Connect with us

Business

Di Balik Negara Berkembang Jadi Negara Maju

Published

on


Ekonom menilai naik kelas RI dari negara berkembang ke negara maju demi kepentingan AS mengurangi defisit. Ilustrasi. (TopBusiness).

Jakarta, CNN Indonesia — Amerika Serikat (AS) menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju.

Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam anggota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju.

Dalam Countervailing Duty Laws atau Undang-undang Bea Masuk Tambahan, USTR diberi kewenangan untuk mendefinisikan, memasukkan, dan mengeluarkan negara dalam kelompok berkembang.

Sementara, dalam perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM) disebutkan, negara yang belum mencapai status negara maju berhak atas perlakuan khusus, yakni de minimis ambang batas (threshold) pemberian subsidi impor.

Negara berkembang diberikan toleransi thresholds de minimis subsidi atas barang impornya ke AS sebesar 2 persen. Sedangkan negara maju toleransinya akan lebih rendah yaitu 1 persen.

“Artinya, negara berkembang boleh mensubsidi harga barang yang mereka jual ke AS sebesar 2 persen dan negara maju hanya boleh mensubsidi maksimal 1 persen,” jelas Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Senin (24/2) kemarin.

Ia berpendapat perubahan status Indonesia hanya berlaku di WTO. Pengaruhnya, hanya pada thresholds de minimis subsidi impor, bukan pada fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) dalam bentuk keringanan bea masuk dari AS.

Untuk diketahui, data Kementerian Perdagangan menyebutkan AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8 digit. Dari jumlah tersebut, Indonesia mendapatkan fasilitas GSP untuk 3.572 pos tarif.

Lebih lanjut, fasilitas ini diberikan hanya kepada negara berkembang serta dievaluasi secara berkala. Saat ini, AS tengah mengevaluasi pemberian fasilitas GSP tersebut. “Kami baru mendapatkan klarifikasi dari USTR bahwa ini hanya berlaku untuk status Indonesia di WTO. Jadi tidak ada pengaruh ke GSP,” katanya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan. Ia bilang perubahan status Indonesia tidak mempengaruhi fasilitas GSP. Proses evaluasi fasilitas GSP oleh AS hampir final, yakni 90 persen. “Tidak ada hubungannya (dengan GSP). Jadi, suatu hal yang berbeda. USTR sudah komunikasi dengan kami dan tidak ada pencabutan,” ujarnya.

Justru, ia menilai kenaikan kelas ini menjadi hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Sebab, ini menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia dinilai secara positif oleh AS. “Saya pikir malah semakin meningkat karena dari negara berkembang ke negara maju. Intinya, kami sambut baik dan tidak ada hubungannya dengan GSP,” imbuhnya.

Indonesia naik kelas bersama belasan negara lainnya, antara lain Brasil, India, Argentina, Afrika Selatan, Hong Kong, Korea Selatan,Bulgaria, Romania, Kolombia, Kosta Rika, Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, dan Ukraina. AS juga memberikan predikat negara maju bagi negara tetangga, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira tak melihatnya dengan ‘kacamata’ serupa. Ia menilai naik kelas versi AS itu, lambat laun akan menghapus fasilitas GSP yang diterima RI. Ia bahkan meragukan penjelasan AS kalau pengaruhnya hanya kepada de minimis threshold pemberian subsidi impor.

“Karena tidak mungkin AS akan memakai standar ganda soal definisi developed (negara maju) dan least developed country (negara berkembang) untuk WTO maupun GSP,” tutur dia.

Ia menduga tujuan kebijakan itu untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS. Mengutip CNN, neraca perdagangan AS defisit sebesar US$616,8 miliar pada 2019. Namun, angka defisit itu menyusut pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir.

Pada 2018, defisit dagang AS melonjak dan mencatatkan rekor tertingginya dalam 10 tahun terakhir sebesar US$621 miliar. Berkurangnya angka defisit ditengarai karena kebijakan perang dagang AS dengan China. Itu membuktikan proteksi dagang AS membuahkan hasil.

Indonesia, sambung Bhima, menjadi salah satu negara yang menyumbang defisit pada perdagangan AS. Maklumlah, AS tercatat tekor US$9,58 miliar dalam perdagangan dengan RI di tahun lalu. “Jadi ini satu paket, bahwa tujuan akhirnya mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia, arahnya ke sana,” imbuhnya.

Apabila kekhawatiran Bhima benar terjadi, yaitu pencabutan fasilitas GSP, maka pukulan kepada ekspor tak terelakkan. AS adalah pasar tujuan ekspor terbesar kedua setelah China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor non migas ke AS mencapai US$17,68 miliar di 2019 atau 11,41 dari total ekspor non migas.

Besarnya ekspor tersebut tak lepas dari kemurahan hati AS. Kementerian Perdagangan memaparkan nilai ekspor barang yang memanfaatkan fasilitas GSP naik 20 persen dari US$2 miliar menjadi US$2,5 miliar pada periode Januari-November 2019. Pada 2018, nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP tumbuh 10 persen dari US$1,9 miliar menjadi US$2,2 miliar.

Sementara itu, produk-produk yang menggunakan skema GSP, antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. Jika GSP dicabut, maka ekspor produk terkait akan ikut terguncang.

Karenanya, menurut Bhima, Indonesia masih membutuhkan fasilitas tersebut. “GSP sudah jelas fasilitas untuk least developed country. Kalau status Indonesia naik jadi negara maju, ya pasti ada konsekuensi ke GSP. Fasilitas perdagangan akan dicabut,” terang dia.

Pernyataan Bhima juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan tertulis menyebut Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menambahkan penilaian sebagai negara maju yang berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam G20 kurang relevan. Sebab, G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia kurang lebih 269 juta jiwa, wajar jika Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) Indonesia masuk dalam kategori G20. “Kalau kami lihat indikator negara bekembang ke negara maju hampir tidak ada yang Indonesia penuhi, kecuali satu hal kita masuk ke G20. Tetapi G20 hanya perkumpulan didasarkan besarnya GDP,” paparnya.

Jika ditengok dari pendapatan per kapita, Indonesia masih jauh dari syarat tersebut. Bank Dunia menyebutkan indikator negara maju adalah pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar US$12.375. Sedangkan Indonesia baru mencapai US$4.174,9 per kapita pada 2019.

Karenanya, ia sependapat dengan Bhima jika kebijakan itu bermaksud menekan defisit dagang AS. Disamping itu, ia menilai ada muatan politis dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana diketahui, AS akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun ini.

“Jadi kalau dilihat dari muatannya lebih politis ketimbang teknis. AS akan menghadapi pemilu, sehingga ini menjadi salah satu jualannya Trump,” ucapnya.

Selain dari sisi perdagangan, perubahan status menjadi negara maju membuat Indonesia kehilangan fasilitas Official Development Assistance (ODA). Melalui fasilitas ini, Indonesia sebagai negara berkembang bisa mendapatkan suku bunga rendah sebesar 0,25 persen ketika menarik pinjaman.

Namun, sebagai negara maju Indonesia harus mengikuti ketetapan suku bunga yang berlaku di pasar keuangan global. “Dengan perubahan status ini mereka bisa saja semakin ageresif karena treatment-nya bukan lagi negara berkembang tapi negara maju,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Fithra menilai pemerintah harus mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek ia menyarankan pemerintah melego USTR terkait kebijakan tersebut.

Dalam jangka panjang, ia menilai Indonesia butuh peta jalan pengembangan pasar non tradisional sehingga mengurangi konsentrasi ekspor kepada AS dan China. Konsentrasi ekspor hanya pada dua negara, kata dia, sangat rentan dengan gejolak.

Senada, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menyatakan Indonesia tak selamanya dapat bergantung pada kemurahan hati AS dalam bentuk fasilitas GSP. Toh, AS sendiri sudah mensinyalkan pencabutan GSP tiap tahunnya.

“Tapi kita selalu usaha supaya AS tidak cabut fasilitas itu, jadi kita perlu mempersiapkan diri karena tidak mungkin seterusnya dibantu,” tandasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti Sakti mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas ODA sejak 2004. Hal ini karena Indonesia sudah berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah (middle income country).

Ia menyatakan hilangnya fasilitas itu membuat Indonesia tidak lagi mendapatkan pembiayaan alias kredit dari eksternal untuk pembangunan sosial, dan ekonomi di dalam negeri.

“Keberhasilan pembangunan di Indonesia sudah membuat Indonesia naik kelas sejak 2004 lalu menjadi middle income country, sehingga tidak lagi mendapatkan fasilitas pinjaman ODA,” ungkap Nufransa.

Sumber : CNN Indonesia

Business

Pengamat Sebut Larangan Mudik Tak Perlu Tunggu Aturan, Wabah Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan pemerintah tidak perlu membuat aturan hukum untuk melarang kegiatan mudik jelang lebaran di tengah masa tanggap darurat virus corona.

Ia menilai jika menunggu aturan dibuat, namun masyarakat terus bergerak, dikhawatirkan penyebaran penyakit covid-19 semakin meluas.

“Di situasi seperti ini sebenarnya ada dasar hukum atau tidak, upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ya dilakukan. Mau tunggu aturan dibuat dulu, keburu mati orang,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/3).

Menurut dia, surat larangan mudik secara tertulis dari Kementerian Perhubungan saja sudah cukup. Mengingat, situasinya saat ini yang lenggang, banyak orang mudik lebih cepat ke kampung halaman.

“Di Jakarta kan semua aktivitas diredam. Banyak orang dari daerah pulang. Tetapi kan mereka tidak tahu apakah mereka sudah kena (corona) atau belum, banyak yang tidak cek,” imbuh dia.

Nah, apalagi, sambung Agus, budaya orang Indonesia kebanyakan tidak acuh kalau tidak ada sanak keluarga yang mengalami. “Larangan mudik sudah benar dan pemda juga harus karantina orang yang datang ke daerahnya. Seperti Tegal itu, saya setuju,” jelasnya.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kebijakan yang tegas untuk meminimalisir jumlah korban yang terus meningkat. “Ini belum puncaknya. Mau nunggu berapa lagi menjadi korban? Mau ada atau tidak aturan, berdasarkan kemanusiaan harusnya larangan itu dilakukan,” tegas Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengisyaratkan larangan mudik. Ia khawatir lonjakan mudik yang lebih cepat dilakukan warga Jabodetabek berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah korban corona di beberapa daerah tujuan.

“Dari data yang kami terima, cukup memprihatinkan, khususnya Kabupaten Sumedang. Ini ODP-nya meningkat karena dapat limpahan orang mudik dari Jabodetabek,” terang dia.

Kemudian, ia melanjutkan, kasus di beberapa daerah di Jawa Tengah juga meningkat. Ia khawatir tanpa larangan mudik dan regulasinya, penyebaran covid-19 akan meluas.

“Ini belum puncaknya (mudik). Kalau kami tidak melakukan sesuatu untuk melarang, dikhawatirkan meluas menambah zona merah (corona) di daerah tujuan mudik,” ujar Adita.

Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub beserta sanksinya bagi warga yang nekat mudik di tengah corona. Kajian itu akan disampaikan dalam rapat terbatas dengan menteri-menteri Presiden Jokowi.

Menurut Budi, meski ramadan masih satu bulan ke depan, namun jajarannya menemukan banyak masyarakat yang mudik lebih awal.

“Kami mendapati ada masyarakat yang mudik sebelum waktunya. Beberapa hari yang lalu pada 20, 21, 22 Maret 2020. Itu ada beberapa terminal tipe A mengalami lonjakan penumpang dari Jabodetabek,” tutur dia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Pekerja informal merana karena virus corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Achmad Syarif hanya bisa pasrah meratapi nasib periuk nasinya. Maklum, setelah virus corona (covid-19) mewabah di dalam negeri, kerjaannya menjadi seret.

Arie, sapaan akrabnya, merupakan personal trainer yang biasa mencari nafkah melatih orang-orang di pusat kebugaran. Setelah virus corona mewabah, ia tak bisa lagi menjalankan pekerjaannya secara normal sehari-hari.

Kebijakan pemerintah untuk menutup beberapa bisnis, termasuk pusat kebugaran demi meminimalisir penyebaran wabah tersebut telah memberikan pukulan telah bagi pendapatan Arief sebagai personal trainer. Tidak tanggung-tanggung, karena kebijakan tersebut pendapatannya terjun bebas sampai dengan 60 persen.

“Sangat terpukul, terutama pendapatan saya mungkin sekitar 60 persen sudah turun. Karena gym (pusat kebugaran) tutup, otomatis pendapatan dari klien-klien saya itu hilang semua,” katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com Jumat (27/3).

Arief menjelaskan semenjak tempat kerjanya tutup, ia hanya menggantungkan penghasilannya pada klien-klien yang berminat untuk dilatihnya secara langsung di rumah. Akan tetapi, jumlah klien tersebut sangat sedikit dibandingkan jumlah yang biasa ditangani Arief pada kondisi normal.

“Sekarang saya latih home to home bagi yang minat. Tapi itu pun sedikit sekali, dulu saya bisa dapat 11 orang, termasuk kelas-kelas di gym. Kalau sekarang paling banyak 4 orang,” ungkap pria berumur 39 tahun itu.

Permasalahan Arief tak terhenti disitu. Arief menyebut dirinya kini merasa semakin was-was lantaran jumlah kliennya semakin berkurang. Ia mengatakan, beberapa kliennya memutuskan membatalkan sesi latihan di rumah karena semakin waspada terhadap ancaman virus corona.

“Udah gitu semakin lama juga klien turun, Kemarin saja hanya dua orang. Saya hanya bisa pasrah sekarang,” jelasnya.

Ia menyebut penghasilannya untuk dua kliennya saat ini hanya dapat menghasilkan Rp400 ribu per sesi latihan. Dengan penghasilan tersebut, Pria jangkung berkulit putih itu merasa bingung mencari cara untuk mencari tambahan guna memenuhi kebutuhan keluarga serta membayar cicilan rumahnya yang masih berjalan.

“Pusing banget sekarang, saya udah enggak tahu bulan depan bagaimana caranya. Apalagi anak sudah mau kuliah.Cicilan rumah 14 tahun juga masih jalan,” jelasnya.

Segendang sepenarian dengan Arief, Annesyifa Khairunnisa juga mengalami nasib serupa. Anne yang merupakan seorang guru les di suatu lembaga kursus mengaku penghasilannya anjlok akibat virus corona.

Ia menyebut, penutupan sekolah-sekolah membuat beberapa lembaga kursus, termasuk tempatnya mengajar terpaksa menghentikan aktivitas selama virus corona mewabah di tanah Air.

“Selama virus corona ini saya sangat rugi, soalnya karena saya ini guru les gak tetap, jadi kalau tidak ada kelas, ya tidak ada yang masuk (pendapatan),” ungkapnya.

Annes sebenarnya tak mau menerima nasib. Ia berusaha mencari penghasilan tambahan dengan membuka tawaran les privat kepada beberapa murid-murid serta kerabatnya setelah aktivitas sekolah dihentikan.

Namun, ia mengaku tak ada satu pun murid yang berminat untuk mengambil les tersebut. “Saya sempat nawarin untuk les privat, tapi orang tua murid gak ada yang mau, karena takut corona juga,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, ibu tiga anak itu kini hanya bergantung pada penghasilan suaminya yang merupakan seorang pegawai swasta untuk membayar kebutuhan, dan kontrakan tempat tinggal keluarganya.

Ia mengaku pesimis gaji suaminya yang sebesar Rp4 juta rupiah dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya ke depan. Tak menyerah mencari pekerjaan, Anne akhirnya berencana untuk membantu suaminya dengan menjadi reseller dari toko baju online .

“Rencananya saya mau mencoba bantu jualan baju-baju online, jadi reseller,” tutur wanita berumur 36 tahun itu.

Anne berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah yang ia hadapi tersebut. Uluran tangan ia minta diberikan pemerintah dengan membantu para masyarakat yang terkena dampak besar dari virus corona, terutama pekerja informal seperti dirinya.

Ia merasa, kesejahteraan rakyat terutama seluruh pekerja menjadi tanggung jawab pemerintah di tengah wabah virus corona. “Kalau begini terus bisa kacau, mungkin makin banyak dari kami yang nganggur. Harapannya saya, pemerintah bisa bantu kami semua, untuk semakin cepat tangani virus corona, karena kondisi saat ini sangat sulit bagi kami,” pungkasnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Kemenhub Kaji Sanksi Bagi Pemudik Nekat di Tengah Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Perhubungan mengkaji sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik atau balik ke kampung halamannya jelang perayaan lebaran di tengah masa tanggap darurat virus corona. Hasil kajian bakal dibawa ke rapat terbatas bersama menteri-menteri Jokowi dengan usulan larangan mudik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan kajian sanksi bersama usulan larangan mudik ditempuh dalam upaya mencegah penyebaran penyakit covid-19.

Menurut Budi, meski ramadan masih satu bulan ke depan, namun jajarannya menemukan banyak masyarakat yang mudik lebih awal.

“Kami mendapati ada masyarakat yang mudik sebelum waktunya. Beberapa hari yang lalu pada 20, 21, 22 Maret 2020. Itu ada beberapa terminal tipe A mengalami lonjakan penumpang dari Jabodetabek,” ujarnya, Jumat (27/3).

Apalagi, situasi Jabodetabek saat ini lebih lengang sejak sekolah dan bekerja dari rumah (school/work from home).

“Karenanya, kami akan usul. Bisa melibatkan Pemprov DKI, termasuk kementerian dan lembaga terkait, untuk menerapkan punishment (hukuman) mengenai mudik. Jadi, masyarakat yang memaksa mudik akan diberi punishment seperti apa,” jelas Budi.

Selain menyiapkan sanksi, Budi menuturkan pihaknya juga mengkaji usulan untuk memberi insentif bagi masyarakat Jabodetabek yang tak melakukan tradisi mudik, terutama bagi masyarakat kalangan menengah dan pekerja sektor informal.

“Kalau tidak mudik, mungkin akan diberi reward (penghargaan) dibantu dari sisi pendapatan, membujuk supaya tidak mudik,” jelasnya.

Adapun untuk masyarakat yang terlanjur mudik, ia mengklaim telah mengambil langkah antisipasi penyebaran virus corona. Yaitu, mengimbau kepala-kepala dinas perhubungan di daerah untuk memberi kotak disinfektan di beberapa terminal tujuan yang mengalami lonjakan penumpang.

“Kami juga meminta kadishub provinsi bersama kepala dinas kesehatan setempat untuk melakukan pengecekan dan melakukan identifikasi terhadap pemudik yang datang dari Jabodetabek, apakah mereka masuk PDP atau ODP,” ungkapnya.

PDP adalah pasien dalam pengawasan atau orang yang mengalami gejala demam di atas 38 derajat celcius atau riwayat demam, ispa, dan pneumonia ringan hingga berat dan memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau kontak dengan orang positif.

Sementara, ODP ialah orang dengan gejala demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam, ispa, namun tanpa pneumonia. Ia juga memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengaku khawatir lonjakan mudik lebih awal akan mempengaruhi peningkatan jumlah ODP corona di beberapa daerah tujuan.

“Dari data yang kami terima, cukup memprihatinkan, khususnya Kabupaten Sumedang. Ini ODP-nya meningkat karena dapat limpahan orang mudik dari Jabodetabek,” terang dia.

Kemudian, ia melanjutkan, kasus di beberapa daerah di Jawa Tengah juga meningkat. Ia khawatir tanpa larangan mudik dan regulasinya, penyebaran covid-19 akan meluas.

“Ini belum puncaknya (mudik). Kalau kami tidak melakukan sesuatu untuk melarang, dikhawatirkan meluas menambah zona merah (corona) di daerah tujuan mudik,” ujar Adita.

Berdasarkan data yang dikantongi pemerintah, dari total 893 kasus positif corona hingga saat ini, DKI Jakarta mendominasi. Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan kasus Achmad Yurianto mengungkap 103 kasus baru kemarin, 53 di antaranya dari DKI Jakarta. Diikuti Sulawesi Selatan 14 kasus, dan 8 kasus di Jawa Timur.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending