Connect with us
[adrotate group="1"]

Makro Ekonomi

BTP Akan Terima Gaji Rp.3.2M Jika Jadi Bos Pertamina

Published

on


Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dikabarkan akan duduk sebagai pejabat tinggi di pelat merah raksasa RI. Kabar paling kuat sampai saat ini, Ahok diperkirakan akan menjadi komisaris utama atau bahkan direktur utama di PT Pertamina (Persero).

Belum ada keterangan eksplisit dari Menteri BUMN Erick Thohir maupun Presiden Joko Widodo soal BUMN yang akan dikawal oleh Ahok. Namun keduanya kompak dan memastikan bahwa Ahok pasti akan ditunjuk untuk memberesi salah satu BUMN strategis.

“Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak. Untuk mempercepat dari pada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi juga bersama membuka lapangan kerja dengan cara berpartner.”

Soal apakah itu tanda Ahok akan ditempatkan di sektor energi, Erick menjawab, “Belum tahu, nanti kita lihat.”

Ahok dipastikan akan bergabung ke BUMN pada Desember mendatang, jika benar akan masuk Pertamina. Berikut adalah kisaran gaji dan tunjangan yang akan diterima Ahok.

Mengutip laporan keuangan Pertamina untuk kinerja 2018, dapat diintip besaran gaji yang diberikan perusahaan migas terbesar ini ke jajaran direksi dan komisarisnya.

Dalam laporan keuangan tertulis kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalannya mencapai US$ 47,23 juta atau setara Rp 661 miliar dengan kurs atau nilai tukar saat ini.

Namun, besaran gaji direksi dan komisaris berbeda. Untuk gaji Direktur Utama ditetapkan dengan menggunakan pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero).

Sementara, gaji anggota Direksi lainnya ditetapkan dengan komposisi Faktor Jabatan, yaitu sebesar 85% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Komisaris Utama adalah sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Honorarium Wakil Komisaris Utama adalah sebesar 42,5% dari Direktur Utama. Honorarium Anggota Dewan Komisaris adalah 90% dari honorarium Komisaris Utama.

Direksi dan komisaris Pertamina juga menerima tunjangan. Untuk direksi, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan asuransi purna jabatan.

Sedangkan untuk Dewan Komisaris, tunjangan yang diterima meliputi tunjangan hari raya, tunjangan transportasi, dan asuransi purna jabatan.

Terdapat juga fasilitas seperti fasilitas kendaraan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas bantuan hukum untuk direksi. Sedangkan untuk dewa komisaris adalah fasilitas kesehatan dan bantuan hukum.

Adapun susunan direksi Pertamina saat ini adalah 11 orang, sementara untuk komisaris di 2018 mencapai 6 orang. Artinya jika dibagi rata ke 17 orang, masing-masing bisa mengantongi hingga Rp 38 miliar setahun atau Rp 3,2 miliar per bulan!

Sumber Berita : CNBCIndonesia.com

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Makro Ekonomi

Sri Mulyani Pastikan Resesi Melanda RI

Published

on

FINROLL.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini minus 0,6 persen hingga 1,7 persen. Proyeksi ini lebih parah dari sebelumnya yang mematok PDB minus 0,2 persen hingga 1,1 persen.

“Ini artinya, negatif kemungkinan terjadi pada kuartal ketiga dan berlangsung pada kuartal keempat yang kita masih upayakan (pertumbuhannya) mendekati nol,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam paparan APBN Kita, Selasa (22/9).

Sementara untuk 2021 nanti, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5 persen-5,5 persen. Target ini lebih rendah dari proyeksi institusi asing yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh 6 persen.

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang minus pada Kuartal III, maka dipastikan Indonesia akan mengalami resesi setelah mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II.

Namun demikian, sambung Ani, perkiraan-perkiraan itu masih sangat bergantung dengan perkembangan kasus covid-19 di dalam negeri yang banyak memengaruhi aktivitas ekonomi.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, ia memproyeksi pertumbuhannya terkontraksi hingga minus 3 persen. Kemudian, investasi anjlok hingga minus 6,6 persen-8,5 persen.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,2 persen hingga 1,1 persen. Angka ini jauh dari prediksi awal di kisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 masih menekan ekonomi dalam negeri, seiring dengan meningkatnya kasus penyebaran virus corona. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Hindari Penipuan, Inilah Exchanges Aset Kripto yang telah terdaftar di BAPPEBTI

Published

on

Finroll.com — Keberadaan Aset Kripto di Indonesia kerap dicap negatif oleh masyarakat, maraknya oknum yang menggunakan teknologi aset kripto dalam menjalankan modus operasinya meresahkan dan merugikan banyak pihak. Untuk mencegah hal ini Bank Indonesia sempat mengeluarkan Surat Pernyataan no: 16/6/Dkom yang berisi “Bank Indonesia menyatakan SID Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia” pada februari 2014 Silam.

Namun lain halnya sekarang, memperjual belikan Aset Kripto seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menjadi kabar baik untuk seluruh penggiat aset kripto di Indonesia.

Mekanisme perdagangan aset kripto ini kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang didalamnya termasuk mengatur mekanisme perizinan untuk para exchange yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 Perusahaan atau Entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari BAPPEBTI sebaGai calon pedagang asset kripto, yaitu:
1. PT Crypto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
PT Pintu Kemana Saja
5. PT Zipmex Exchange Indonesia
6. PT Bursa Cripto Prima
7. PT Luno Indonesia LTD
8. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
9. PT Indonesia Digital Exchange
10. PT Cipta Koin Digital
11. PT Trinity Investama Berkat
12. PT Plutonext Digital Aset

Lebih lanjut lagi, Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) beserta 10 dari pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar, dengan dukungan dari BAPPEBTI kemudian melakukan kampanye “tetap aman dan legal”.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia, A-B-I juga akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” pada 15 September 2020 yang akan datang.

Chairman A-B-I, Oham Dunggio berpesan “Kami harap melalui konferensi ini masyarakat Indonesia bisa mengerti tentang potensi teknologi Blockchain, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama memberikan pemahaman dasar agar dapat membedakan project scam dan project real. Ini adalah persembahan kami dari Asosiasi untuk mendorong perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia”

Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Sahudi, menyampaikan “peraturan tentang aset kripto yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan bertujuan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap para pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto.

Lebih lanjut Sahudi mengatakan “Kami menyambut baik rencana A-B-I yang akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” dan berharap konferensi dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan acara ini, masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai technology Blockchain dan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik bursa berjangka di Indonesia”.

Info Kontak : www.asosiasiblockchain.co.id
Lampiran: Poster Kampanye “Tetap Aman & Legal”

Continue Reading

Makro Ekonomi

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Melejit Jadi 26,4 juta

Published

on

Jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomi Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Selain itu terdapat faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas turun.

Persebaran tertinggi penduduk miskin terdapat di Maluku dan Papua sebesar 28,15%. Sementara persentase penduduk terendah terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 5,81%. (katadata.co.id)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending