Connect with us

Nasional

BKPM : Revitalisasi Bandara Singkawang Tunggu Minat Investor

Published

on


Finroll.com — Proyek revitalisasi dan pengembangan bandar udara (bandara) di Singkawang, Kalimantan Barat. Ditawarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kota Singkawang.

Proyek ini bertujuan untuk mendorong kegiatan perekonomian di berbagai sektor dan membuka akses Kota Singkawang ke kota-kota lain di Indonesia dan mancanegara.

Thomas Lembong, Kepala BKPM,
mengatakan proyek ini memiliki total investasi sebesar Rp4,3 triliun yang terdiri dari  capital expenditure  (capex) sebesar Rp1,7 triliun dan  operating expenditure (opex) sebesar Rp2,6 triliun. Rencana skema yang digunakan untuk proyek ini adalah Design, Build, Finance, Operate, Maintenance, dan Transfer (DBFOMT).

“Pembangunan infrastruktur tidak lagi harus bergantung pada anggaran pemerintah, sehingga dengan adanya skema KPBU diharapkan menjadi terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur,” ujar Lembong dalam keterangan persnya, Selasa (8/10/2019).

Lembong mengatakan, skema yang ditawarkan untuk proyek ini adalah Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dengan hadirnya investor baru, proyek ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan Barat.

Cakupan proyek yang dikerjasamakan, antara lain pembangunan fasilitas sisi darat, sisi udara, dan fasilitas penunjang, operasional bandara serta pemeliharaan aset proyek.

Mekanisme untuk pengembalian investasi melalui user charge yang berasal dari tarif layanan pengguna jasa fasilitas bandar udara selama masa konsesi 32 tahun.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, prinsip manajemen dalam suatu pembangunan harus bersifat fokus dan detail, sehingga dalam konteks pembangunan infrastruktur perlu dilakukan prioritasi infrastruktur yang selektif, pengawalan, sampai terealisasi,” jelasnya.

Dijelaskannya bahwa akselerasi pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dilakukan di tengah kompetisi regional yang terus meningkat termasuk bandara Singkawang.

Apalagi negara-negara tetangga sangat agresif dalam memacu pembangunan infrastruktur sehingga Indonesia harus mengupayakan agar ketertinggalan pada sektor infrastruktur tidak semakin melebar.

Misalnya Thailand yang saat ini tengah gencar membangun Eastern Economic Corridor melalui pembangunan jaringan kereta cepat yang menghubungkan wilayah selatan Thailand.

Pembangunan tersebut melibatkan pihak-pihak swasta dari negara lain, di antaranya Tiongkok, Jepang dan investor Eropa.

Menurut Lembong, upaya tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur semakin melibatkan pelaku usaha internasional serta bersifat multilateral.

Acara market sounding ini dihadiri oleh sekitar 220 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang bandar udara, kontraktor, perbankan dan lembaga keuangan, konsultan serta asosiasi bisnis terkait, baik dari dalam dan luar negeri.

Hadir dalam acara tersebut pihak dari Kedutaan Besar Inggris Raya, Denmark, Spanyol, Republik Ceko
Beberapa perusahaan yang hadir dari dalam negeri, diantaranya PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT. Waskita Karya (Persero) Tbk [ WKST) ], PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)], PT Hutama Karya (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Angkasa Pura II (Persero).

Sedangkan perusahaan luar negeri yang hadir antara lain Incheon International Airport Corporation, Mitsui & Co. Ltd, Parsons, Marubeni Corporation, Ssangyong Engineering & Construction, China Construction Eight Engineering Division, China Civil Engineering Construction Corporation, China Shenhua Energy Company Limited, Kajima Corporation, Taisei Corporation, Obayashi Corporation, Itochu Corporation, dan Shimizu Corporation.

Lembaga keuangan dan perbankan seperti Asian Development Bank, Islamic Development Bank, Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation ( KIND ), Sinosure, Bank BRI, Bank BTP Bank HSBC Indonesia, Indonesia Infrastructure Finance, dan PT. Danareksa Capital, juga hadir di acara tersebut.(red)

Advertisement Valbury

Nasional

Jokowi soal Rekor 2.657 Kasus Corona Lampu Merah Lagi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyebaran virus corona (Covid-19) kembali masuk lampu merah setelah terjadi lonjakan kasus baru mencapai 2.657 orang dalam sehari. Tambahan kasus positif baru pada hari ini itu menjadi yang tertinggi sejak pengumuman kasus pada 2 Maret 2020.
“Perlu saya ingatkan sudah lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif tinggi sekali hari ini, 2.657,” kata Jokowi saat memberikan arahan di Posko Penanganan Covid-19, Kalimantan Tengah, Kamis (9/7).

Jokowi mengatakan penyebaran virus corona di seluruh wilayah di Indonesia sangat tergantung kepada penanganan masing-masing daerah. Oleh karena itu, ia meminta tiap pemerintah daerah menerapkan manajemen krisis dengan baik.

Di Kalteng sendiri jumlah kumulatif kasus positif virus corona mencapai 1.093 orang. Dari jumlah itu, 393 orang dalam perawatan, sembuh 634 orang, dan meninggal 66 orang. Menurut Jokowi, angka itu terbilang kecil. Namun jika tidak dikendalikan dengan baik, jumlahnya dapat terus bertambah.

“Hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng,” ujarnya. Merujuk data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sejak 1 sampai 8 Juli, kasus positif virus corona bertambah di atas 1.000 orang per hari.

Total kasus positif Covid-19 dari 1 sampai 8 Juli sebanyak 11.694 orang. Dengan demikian, rata-rata kasus positif bertambah 1.462 orang per hari. Angka tambahan kasus positif tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata kasus positif harian sepanjang Juni 2020. Hingga hari ini, kasus positif virus corona telah mencapai 70.736 orang. Sebanyak 32.651 orang dinyatakan sembuh dan 3.417 orang lainnya meninggal dunia.

Jawa Barat menjadi provinsi yang menyumbang kasus positif baru hari ini dengan 962 orang. Disusul Jawa Timur dengan 517 orang, DKI Jakarta 284 orang, Sulawesi Selatan 130 orang, dan Jawa Tengah 120 orang.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

RS Patok Rapid Test Lebih Rp150 Ribu Akan Diberi Sanksi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan pihaknya tak segan memberi sanksi kepada rumah sakit yang tak menerapkan batas biaya tertinggi tes cepat atau rapid test terkait virus corona.
Biaya rapid test tertinggi yang diizinkan pemerintah dibatasi Rp150 ribu. Aturan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antibodi.

Dia mengingatkan agar seluruh rumah sakit di Indonesia mematuhi aturan tersebut. “Berkaitan dengan SE Menkes tentang batas harga rapid test pasti kalau ada rumah sakit yang mengenakan biaya di atas itu, pasti ada sanksinya,” kata Muhadjir di kantor Kemenko PMK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/7).

Namun mantan Menteri Pendidikan itu tak menjelaskan sanksi apa yang akan diberikan pemerintah kepada rumah sakit yang melanggar aturan. Dia mengatakan aparat kepolisian bisa ikut terlibat dalam pemberian sanksi terhadap rumah sakit.

“Itu kan sudah urusannya bukan di domain Kemenkes nanti. Sudah ranah aparat, bisa dilihat itu berkaitan dengan pasal-pasal tentang pelanggaran,” kata dia.

Warga melakukan rapid test dan swab di kawasan jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Minggu (21/6/2020). CNN Indonesia/Andry NovelinoWarga melakukan rapid test dan swab di Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2020). (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan aturan berkaitan dengan batas harga untuk melakukan rapid test yang harus diterapkan di semua rumah sakit dan fasilitas kesehatan.

Dalam surat tersebut juga dijelaskan besaran tarif itu ditujukan bagi masyarakat yang melakukan tes secara mandiri.

Aturan batas maksimal biaya rapid test dibuat sebagai acuan rumah sakit atau laboratorium dalam menetapkan biaya pemeriksaan.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebelumnya mewajibkan seluruh awak dan calon penumpang angkutan laut maupun udara melampirkan surat keterangan sehat dan hasil pemeriksaan rapid test antibodi saat membeli tiket perjalanan.

Lihat juga: Ketua Gugus Soal Rapid Test Siswa dan Guru: Tak Semua, Mahal
Aturan ini dikeluarkan melalui Surat Edaran (SE) Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Pengawasan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri di Bandar Udara dan Pelabuhan dalam Rangka Penerapan Kehidupan Masyarakat Produktif dan Aman Terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Yasonna Ingin Kejar Aset Maria Lumowa ke Belanda dan AS

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan mengusut aset yang dimiliki buronan Maria Pauline Lumowa yang baru saja dipulangkan ke Indonesia dari Serbia. Pengusutan aset akan dilakukan hingga ke Kerajaan Belanda, tempat tinggal Maria selama ini.
“Melalui proses hukum ini nanti setelah penyidikan, tentunya kami, penegak hukum lainnya bersama-sama akan melakukan asset recovery. Diperkirakan masih ada dan belum dapat kita, ada harta-harta yang di negara lain, termasuk Belanda,” kata Yasonna dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Kamis (9/7).

Yasonna mengatakan langkah itu ditempuh guna memulihkan aset negara. Kemenkumham sudah mendeteksi beberapa aset yang akan dipulihkan. Beberapa di antaranya ada di Hong Kong dan Amerika Serikat.

Pemulihan aset, lanjutnya, baru bisa dimulai jika proses hukum kasus Maria telah berjalan. Karena itu, Kemenkumham menyerahkan Maria ke Bareskrim Polri untuk melanjutkan proses hukum.

“Sudah kita lakukan sampai ke Hong Kong dan New Jersey, kita lakukan. Perlu saya sampaikan itu tidak seperti makan cabai besok dapat, ini proses,” tuturnya.

Dia mengatakan pemerintah akan menempuh segala upaya hukum dalam pemulihan aset negara yang diambil Maria sejak lama. Termasuk memblokir sebagian aset Maria lainnya.

“Segala upaya hukum kita akan melakukan Mutual Legal Assistance untuk melakukan freeze aset, kemudian blokir akun, dan lain-lain. Tentu bisa kita lakukan setelah proses hukum ada di sini,” ujar dia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia menjemput Maria Pauline Lumowa, di Serbia. Proses ekstradisi dilakukan setelah Maria ditahan oleh otoritas Serbia hampir satu tahun.

Maria pernah ditetapkan tersangka oleh Polri pada 2003 dalam kasus pembobolan kredit Bank BNI. Maria meminjam Rp1,7 triliun dari BNI untuk PT Gramarindo Group. Setelah diusut BNI, ternyata perusahaan itu tak pernah melakukan aktivitas ekspor seperti yang disampaikan Maria.

“You can run but you cannot hide,” kata Yasonna.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending