Connect with us

Nasional

Dokter Ingatkan Potensi Penyakit yang Bisa Diidap Menteri Jokowi

Published

on


Resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma’ruf Amin akan segera umumkan nama-nama menteri dalam kabinet periode 2019-2024. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih menteri termasuk dari sisi kesehatannya.

Dikatakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Ari Fahrial Syam Sp.PD, harapan rakyat Indonesia begitu besar terhadap pemimpin nasional saat ini, Jokowi-Ma’ruf Amin, untuk adanya suatu perubahan yang lebih baik dari masa periode kedua Presiden Jokowi. Hiruk pikuk saat masa kampanye sampai mendekati proses pemilhan juga membuat para menteri bekerja ekstra ketat.

Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa tugas menteri cukup berat dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Oleh karena itu berbagai potensi risiko penyakit juga bisa terjadi bagi para menteri tersebut. Berbagai penyakit kronis yang ada saat ini, juga bisa menjadi kambuh dan menjadi tidak terkendali.

“Pada periode pemerintahan SBY sebelumnya kita melihat bahwa para menteri baru yang tidak siap secara fisik dan mental mengalami jatuh sakit baik mengalami serangan jantung ataupun stroke. Kalau perlu sistem pemeriksaan kepada calon presiden yang telah rutin dilakukan sejak Pilpres sebelumnya juga diterapkan kepada calon menteri yang akan datang,” ujarnya, dikutip VIVA, Senin, 21 Oktober 2019.

Dokter Ari melanjutkan, beberapa alasan kenapa suatu pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi penting, seperti kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, serta kadar asam urat tinggi pada awalnya hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Tekanan darah yang tinggi pun diketahui hanya dengan pemeriksaan tekanan darah.

Adapun gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Jantung yang bengkak dan kelainan paru dapat diketahui dengan pemeriksaan foto thoraks. Melalui pemeriksaan USG abdomen dapat diketahui adanya kelainan pada liver, kandung empedu, pankreas, limpa serta kedua ginjal dan organ-organ abdomen lainnya.

“Terjadinya serangan jantung atau stroke merupakan kelainan yang paling sering dialami oleh para eksekutif termasuk para menteri maupun pejabat eselon 1. Penyakit yang mematikan ini sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya. Kejadian serangan jantung dan stroke berhubungan dengan berbagai faktor risiko yang terjadinya tidak dengan sendirinya,” paparnya.

Faktor-faktor risiko yang terjadi sebagian hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Faktor risiko tersebut antara lain kadar gula darah yang tinggi (DM), kadar kolesterol tinggi (Dislipidemia), obesitas serta faktor stres. Faktor risiko lain dan juga merupakan hal penting adalah merokok.

“Bagaimana dengan calon menteri wanita? Selain pemeriksaan kesehatan rutin khusus untuk wanita perlu pemeriksaan untuk skrining kanker wanita seperti kanker payudara dan kanker mulut rahim,” kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Dokter Spesialis Jantung Paru, dr. Vito Damay Sp.JP, bahwa pemeriksaan kesehatan untuk skrining kelayakan dan skrining wajib tahunan sebaiknya dilakukan agar menteri-menteri dapat bekerja secara optimal. Skrining dan evaluasi penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes dan kolesterol tinggi sebaiknya dilakukan. Menurut Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2018, Hipertensi contohnya saat ini diidap oleh 34.1 persen masyarakat Indonesia.

“Padahal skriningnya bisa dilakukan di level puskemas. Kesadaran masyarakat perlu dilatih dan diedukasi. Menteri dan jajarannya pun sebaiknya rutin memeriksakan diri karena tugas berat menanti di depan dan beliau-beliau ini dibutuhkan dalam memegang posisi startegis,” tegasnya.

Skrining obesitas dan program berat badan ideal bagi para menteri dan jajarannya, menurut dokter Vito juga perlu dilakukan dan digalakkan, di mana Riskesdas 2018 menemukan 21.8 persen rakyat Indonesia obesitas.

“Obesitas ini adalah penyakit, yang meningkatkan risiko penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, kolesterol tinggi dan hipertensi serta tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker,” paparnya.

Ia melanjutkan, selain check up secara umum sebaiknya juga dilakukan check up secara khusus bagi menteri-menteri dengan riwayat khusus misalnya riwayat penyakit jantung, stroke, penyakit pencernaan dan kanker. Pemeriksaan khusus seperti CT scan, endoskopi, dan deteksi kanker tertentu jika memang ada indikasi perlu dilakukan agar menteri yang dipilih dapat menjalankan amanah dengan baik selama 5 tahun ke depan.

Advertisement Valbury

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading

Nasional

Aturan Baru Bagi Penumpang Pesawat ke Jabodetabek

Published

on

Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang akan keluar-masuk Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bogor (Jabodetabek) dengan menggunakan pesawat. Mulai Selasa (26/5) kemarin, penumpang tersebut wajib mengantongi hasil swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona.

FINROLL.COM — Tanpa mengantongi hasil tes itu, calon penumpang tidak akan diberangkatkan oleh maskapai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan itu dijalankan untuk menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rapat tersebut dibahas syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek. Salah satunya, kewajiban mengantongi hasil PCR test bagi penumpang pesawat yang keluar masuk ke Jabodetabek.

Keputusan diambil karena banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.

Sebelumnya, penumpang dapat menggunakan hasil rapid test untuk mendapatkan SIKM.

“Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa(26/5),

Ia menambahkan dengan kebijakan tersebut penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test. Biaya tes ditanggung pribadi.

Selain itu, mereka juga wajib menjalani karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar. “Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta atau Jabodetabek maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,” imbuhnya. (CNN)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending