Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

BPIP Alat Gebuk Politik Pemerintah?

Published

on


Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyu | Foto | Istmewa

Pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyu yang menyebut agama adalah musuh Pancasila menuai polemik. Pernyataan Yudian itu disampaikan saat menuding ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingan pribadi. Apalagi Yudian juga menyebut bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan.

FINROLL.com — Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai pernyataan Yudian selip lidah. Merujuk pada kalimat keseluruhan, ia menilai pernyataan Yudian yang ramai dikritik itu bukan pada substansinya.

Meski dibela sebagai selip lidah, namun tak membuat beberapa tokoh berhentik mengkritik Yudian. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas justru menilai Yudian telah membenturkan Pancasila dengan agama. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun telah meminta agar Yudian segera melakukan klarifikasi.

Langkah Presiden Joko Widodo membentuk BPIP sendiri memang menuai banyak kritik dari sejumlah kalangan karena dikhawatirkan seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang pernah didirikan di era Orde Baru (Orba). Badan ini dulu kerap dinilai jadi alat untuk menggebuk lawan politik pemerintah.

Pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro menyebut seharusnya Yudian bisa lebih menata setiap pernyataan yang dilontarkan demi membuktikan bahwa BPIP bukan lembaga atau badan yang dibentuk untuk menggebuk lawan politik pemerintah.

Dia melanjutkan, Yudian seharusnya memberikan pernyataan yang tidak bias sehingga bisa membuktikan bahwa pemerintah tidak menggunakan Pancasila untuk menggebuk lawan politik.

Menurut Bawono, Yudian lewat pernyataan-pernyataannya harus membuktikan bahwa pemerintah ingin memperkaya dan menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam bernegara.

“BPIP buktikan pancasila bukan (alat) gebuk lawan politik, tapi memperkaya agar pancasila jadi ideologi,” kata Bawono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/2).

Senada, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berharap agar pernyataan Yudian ini tidak semakin memperjelas bahwa BPIP dibentuk untuk melegitimasi pemerintah mencap radikal atau antinasionalisme terhadap kelompok atau kalangan tertentu. Menurutnya, Jokowi harus segera mengoreksi kinerja BPIP.

“Memang jangan (BPIP) jadi alat legitimasi untuk (pemerintah) menuduh kelompok lain radikal dan antinasionalisme,” kata Ujang.

Ujang pun meminta Jokowi segera menegur Yudian. Menurutnya, teguran itu penting agar BPIP sebagai lembaga negara satu-satunya yang membidangi Pancasila mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Ketua lembaga negara seperti BPIP, tidak boleh keluarkan pernyataan kontroversial. Kalau tidak, tidak akan dihormati. Hari ini masyarakat kritik sehingga BPIP yang membidangi Pancasila tidak akan dipercaya publik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo juga mengaku khawatir pernyataan Yudian ini semakin membuktikan bahwa BPIP hanya dibentuk untuk menjadi tukang stempel pemerintah untuk mencap radikal terhadap kelompok tertentu.

Menurutnya, BPIP harus bekerja seperti saat di bawah kepemimpinan Yudi Latif yakni untuk membumikan dan merekontekstualisasi Pancasila terhadap situasi saat ini.

“Jangan sampai BPIP (menjadi) alat gebuk kelompok ini radikal antipancasila, seharusnya tidak usah masuk wilayah stempel,” kata Kunto.

Sementara itu Istana melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Yudian tak bermaksud menyudutkan bahwa agama memang menjadi musuh Pancasila. Menurutnya bisa saja kesalahan terletak pada yang memaknainya.

“Ya, bisa saja yang memaknainya yang salah. Padahal bukan seperti itu maksudnya,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/2).

Moeldoko meminta semua pihak tak menyalahkan pernyataan Yudian. Ia meyakini Yudian menyampaikan pendapatnya dengan penuh pertimbangan dan pikiran yang jernih.

“Beliau itu intelektual dan agamanya juga tinggi. Jadi mesti kita lihat dengan jernih. Jangan dijustifikasi,” katanya.

Sumber Berita : CNNINDONESIA.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Istana: Jokowi Percaya Luhut karena Mampu Eksekusi

Published

on

Tenaga Ahli Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian menyatakan, penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan untuk menekan kasus Covid-19 selama dua pekan merupakan kepercayaan Presiden Joko Widodo kepada Menko Bidang Maritim dan Investasi itu. “Itu prerogatif presiden untuk menunjuk siapa pun yang beliau percaya. Presiden percaya kepada beliau karena selama ini mampu mengeksekusi apapun yang diminta presiden,” ujar Donny saat dihubungi, Rabu (16/9).

FINROLL.COM – Berbekal kepercayaan itu, kata dia, Jokowi menugaskan Luhut untuk menekan angka kasus covid-19 di sembilan provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Selain itu, Luhut saat ini juga mengemban jabatan sebagai Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga berwenang untuk melaksanakan perintah Jokowi dalam menekan laju penyebaran Covid-19.

“Beliau secara organisasi, secara tupoksi, berwenang melakukan apapun yang diperlukan untuk menekan angka positif,” kata Donny.

Menurutnya, wajar ketika Sang Presiden memerintahkan Luhut sebagai sosok yang dianggap mampu mengeksekusi segala arahan kepala negara, alih-alih menunjuk Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Donny menilai, Jokowi telah mempertimbangkan penunjukkan Luhut sesuai kemampuan masing-masing dan sumber daya yang dimiliki demi menekan angka Covid-19.

“Saya kira ini penugasan biasa saja. Presiden menugaskan sosok yang menurutnya mampu melakukan atau eksekusi arahan beliau, khususnya dalam penanganan Covid-19,” tuturnya.

Luhut sendiri telah menetapkan tiga sasaran untuk menekan angka kasus di sembilan provinsi tersebut yakni operasi yustisi, manajemen perawatan Covid-19, dan penanganan spesifik klaster-klaster penularan di tiap provinsi.

Donny menegaskan tiga upaya itu merupakan tugas utama untuk menekan angka positif Covid-19 di sembilan provinsi tersebut.

“Jadi menekan angka positif dengan operasi yustisi, penegakan protokol kesehatan, meningkatkan kesembuhan dengan manajemen perawatan Covid,” jelasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan Luhut untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

DKI menjadi provinsi dengan kasus covid-19 tertinggi. Berdasarkan data 15 September 2020 positif Covid-19 di DKI mencapai 56.175. Sementara Jatim berada di posisi kedua kasus covid-19 terbanyak dengan jumlah kasus positif 38.809.

Jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 225.030 per 15 September 2020. Dari jumlah itu 161.065 dinyatakan sembuh dan 8.965 meninggal dunia. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Nasional

Satgas Covid-19 Dukung DKI Terapkan PSBB Total

Published

on

FINROLL.COM – Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di DKI Jakarta memang harus dilakukan menyusul terus naiknya kasus positif Covid-19 di Ibu Kota.

Sebab, PSBB transisi yang diberlakukan terbukti tidak mampu menekan penyebaran virus corona. “Kita harus menerima kenyataan ini. Kita harus mundur selangkah untuk bisa melangkah lagi ke depan dalam kehidupan yang lebih baik, lebih normal,” kata Wiku dalam keterangan pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Wiku menjelaskan, pada masa awal penerapan PSBB di DKI, tepatnya 10 April hingga 4 Juni 2020, kasus Covid-19 relatif stabil dan terkendali. Namun selama masa PSBB transisi dari 5 Juni hingga 10 September, kasus Covid-19 cendrung terus meningkat sampai menembus lebih dari 1.000 per hari.

Ini karena pada masa PSBB transisi, sejumlah sektor dan aktivitas ekonomi kembali dibuka. “Oleh karena itu perlu pengetatan kembali,” kata dia. Wiku pun mengajak semua pihak untuk melihat laju kasus Covid-19 di DKI Jakarta ini sebagai pembelajaran.

Ia meminta masyarakat untuk disipilin menerapkan protokol kesehatan. “Pembatasan aktivitas ini harusnya kita lakukan bersama sejak awal sehingga bisa menekan kasus positif dan kematian. Tapi ternyata kondisi belum sempurna terjadi beberapa waktu lalu,” kata dia.

“Mari kita bangun kedisiplinan bersama jika tidak ingin kondisi ini terulang kembali,” sambung Wiku. Diberitakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk menarik rem darurat dan kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Anies menyebutkan, keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah faktor, yakni ketersediaan tempat tidur rumah sakit yang hampir penuh dan tingkat kematian yang tinggi. Dengan demikian, penerapan PSBB transisi di Jakarta pun dicabut dan PSBB kembali diterapkan pada 14 September.

“Tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta, kecuali untuk menarik rem darurat sesegera mungkin,” ujar Anies dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Pemprov DKI, Rabu (9/9/2020). (KOMPAS.com)

Continue Reading

Nasional

Menaker Minta Subsidi Gaji Ada yang Dikembalikan

Published

on

Pemerintah telah menyalurkan subsidi gaji sebesar Rp 1,2 juta kepada 9 juta pekerja. Namun, jika ada dari pekerja tersebut yang tidak memenuhi syarat maka diminta untuk dikembalikan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebutkan, semua proses verifikasi dan validasi data dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, jika ada pemberi kerja dan pekerja tidak memberikan data yang benar kepada BPJS Ketenagakerjaan maka akan dikenakan sanksi.

Bagi pemberi kerja atau perusahaan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Sedangkan, bagi pekerja akan dikenakan sanksi dengan mengembalikan subsidi gaji yang telah diterima.

“Pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020, namun telah menerima bantuan ini, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan bantuan tersebut ke rekening kas negara,” ujar Ida melalui keterangan resmi, Kamis (10/9/2020).

Baca: Keringanan Iuran BPJS Nongol Setelah Corona 6 Bulan, Kenapa?

Adapun subsidi gaji telah diberikan pemerintah kepada 9 juta pekerja melalui III tahap dan akan terus berkembang. Pada tahap I pemerintah memberikan kepada 2,5 juta pekerja dan pada tahap II kepada 3 juta pekerja.

Selanjutnya, tahap III diberikan kepada 3,5 juta pekerja yang diserahkan pada 8 September 2020.

“Saat ini, data yang diterima dari tahap I dan II sebagian telah berhasil disalurkan kepada penerima dan sebagian lainnya masih dalam proses,” kata Ida.

Penyaluran tahap I sudah terealisasi kepada sebanyak 2,3 juta pekerja atau 92,45% dari total penerima. Sedangkan tahap II sudah terealisasi kepada sebanyak 1,38 juta pekerja atau 46,2% dari total penerima.

“Penyaluran subsidi gaji dilakukan melalui bank Himbara yakni Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank BNI,” jelasnya.  (CNBC INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending