Connect with us

Nasional

Din Syamsuddin: Tanpa Agama, Pancasila Akan Rusak

Published

on


Jakarta, FINROLL — Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengatakan polemik pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, yang menyebut musuh Pancasila adalah agama sebaiknya diakhiri.

“Saya kira sudah selesai, hubungan agama dengan Pancasila, Pancasila dan agama itu sudah selesai. Jangan diungkit-ungkit apalagi dalam nada yang keliru,” kata Din saat ditemui di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (12/2).

Din mengingatkan, para pendiri bangsa telah menyepakati bahwa pancasila yang menjadi dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kenyataan historis, sosiologis, antropologis dan pengakuan teologis serta kristalisasi nilai-nilai agama.

Kata dia, kesepakatan pendiri bangsa telah diteguhkan kembali dalam agenda yang dilaksanakan pada bulan Februari 2018, ketika 450 pemuka agama dalam musyawarah besar untuk kerukunan bangsa menyepakati NKRI yang berdasarkan pancasila adalah bentuk terbaik dan final bagi bangsa Indonesia.

“Jadi, bagi para tokoh agama dekat sekali hubungan Pancasila dengan agama,” pungkasnya.

Din berpendapat Pancasila tidak boleh meninggalkan agama. Menurut dia, Pancasila akan tegak bersama agama.

“Tanpa agama, Pancasila akan rusak. Dengan agama, Pancasila akan kuat,” tandasnya.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut agama sebagai musuh terbesar Pancasila. Hal itu ia sampaikan dalam wawancara kepada tim Blak-blakan detik.com yang tayang pada Rabu (12/2).

Dalam berita itu disebutkan ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden saat Pilpres 2019.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” kata Yudian.

Advertisement

Nasional

Tony Blair Akan Temui Jokowi Urusi Ibu Kota Baru

Published

on

FINROLL.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Tony Blair akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuan kedatangan mantan perdana menteri Inggris itu untuk membahas rencana investasi di ibu kota baru.

Selain Tony, ia menyebut CEO Softbank Masayoshi Son juga akan menemui kepala negara.

“Nanti tanggal 28 kami berharap Masayoshi Son datang menghadap presiden bersama Tony Blair,” katanya, Rabu (19/2).

Untuk diketahui, Jokowi meminta Masayoshi Son dan Tony Blair untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Selain keduanya, ia juga meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai anggota dewan pengarah.

Selain menjadi dewan pengarah, Luhut menuturkan Tony juga menyatakan minat investasi di ibu kota baru.

“Ya komitmen dia ada, mereka sudah sebutkan. Saya tidak mau buka angkanya,” ucapnya.

Guna melanjutkan persiapan ibu kota baru, Luhut telah memanggil kementerian teknis terkait. Meliputi, Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian PPN atau Bappenas.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan mereka membahas struktur finansial, belanja modal (capital expenditure), dan desain ibu kota baru. Namun, pembicaraan belum final.

“Intinya kan lagi merencanakan perpindahan populasinya berapa, kemudian kebutuhan capex baik untuk perumahan, pusat pemerintahan, maupun juga infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan sebagainya,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menetapkan lokasi ibu kota baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.

Continue Reading

Nasional

4 WNI Positif Corona di Luar Negeri

Published

on

By

Meski kasus positif corona belum ditemukan di Indonesia, pemerintah sudah mengonfirmasi ada empat WNI yang menderita COVID-19. Kasus pertama merupakan WNI yang berada di Singapura. Ia diketahui positif terinfeksi corona pada 4 Februari lalu.

FINROLL.COM — Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Singapura ((Ministry of Health Singapore/MOH)), WNI tersebut berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Ia berusia 44 tahun dan tertular karena kontak dengan penderita lain.

Saat ini ia berada di ruang isolasi Singapore General Hospital (SGH). Menurut Kementerian Luar Negeri hingga Senin (17/2/2020), kondisi WNI ini dalam keadaaan stabil.

Kasus terbaru terjadi di Kapal Pesiar Diamond Princess. Sejak awal Februari lalu, kapal pesiar ini memang dikarantina Jepang saat merapat di Yokohama karena satu penumpangnya terinfeksi corona di Hong Kong.

Dari pembicaraan dengan Dubes Jepang, Menlu Retno Marsudi mengatakan ada tiga dari 78 WNI yang menjadi kru kapal, positif terinfeksi. Meski demikian, Menlu enggan memaparkan detil soal korban.

“Tiga dari 78 kru WNI dinyatakan confirmed,” tegasnya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Luar Negeri.

Dua penderita dibawa ke RS di kota Chiba. Sementara yang satu sedang menjalani proses untuk menuju ke RS.

Ia pun mengatakan Tim KBRI juga sudah menuju ke Chiba. Ini dilakukan guna memastikan WNI kita mendapatkan penanganan yg baik dari otoritas di Jepang.

Total orang yang ada di dalam kapal mewah itu adalah 3711, terdiri dari 2.666 penumpang dan 1.045 kru. Berdasarkan arcGis pukul 14:14, kini ada 455 penderita corona dari kapal itu.

Secara global, sudah adav 73.335 kasus corona. Dengan jumlah korban tewas mencapai 1.873 dan korban sembuh 12.803

Continue Reading

Nasional

Demokrat Cemas Omnibus Law Pasung Kebebasan Pers

Published

on

Wakil Ketua Komisi I DPR fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya meminta pemerintah tidak mengekang kebebasan pers di Indonesia lewat Rancangan Undang-undang Cipta Kerja RUU (Ciptaker) Omnibus Law. Draf RUU sudah diserahkan pemerintah ke DPR.

FINROLL.COM — Pernyataan tersebut disampaikan Riefky menyikapi perubahan dua pasal dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagaimana tertuang di dalam draf Omnibus Law Ciptaker.

“Kami mengimbau pemerintah untuk membuat peraturan yang tidak mengekang kebebasan pers, sebagaimana semangat dan jiwa reformasi,” kata Riefky lewat pesan singkat kepada wartawan, Senin (17/2).

Perubahan pertama dilakukan di Pasal 11 dari yang sebelumnya berbunyi, ‘Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal’. Diubah menjadi ‘Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal’.

Perubahan kedua dilakukan di Pasal 18, di mana pemerintah menaikkan empat kali lipat denda atas tindak pidana terkait pers dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar.

Riefky menyatakan bahwa pers adalah instrumen penting bagi demokrasi di Indonesia, khususnya sebagai jembatan penghubung publik dengan berbagai instansi pemerintahan. Oleh karena itu, pers perlu diperkuat dan dijaga oleh semua pihak dengan menjaga profesionalitas perusahaan pers atau kantor berita

Riefky menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membuat aturan yang mendegradasi kualitas pers. Menurutnya, itu berpotensi terjadi jika merujuk pada sejumlah pasal dalam RUU Omnibus Law.

“Berbagai regulasi yang dibuat jangan sampai mendegradasi kualitas laporan yang dibuat oleh pers,” tutur politikus Partai Demokrat itu.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker telah diserahkan pemerintah ke DPR. Nantinya, DPR berencana membahas RUU tersebut dengan cepat meski menuai banyak kritik.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya bisa saja membahas RUU Omnibus Law ketika DPR memasuki masa reses. Itu akan dilakukan bilamana ada permintaan dari pimpinan DPR.

“Ada penugasan dari pimpinan berdasarkan Bamus bahwa ada keinginan untuk membahas ini dalam masa reses. Itu boleh, itu dimungkinkan,” ujar Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun berharap DPR bisa lebih cepat dalam membahas RUU Omnibus Law Ciptaker. Ma’ruf ingin lebih cepat dari pembahasan RUU KPK yang kala itu hanya memakan waktu 12 hari.

“Ya kita harapkan bisa lebih cepat [pembahasannya dari RUU KPK],” kata Ma’ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (13/2).

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending