Connect with us

Ragam

Asal Mula Operasi Zebra

Published

on


Polisi Daerah (Polda) di seluruh Indonesia serentak menggelar Operasi Zebra selama 14 hari, dari 30 Oktober sampai 12 November 2018. Polisi meminta para pengendara bermotor melengkapi surat-surat kendaraannya dan mematuhi setiap peraturan lalu-lintas. Operasi Zebra bertujuan menertibkan perilaku berkendara dan menekan angka kecelakaan.

Tujuan Operasi Zebra hari ini tak jauh beda ketika operasi ini kali pertama muncul pada 1978 di Irian Jaya (kini Papua). Gagasan Operasi Zebra berasal dari Brigadir Jenderal Soedarmadji, Kepala Daerah Polisi Irian Jaya.

Soedarmadji melihat banyak pengendara bermotor di Irian Jaya sering mengabaikan peraturan dan rambu lalu-lintas. “Jumlah kendaraan pada waktu itu tercatat kurang lebih 20.000 buah, paling banyak sepeda motor,” tulis Redaksi Suara Pembaruan dalam Rekaman Peristiwa ’85. Jumlah kendaraan ini tidak banyak untuk wilayah seluas Irian Jaya. Tetapi angka pelanggaran lalu-lintas dan kecelakaan sangat tinggi.

Soedarmadji memikirkan cara bagaimana menumbuhkan kesadaran taat dan tertib dari para pengendara. Menurut Soedarmadji, taat dan tertib berguna untuk mengurangi angka kecelakaan. Soedarmadji akhirnya mengusulkan operasi penertiban perilaku berkendara dengan sandi ‘Zebra’.

Diprotes Sopir

Menurut Kompas, 31 Agustus 1986, kata ‘Zebra’ di sini berasal dari penyeberangan jalan orang di jalan raya atau zebra-cross. Tempat ini sering dilanggar oleh pengendara bermotor. Karena itu Soedarmadji menamakan operasinya dengan sandi ‘Zebra’. Operasi ini menekankan pada penindakan tanpa pandang bulu terhadap para pelanggar lalu-lintas sekecil apapun.

“Ternyata operasi itu membawa manfaat besar bagi pemakai kendaraan bermotor di pulau terbesar dalam gugusan Nusantara itu. Pemakai kendaraan khususnya yang ada di Jayapura, Ibukota Provinsi Irian Jaya, berangsur-angsur tertib,” lanjut Redaksi Suara Pembaruan.

Baca Juga : Lorong Waktu di Tjong a Fie Mansion

Tahun-tahun berikutnya, Soedarmadji pindah dinas ke Denpasar, Bali. Dia menjadi Kadapol untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Seperti di Irian Jaya, Soedarmadji melihat kesemrawutan lalu-lintas. Dia kembali menerapkan operasi penertiban bersandi Zebra.

Tetapi kali ini operasi penertiban bersandi Zebra beroleh perlawanan dari penduduk. Gubernur Bali turun tangan, membantu menerangkan kepada masyarakat tentang pentingnya operasi bersandi Zebra. Gubernur Bali mendukung operasi penertiban ala Soedarmadji dengan menambah kendaraan operasi. Perlawanan penduduk pun surut.

Keberhasilan operasi bersandi Zebra terdengar oleh Polda Jawa Timur. Keadaan lalu-lintas di Jawa Timur serupa dengan di Irian Jaya, Bali, dan Nusa Tenggara. “Tidak di luar kota, tidak di dalam kota, keadaan lalu-lintas sekarang ini benar-benar memprihatinkan,” tulis mingguan Jayabaya, 13 Maret 1983. Bedanya, jumlah kendaraan di Jawa Timur lebih banyak ketimbang di Irian, Bali, dan Nusa Tenggar.

Jayabaya, mingguan berbahasa Jawa, menggambarkan perebutan ruang di jalan-jalan kota di antara para pengendara dan pejalan kaki. “Tiap ada kesempatan, sopir-sopir pasti selalu senang mengebut… Banyak sopir memarkir kendaraan seenaknya sendiri… Biarpun sudah ada zebra-cross, biarpun sudah ada jembatan penyeberangan orang, tapi saban hari ada saja orang yang menyeberang jalan pada tempat yang bukan semestinya.”

Perilaku serampangan pengendara dan pejalan kaki ini mengakibatkan angka kecelakaan tumbuh tinggi di Jawa Timur. “Di kota Surabaya saja, korban kecelakaan lalu-lintas yang mati setiap tiga hari ada empat orang,” lanjut Jayabaya. Belum ditambah di kota lainnya yang mempunyai jalan-jalan besar.

Baca Juga : Apakah Walisongo Etnis Tionghoa?

Akhirnya, Polda Jawa Timur pun menggelar operasi penertiban bersandi Zebra. Penilangan menimpa banyak pengendara bermotor. Mereka terkena sejumlah pasal dalam UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan. Antara lain pelanggaran terhadap kelengkapan kendaraan, lampu merah, dan zebra-cross.

Pengendara bermotor di Jember cukup terkejut dengan tindakan keras polisi dalam Operasi Zebra. Saking terkejutnya, mereka ketakutan untuk berkendara. Seperti dialami oleh sopir taksi colt. “Tiap kali melanggar, kena tilang,” kata seorang sopir kepada Kompas, 5 April 1984.

Sopir taksi colt memprotes gaya penilangan polisi. Cara mereka protes adalah dengan tidak menarik sewa seharian penuh. Anak sekolah pun terlantar. Tetapi cara ini justru mengurangi pendapatan sopir taksi colt. Sebagian dari mereka menghentikan aksinya dan menerima Operasi Zebra. “Dari sinilah nama Operasi Zebra mulai terkenal di seluruh penjuru tanah air. Oleh para wartawan Jawa Timur akhirnya Soedarmadji dijuluki sebagai Bapak Zebra,” catat Rekaman Peristiwa ’85.

Di luar Jawa, Operasi Zebra tak hanya menyasar pengendara bermotor di jalan, tetapi juga pengemudi bus air atau ketoki di sungai. Misalnya, di Kalimantan Tengah pada 1985.

Bentang alam Kalimantan Tengah memungkinkan sungai menjadi sarana transportasi. Para pengemudi ketoki kerapkali memanfaatkannya untuk mengambil untung lebih dengan memuat penumpang sebanyak-banyaknya ke dalam ketoki. Muatan berlebih membuat ketoki rawan tenggelam. Polisi pun berupaya mengurangi potensi celaka dengan menggelar Operasi Zebra.

Menindak Petugas Korup

Operasi Zebra merambah ke seluruh wilayah Indonesia secara serentak pada 25 Juli 1985. Instruksi ini datang dari Kapolri Anton Soedjarwo. Saat bersamaan, Soedarmadji menjabat Kadapol Metro Jaya. Dia memimpin Operasi Zebra di Jakarta. Inilah Operasi Zebra yang pertama kali di ibukota.

Sejumlah warga Jakarta keberatan dengan Operasi Zebra. Mereka bilang operasi ini tidak akan efektif menumbuhkan kesadaran tertib berlalu-lintas. Lainnya berpendapat bahwa operasi ini hanya mencari-cari kesalahan. Banyak polisi memanfaatkan wewenangnya untuk mengisi perutnya dari pengendara bermotor.

Soedarmadji berupaya meyakinkan warga bahwa Operasi Zebra akan berkelanjutan. Tidak hanya hangat-hangat tahi ayam. Sebab dia berpendapat bahwa perilaku tertib dan penurunan angka kecelakaan tidak dapat tercapai hanya melalui sekali-dua operasi. Dia mengatakan kalau tidak ada upaya menertibkan perilaku berlalu-lintas pada hari ini, ke depan bakal tambah sulit mengurai masalah lalu-lintas.

Soedarmadji mengibaratkan masalah lalu-lintas sebagai gunung es. Sebagian tampak, lainnya tidak tampak karena tenggelam di bawah. Yang tampak itulah yang hanya bisa dijangkau oleh wewenang polisi. Sisanya, yang tak terlihat, bukanlah wewenang polisi, melainkan lembaga pendidikan, Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Pekerjaan Umum, dan Perparkiran.

Terhadap kritik polisi korup dalam Operasi Zebra, Soedarmadji mengamini bahwa memang ada polisi korup. Tapi dia bilang polisi seperti itu akan ditindak tegas. Dia menyebut ada sebuah operasi untuk menindak polisi korup. Operasi itu bernama Operasi Bersih. Demikian laporan Kompas, 15 Maret 1985 dan 23 Juli 1985.

Baca Juga  : Romansa Pendukung “Die Hard” Timnas

Operasi Zebra di seluruh Indonesia berlangsung selama 72 hari pada 1985. Polri mengklaim operasi ini menurunkan angka kecelakaan sebesar 49.8 persen. Korban tewas setelah kecelakaan pun turun. Sebelum Operasi Zebra, korban tewas setelah kecelakaan sebanyak 30 orang per hari. Ketika Operasi Zebra berlangsung, korban tewas berjumlah 15 orang per hari.

Polri juga membuka data pemasukan negara dari Operasi Zebra. Secara nasional, denda tilang Operasi Zebra mencapai 56 miliar rupiah. Tetapi tak ada keterangan lanjut tentang penggunaan dana tilang tersebut.

Selain data mengenai Operasi Zebra, Polri mengemukakan data tentang Operasi Bersih. 797 anggota Polri terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Mereka memperoleh sanksi beragam: mutasi, administratif, dan turun pangkat.

Sebuah tesis pascasarjana Universitas Indonesia berjudul Pengaruh Operasi Zebra 85 Terhadap Kecelakaan Lalu-Lintas dan Faktor-faktor Penyebab Kecelakaan Lalu-Lintas yang Mengakibatkan Korban Luka Berat atau Mati di Wilayah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya membenarkan sejumlah data tersebut untuk sampel wilayah Jakarta.

Tetapi penulis tesis tersebut juga menulis bahwa angka kecelakaan dan korban meningkat lagi setelah Operasi Zebra terlaksana. Dari semua data itu, perilaku tertib berlalu-lintas pengendara luput dari amatan. Sampai sekarang, perilaku berangasan di jalan masih sering tersua.

Sumber: Historia.id

Ragam

Covid-19, Gejolak Ekonomi Global, dan Fleksibilitas APBN

Published

on

Tanpa ampun, pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global menghantam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia sekaligus dalam sekali pukul. Telaknya lagi, kedua pukulan itu mendarat di kuartal pertama di mana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 baru saja dilaksanakan. Tidak mudah bagi APBN sebagai instrumen utama kebijakan fiskal untuk menyesuaikan diri dengan arus ketidakpastian yang masih akan terus berubah dalam tiga kuartal ke depan.

Januari lalu, ketika baru beberapa pekan saja dilaksanakan, sejumlah indikator APBN 2020 sudah menjadi perdebatan. Nilai tukar rupiah menguat tajam hingga ke level Rp 13.500 per dolar AS, cukup jauh dari asumsi makro APBN di level Rp 14.400 per dolar AS. Namun, tak lama berselang, angin mulai berubah arah. Pandemi Covid-19 yang berawal dari China mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Pertengahan Maret, pemerintah resmi mengeluarkan imbauan bekerja dari rumah dan social distancing untuk menekan penyebaran Covid-19. Bak komidi putar, rupiah berbalik arah melemah tajam hingga menembus batas psikologis Rp 16.000 per dolar AS pada akhir Maret.

Di tengah kekhawatiran penurunan volume perdagangan internasional akibat pandemi Covid-19, putra mahkota Arab Saudi membawa kabar yang tak kalah mendebarkan. Pangeran Muhammad bin Salman (MBS) memulai perang harga dengan Rusia yang menyebabkan minyak dunia terjun bebas dari level 60 dolar AS per barel ke level di bawah 30 dolar AS per barel. APBN 2020 kembali mendapat tekanan hebat karena pada asumsi makronya, Indonesian Crude Price (ICP) yang sangat terpengaruh harga minyak dunia terlanjur dipatok di angka 63 dolar AS per barel. Artinya, terjadi deviasi asumsi harga minyak mentah lebih dari 50%.

Perlu diketahui, peraturan perundang-undangan membatasi deviasi indikator-indikator makro APBN dalam koridor yang relatif sempit dibanding kebutuhan di masa penuh gejolak saat ini. Pasal 182 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, misalnya, membatasi perubahan asumsi makro dan postur anggaran dengan deviasi maksimal 10% serta penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Apabila realisasi diyakini melewati batas tersebut, maka APBN harus direvisi. Di sisi lain, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam penjelasan pasal 27 ayat (3) membatasi defisit anggaran di angka 3% terhadap produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya.

Sulit Diprediksi
Yang menjadi persoalan terberat sebenarnya bukan pada perubahan drastis yang terjadi, namun pada faktor penggerak perubahan-perubahan tersebut yang sifatnya sulit diprediksi. Terkait minyak dunia, misalnya, sebagian analis memperkirakan harganya masih akan terus tertekan hingga menembus level 10 dolar AS per barel oleh menurunnya permintaan akibat pandemi Covid-19. Perkiraan ini bisa berbalik 180 derajat kapan saja, apabila suasana hati Pangeran MBS tiba-tiba berubah dan mengurangi produksi minyak mentahnya. Soal turun drastisnya harga minyak, asumsi ICP di APBN bisa saja direvisi menyesuaikan. Persoalannya, jika sudah direvisi kemudian mood Pangeran MBS benar-benar berubah, normalnya APBN tidak bisa direvisi dua kali.

Begitu pula dengan isu pandemi Covid-19 yang tengah melanda negeri ini, sangat sulit diprediksi. Pemerintah Indonesia belum pernah memiliki pengalaman menangani wabah dengan tingkat penularan tinggi macam Covid-19 ini. Jangan heran apabila pemerintah terkesan ragu dan lamban dalam menentukan metode penanganannya, apakah akan menerapkan lockdown, atau mengandalkan herd immunity, atau sebatas imbauan social distancing. Penanganan Covid-19 memang bukan perkara yang mudah dan sederhana. Hanya saja, setiap metode penanganan memiliki tingkat ketidakpastian yang berbeda. Dengan tidak menerapkan lockdown, misalnya, ketidakpastian terkait seberapa lama pandemi ini berlangsung menjadi lebih tinggi. Padahal, dampak ekonomi Covid-19 sangat bergantung pada durasi wabah itu berlangsung, semakin lama maka dampaknya akan semakin buruk.

Tingginya ketidakpastian dampak pandemi Covid-19 tersirat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip laman berita CNBC Indonesia, 20/3/2020. Bendahara Negara menyiapkan sejumlah skenario dampak Covid-19 dalam rumusan perubahan APBN 2020 yang tengah digodok bersama jajaran pemerintahan lainnya. Skenario sedangnya, apabila pandemi bisa ditangani dalam kurun 3-6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi berkisar 2,5% hingga 3%. Skenario terburuknya, apabila pandemi berlangsung lebih dari 3-6 bulan, maka pertumbuhan ekonomi hanya berkisar 0% hingga 2,5%. Semua skenario ini tentu jauh di bawah asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN 2020 di angka 5,3%.

Potensi persoalannya adalah jika pemerintah keliru memilih skenario dalam merumuskan postur, alokasi anggaran, serta asumsi makro dalam perubahan APBN yang kabarnya akan segera diproses. Merujuk pada stimulus fiskal jilid satu dan dua yang telah diterbitkan, penulis menangkap sinyal bahwa pemerintah akan menggunakan skenario sedang. Hal ini terlihat, misalnya, dari pembebasan PPh Pasal 21, 22, dan 25 yang didesain berlangsung hingga 6 bulan. Skenario sedang ini akan tepat sasaran apabila asumsi puncak pandemi Covid-19 benar-benar terjadi di bulan Mei, seperti yang diperkirakan pemerintah. Namun, dengan tidak adanya kebijakan lockdown dan sikap tegas terhadap lalu lintas orang, perkiraan tersebut berpotensi meleset. Apabila benar-benar meleset, semoga tidak, dan yang terjadi adalah skenario terburuk bahwa pandemi berlangsung lebih dari 6 bulan, maka asumsi dan target yang ada pada perubahan APBN sebelumnya menjadi tidak relevan.

Tiga Skenario
Tingginya tingkat ketidakpastian memunculkan risiko terjadinya perubahan indikator perekonomian yang signifikan di setiap kuartal sepanjang 2020. Untuk mengatasi segala ketidakpastian tersebut, setidaknya terdapat tiga skenario mekanisme perubahan APBN 2020 yang bisa dilakukan.

Skenario pertama adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) APBN 2020. Ini merupakan rekomendasi Badan Anggaran DPR RI untuk mengakomodir kebutuhan yang mendesak terhadap anggaran bagi program-program penanganan pandemi Covid-19. Untuk membiayai program tersebut diperlukan realokasi anggaran pada belanja Pemerintah Pusat hingga Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Melalui perppu, pemerintah dapat melakukan perubahan APBN 2020 tanpa perlu melakukan banyak rapat bersama DPR. Ini sejalan dengan semangat social distancing yang menghindari kegiatan yang melibatkan banyak orang. Setelah Perppu APBN 2020 diterbitkan, sesuai Pasal 52 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3), maka pada masa sidang berikutnya DPR harus memberikan persetujuan untuk menetapkannya menjadi UU atau mencabutnya. Dengan diterbitkannya Perppu, Pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengeksekusi program penanganan pandemi.

Hanya saja, terdapat pertanyaan terkait keabsahan perppu APBN 2020. Apakah APBN dapat menjadi objek perppu? Pertanyaan ini diperkuat dengan Pasal 23 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa APBN yang diajukan Presiden adalah berbentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) bukan perppu. Pertanyaan ini barangkali bisa dijawab dengan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa Presiden dapat menerbitkan perppu. Selain itu, dalam UU P3, APBN dikategorikan sebagai UU, lebih tepatnya dalam daftar kumulatif terbuka. Artinya, sebagai UU, APBN dapat menjadi objek perppu. Yang menarik kemudian adalah ketika Perppu APBN 2020 telah disetujui oleh DPR dan ditetapkan sebagai UU, apakah bisa menjadi objek dari RUU APBN Perubahan (APBN-P) di kemudian hari? Secara normatif, menurut penulis, bisa. Karena, apabila telah mendapat persetujuan DPR, Perppu APBN 2020 ditetapkan menjadi UU APBN 2020. Jika demikian, maka APBN bisa lebih fleksibel untuk menjawab tantangan gejolak ketidakpastian dengan perubahan APBN yang lebih dari satu kali.

Skenario kedua adalah RUU APBN-P 2020 dengan jadwal yang lebih awal. Tujuannya mirip dengan skenario perppu, yakni memberikan kepastian hukum terhadap mendesaknya eksekusi program penanganan pandemi. Perbedaannya, RUU memiliki keabsahan lebih kuat dibanding perppu. RUU APBN-P lazim diajukan dan dibahas lebih awal apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara target dan asumsi APBN tahun sebelumnya dengan realisasinya. Hal ini karena APBN tahun berjalan disusun berdasarkan outlook realisasi APBN tahun sebelumnya. Jika realisasinya banyak meleset, maka hampir dapat dipastikan target pada APBN tahun berjalan juga akan meleset. Sebagai contoh, RUU APBN-P 2008 diajukan pada bulan Maret dan disetujui oleh DPR pada April. RUU APBN-P 2014 diajukan pada Maret dan disahkan Juni.

Mengikuti pola tersebut, pemerintah dapat mengajukan RUU APBN-P 2020 sejak bulan Maret atau April untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan pada Mei. Hal itu sesuai dengan Pasal 182 UU MD3 yang mengamanatkan pembahasan RUU APBN-P selama satu bulan masa sidang setelah diajukan. Namun, akibat tingginya ketidakpastian pandemi Covid-19 dan gejolak perekonomian global, realisasi RUU APBN-P 2020 yang lebih awal berisiko meleset dari target dan asumsinya. Bisa kita bayangkan apabila di kuartal ketiga angin kembali berubah arah, pandemi Covid-19 ternyata belum mencapai puncaknya dan harga minyak dunia kembali ke level sebelumnya di 60 dolar AS per barel. APBN yang telah direvisi menjadi tidak relevan. Sedangkan lazimnya, UU APBN hanya direvisi satu kali melalui RUU APBN-P.

Skenario ketiga adalah RUU APBN-P 2020 dengan jadwal normal atau lebih akhir. Berbeda dengan RUU APBN yang diatur secara rinci waktu dan siklusnya dari pengajuan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Nota Keuangan, hingga pembahasan dan penetapannya, RUU APBN-P tidak diatur secara baku waktu dan tahapannya. Pasal 27 ayat (5) UU Keuangan Negara hanya menyebutkan RUU APBN-P diajukan dan mendapat persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Kemudian pada Penjelasan Umum UU yang sama disebutkan bahwa laporan realisasi semester pertama diajukan Pemerintah pada bulan Juli dan menjadi bahan evaluasi untuk perubahan APBN. Artinya, jika mengikuti jadwal normal, Pemerintah dan DPR membahas RUU APBN-P 2020 setelah bulan Juli untuk ditetapkan pada Agustus. Pemerintah dan DPR juga dapat mengakhirkan pembahasannya hingga sebelum tahun anggaran berakhir.

Dengan mengikuti jadwal normal atau mengakhirkan RUU APBN-P, pemerintah memiliki cukup waktu untuk memantau perkembangan situasi yang terus bergejolak. Apabila kembali terjadi perubahan signifikan pada akhir semester pertama atau kuartal ketiga 2020 baik di sisi penanganan pandemi maupun perekonomian global, pemerintah dan DPR masih dapat mengakomodirnya dalam pembahasan RUU. Lantas bagaimana dengan kebutuhan anggaran penanganan pandemi yang mendesak di kuartal pertama ini? Sejatinya pemerintah memiliki ruang untuk tetap dapat melakukan realokasi anggaran sekaligus mengeksekusi program penanganan pandemi tanpa perubahan APBN terlebih dulu. Seperti disebutkan pada Pasal 27 ayat (4) UU Keuangan Negara, “dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.”

Setiap skenario pada dasarnya memiliki kelebihan dan kekuarangannya masing-masing. Di atas semua itu, kesepahaman setiap pihak bahwa pandemi Covid-19 serta gejolak perekonomian global adalah tantangan yang harus dihadapi dan diatasi bersama merupakan poin yang paling utama. Dengan demikian, bangsa Indonesia bisa saling bahu-membahu menelurkan solusi yang tepat sasaran untuk melewati badai yang tengah menerjang ini. Dengan demikian, APBN dapat menjadi instrumen yang fleksibel dan efektif menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, namun tetap kredibel dan andal untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Disadur dari : CNBC INDONESIA

Penulis : Adi Wicaksono

Continue Reading

Ragam

Oval Advertising Gandeng PWI Jaya Salurkan Bantuan Terdampak Covid -19

Published

on

Finroll.com — Oval Advertising kerjasama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) DKI Jakarta salurkan bantuan kemanusiaan terdampak Civid-19. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintahdalam upaya penanggulangan wabah virus corona penyebab penyakit Covid-19.

Partisipasi PWI Jaya yang disampaikan melalui PWI Jaya Peduli menyalurkan bantuan paket berupa sembako dan penunjang kesehatan kepada warga di RT 04/RW 08 Petojo Binatu, Kelurahan Petojo Utara, Jakarta Pusat.

Bertempat di markas PWI Jaya, Jalan Suryapranoto nomor 8, Jakpus, Senin (30/3/2020), sebanyak 30 paket bantuan yang diperoleh PWI Jaya Peduli dari hasil donasi itu diserahkan secara simbolis kepada perwakilan RT setempat.

Untuk menghindari kontak fisik dan kerumunan, perwakilan RT yang hadir dibatasi.

Ketua PWI Jaya Peduli, Nonnie Rering mengatakan, aksi ini bagian dari upaya membantu pemerintah dalam meringankan beban warga tak mampu di masa tanggap bencana nasional penanggulangan virus corona (COVID-19).

“Bukan semata sense of crisis masyarakat yang dibutuhkan, tapi juga pentingnya kepedulian bersama agar kita semua bisa melewati pandemi corona ini. Mohon diterima bantuan tak bernilai ini, semoga bermanfaat,” tutur Nonnie saat serah terima bantuan kepada Putri dan Ihsan mewakili pengurus RT 04/RW 08 Petojo Binatu.

Nonnie pun menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang berpartisipasi dalam aksi galang dana PWI Jaya Peduli memerangi wabah virus corona yang telah dimulai sejak pertengahan Maret ini.

Masing-masing paket bantuan berisi beras 5 kg, hand sanitizer, masker, biskuit, minyak goreng, dan mie instan.

Sementara CEO Oval Advertising Agus Salim menyampaikan bahwa, pemerintah kita akan lakukan yang terbaik untuk rakyatnya, untuk itu mari kita dukung dan berantas Virus Corona dengan mengikuti aturan – aturan yang Pemerintah Buat. “Bravo Indonesia,” ucap Agus dengan penuh keyakinan.

Agus berharap, masyarakat dapat mematuhi dan mengikuti arahan pemerintah, karena itu yang terbaik,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua PWI Jaya, Sayid Iskandarsyah menambahkan, masyarakat sekarang sudah banyak menyadari pentingnya mencegah penularan virus corona. Salah satunya dengan mengikuti imbauan pemerintah agar membatasi aktivitas di luar rumah selama 14 hari ke depan dan menjaga jarak fisik dalam interaksi sosial (social distancing).

Aksi galang dana dan sumbangan sembako atau alat penunjang kesehatan ini masih terus berlanjut. Bantuan donasi bisa disalurkan melalui rekening PWI Jaya, Bank BNI Cabang Harmoni Nomor 0018283591.

Untuk sumbangan sembako atau alat penunjang kesehatan silakan diserahkan langsung ke markas PWI Jaya. Drz.

Continue Reading

Ragam

Danramil 05/KJ – Muspika Semprotkan Cairan Disinfektan di Masjid Raya Al – Huda, Kramat Jati

Published

on

Finroll.com — Danramil 05/ Kramat Jati, Kodim 0505/JT Kapten Inf Hadi Sasmungi bersama Muspika Kramat Jati melaksanakan Kegiatan Penyemprotan Cairan Disinfectan, sebagai bentuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), di Masjid Raya Al Huda Jalan Cililitan Besar Kramat Jati Jakarta Timur Jum’at (20/2020).

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut instruksi Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan dalam rangka, menghambat penyebaran wabah Virus Corona (Covid -19).

Danramil 05/ Kramat Jati, Kodim 0505/JT Kapten Inf Hadi mengatakan, kegiatan hari ini adalah penyemprotan cairan Disinfectan, sebagai upaya untuk mencegah berkembangnya virus corona di wilayah Kramat Jati khususnya di area tempat ibadah Masjid Raya Al- Huda ini. Mudah – mudahan pencegahan ini tidak sampai menjalar,” kata Danramil usai melakukan penyemprotan cairan disinfektan.

Lebih lanjut Danramil mengatakan, penyemprotan cairan disinfektan dilakukan bukan hanya pada rumah – rumah ibadah saja namun kita lakukan pada tempat – tempat seperti perbelanjaan dan tempat -tempat keramaian lainnya tanpa terkecuali, sebagai upaya kita mencegah virus itu tidak menjalar yang lebih banyak lagi.

“Ini merupakan tanggung jawab kita bersama,” ungkapnya.

Sementara Lurah Kramat Jati Husni Abdullah mengungkapkan, Provinsi Daerah Ibukota Jakarta telah menjadi salah satu pusat wabah Virus Corona (Covid- 19). Sampai saat ini jumlah penderita virus corona kian hari kian bertambah,” ungkapnya.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada segenap warga khususnya warga Kramat Jati, agar mematuhi kebijakan yang sudah diberikan pemerintah, salah satunya dengan tidak bepergian ketempat -tempat keramaian jika tidak perlu. Selain itu Husni juga berpesan kepada warga masyarakat agar, melakukan pola hidup sehat mencuci tangan dengan sabun maupun cairan hand sanitizer, menggunakan masker penutup mulut, menghindari kerumunan orang banyak dan rajin berolahraga untuk menjaga daya tahan tubuh,” imbuhnya.

Terkait Seruan Gubernur DKI Jakarta tentang peniadaan sementara kegiatan peribadatan dan keagamaan di rumah ibadah dalam rangka mencegah penyebaran wabah Corona Virus Desease ( Covid – 19), serta memperhatikan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid -19, Husni berharap masyarakat juga dapat mamahaminya, serta mematuhi instruksi Gubernur tersebut.

“Alhamdulillah sampai saat ini virus tersebut tidak terdampak pada salah satu diantara keluarga kita. Jangan sampai. Itu sangat merepotkan,” pungkas Husni.

Hadir dalam Kegiatan Camat Kramat Jati Jati Eka Darmawan, Lurah Kramat Jati, Husni Abdullah, dan Staff, Danramil 05/KJ Kapten Inf Hadi dan Anggota, Polsek Kramat Jati Kompol Nurdin SH. FKDM, Ismarta serta DKM Masjid Raya Al Huda Sunarto.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending