Connect with us

Business

Di Balik Negara Berkembang Jadi Negara Maju

Published

on


Impor 7 Produk Garmen Mingkat Saat Corona
Ekonom menilai naik kelas RI dari negara berkembang ke negara maju demi kepentingan AS mengurangi defisit. Ilustrasi. (TopBusiness).

Jakarta, CNN Indonesia — Amerika Serikat (AS) menghapus Indonesia dari daftar negara berkembang di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Bersama China dan India, Presiden AS Donald Trump dalam dokumen United States Trade Representative (USTR) atau perwakilan dagang AS, Indonesia melenggang ke kelompok negara maju.

Alasan AS, Indonesia memiliki pangsa pasar 0,5 persen atau lebih dari total perdagangan di dunia. Alasan lain, Indonesia masuk dalam anggota G20. USTR menyebut keanggotaan dalam G20 menunjukkan negara-negara anggotanya masuk kelompok negara maju.

Dalam Countervailing Duty Laws atau Undang-undang Bea Masuk Tambahan, USTR diberi kewenangan untuk mendefinisikan, memasukkan, dan mengeluarkan negara dalam kelompok berkembang.

Sementara, dalam perjanjian tentang Subsidi dan Tindakan Imbalan (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM) disebutkan, negara yang belum mencapai status negara maju berhak atas perlakuan khusus, yakni de minimis ambang batas (threshold) pemberian subsidi impor.

Negara berkembang diberikan toleransi thresholds de minimis subsidi atas barang impornya ke AS sebesar 2 persen. Sedangkan negara maju toleransinya akan lebih rendah yaitu 1 persen.

“Artinya, negara berkembang boleh mensubsidi harga barang yang mereka jual ke AS sebesar 2 persen dan negara maju hanya boleh mensubsidi maksimal 1 persen,” jelas Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani, Senin (24/2) kemarin.

Ia berpendapat perubahan status Indonesia hanya berlaku di WTO. Pengaruhnya, hanya pada thresholds de minimis subsidi impor, bukan pada fasilitas sistem tarif preferensial umum (Generalized System of Preference/GSP) dalam bentuk keringanan bea masuk dari AS.

Untuk diketahui, data Kementerian Perdagangan menyebutkan AS memberikan fasilitas GSP kepada 121 negara dengan total 5.062 pos tarif 8 digit. Dari jumlah tersebut, Indonesia mendapatkan fasilitas GSP untuk 3.572 pos tarif.

Lebih lanjut, fasilitas ini diberikan hanya kepada negara berkembang serta dievaluasi secara berkala. Saat ini, AS tengah mengevaluasi pemberian fasilitas GSP tersebut. “Kami baru mendapatkan klarifikasi dari USTR bahwa ini hanya berlaku untuk status Indonesia di WTO. Jadi tidak ada pengaruh ke GSP,” katanya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membenarkan. Ia bilang perubahan status Indonesia tidak mempengaruhi fasilitas GSP. Proses evaluasi fasilitas GSP oleh AS hampir final, yakni 90 persen. “Tidak ada hubungannya (dengan GSP). Jadi, suatu hal yang berbeda. USTR sudah komunikasi dengan kami dan tidak ada pencabutan,” ujarnya.

Justru, ia menilai kenaikan kelas ini menjadi hal yang patut disyukuri oleh masyarakat Indonesia. Sebab, ini menunjukkan kemampuan ekonomi Indonesia dinilai secara positif oleh AS. “Saya pikir malah semakin meningkat karena dari negara berkembang ke negara maju. Intinya, kami sambut baik dan tidak ada hubungannya dengan GSP,” imbuhnya.

Indonesia naik kelas bersama belasan negara lainnya, antara lain Brasil, India, Argentina, Afrika Selatan, Hong Kong, Korea Selatan,Bulgaria, Romania, Kolombia, Kosta Rika, Albania, Armenia, Georgia, Kazakhstan, Republik Kyrgyzstan, Moldova, Montenegro, Makedonia Utara, dan Ukraina. AS juga memberikan predikat negara maju bagi negara tetangga, yakni Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Namun, Ekonom Indef Bhima Yudhistira tak melihatnya dengan ‘kacamata’ serupa. Ia menilai naik kelas versi AS itu, lambat laun akan menghapus fasilitas GSP yang diterima RI. Ia bahkan meragukan penjelasan AS kalau pengaruhnya hanya kepada de minimis threshold pemberian subsidi impor.

“Karena tidak mungkin AS akan memakai standar ganda soal definisi developed (negara maju) dan least developed country (negara berkembang) untuk WTO maupun GSP,” tutur dia.

Ia menduga tujuan kebijakan itu untuk memperbaiki defisit neraca perdagangan AS. Mengutip CNN, neraca perdagangan AS defisit sebesar US$616,8 miliar pada 2019. Namun, angka defisit itu menyusut pertama kalinya dalam 6 tahun terakhir.

Pada 2018, defisit dagang AS melonjak dan mencatatkan rekor tertingginya dalam 10 tahun terakhir sebesar US$621 miliar. Berkurangnya angka defisit ditengarai karena kebijakan perang dagang AS dengan China. Itu membuktikan proteksi dagang AS membuahkan hasil.

Indonesia, sambung Bhima, menjadi salah satu negara yang menyumbang defisit pada perdagangan AS. Maklumlah, AS tercatat tekor US$9,58 miliar dalam perdagangan dengan RI di tahun lalu. “Jadi ini satu paket, bahwa tujuan akhirnya mengurangi defisit perdagangan dengan Indonesia, arahnya ke sana,” imbuhnya.

Apabila kekhawatiran Bhima benar terjadi, yaitu pencabutan fasilitas GSP, maka pukulan kepada ekspor tak terelakkan. AS adalah pasar tujuan ekspor terbesar kedua setelah China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor non migas ke AS mencapai US$17,68 miliar di 2019 atau 11,41 dari total ekspor non migas.

Besarnya ekspor tersebut tak lepas dari kemurahan hati AS. Kementerian Perdagangan memaparkan nilai ekspor barang yang memanfaatkan fasilitas GSP naik 20 persen dari US$2 miliar menjadi US$2,5 miliar pada periode Januari-November 2019. Pada 2018, nilai ekspor Indonesia dari pos tarif yang mendapatkan fasilitas GSP tumbuh 10 persen dari US$1,9 miliar menjadi US$2,2 miliar.

Sementara itu, produk-produk yang menggunakan skema GSP, antara lain karet, ban mobil, perlengkapan perkabelan kendaraan, emas, asam lemak, perhiasan logam, aluminium, sarung tangan, alat musik, pengeras suara, keyboard, dan baterai. Jika GSP dicabut, maka ekspor produk terkait akan ikut terguncang.

Karenanya, menurut Bhima, Indonesia masih membutuhkan fasilitas tersebut. “GSP sudah jelas fasilitas untuk least developed country. Kalau status Indonesia naik jadi negara maju, ya pasti ada konsekuensi ke GSP. Fasilitas perdagangan akan dicabut,” terang dia.

Pernyataan Bhima juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto melalui keterangan tertulis menyebut Indonesia masih memerlukan GSP untuk meningkatkan daya saing produk di pasar AS.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menambahkan penilaian sebagai negara maju yang berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam G20 kurang relevan. Sebab, G20 merupakan kelompok 20 ekonomi utama yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa.

Sebagai negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia kurang lebih 269 juta jiwa, wajar jika Produk Domestik Bruto Indonesia (PDB) Indonesia masuk dalam kategori G20. “Kalau kami lihat indikator negara bekembang ke negara maju hampir tidak ada yang Indonesia penuhi, kecuali satu hal kita masuk ke G20. Tetapi G20 hanya perkumpulan didasarkan besarnya GDP,” paparnya.

Jika ditengok dari pendapatan per kapita, Indonesia masih jauh dari syarat tersebut. Bank Dunia menyebutkan indikator negara maju adalah pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita sebesar US$12.375. Sedangkan Indonesia baru mencapai US$4.174,9 per kapita pada 2019.

Karenanya, ia sependapat dengan Bhima jika kebijakan itu bermaksud menekan defisit dagang AS. Disamping itu, ia menilai ada muatan politis dalam kebijakan tersebut. Sebagaimana diketahui, AS akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun ini.

“Jadi kalau dilihat dari muatannya lebih politis ketimbang teknis. AS akan menghadapi pemilu, sehingga ini menjadi salah satu jualannya Trump,” ucapnya.

Selain dari sisi perdagangan, perubahan status menjadi negara maju membuat Indonesia kehilangan fasilitas Official Development Assistance (ODA). Melalui fasilitas ini, Indonesia sebagai negara berkembang bisa mendapatkan suku bunga rendah sebesar 0,25 persen ketika menarik pinjaman.

Namun, sebagai negara maju Indonesia harus mengikuti ketetapan suku bunga yang berlaku di pasar keuangan global. “Dengan perubahan status ini mereka bisa saja semakin ageresif karena treatment-nya bukan lagi negara berkembang tapi negara maju,” imbuh dia.

Oleh sebab itu, Fithra menilai pemerintah harus mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Dalam jangka pendek ia menyarankan pemerintah melego USTR terkait kebijakan tersebut.

Dalam jangka panjang, ia menilai Indonesia butuh peta jalan pengembangan pasar non tradisional sehingga mengurangi konsentrasi ekspor kepada AS dan China. Konsentrasi ekspor hanya pada dua negara, kata dia, sangat rentan dengan gejolak.

Senada, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Pieter Abdullah menyatakan Indonesia tak selamanya dapat bergantung pada kemurahan hati AS dalam bentuk fasilitas GSP. Toh, AS sendiri sudah mensinyalkan pencabutan GSP tiap tahunnya.

“Tapi kita selalu usaha supaya AS tidak cabut fasilitas itu, jadi kita perlu mempersiapkan diri karena tidak mungkin seterusnya dibantu,” tandasnya.

Pelaksana Tugas Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti Sakti mengklaim Indonesia sudah tidak lagi mendapatkan fasilitas ODA sejak 2004. Hal ini karena Indonesia sudah berhasil naik kelas menjadi negara berpenghasilan menengah (middle income country).

Ia menyatakan hilangnya fasilitas itu membuat Indonesia tidak lagi mendapatkan pembiayaan alias kredit dari eksternal untuk pembangunan sosial, dan ekonomi di dalam negeri.

“Keberhasilan pembangunan di Indonesia sudah membuat Indonesia naik kelas sejak 2004 lalu menjadi middle income country, sehingga tidak lagi mendapatkan fasilitas pinjaman ODA,” ungkap Nufransa.

Sumber : CNN Indonesia

Cryptocurrency

Akhirnya! Warren Buffett Buka Suara soal Bitcoin yang Menggila, Apa Katanya?

Published

on

Miliarder investor kawakan, Warren Buffett telah lama menentang Bitcoin. Baru-baru ini bahkan Buffett menyebut aset Bitcoin seperti ‘racun tikus’ dan mengatakan tak akan pernah berinvestasi pada Bitcoin.

Dilansir dari The Motley Fool di Jakarta, Selasa (19/1/21) ini bukanlah kali pertama Buffett mengkritik mata uang kripto. Tetapi pernyataannya kali ini menjadi pernyataannya yang paling tajam.

Warren Buffett dengan mitranya, Charlie Munger telah mencela kripto selama bertahun-tahun. Munger sangat kritis dengan melihat semua aset kripto sebagai penipuan.

Tetapi tetap saja, kita tak bisa membantah return yang didapatkan dari Bitcoin. Sejak 2011, cryptocurrency terbesar di dunia telah tumbuh sebesar 293% per tahun. Return-nya bahkan lebih dari 4.000.000%.

Pada Desember 2020, dalam laporan Cointelegraph dikatakan bahwa Bitcoin memiliki return hingga 8.900.000% dari sejak awal debutnya. Bitcoin dianggap menjadi aset terbaik dalam sejarah peradaban dan akan terus berlanjut tahun ini.

Adapun ‘racun tikus’ dari maksud Warren Buffett adalah aset “gelembung” tanpa nilai intrinsik. Buffett bahkan mengatakan bahwa sebagian besar aset ini akan runtuh nilainya secara besar-besaran.

Sementara itu, The Motley Fool membandingkan Bitcoin dengan gelembung masa lalu yang runtuh yaitu Tulipmania dan South Sea Bubble. Keduanya menjadi contoh klasik dalam sejarah maniak keuangan dan sering dibandingkan dengan Bitcoin itu sendiri.

Tulipmania hanya bertahan dalam waktu satu tahun yaitu pada tahun 1636 dan 1637. Sementara South Sea Bubble, bertahan selama sembilan tahun sejak tahun 1711 hingga 1720, dengan ayunan harga paling jelas terjadi pada 1720.

Bitcoin sendiri telah naik selama 11 tahun, berbeda dengan yang lain berumur jauh lebih pendek. Keruntuhan South Sea Bubble pun dianggap sebagai gelembung ‘sebenarnya’. Karena itulah, menurut The Motley Fool, Bitcoin bukan aset ‘gelembung’ seperti yang dipikirkan oleh Warren Buffett.

Kenaikan aset jangka panjang Bitcoin tidak memenuhi satu dari kriteria jangka pendek. Pasalnya, Bitcoin telah berlangsung terlalu lama untuk menjadi gelembung biasa.

Sumber Berita : Wartaekonomi.com

Continue Reading

Pasar Modal

Bursa Asia Mayoritas Naik, Pasar Soroti Komentar Calon Menkeu AS

Published

on

JAKARTA – Bursa saham Asia Pasifik mayoritas beranjak naik pada Selasa (19/01) pagi. Calon Menteri Keuangan AS Janet Yellen akan menyampaikan pandangan tentang langkah-langkah stimulus AS dan nilai mata uang dolar.

Investor terus mengolah data ekonomi positif dari China dan ada harapan bahwa hal itu dapat mendukung pertumbuhan di kawasan di tengah ancaman tindakan pembatasan COVID-19 yang memperpanjang jalan menuju pemulihan ekonomi di kawasan lain.

Nikkei 225 Jepang menguat 1,31% di 28.611,50 pukul 10.12 WIB menurut data Investing.com, KOSPI Korea Selatan melonjak 2,25% di 3.081,67. Di Australia, ASX 200 naik 1,16% di 6,740.00.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak melemah 1,02% di 6.324,38. Indeks Hang Seng Hong Kong melonjak 2,30% di 29.526,00. Panel penasihat pemerintah yang beranggotakan 12 orang pada hari Senin dengan suara bulat merekomendasikan persetujuan COMIRNATY, vaksin COVID-19 yang dikembangkan oleh Pfizer Inc (NYSE:PFE) dan BioNTech SE (F:22UAy), untuk penggunaan darurat di kota tersebut.

Rekomendasi, yang membutuhkan waktu tiga jam untuk dicapai, akan diberikan kepada Sekretaris Pangan dan Kesehatan Sophia Chan untuk menyampaikan keputusan akhir. Program peluncuran vaksin kota ini ditargetkan dimulai pada pertengahan Februari, setelah liburan Tahun Baru Imlek.

Shanghai Composite China turun 0,19% di 3,589.55 pukul 10.18 WIB dan Shenzhen Component melemah 0,79% di 15,149.19. Data Biro Statistik Nasional China hari Senin menunjukkan bahwa produksi industri tumbuh 7,3% setahun di bulan Desember. Departemen juga menunjukkan bahwa PDB naik 6,5% setahun di kuartal IV tetapi tumbuh 2,6% kuartal ke kuartal.

Yellen akan bersaksi di depan Komite Keuangan Senat AS sebagai bagian dari sidang konfirmasi Senatnya. Sidang kemungkinan akan mengungkap topik mulai dari kebijakan valuta asing hingga pajak dan berfungsi sebagai forum kongres pertama di mana anggota parlemen akan memeriksa rencana bantuan COVID-19 senilai $1,9 triliun yang diumumkan oleh Presiden terpilih AS Joe Biden selama seminggu terakhir.

Dalam kesaksiannya, Yellen diharapkan akan menegaskan komitmen AS terhadap nilai tukar dolar yang ditentukan pasar dan menunjukkan bahwa negara tidak menginginkan dolar yang lebih lemah untuk mencapai keunggulan kompetitif.

“Diskusi lanjutan yang ekstensif tentang pandangan Yellen dari nominasi Menteri Keuangan AS tentang dolar menunjukkan bahwa ia tidak ingin rapat dengar pendapat pencalonannya menjadi penggerak pasar,” kepala strategi makro Amerika Utara Standard Chartered Plc Steven Englander mengatakan dalam catatan, yang menambahkan bahwa “meyakinkannya adalah kemungkinan dilihat sebagai sikap yang disukai.”

Saham global kehilangan tenaga setelah memulai 2021 dengan catatan kuat, di mana investor akan terus memantau musim laporan laba yang akan datang. Proposal Biden juga diperkirakan akan menghadapi penentangan di Kongres dari Partai Republik AS dan dapat menyebabkan beberapa item pajak naik.

Biden dan pemerintahannya akan dilantik pada hari Rabu dan investor juga akan terus mengikuti perkembangan hari terakhir Presiden petahana AS Donald Trump di Gedung Putih.

Dari sisi bank sentral, Bank of Japan dan Bank Sentral Eropa (ECB) akan mengumumkan keputusan kebijakannya pada hari Kamis.

Sumber Berita : Investing.com

Continue Reading

Makro Ekonomi

Fakta Utang Pemerintah Era Jokowi Tembus Rp 6.074 Triliun

Published

on

JAKARTA. Besarnya defisit APBN membuat utang pemerintah terus mengalami kenaikan. Hingga akhir Desember 2020, utang pemerintah sudah menembus Rp 6.074,56 triliun.

Posisi utang ini naik cukup tajam dibandingkan dengan akhir tahun 2019 lalu. Dalam satu tahun, utang Indonesia bertambah Rp 1.296,56 triliun dari akhir Desember 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun.

Dikutip dari APBN Kita 2021 yang dirilis Kementerian Keuangan, Minggu (17/1/2021), defisit APBN diklaim pemerintah masih terjaga, terutama dipenuhi pembiayaan utang tahun 2020 sebagai alat pengungkit guna memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dengan Posisi utang pemerintah di level Rp 6.074,56 triliun tersebut, rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 38,68 persen.

Kementerian Keuangan mengeklaim, komposisi utang pemerintah tetap dijaga dalam batas tertentu sebagai pengendalian risiko sekaligus menjaga keseimbangan makro ekonomi, di mana UU No. 17/2003 mengatur batasan maksimal rasio utang Pemerintah adalah 60 persen.

“Belanja pemerintah pusat tahun 2020 lebih tinggi dari tahun lalu. Ini menunjukan APBN berusaha bekerja luar biasa dan harus kita jaga ke depan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Inilah yang menjadi desain konsolidasi, tetapi tetap mendukung perekonomian agar betul-betul pulih,” tambah dia.

Menurut Sri Mulyani, sejalan dengan kebijakan umum dan strategi pengelolaan utang, pemerintah senantiasa mengupayakan kemandirian pembiayaan.

Baca juga: 2 Periode Jokowi, Utang Luar Negeri RI Bertambah Rp 1.721 Triliun

Hal ini ditunjukkan dengan komposisi utang pemerintah pusat yang semakin didominasi utang dalam bentuk SBN, hingga akhir Desember 2020 mencapai 85,96 persen dari total komposisi utang.

Sementara itu, dari sisi mata uang, utang pemerintah pusat semakin didominasi utang dalam mata uang Rupiah, yaitu mencapai 66,47 persen dari total komposisi utang pada akhir Desember 2020.

Dominasi mata uang Rupiah ini seiring kebijakan pengelolaan utang yang memprioritaskan sumber domestik dan penggunaan valas sebagai pelengkap untuk mendukung pengelolaan risiko utang valas.

“Portofolio utang pemerintah dikelola dengan hati-hati dan terukur, Pemerintah Indonesia melakukan diversifikasi,” tulis Sri Mulyani.

Kata dia, portofolio utang secara optimal untuk meningkatkan efisiensi utang (biaya dan risiko minimal), baik dari sisi instrumen, tenor, suku bunga, dan mata uang.

Di penghujung tahun 2020, Japan Credit Rating (JCR) mengafirmasi peringkat kredit Indonesia pada peringkat BBB+ dengan outlook stabil.

Diungkapkan Sri Mulyani, hal ini mencerminkanterjaganya keyakinan stakeholder internasional terhadap ketahanan perekonomian Indonesia di tengah tekanan pandemi.

Selain itu, potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengelolaan utang pemerintah yang terkendali turut menambah keyakinan global terhadap Indonesia.

Peringkat kredit ini adalah bukti pengakuan atas kesungguhan kerja pemerintah dalam menyehatkan dan memulihkan ekonomi Indonesia.

Sumber Berita : Kompas.com

Continue Reading

Trending