang hilang, raib juga nama mantan bendahara Yusuf Muhammad Martak, mantan wasekjen Tengku Zulkarnain, dan mantan sekretaris Wantim Bachtiar Nasir. Keempatnya dikenal sebagai tokoh yang keras mengkritik pemerintah. Din aktif di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), dan tiga nama terakhir merupakan pentolan Aksi 212.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai dominasi dan kekuatan Ma’ruf Amin di MUI sangat kentara. Membuka dugaan kuat campur tangan pemerintah di payung besar para ulama tersebut.

“Bisa dikatakan ada semacam campur tangan karena Ma’ruf Amin kan wapres. Tentu pemerintah ingin majelis ulama dalam kendali. Sehingga kekritisannya akan hilang dan bisa dikendalikan,” ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, kurang lebih dua tahun sejak Ma’ruf ikut dalam politik kekuasaan. Akhir 2018, ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama petahana Joko Widodo. Saat itu, ia sedang memegang jabatan sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua Umum MUI. Jabatan di PBNU ia tinggalkan, tapi tidak dengan jabatan di MUI.

Ma’ruf, dalam Munas MUI tahun ini, memimpin Tim Formatur yang terdiri dadi 17 ulama. Tim ini berwenang menentukan siapa saja yang akan berada di pucuk pimpinan MUI, termasuk ketua umum MUI. Ujang berpendapat skenario ini mirip seperti yang terjadi di DPR RI. Kubu pemerintah merangkul sebanyak-banyaknya rekan koalisi dan menyingkirkan yang bernada sumbang.

Ujang mengatakan MUI sangat strategis bagi pemerintah. Sebab ormas ini mengumpulkan berbagai ormas Islam dalam satu wadah. Sementara pemerintah punya masalah dengan kelompok Islam kanan yang diorkestrasi Rizieq Shihab. Dengan menggandeng MUI, kata dia, posisi pemerintah tentu akan jadi lebih aman.

“Kalau MUI tidak dipegang, akan membahayakan. Buktinya dulu zamannya Pak Ma’ruf Amin pas demo Ahok, itu kan MUI menaikkan terus,” ujarnya.

Terpisah, peneliti politik LIPI Siti Zuhro menilai ada upaya penyeragaman suara di MUI. Ia membandingkannya dengan cara pemerintah Orde Baru dalam merangkul kelompok-kelompok masyarakat.

Siti melihat ada upaya kubu pendukung pemerintah untuk menyamakan suara di kalangan masyarakat. Salah satunya di MUI. Siti menyebutnya sebagai state coorporatism.

“Ini harus keluar dari state coorporatism. Semua dikooptasi, semua kekuatan yang ada dikooptasi, itu Orde Baru. Ini Orde Reformasi yang tidak sepatutnya itu,” ujar Siti kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/11).

Ia berpendapat seharusnya kelompok-kelompok yang berbeda pandangan tidak didepak dari kepengurusan MUI. Ia menjelaskan MUI dibentuk untuk mewadahi berbagai ormas Islam.

Meski begitu, Siti menilai upaya menyingikirkan suara sumbang di MUI bukan kemenangan mutlak kubu pendukung pemerintah. Siti mengingatkan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh elite.

“Naif menurut saya memaksakan organisasi lembaga tertentu dengan penyeragaman seperti ini. Demokrasi kita partisipatoris, bukan lagi perwakilan. Masyarakat tidak lagi diwakili oleh sejumlah kalangan,” tutur Siti.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending