Connect with us

Nasional

Demokrat Cemas Omnibus Law Pasung Kebebasan Pers

Published

on


Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah tidak mengekang kebebasan pers di Indonesia lewat Rancangan Undang-undang Cipta Kerja RUU (Ciptaker) Omnibus Law. Draf RUU sudah diserahkan pemerintah ke DPR.

FINROLL.COM — Pernyataan tersebut disampaikan Riefky menyikapi perubahan dua pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana tertuang di dalam draf Omnibus Law Ciptaker.

“Kami mengimbau pemerintah untuk membuat peraturan yang tidak mengekang kebebasan pers, sebagaimana semangat dan jiwa reformasi,” kata Riefky lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (17/2).

Perubahan pertama dilakukan di Pasal 11 dari yang sebelumnya berbunyi, ‘Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal’. Diubah menjadi ‘Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal’.

Perubahan kedua dilakukan di Pasal 18, di mana pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas tindak pidana terkait pers dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar.

Riefky menyatakan bahwa pers adalah instrumen penting bagi demokrasi di Indonesia, khususnya sebagai jembatan penghubung publik dengan berbagai instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pers perlu diperkuat dan dijaga oleh semua pihak dengan menjaga profesionalitas perusahaan pers atau kantor berita

Riefky menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membuat aturan yang mendegradasi kualitas pers. Menurutnya, itu berpotensi terjadi jika merujuk pada sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law.

“Berbagai regulasi yang dibuat jangan sampai mendegradasi kualitas laporan yang dibuat oleh pers,” tutur politikus Partai Demokrat itu.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker telah diserahkan pemerintah ke DPR. Nantinya, DPR berencana membahas RUU tersebut dengan cepat meski menuai banyak kritik.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya bisa saja membahas RUU Omnibus Law ketika DPR memasuki masa reses. Itu akan dilakukan bilamana ada permintaan dari pimpinan DPR.

“Ada penugasan dari pimpinan berdasarkan Bamus bahwa ada keinginan untuk membahas ini dalam masa reses. Itu boleh, itu dimungkinkan,” ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun berharap DPR bisa lebih cepat dalam membahas RUU Omnibus Law Ciptaker. Ma’ruf ingin lebih cepat dari pembahasan RUU KPK yang kala itu hanya memakan waktu 12 hari.

“Ya kita harapkan bisa lebih cepat [pembahasannya dari RUU KPK],” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Jokowi Teken Revisi APBN, Belanja Bengkak Jadi Rp2.613,8 T

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Perubahan dilakukan karena pemerintah harus merealokasi anggaran untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia.

FINROLL.COM — Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Beleid itu diteken pada 3 April 2020 lalu.

“Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,” ungkap Jokowi dalam Perpres 54/2020, dikutip Selasa (7/4).

Dalam Perpres tersebut, perubahan terjadi pada pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Pendapatan negara yang semula diasumsikan mencapai Rp2.233,2 triliun, kini susut 21,1 persen menjadi Rp1.760,88 triliun.

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp297,75 triliun, dan penerimaan hibah Rp498,74 triliun. Sementara belanja negara yang semula dipatok di angka Rp2.540,4 triliun, kini naik 2,88 persen menjadi Rp2.613,81 triliun.

Alokasi belanja terbagi atas pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp852,93 triliun. Jokowi menyatakan anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai Rp255,11 triliun.

Kemudian, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun.

“Pembiayaan anggaran terdiri atas pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya,” tulisnya.

Kepala negara menekankan penggunaan anggaran pemerintah pusat akan fokus untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sementara belanja dana desa akan digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan virus corona.

Selanjutnya, Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan penyesuaian lebih rinci pada masing-masing pos usai beleid tersebut diteken. Begitu juga terkait pemantauan pelaksanaan penggunaan anggarannya.

Continue Reading

Nasional

Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Tunggu Dilantik Jokowi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mengatakan belum bisa langsung bekerja mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Riza menyatakan masih menunggu dilantik Presiden Joko Widodo sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022.
Lihat juga: Sandiaga Harap Riza Patria Bantu Anies Hadapi Corona di DKI
“Setelah terpilih, kan saya menunggu waktu pelantikan. Sedang diajukan oleh DPRD ke Presiden melalui Kemendagri,” kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Riza mengaku tak tahu kapan jadwal pelantikannya. Politikus Gerindra itu menyebut pelantikan akan diajukan DPRD DKI ke Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, Kemendagri akan meneruskannya kepada Jokowi. Setelah itu baru keluar keputusan presiden dan jadwal pelantikan Riza.

“Setelah dilantik, baru saya bergabung membantu Pak Gubernur. Tentu prioritas pertama saya membantu Pak Gubernur menangani virus corona,” ucap Riza.
Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Tunggu Dilantik JokowiKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Pesan Prabowo

Lebih lanjut, Riza mengaku mendapat pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah terpilih menjadi pendamping Anies. Gerindra merupakan partai pengusung Anies bersama PKS. Riza mengatakan Prabowo mengingatkan agar amanah dan tak melakukan korupsi.

“Pak Prabowo selalu berpesan, beliau itu kalau kepada kita, kader partai, selalu ya menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, yang jujur, jangan korupsi,” kata Riza.

Selain itu, kata Riza, Prabowo juga berpesan agar Riza membantu Anies dalam memimpin Ibu Kota, terutama dalam menangani penyebaran virus corona.

Pesan juga datang dari petinggi Partai Gerindra lainnya, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco meminta Riza untuk mendukung Anies di sisa masa jabatan.

“Kepada bapak Riza Patria, supaya segera setelah dilantik bahu-membahu bersama Gubernur untuk menyelamatkan Jakarta, serta membangun Jakarta,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kepada wartawan, Senin (6/4) malam.

Riza terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4). Ia mengalahkan calon lainnya, Nurmansyah Lubis dengan perolehan suara 81 berbanding 17.

Mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu menempati posisi yang telah ditinggalkan Sandiaga Uno sejak akhir 2018 lalu karena maju dalam Pilpres 2019. Ia akan mendampingi Anies untuk dua tahun ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Disetujui Menkes, Jakarta Resmi Terapkan PSBB

Published

on

Kementerian Kesehatan menyetujui usulan Anies Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Menurut pihak Kemenkes surat persetujuan tersebut sudah ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan pada Senin malam kemarin dan surat resminya akan dikirim kembali hari ini. Sementara itu,ojek online dilarang angkut penumpang jika aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB resmi diterapkan oleh pemerintah. Aturan PSBB ini merupakan langkah pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona dengan cepat.

Apa Itu PSBB

Aturan detail mengenai PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (covid-19). Aturan ini ditandatangani Menkes pada 3 April 2020.

Mengutip Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona demi mencegah penyebaran virus ini lebih luas lagi.

Untuk menjadi sebuah wilayah PSBB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

  1. Adanya peningkatan jumlah kasus, penyebaran atau jumlah kematian karena virus corona dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Aturan PSBB ditentukan oleh Menteri Kesehatan melalui permohonan dari Gubernur, Bupati atau Walikota. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga bisa mengusulkan PSBB di sebuah wilayah.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending