Connect with us

Property

BI Pangkas DP KPR, Begini Respons Pengembang Kakap

Published

on


Langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate (BI 7DRRR) dan merelaksasi ketentuan loan to value (LTV) atau uang muka (down payment/DP) untuk pembelian rumah mendapat respons positif dari para pengembang properti.

Penurunan bunga acuan di level 5,25% tersebut diharapkan bisa diikuti dengan penurunan suku bunga kredit perbankan.

Direktur Independen PT Ciputra Development Tbk (CRTA) Tulus Santoso mengatakan langkah BI menurunkan bunga acuan sangat berpengaruh untuk sektor properti.

“Makanya penurunan bunga repo [BI 7Day RRR] pada akhirnya akan menurunkan bunga KPR juga. Paling penting dengan BI turunkan bunga acuan maka ekonomi Indonesia artinya sehat walafiat,” kata Tulus, saat dihubungi CNBC Indonesia, Jumat (20/09/2019).

Sementara itu, Direktur Sinarmas Land Ignesjz Kemalawarta mencermati soal pelonggaran DP untuk KPR berwawasan lingkungan yang lebih rendah dibandingkan KPR untuk rumah konvensional.

“Untuk KPR yang green itu ok. Namun perlu juga bunga lebih rendah untuk KPR kedua pada bangunan green. Ini perlu dibahas dengan BI dan perbankan,” kata Ignesjz.

Ignesjz menilai, kebijakan LTV yang dikeluarkan BI saat ini semangatnya untuk mendorong pengembangan properti berwawasan lingkungan secara bertahap.

Kemarin, dalam BI memutuskan menurunkan DP melalui pelonggaran rasio LTV kredit properti sebesar 5%. Dengan demikian, DP rumah tipe 21 hingga 70 bisa menjadi sebesar 10-25% dari sebelumnya sekitar 15-30% dan tipe di atas 70 sebesar 15-30% dari sebelumnya 20-35%.

Selain itu ada penambahan keringanan 5% untuk rumah berwawasan lingkungan yang memiliki sertifikasi ramah lingkungan.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penurunan ini disesuaikan dengan rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL) bank.

“Aturan ini berlaku 2 Desember 2019,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Syaratnya properti tersebut memiliki sertifikat kawasan hijau. Bila tidak memiliki sertifikat maka bisa dilakukan self assesment oleh bank. Kebijakan ini hanya berlaku bagi bangunan dengan luas di bawah 2.500 meter persegi.

Property

Co-working Space Kian Diminati, Bagaimana Nasib Perkantoran?

Published

on

By

Ruang kerja bersama atau co-working space diramal bakal terus berkembang pesat sepanjang 2020 mendatang, mengingat fleksibilitas yang ditawarkannya.

“Karena kebutuhan terhadap co-working space itu memang ada, salah satunya adalah masalah fleksibilitas yang ditawarkan, dengan kondisi itu, banyak pelaku usaha berminat ke sana, terutama start-up baru,” ujar Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto di Gedung World Trade Center I, Jakarta Selatan, Rabu (8/1/2020).

Tak hanya menarik bagi pelaku usaha baru, menurut Ferry, co-working space bahkan cukup diminati bagi pelaku usaha yang sudah matang sekalipun.

“Company yang sudah mapan pun cukup berminat, terutama saat mereka masih perlu satu space yang bisa dikembangkan tapi nggak mau juga terlalu investasi besar-besaran ke sana atau mungkin kebutuhannya untuk short-term saja, daripada buat leasing office itu kan bisa tahunan, 3 tahun harus bayar, terikat di situ, dan harus feed out, dan itu kan juga mahal,” paparnya.

Lantas, bagaimana nasib perkantoran dengan perkembangan kebutuhan tersebut?

Berdasarkan Laporan Pasar Properti Jakarta Kuartal IV-2019 dari Colliers International, tingkat okupansi atau hunian perkantoran di Jakarta sepanjang 2020 mendatang diperkirakan bakal turun menjadi 82,5% dari keterisian hingga akhir 2019 sebanyak 83,4%.

“Perkirakan okupansi akan turun, walaupun jumlahnya tidak terlalu tinggi terutama di kawasan CBD (central business district) di angka sekitar 82,5% dari 83,5%. Sementara di luar kawasan CBD penurunan akan lebih tinggi,” katanya.

Hal ini lah yang menurut Ferry membuat pembangunan segmen properti ini di sepanjang 2019 tak juga mengalami kenaikan signifikan.

“Kalau kita lihat di sini memang, pasokan tahunannya baik dalam CBD maupun di luarnya, memang secara umum, pengembang itu sudah mulai hati-hati karena selama tahun 2019 kita belum mendengar lagi ada gedung perkantoran baru yang akan di-launching (di 2020) jadi mereka sudah mulai meredam,” imbuhnya.

Dengan demikian, wajar bila harga sewa perkantoran di Jakarta pun sudah mulai diturunkan sejak pertengahan tahun lalu.

“Sewa yang ditawarkan juga sudah diturunkan, sudah mulai realistis, tidak lagi memasang harga tinggi, dan bisa dinego,” tutupnya.

Sebagaimana dicatat Colliers International, rata-rata tarif sewa perkantoran yang ditawarkan sepanjang 2019 turun 2,7% (year on year/yoy) menjadi sebesar Rp 276.456 per meter persegi. Tren penurunan harga sewa ini diprediksi bakal berlanjut hingga 2020 mendatang menjadi Rp 270.000 per meter persegi.

Continue Reading

Property

Lippo Jual Pejaten Village dan Binjai Supermall, Siapa Pembelinya?

Published

on

By

LMIRT Management Ltd, pengelola Lippo Malls Indonesia Retail Trust (LMIR Trust) memutuskan untuk melepas dua aset mal yakni Pejaten Village dan Binjai Supermall. Kedua mal itu dibeli oleh PT Nirvana Wastu Pratama (NWP Retail).

Melansir CNBC Indonesia, Minggu (5/1/2019) transaksi itu tertuang dalam perjanjian jual beli bersyarat (conditional sales and purchase agreement/CSPA) yakni mencapai US$ 92 juta atau Rp 1,30 triliun (asumsi kurs Rp 14.200/US$).

MWP Retail sendiri merupakan perusahaan yang memiliki beberapa mal di Indonesia. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan antara Warburg Pincus dan PT City Retail Developments Tbk (NIRO).

Penjualan aset mal dilakukan melalui REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate). Hal itu resmi diinformasikan perusahaan dalam situs resmi NWP Retail pada 31 Desember lalu.

LMIR Trust adalah satu-satunya produk REITs (real estate investment trust) atau DIRE (dana investasi real estate) milik perusahaan Indonesia yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) sejak 19 November 2007.

Dengan REITs ini, perusahaan properti dan real estate dapat menjual aset yang dimilikinya kepada publik melalui skema penerbitan instrumen ini.

Pejaten Village di Kemang (Jakarta Selatan) memiliki luas 89.157 meter persegi dan Binjai Supermall dengan luas 36.000 meter persegi berlokasi di Binjai (Sumatera Utara) yang merupakan kota satelit kedua terbesar di luar Pulau Jawa. Kedua mal ini memiliki tingkat hunian lebih dari 90%.

Presiden Direktur dan CEO NWP Retail Timothy Daly mengatakan akuisisi ini memperkuat pengembangan bisnis perusahaan di lokasi kota tier-1 dan tier-2 di Indonesia.

“Akuisisi ini merupakan tonggak dalam ekspansi cepat NWP Retail. Ini akan memperkuat kehadiran perusahaan di pasar-pasar utama di kota Tier-1 dan Tier-2 di Indonesia dan memperluas pasar lebih jauh posisi terdepan sebagai platform pusat perbelanjaan ritel independen terbesar di Indonesia,” kata Timothy.

Continue Reading

Property

Rumah Khusus Milenial Lagi Disiapkan, Begini Bentuknya

Published

on

By

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggodok konsep hunian bagi milenial. Dirjen Perumahan PUPR Khalawai Abdul Hamid menyatakan konsepnya berupa rumah vertikal alias rumah susun sewaan.

Yang jelas hunian bagi milenial ini akan berada di pusat kota.

“Kita sedang siapkan seperti rumah kos-kosan, rumah singgah di pusat kota. Kan kalau milenial dia nggak mau di pinggiran. Itu yang lagi dikonsepkan sama kita,” ucap Khalawi, di Kantor Ditjen SDA PUPR, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).

Selain berbentuk vertikal, hunian ini dipatok dengan sewa murah. Khalawi menegaskan konsep ini juga bisa mensukseskan klusterisasi alias penggolongan milenial.

Dia menjelaskan bahwa konsep hunian vertikal tengah kota ini cocok bagi generasi milenial yang baru meniti karir dan belum punya banyak uang untuk memulai KPR.

“Ini rumahnya vertikal, dengan sewa yang ringan. Masih digodok ya, yang jelas ini upaya klusterisasi milenial. Jadi bagi milenial yang baru kerja belum cukup uang, maka sewa dulu dengan harga murah,” ucap Khalawi.

Khalawi menambahkan pihaknya akan meminta pengembang swasta untuk melakukan KPBU dalam pembangunan hunian vertikal pusat kota ini. Nantinya, akan dicari lahan pemerintah di pusat kota untuk pembangunannya.

“Jadi nanti mungkin ada tanah pemerintah kita bangunkan rumah vertikal minta KPBU sama swasta. Kemudian kita sewakan dengan harga murah,” papar Khalawi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending