Connect with us

Makro Ekonomi

BTP Akan Terima Gaji Rp.3.2M Jika Jadi Bos Pertamina

Published

on


Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan duduk sebagai pejabat tinggi di pelat merah raksasa RI. Kabar paling kuat sampai saat ini, Ahok diperkirakan akan menjadi komisaris utama atau bahkan direktur utama di PT Pertamina (Persero).

Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok. Namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu BUMN strategis.

“Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner.”

Soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick menjawab, “Belum tahu, nanti kita lihat.”

Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina. Berikut adalah kisaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Ahok.

Mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018, dapat diintip besaran gaji yang diberikan perusahaan migas terbesar ini ke jajaran direksi dan komisarisnya.

Dalam laporan keuangan tertulis kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya mencapai US$ 47,23 juta atau setara Rp 661 miliar dengan kurs atau nilai tukar saat ini.

Namun, besaran gaji direksi dan komisaris berbeda. Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).

Sementara, gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan. Untuk direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan.

Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

Terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas bantuan hukum untuk direksi. Sedangkan untuk dewa komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.

Adapun susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang, sementara untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang. Artinya jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan!

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Business

Kemenkop dan UKM Bersama Kementan Sepakat Bangun Korporatisasi Petani Berbasis Koperasi

Published

on

Finroll.com — Salah satu syarat utama terwujudnya korporatisasi petani adalah adanya kelembagaan ekonomi petani yang kuat. Tidak lagi individualistik dan tidak lagi sendiri-sendiri.

“Karenanya, kita harus mendorong petani berkoperasi. Koperasilah yang akan menjaga setiap anggota mendapatkan keuntungan yang sama, dan bilamana rugi resikonya dibagi ke seluruh anggota sehingga ruginya tidak terasa”, kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, usai penandatanganan MoU dengan Kementerian Pertanian terkait pengembangan Korporasi Petani Berbasis Koperasi Dalam Rangka Industrialisasi Pertanian, dalam siaran pers, pada acara Rakernas Pembangunan Pertanian Tahun 2020, di Jakarta, Senin (27/1/2020).

Menurut Teten, koperasi menjadi instrumen yang paling mungkin mengkonsolidasikan lahan-lahan yang kecil-kecil menjadi berskala. Mengkonsolidasikan pembiayaan, dan melakukan kemitraan dengan usaha besar, bahkan mengakses pasar dalam porsi lebih berkeadilan.

“Tak ada jalan lain, percepatan agenda korporatisasi petani harus sama-sama kita lakukan dengan berbasis koperasi”, tegas Teten.

Untuk itu, lanjut Teten, Kementan dan Kemenkop dan UKM dapat berkolaborasi mengawalnya.

“Kami usul, agar lebih konkrit, kita perlu membuat pilot project perberasan di Koperasi Citra Kinaraya, Mlatiharjo, Demak Jawa Tengah”, ungkap Menkop dan UKM.

Jika dapat disepakati, menurut Teten, ada empat pekerjaan rumah yang akan dilakukan bersama. Yaitu, pertama, memperluas inisiatif dari saat ini 100 hektar menjadi 1.000 hektar.

Kedua, memperkuat koperasi primer petani di Demak, Sragen, Grobogan dan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah yang ingin diintegrasikan. Ketiga, pembesaran RMU. Keempat, skema pembiayaan.

Teten mencontohkan, pertanian di negara-negara lain. Diantaranya, Malaysia dengan Felda dan Felcra-nya. Atau, koperasi pertanian di Belanda yang berkembang pesat.

“Intinya, konsolidasi lahan yang kecil-kecil harus dilakukan, begitu juga konsolidasi komoditi melalui clustering pertanian dan perkebunan harus dilakukan.

Termasuk konsolidasi program lintas KL harus dilakukan. “Sehingga, pada akhirnya pengelolaan sektor pertanian dan perkebunan menjadi lebih berskala dan efisien”, papar Teten.

Teten mengakui, inisiatif semacam itu mudah ditemukan dalam manajemen korporasi. Tapi, petani tak harus menjadi korporasi untuk memiliki manajemen semacam itu. Cukup, perkuat koperasinya sehingga memiliki manajemen usaha berskala seperti korporasi. “Inilah yang yang disebut korporatisasi petani”, tandas Menkop dan UKM.

Terlebih lagi, di mata Teten, iklim politik kebijakan nasional saat ini memungkinkan untuk korporatisasi petani diterapkan secara luas dalam empat tahun ke depan. “Kita sudah punya kebijakan Perhutanan Sosial sebagai afirmasi akses petani terhadap lahan. Kita sudah punya BLU, KUR dan ragam fintech pertanian untuk afirmasi akses pembiayaan bagi petani”, ungkap Teten.

Selain itu, Teten menambahkan, pihaknya juga sudah memiliki berbagai platform digital untuk menghubungkan langsung antara petani dengan konsumen.”Bahkan, kita sedang menyiapkan Rumah Produksi Bersama dan Rumah Ekspor untuk produk-produk pertanian yang hendak masuk ke pasar global”, ucap Teten.

Komitmen Bersama

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menekankan pentingnya komitmen bersama lintas sektoral dan kementerian agar pertanian nasional bisa maju dan mandiri. “Perintah Presiden Jokowi sudah jelas, yaitu membangun pertanian yang mandiri dan maju. Kita harus berkolaborasi mewujudkan itu dalam meningkatkan produktifitas sektor pertanian”, tandas Mentan.

Mentan pun menegaskan bahwa dirinya bersama Menkop dan UKM akan terus mendorong program ekspor sektor pertanian.

“Hampir seluruh dunia membutuhkan komoditas pertanian. Dan sebagai negeri tropis, kita memiliki semua komoditas yang dibutuhkan, dari mulai sayur-sayuran hingga buah-buahan”, kata Mentan.

Terkait program korporasi petani, Mentan Syahrul mengungkapkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) bisa dijadikan satu kekuatan utama untuk mewujudkan itu.

“Saya yang akan langsung mengontrol KUR di sektor pertanian bersama para Gubernur, ketika ada penyaluran KUR untuk petani sebesar Rp1 triliun untuk satu provinsi”, ucap Mentan.

Mentan berharap, petani yang akan mendapatkan KUR, minimal sebesar Rp50 juta per petani, harus sudah terdaftar dalam Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan.

“Gapoktan itu merupakan bentuk sharing company, yang di dalamnya ada UKM-nya”, pungkas Mentan.(red)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Jumlah Orang Miskin 24,79 Juta per September 2019

Published

on

By

Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Jumlah itu menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan merosot 0,88 juta orang terhadap September 2018.

“Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Kalau dibandingkan Maret 2019, turun 0,19 poin,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Meski jumlah orang miskin turun, disparitas kemiskinan antar desa dan kota masih tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan kota sebesar 6,56 persen. Sementara, persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 12,6 persen.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan posisi periode yang sama tahun lalu, di mana persentase kemiskinan perkotaan 6,89 persen dan pedesaan 13,1 persen.

“Masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Sejumlah faktor mempengaruhi penurunan persentase tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2019. Pertama, perubahan rata-rata upah buruh per hari.

Dalam hal ini, rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 menjadi Rp54.424 per hari. Upah nominal buruh bangunan per hari juga naik 0,49 persen menjadi Rp89.072.

Kedua, kenaikan nilai tukar petani (NTP) selama kuartal III 2019 selalu berada di atas 100 dengan tren meningkat. NTP Juli tercatat 102,63, Agustus 103,22 dan September 103,88.

Ketiga, angka inflasi yang rendah di mana selama periode Maret 2019-September 2019 nilainya 1,84 persen.

Keempat, harga eceran beberapa komoditas pokok merosot. Pada Maret-September 2019, harga komoditas yang turun di antaranya beras (turun 1,75 persen), daging ayam ras (turun 2,07 persen), minyak goreng (turun 1,59 persen), telur ayam ras (turun 0,12 persen), dan ikan kembung (turun 0,03 persen).

Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita 10 persen penduduk terbawah pada Maret-September 2019 naik 4,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan 3,6 persen.

Keenam, pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang semakin gencar. Tercatat, jumlah kabupaten/kota penerima program BPNT hingga kuartal III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota, lebih banyak dibandingkan kuartal I, 289 kabupaten/kota.

Suhariyanto juga menyorot peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yaitu 73,75 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu menjaga harga bahan pangan agar tidak terlalu berfluktuasi, terutama beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

“Sekali ada gejolak harga, misalnya beras, atau barang komoditas yang sering dikonsumsi penduduk miskin maka garis kemiskinan akan semakin tinggi,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang telah digunakan sejak 1998. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (CNN/GPH)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Makin ‘Pedas’, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp85 Ribu per Kg

Published

on

By

Jakarta, — Harga cabai rawit merah di pasar tradisional kian mahal dalam sepekan terakhir. Tercatat, rata-rata harga cabai rawit merah mencapai Rp61.700 per Kilogram (Kg) pada Senin (13/1). Artinya, rerata harga cabai rawit merah melejit Rp7.900 per Kg atau 14,7 persen dibandingkan Senin (6/1) lalu, Rp53.800 per Kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada pukul 10.00 WIB, rerata harga cabai rawit merah tertinggi terjadi di Kota Ternate, Maluku, di mana harganya menembus Rp85 ribu per Kg. Harga tersebut melonjak 88 persen dibandingkan periode yang sama pekan lalu, Rp45 ribu per Kg.

Sementara, rerata harga terendah terjadi di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan, sebesar Rp38 ribu per Kg.

Kenaikan juga terjadi pada rerata harga cabai rawit hijau sebesar 9,5 persen menjadi Rp44.250 per Kg. Rerata harga cabai rawit hijau paling mahal juga terjadi di Kota Ternate, Maluku, sebesar Rp75 ribu per Kg. Adapun rerata harga terendah sebesar Rp19 ribu per Kg di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan.

Selain cabai rawit, sejumlah komoditas rerata harganya juga menanjak di antaranya bawang putih ukuran sedang menjadi Rp34.600 per Kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp13.900 per Kg, gula pasir lokal Rp13.950 per Kg, dan gula pasir kualitas premium Rp15.200 per Kg.

Kemudian, telur ayam ras segar Rp26.500 per Kg, daging sapi kualitas 1 Rp122.350 per Kg, dan daging sapi kualitas 2 Rp115.400 per Kg.

Sementara, rerata harga cabai merah keriting merosot 14,6 persen ke Rp35.900 per Kg dalam sepekan. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar ke Rp42.550 per Kg, daging ayam ras segar ke Rp31.650 per Kg, dan bawang merah ukuran sedang ke Rp36.050 per Kg.

Selanjutnya, rerata harga juga tercatat turun untuk beras kualitas medium ke Rp11.300 per Kg, beras kualitas medium II ke Rp11.700 per Kg, beras kualitas super I ke Rp12.850 per Kg, dan minyak goreng curah Rp12.500 per Kg. (

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending