Connect with us

Makro Ekonomi

BPK Bakal Bongkar Penyebab Lambatnya Belanja Corona

Published

on


Finroll – Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan membongkar penyebab lambatnya realisasi belanja pemerintah di tengah pandemi virus corona atau covid-19. Lambatnya belanja pemerintah sempat dikeluhkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sayangnya, Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan masalah itu belum bisa diungkapkan saat ini. Rencananya, hal itu baru akan dibuka saat penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Biasanya, BPK menyerahkan LKPP dalam dua tahap, yaitu semester pertama dan kedua untuk tahun anggaran berjalan. Penyerahan LHP LKPP semester pertama biasanya diserahkan pada September setiap tahunnya.

“Sabar, nanti setelah penyerahan LHP LKPP akan kami bongkar penyebab lambatnya serapan anggaran ini,” kata Agung kepada CNNIndonesia.com, Senin (6/7).

Ia enggan memberi kisi-kisi lain. Namun, ia mengapresiasi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Sebelumnya, Mahfud mengatakan banyak menteri tak berani mencairkan anggaran karena takut dengan audit BPK.

Padahal, Presiden Jokowi berharap readyviewed anggaran pemerintah, baik di kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah bisa segera cair agar masyarakat bisa cepat terasa manfaatnya. Namun, audit tersebut rupanya membuat menteri takut, bahkan ada yang prosesnya dihentikan oleh BPK.

“Beliau (Mahfud) berupaya untuk berupaya mendapatkan informasi dan membangun hubungan baik dengan BPK. Khusus untuk Menkopolhukam, itu adalah wujud dari komitmen untuk transparan dan akuntabel patuh terhadap ketentuan undang-undang apapun kondisinya,” tuturnya.

Sebelumnya, Mahfud mengungkapkan pernyataan tersebut lantaran sudah berkomunikasi dengan BPK. Ia mengklaim BPK akan menindaklanjuti dan berjanji akan mempermudah proses audit, sehingga kementerian bisa mempercepat pencairan anggaran.

“Orang sedang berjalan, BPK sudah masuk, katanya mau disetop dulu, semua mau diperiksa dulu prosedurnya. Padahal, ini buru-buru mengeluarkan uang,” ungkap Mahfud.

“Ya sudah nanti saya urus agar nanti ada semacam audit komprehensif yang lebih mudah lebih memperlancar urusan,” jelasnya.

Di sisi lain, Mahfud sempat berpesan agar menteri berani ambil risiko. Apalagi, hal itu demi keselamatan masyarakat di tengah pandemi corona seperti saat ini.

“Semua pilihan ada risiko, dan seorang pemimpin itu memang diangkat untuk menghadapi risiko itu. Kalau takut, ini takut, itu malah nggak berbuat. Apalagi, ini untuk keselamatan rakyat untuk memerangi covid-19 yang sekarang sedang melanda negeri kita,” ucapnya.

Sumber : CNN Indonesia

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Melejit Jadi 26,4 juta

Published

on

Jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomi Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Selain itu terdapat faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas turun.

Persebaran tertinggi penduduk miskin terdapat di Maluku dan Papua sebesar 28,15%. Sementara persentase penduduk terendah terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 5,81%. (katadata.co.id)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Operasional Naik, Lion Air Rekrut Lagi 2.600 Pegawai Kontrak

Published

on

Finroll – Jakarta, Lion Air Group memberikan kesempatan kepada kurang lebih 2.600 orang karyawan yang sebelumnya tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya untuk dapat bekerja kembali, seiring dengan peningkatan operasional maskapai.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan tren operasional layanan penerbangan terus tumbuh dan diprediksi mendekati kembali normal pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

Prakiraan tersebut didasarkan pada laju pertumbuhan jumlah penumpang yang terus meningkat dari bulan ke bulan seiring pergerakan perekonomian menuju arah yang lebih baik karena program pemerintah.

Harga uji kesehatan terutama metode uji kesehatan screening awal dan cepat (Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga semakin terjangkau diikuti dengan uji kesehatan semakin mudah yang tersedia di beberapa titik lokasi. Selain itu persyaratan dokumen perjalanan udara bagi penumpang pun semakin mudah.

“Lion Air Group menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh karyawan dan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Perhubungan hingga sampai saat ini Lion Air Group masih beroperasi. Harapan terbesar ialah pandemi covid-19 segera berakhir,” ujar Danang dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (10/7).

Di sisi lain, lanjut Danang, layanan penerbangan berjadwal dari dan menuju kota-kota besar hingga setingkat kecamatan atau kabupaten, antara lain Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Lombok, Bali, serta Kupang telah dibuka.

Selain itu, maskapai juga telah membuka rute Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Tarakan, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, Merauke, Berau, Sampit, Lubuk Linggau, Labuan Bajo, Luwuk, Tambolaka, Waingapu, Bima, Sumbawa, Ende, Gunung Sitoli dan wilayah atau daerah lainnya.

Danang mengatakan, penerbangan Lion Air Group tetap menjalankan protokol kesehatan. Harapannya, agar setiap operasional memenuhi unsur-unsur keselamatan, keamanan (safety first) dan dalam upaya tidak menyebabkan penyebaran Covid-19.

Saat ini, perseroan telah mempersiapkan semua armada, yang terdiri dari tipe Boeing 737-800NG, Boeing 737-900ER, Airbus 320-200CEO, Airbus 320-200NEO, Airbus 330-300CEO, Airbus 330-900NEO, ATR 72-500 dan ATR 72-600, yang dioperasikan menurut kebutuhan.

“Perseroan saat ini masih terus melakukan analisis, mengumpulkan data dan informasi, mempelajari situasi yang terjadi dengan pandangan bisnis ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Danang menyebut perusahaan akan memangkas 2.600 karyawan atau kurang lebih 9 persen dari total 29 ribu karyawan akibat pandemi virus corona.

“Pengurangan tenaga kerja berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang yaitu kurang lebih 2.600 orang dari total karyawan kurang lebih 29 ribu,” katanya kepada CNNIndonesia.com pekan lalu.

Dalam perkembangannya, ratusan pekerja alih daya (outsourcing) Lion Air berencana menggelar unjuk rasa di kantor Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Juli 2020. Mereka menuntut hak yang disebut belum dibayarkan oleh manajemen perusahaan.

“Aksi kami enggak muluk-muluk. Kami dari para pekerja outsourcing yang terdampak hanya meminta hak-hak kami dibayarkan,” ujar Awal Nurrizky, koordinator perwakilan pekerja Lion Air yang terdampak pemberhentian kerja, dalam keterangan resmi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Anggaran Negara Defisit Rp257 T Semester I 2020, Untuk Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran sepanjang semester I 2020 telah mencapai Rp257,8 triliun. Defisit itu setara 1,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu diakibatkan realisasi penerimaan yang belum bisa menutupi kebutuhan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara baru terkumpul Rp811,2 triliun dari target Rp 1.699,9 triliun.

Sementara realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari target Rp 2.739,2 triliun. “Kami memperkirakan sampai dengan akhir tahun belanja pemerintah pusat akan tumbuh 32 persen,” ujar Sri Mulyani di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp811,2 triliun disebabkan pelemahan penerimaan dari kantong perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juni 2020 hanya sebesar Rp624,9 triliun. Penerimaan itu mengalami kontraksi atau menyusut 9,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Total penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Rp531,37 triliun pendapatan pajak serta Rp93,2 triliun dari kepabeanan.

Sementara itu, realisasi PNBP sepanjang Januari-Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp184,5 triliun. Meski secara persentase realisasinya mencapai 62,7 persen dari target APBN 2020, pertumbuhan PNBP mengalami kontraksi 11,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

PNBP dari sektor SDA tercatat hanya mampu terkumpul sebesar Rp54,5 triliun. PNBP itu terkontraksi 2,9 persen dibanding 2019. Sementara PNBP non-SDA sebesar Rp130 triliun atau terkontraksi 6,1 persen.

Hanya penerimaan dari pos dana hibah yang masih mampu tumbuh positif 231,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 113 persen dari target APBN 2020.

Di sisi lain, belanja negara yang cukup ekspansif. Belanja didorong pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp668,5 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 400,4 triliun.

“Belanja negara diperkirakan akan terakselerasi dengan seluruh menteri serta kepala daerah melakukan percepatan belanja ini. Sampai akhir tahun kami perkirakan outlook belanja negara mencapai Rp1.975,2 triliun,” tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending