Connect with us
[adrotate group="1"]

Politik

Catat, Berikut 49 Caleg Mantan Terpidana Korupsi yang Dirilis KPU

Published

on


Catat, Berikut 49 Caleg Mantan Terpidana Korupsi yang Dirilis KPU

Finroll.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi mengumumkan nama-nama calon legislatif (caleg) DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berlatar belakang mantan terpidana korupsi, Rabu (30/1/2019) malam.

Total ada 49 caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsi yang disampaikan ke publik, terdiri dari 9 orang maju sebagai calon DPD, 16 orang maju sebagai calon DPRD Provinsi serta 24 orang maju sebagai calon DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan rincian untuk 9 anggota DPD yang berlatar belakang mantan narapidana korupsi tersebar di 7 provinsi atau daerah pemilihan, antara lain Aceh (1 orang), Sumatera Utara (1 orang), Bangka Belitung (1 orang), Sumatera Selatan (1 orang), Kalimantan Tengah (1 orang), Sulawesi Tenggara (3 orang) dan Sulawesi Utara (1 orang).

Adapun rincian untuk 40 caleg dari partai politik tersebar di 12 partai antara lain, Partai Gerindra (6 orang), PDI Perjuangan (1 orang), Partai Golkar (8 orang), Partai Garuda (2 orang), Partai Berkarya (4 orang), PKS (1 orang), Partai Perindo (2 orang), PAN (4 orang), Partai Hanura (5 orang), Partai Demokrat (4 orang), PBB (1 orang) serta PKP Indonesia (2 orang).

“Jadi untuk DPR RI tidak ada (caleg mantan terpidana korupsi). Dan dari 16 partai politik nasional tercatat ada 12 partai politik yang ada mantan terpidana, sementara 4 partai lainnya tidak terdata ada mantan terpidana baik DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota,” jelas Ketua KPU RI, Arief Budiman di Media Center KPU RI semalam.

Sebelumnya Anggota KPU RI Ilham Saputra menjelaskan latar belakang diumumkannya status caleg mantan terpidana korupsi kepada masyarakat. Pasal 182 dan Pasal 240 Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan caleg dengan status mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik.

Pada kesempatan itu Ilham juga menyebutkan satu persatu partai politik beserta jumlah caleg berlatar belakang mantan terpidana korupsinya serta caleg DPD berikut daerah pemilihan dan jumlahnya. “Jadi ada 16 caleg DPRD Provinsi, 24 caleg DPRD kab/kota dan 9 caleg DPD. Sehingga total ada 49 yang berlatar belakang mantan terpidana korupsi,” tutur Ilham.

Berikut 49 Nama caleg mantan terpidana Korupsi

Partai Golkar

1. Hamid Usman. Caleg DPRD Provinsi Maluku Utara. Dapil Maluku Utara 3, nomor urut 1.
2. Desy Yusnandi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 6, nomor urut 4.
3. H. Agus Mulyadi. Caleg DPRD Provinsi Banten. Dapil Banten 9, nomor urut 5.
4. Petrus Nauw. Caleg DPRD Provinsi Papua Barat. Dapil Papua Barat 2, nomor urut 12.
5. Heri Baelanu. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 1, nomor urut 9.
6. Dede Widarso. Caleg DPRD Kabupaten Pandeglang. Dapil Pandeglang 5, nomor urut 8.
7. Saiful T.Lami. Caleg DPRD Kabupaten Tojo Una Una. Dapil Tojo Una Una 1, nomor urut 12.
8. Edy Muldison. Caleg Kabupaten Blitar. Dapil Blitar 4, nomor urut 1.

Partai Gerindra

1. Moh Taufik. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil DKI 3, nomor 1.
2. Herry Jones Johny Kereh. Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Dapil Sulawesi Utara 1, nomor 2.
3. Husen Kausaha. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Maluku Utara 4, nomor 2.
4. Ferizal. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1, nomor 4
5. Mirhammuddin. Caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 2, nomor 1.
6. Hi.Al Hajar Syahyan. Caleg DPRD Kabupaten Tanggamus. Dapil Tanggamus 4, nomor 1.

Partai Berkarya

1. Mieke L Nangka. DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2 Nomor 4.
2. Arief Armain. DPRD Provinsi Maluku Utara 4 nomor 1.
3. Yohanes Marinus Kota. DPRD Kabupaten Ende 1 nomor 1.
4. Andi Muttarmar Mattotorang. DPRD Kabupaten Bulukumba 3 nomor 9.

Partai Hanura

1. Welhemus Tahalele. DPRD Provinsi Maluku Utara 3, nomor 2.
2. Mudasir. DPRD Provinsi Jawa Tengah 4 nomor 1.
3. Akhmad Ibrahim. DPRD Provinsi Maluku Utara 3 nomor 5.
4. YHM Warsit. DPRD Kabupaten Blora 3 nomor 1.
5. Moh. Nur Hasan. DPRD Kabupaten Rembang 4 nomor 1.

Partai Demokrat

1. Jones Khan. DPRD Kota Pagar Alam 3 nomor 1
2. Jhony Husban. DPRD Kota Cilegon 1, nomor 4
3. Syamsudin. DPRD Kabupaten Lombok Tengah 5, nomor 6.
4. Darmawati Dareho. DPRD Kota Manado 4, nomor 1.

PDI Perjuangan

1. Abner Reinal Jitmau. DPRD Prov Papua Barat 2, nomor 12.

Partai Keadilan Sejahtera

1. Maksum DG Mannassa. DPRD Kabupaten Mamuju 2, nomor 2.

Partai Bulan Bintang

1. Nasrullah Hamka. DPRD Provinsi Jambi 1, nomor 10.

Partai Garuda

1. Ariston Moho. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 3.
2. Yulius Dakhi. Caleg DPRD Kabupaten Nias Selatan. Dapil Nias Selatan 1 nomor 1.

Partai Perindo

1. Smuel Buntuang. Caleg DPRD Provinsi Gorontalo. Dapil Gorontalo 6 nomor 1.
2. Zulfikri. DPRD Kota Pagar Alam 2. Dapil Kota Pagar Alam nomor 1.

PKPI

1. Joni Kornelius Tondok. Caleg DPRD Kabupaten Toraja Utara. Dapil Toraja Utara 4 nomor 1.
2. Mathius Tungka. Caleg DPRD Kabupaten Poso. Dapil Poso 3 nomor 2.

PAN

1. Abdul Fattah. DPRD Provinsi Jambi. Dapil Jambi 2 nomor 1.
2. Masri. DPRD Kabupaten Belitung Timur. Dapil Belitung Timur 1 nomor 2.
3. Muhammad Afrizal. DPRD Kabupaten Lingga. Dapil Lingga 3 nomor 1.
4. Bahri Syamsu Arief. DPRD Kota Cilegon. Dapil Kota Cilegon 2 nomor 1.

DPD:

1. DPD Provinsi Aceh, Abdullah Puteh Nomor 21
2. DPD Provinsi Sumatera Utara, Abdillah Nomor 39
3. DPD Provinsi Bangka Belitung, Hamzah Nomor 35
4. DPD Provinsi Sumatera Selatan, Lucianty Nomor 41
5. DPD Kalimantan Tengah, Ririn Rosyana Nomor 41
6. DPD Sulawesi Tenggara, La Ode Bariun Nomor 68
7. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara Masyhur Masie Abunawas Nomor 69
8. DPD Provinsi Sulawesi Tenggara A Yani Muluk Nomor 67
9. DPD Provinsi Sulawesi Utara Syachrial Kui Damapolii Nomor 40

Sumber: KPU

Politik

Sandiaga dan Fadli Zon Ramaikan Bursa Menteri Pengganti Edhy

Published

on

FINROLL.COM – Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, menyatakan bahwa politikus Partai Gerindra Sandiaga Uno dan Fadli Zon berpeluang menjadi menteri pengganti Edhy Prabowo di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dia meyakini kursi Menteri Kelautan dan Perikanan akan tetap akan diberikan Presiden Joko Widodo untuk Partai Gerindra.

“Jadi tentunya yang paling berpeluang adalah dari tokoh Gerindra, dilihat dari latar belakang kelima nama elite Partai Gerindra yang berpeluang masuk menggantikan Edhy Prabowo sebetulnya ada dua nama, Sandiaga Uno dan Fadli Zon,” kata Qodari kepada CNNIndonesia.com, Kamis (26/11).

Qodari menerangkan peluang Sandi-sapaan akrab Sandiaga Uno-menduduki Menteri Kelautan dan Perikanan terbuka karena Sandi merupakan calon wakil presiden pendamping Prabowo di Pilpres 2019.

Menurutnya, rekonsiliasi politik akan semakin komplit serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan memiliki kinerja lebih bagus bila Sandi yang terpilih menjadi pengganti Edhy.

“Kalau dia [Sandi] masuk, wah komplit ini rekonsiliasi politik dan di sisi yang lain dengan masuknya Sandi maka harusnya peluang kinerja yang lebih bagus juga akan terjadi,” ujarnya.

Qodari pun meyakini Sandi tidak akan mengulang perbuatan Edhy yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.

“Saya haqul yakin tidak sampai korupsi apa lagi buat beli barang-barang mewah, karena Sandi sudah amat sangat kaya, dia tidak perlu korupsi untuk bisa beli barang-barang mewah yang dibeli Edhy dan istrinya di Hawai itu,” ujarnya.

Qodari melanjutkan, jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan akan menjadi menarik bila kelak diberikan kepada Fadli. Pasalnya, dia menuturkan, Fadli masih rajin mengkritik pemerintah, meskipun Gerindra masuk koalisi pendukung pemerintah.

Jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan bisa menjadi tempat Fadli membuktikan apakah memiliki kinerja lebih bagus dibandingkan menteri-menteri lainnya.

Selain Sandi dan Fadli, menurut Qodari tiga kader Partai Gerindra lain juga memiliki peluang mengisi jabatan yang telah ditinggalkan oleh Edhy tersebut.

Menurutnya, tiga kader Gerindra lainnya itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, serta Ahmad Muzani.

Qodari menerangkan bahwa pengganti Edhy nantinya wajib memenuhi sejumlah kriteria seperti berasal dari pejabat tinggi di Partai Gerindra dan memiliki kedekatan sejarah serta pribadi dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

“Kalau kita lihat latar belakang Edhy Prabowo itu punya beberapa ciri. Pertama, jabatannya tinggi yaitu Wakil Ketua Umum Gerindra, kedua punya sejarah kedekatan pribadi dengan Prabowo,” ungkapnya.

Qodari menambahkan, sosok Menteri Kelautan dan Perikanan selanjutnya harus lebih baik untuk menutup citra buruk yang ditimbulkan oleh Edhy. Menurutnya, potensi itu berada di sosok Sandi.

“Jadi menteri pengganti Edhy harus jauh lebih bagus, karena harus menutup citra yang jelek dari yang ditimbulkan Edhy dan saya melihat potensi itu ada di Sandi,” ujar Qodari.

Edhy telah mundur sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan setelah menjadi tersangka izin ekspor benur.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya menunggu keputusan Jokowi terkait sosok pengganti Edhy di jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menurutnya, partainya tak mau mencampuri urusan yang merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden RI.

Continue Reading

Politik

PKS Nilai Anies Dapat Simpati Publik Usai Diperiksa Polisi

Published

on

FINROLL.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera angkat bicara soal tagar #Anies4PresidenRI2024 menggema di jagad media sosial Twitter usai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Menurutnya, tagar itu bisa jadi menggema karena Anies mendapatkan simpati setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Menurutnya, figur yang dipersepsikan telah dizalimi biasanya mendapatkan simpati oleh publik.

“Figur yang dipersepsi dizalimi biasanya dapat simpati. Bisa jadi Mas Anies dapat simpati setelah pemanggilan kemarin,” ujar Mardani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Namun, ia mengatakan penyelenggaraan Pilpres 2024 masih lama dan akan melalui proses yang berliku.

Meskipun memiliki kedekatan dengan Anies, Mardani menyatakan PKS belum menentukan sikap terkait calon yang akan diusung di Pilpres 2024.

“Mas Anies salah satu figur yang dekat dengan PKS. Tapi 2024 masih panjang,” katanya.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera di acara diskusi Polemik “Utak Atik Manuver Elit”, Jakarta, 27 Juli 2019Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. (CNN Indonesia/Hesti Rika)

Sebelumnya, tagar #Anies4PresidenRI2024 menggema di jagad Twitter pasca Anies selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.

Awalnya tagar ini diramaikan oleh akun Twitter FPI yang mengunggah foto Anies. FPI juga menyematkan tagar #Anies4PresidenRI 2024.

Dalam unggahan itu foto Anies juga dibubuhi kutipan QS Surat Al-Insyirah lengkap dengan 8 ayat dan terjemahannya. FPI menyebut surat itu dibacakan Anies saat menunaikan salat magrib di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11).

Tagar ini masuk ke jajaran trending topic di Indonesia. Banyak warganet yang memberikan dukungan kepada Anies setelah ia diperiksa polisi karena datang ke acara pernikahan putri Rizieq.

Anies dipanggil pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai klarifikasi terkait kerumunan massa di wilayahnya.

Sebelumnya, Rizieq Shihab menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Najwa Shihab, di kediamannya kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11) malam. Kerumunan massa ini dikecam karena mengabaikan protokol kesehatan dan tanpa menjaga jarak. (cnn)

Continue Reading

Politik

Diperiksa Polisi, FPI Gaungkan #Anies4PresidenRI2024

Published

on

FINROLL.COM – Front Pembela Islam (FPI) mengunggah foto Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui akun Twitter resminya, Rabu (18/11). FPI juga menulis tagar #Anies4PresidenRI2024.

Dalam unggahan itu foto Anies juga dibubuhi kutipan QS Surat Al-Insyirah lengkap dengan 8 ayat dan terjemahannya. FPI menyebut surat itu dibacakan Anies saat menunaikan salat maghrib di Polda Metro Jaya, Selasa (17/11).

Di Markas Polda, Anies dimintai keterangan oleh polisi terkait kerumunan massa di acara pernikahan putri pemimpin FPI Rizieq Shihab yang dihelat di Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11).

“Dilantunkan syahdu oleh Pak Anies Baswedan saat menunaikan sholat Maghrib di Polda Metro Jaya (17/10),” demikian dikutip CNNIndonesia.com dari akun @DPPFPI_ID.

Tak hanya itu, unggahan foto itu juga dibubuhi kutipan dukungan FPI kepada Anies untuk maju dalam kontestasi politik Pilpres 2024. Kemudian, FPI menulis sindiran pemeriksaan Anies oleh polisi.

“Gasssss….. Guncang Istana! #Anies4PresidenRI2024,” tulis akun tersebut.

“Yang penting HRS & Anies Baswedan. Yang lain mah aman… Ada yang bisa bantah statement paling simple ini?” lanjut FPI di cuitan berbeda yang diunggah pukul 09.59 WIB.

Wakil Sekretaris Umum FPI Aziz Yanuar menyebut unggahan tersebut merupakan representasi dukungan FPI kepada Anies terkait panggilan pemeriksaan soal kerumunan acara yang diinisiasi Rizieq di Petamburan.

“Itu dukungan untuk Pak Anies dalam menghadapi ketidakadilan yang ia hadapi,” kata Aziz saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (18/11).

Lebih lanjut, Aziz menjelaskan frasa ‘guncang istana’ sebagai bentuk ketidakadilan atau tebang pilih penegakan hukum.

Ia pun mengungkit kerumunan massa putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wali kota Solo. Juga pelanggaran yang dilakukan oleh menantu Jokowi, Bobby Nasution, yang dinilai melanggar protokol kesehatan dan aturan Pilkada Serentak 2020 pada hari pertama masa kampanye, Sabtu (26/9).

Aziz mempertanyakan kenapa saat itu pemerintah tidak melakukan penindakan serius seperti pemanggilan para pihak dalam kasus kerumunan Rizieq.

“Di Solo tidak ada wali kota dipanggil, padahal kerumunan melanggar protokol kesehatan. Di Surabaya juga tidak ada Gubernur Jatim yang dipanggil, padahal waktu konvoi September lalu Eri Cahyadi melakukan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan,” jelas Aziz.

Kendati demikian, Aziz enggan mengomentari tagar #Anies4PresidenRI2024. Ia hanya menegaskan unggahan itu hanya untuk menunjukkan dukungan kepada Anies yang dinilai mendapat ketidakadilan.

Sebelumnya, Rizieq Shihab menggelar kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putrinya, Najwa Shihab, di kediamannya kawasan Petamburan, Jakarta Pusat pada Sabtu (14/11) malam. Kerumunan massa ini dikecam karena mengabaikan protokol kesehatan dan tanpa menjaga jarak.

Pemprov DKI Jakarta kemudian menjatuhkan sanksi denda Rp50 juta kepada Rizieq Shihab. Pemprov menyatakan Rizieq melanggar dua Peraturan Gubernur DKI Jakarta sekaligus, yakni Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 serta Pergub Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Transisi.

Selain itu, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan kepada Anies. Dalam hal ini, Anies mengaku sudah menjawab seluruh pertanyaan pihak Polda Metro Jaya. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu enggan mengungkap lebih lanjut materi klasifikasi tersebut.

“Saya tadi telah selesai memenuhi undangan untuk memberikan klarifikasi dan proses berjalan dengan baik, ada 33 pertanyaan yang tadi disampaikan, menjadi sebuah laporan sepanjang 23 halaman,” kata Anies usai diperiksa.

Merespons pemanggilan Anies, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin menilai pemanggilan itu tak wajar dan bernuansa politik alih-alih menjalankan proses penegakan hukum.

Din menyatakan pemanggilan tersebut sebagai sebuah drama dalam proses penegakan hukum oleh kepolisian di Indonesia. Sebab, baru kali ini terjadi institusi Polda memanggil seorang gubernur yang berstatus sebagai mitra kerja di daerah hanya untuk kepentingan klarifikasi.

Sementara itu, polisi menyatakan Selain Anies ada beberapa pejabat lain yang turut diperiksa menyusul kerumunan di acara Rizieq Shihab. Pemeriksaan tersebut merupakan tahap pertama dari proses penyelidikan.

Selain Anies, ada delapan orang lain yang turut dimintai klarifikasi, yakni Wali Kota Jakarta Pusat, Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Tanah Abang, Camat Tanah Abang, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Satpol PP serta Bhabinkamtibmas.
(khr/pmg)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending