Connect with us

Nasional

BPIP Alat Gebuk Politik Pemerintah?

Published

on


Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyu | Foto | Istmewa

Pernyataan Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyu yang menyebut agama adalah musuh Pancasila menuai polemik. Pernyataan Yudian itu disampaikan saat menuding ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingan pribadi. Apalagi Yudian juga menyebut bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama, bukan kesukuan.

FINROLL.com — Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai pernyataan Yudian selip lidah. Merujuk pada kalimat keseluruhan, ia menilai pernyataan Yudian yang ramai dikritik itu bukan pada substansinya.

Meski dibela sebagai selip lidah, namun tak membuat beberapa tokoh berhentik mengkritik Yudian. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas justru menilai Yudian telah membenturkan Pancasila dengan agama. Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun telah meminta agar Yudian segera melakukan klarifikasi.

Langkah Presiden Joko Widodo membentuk BPIP sendiri memang menuai banyak kritik dari sejumlah kalangan karena dikhawatirkan seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang pernah didirikan di era Orde Baru (Orba). Badan ini dulu kerap dinilai jadi alat untuk menggebuk lawan politik pemerintah.

Pengamat politik The Habibie Center Bawono Kumoro menyebut seharusnya Yudian bisa lebih menata setiap pernyataan yang dilontarkan demi membuktikan bahwa BPIP bukan lembaga atau badan yang dibentuk untuk menggebuk lawan politik pemerintah.

Dia melanjutkan, Yudian seharusnya memberikan pernyataan yang tidak bias sehingga bisa membuktikan bahwa pemerintah tidak menggunakan Pancasila untuk menggebuk lawan politik.

Menurut Bawono, Yudian lewat pernyataan-pernyataannya harus membuktikan bahwa pemerintah ingin memperkaya dan menjadikan Pancasila sebagai sebuah ideologi dalam bernegara.

“BPIP buktikan pancasila bukan (alat) gebuk lawan politik, tapi memperkaya agar pancasila jadi ideologi,” kata Bawono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (13/2).

Senada, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin berharap agar pernyataan Yudian ini tidak semakin memperjelas bahwa BPIP dibentuk untuk melegitimasi pemerintah mencap radikal atau antinasionalisme terhadap kelompok atau kalangan tertentu. Menurutnya, Jokowi harus segera mengoreksi kinerja BPIP.

“Memang jangan (BPIP) jadi alat legitimasi untuk (pemerintah) menuduh kelompok lain radikal dan antinasionalisme,” kata Ujang.

Ujang pun meminta Jokowi segera menegur Yudian. Menurutnya, teguran itu penting agar BPIP sebagai lembaga negara satu-satunya yang membidangi Pancasila mendapatkan kepercayaan masyarakat.

“Ketua lembaga negara seperti BPIP, tidak boleh keluarkan pernyataan kontroversial. Kalau tidak, tidak akan dihormati. Hari ini masyarakat kritik sehingga BPIP yang membidangi Pancasila tidak akan dipercaya publik,” katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo juga mengaku khawatir pernyataan Yudian ini semakin membuktikan bahwa BPIP hanya dibentuk untuk menjadi tukang stempel pemerintah untuk mencap radikal terhadap kelompok tertentu.

Menurutnya, BPIP harus bekerja seperti saat di bawah kepemimpinan Yudi Latif yakni untuk membumikan dan merekontekstualisasi Pancasila terhadap situasi saat ini.

“Jangan sampai BPIP (menjadi) alat gebuk kelompok ini radikal antipancasila, seharusnya tidak usah masuk wilayah stempel,” kata Kunto.

Sementara itu Istana melalui Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Yudian tak bermaksud menyudutkan bahwa agama memang menjadi musuh Pancasila. Menurutnya bisa saja kesalahan terletak pada yang memaknainya.

“Ya, bisa saja yang memaknainya yang salah. Padahal bukan seperti itu maksudnya,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/2).

Moeldoko meminta semua pihak tak menyalahkan pernyataan Yudian. Ia meyakini Yudian menyampaikan pendapatnya dengan penuh pertimbangan dan pikiran yang jernih.

“Beliau itu intelektual dan agamanya juga tinggi. Jadi mesti kita lihat dengan jernih. Jangan dijustifikasi,” katanya.

Sumber Berita : CNNINDONESIA.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Advertisement

Nasional

Tony Blair Akan Temui Jokowi Urusi Ibu Kota Baru

Published

on

FINROLL.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Tony Blair akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuan kedatangan mantan perdana menteri Inggris itu untuk membahas rencana investasi di ibu kota baru.

Selain Tony, ia menyebut CEO Softbank Masayoshi Son juga akan menemui kepala negara.

“Nanti tanggal 28 kami berharap Masayoshi Son datang menghadap presiden bersama Tony Blair,” katanya, Rabu (19/2).

Untuk diketahui, Jokowi meminta Masayoshi Son dan Tony Blair untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Selain keduanya, ia juga meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai anggota dewan pengarah.

Selain menjadi dewan pengarah, Luhut menuturkan Tony juga menyatakan minat investasi di ibu kota baru.

“Ya komitmen dia ada, mereka sudah sebutkan. Saya tidak mau buka angkanya,” ucapnya.

Guna melanjutkan persiapan ibu kota baru, Luhut telah memanggil kementerian teknis terkait. Meliputi, Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian PPN atau Bappenas.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan mereka membahas struktur finansial, belanja modal (capital expenditure), dan desain ibu kota baru. Namun, pembicaraan belum final.

“Intinya kan lagi merencanakan perpindahan populasinya berapa, kemudian kebutuhan capex baik untuk perumahan, pusat pemerintahan, maupun juga infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan sebagainya,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menetapkan lokasi ibu kota baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.

Continue Reading

Nasional

4 WNI Positif Corona di Luar Negeri

Published

on

By

Meski kasus positif corona belum ditemukan di Indonesia, pemerintah sudah mengonfirmasi ada empat WNI yang menderita COVID-19. Kasus pertama merupakan WNI yang berada di Singapura. Ia diketahui positif terinfeksi corona pada 4 Februari lalu.

FINROLL.COM — Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Singapura ((Ministry of Health Singapore/MOH)), WNI tersebut berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Ia berusia 44 tahun dan tertular karena kontak dengan penderita lain.

Saat ini ia berada di ruang isolasi Singapore General Hospital (SGH). Menurut Kementerian Luar Negeri hingga Senin (17/2/2020), kondisi WNI ini dalam keadaaan stabil.

Kasus terbaru terjadi di Kapal Pesiar Diamond Princess. Sejak awal Februari lalu, kapal pesiar ini memang dikarantina Jepang saat merapat di Yokohama karena satu penumpangnya terinfeksi corona di Hong Kong.

Dari pembicaraan dengan Dubes Jepang, Menlu Retno Marsudi mengatakan ada tiga dari 78 WNI yang menjadi kru kapal, positif terinfeksi. Meski demikian, Menlu enggan memaparkan detil soal korban.

“Tiga dari 78 kru WNI dinyatakan confirmed,” tegasnya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Luar Negeri.

Dua penderita dibawa ke RS di kota Chiba. Sementara yang satu sedang menjalani proses untuk menuju ke RS.

Ia pun mengatakan Tim KBRI juga sudah menuju ke Chiba. Ini dilakukan guna memastikan WNI kita mendapatkan penanganan yg baik dari otoritas di Jepang.

Total orang yang ada di dalam kapal mewah itu adalah 3711, terdiri dari 2.666 penumpang dan 1.045 kru. Berdasarkan arcGis pukul 14:14, kini ada 455 penderita corona dari kapal itu.

Secara global, sudah adav 73.335 kasus corona. Dengan jumlah korban tewas mencapai 1.873 dan korban sembuh 12.803

Continue Reading

Nasional

Demokrat Cemas Omnibus Law Pasung Kebebasan Pers

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah tidak mengekang kebebasan pers di Indonesia lewat Rancangan Undang-undang Cipta Kerja RUU (Ciptaker) Omnibus Law. Draf RUU sudah diserahkan pemerintah ke DPR.

FINROLL.COM — Pernyataan tersebut disampaikan Riefky menyikapi perubahan dua pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana tertuang di dalam draf Omnibus Law Ciptaker.

“Kami mengimbau pemerintah untuk membuat peraturan yang tidak mengekang kebebasan pers, sebagaimana semangat dan jiwa reformasi,” kata Riefky lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (17/2).

Perubahan pertama dilakukan di Pasal 11 dari yang sebelumnya berbunyi, ‘Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal’. Diubah menjadi ‘Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal’.

Perubahan kedua dilakukan di Pasal 18, di mana pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas tindak pidana terkait pers dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar.

Riefky menyatakan bahwa pers adalah instrumen penting bagi demokrasi di Indonesia, khususnya sebagai jembatan penghubung publik dengan berbagai instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pers perlu diperkuat dan dijaga oleh semua pihak dengan menjaga profesionalitas perusahaan pers atau kantor berita

Riefky menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membuat aturan yang mendegradasi kualitas pers. Menurutnya, itu berpotensi terjadi jika merujuk pada sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law.

“Berbagai regulasi yang dibuat jangan sampai mendegradasi kualitas laporan yang dibuat oleh pers,” tutur politikus Partai Demokrat itu.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker telah diserahkan pemerintah ke DPR. Nantinya, DPR berencana membahas RUU tersebut dengan cepat meski menuai banyak kritik.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya bisa saja membahas RUU Omnibus Law ketika DPR memasuki masa reses. Itu akan dilakukan bilamana ada permintaan dari pimpinan DPR.

“Ada penugasan dari pimpinan berdasarkan Bamus bahwa ada keinginan untuk membahas ini dalam masa reses. Itu boleh, itu dimungkinkan,” ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun berharap DPR bisa lebih cepat dalam membahas RUU Omnibus Law Ciptaker. Ma’ruf ingin lebih cepat dari pembahasan RUU KPK yang kala itu hanya memakan waktu 12 hari.

“Ya kita harapkan bisa lebih cepat [pembahasannya dari RUU KPK],” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending