Connect with us

Nasional

Dokter Ingatkan Potensi Penyakit yang Bisa Diidap Menteri Jokowi

Published

on


Resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma’ruf Amin akan segera umumkan nama-nama menteri dalam kabinet periode 2019-2024. Banyak faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih menteri termasuk dari sisi kesehatannya.

Dikatakan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dr. Ari Fahrial Syam Sp.PD, harapan rakyat Indonesia begitu besar terhadap pemimpin nasional saat ini, Jokowi-Ma’ruf Amin, untuk adanya suatu perubahan yang lebih baik dari masa periode kedua Presiden Jokowi. Hiruk pikuk saat masa kampanye sampai mendekati proses pemilhan juga membuat para menteri bekerja ekstra ketat.

Fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa tugas menteri cukup berat dengan tingkat stres yang sangat tinggi. Oleh karena itu berbagai potensi risiko penyakit juga bisa terjadi bagi para menteri tersebut. Berbagai penyakit kronis yang ada saat ini, juga bisa menjadi kambuh dan menjadi tidak terkendali.

“Pada periode pemerintahan SBY sebelumnya kita melihat bahwa para menteri baru yang tidak siap secara fisik dan mental mengalami jatuh sakit baik mengalami serangan jantung ataupun stroke. Kalau perlu sistem pemeriksaan kepada calon presiden yang telah rutin dilakukan sejak Pilpres sebelumnya juga diterapkan kepada calon menteri yang akan datang,” ujarnya, dikutip VIVA, Senin, 21 Oktober 2019.

Dokter Ari melanjutkan, beberapa alasan kenapa suatu pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi penting, seperti kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, serta kadar asam urat tinggi pada awalnya hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Tekanan darah yang tinggi pun diketahui hanya dengan pemeriksaan tekanan darah.

Adapun gangguan fungsi ginjal, gangguan fungsi hati hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Jantung yang bengkak dan kelainan paru dapat diketahui dengan pemeriksaan foto thoraks. Melalui pemeriksaan USG abdomen dapat diketahui adanya kelainan pada liver, kandung empedu, pankreas, limpa serta kedua ginjal dan organ-organ abdomen lainnya.

“Terjadinya serangan jantung atau stroke merupakan kelainan yang paling sering dialami oleh para eksekutif termasuk para menteri maupun pejabat eselon 1. Penyakit yang mematikan ini sebenarnya tidak terjadi dengan sendirinya. Kejadian serangan jantung dan stroke berhubungan dengan berbagai faktor risiko yang terjadinya tidak dengan sendirinya,” paparnya.

Faktor-faktor risiko yang terjadi sebagian hanya diketahui dengan pemeriksaan laboratorium. Faktor risiko tersebut antara lain kadar gula darah yang tinggi (DM), kadar kolesterol tinggi (Dislipidemia), obesitas serta faktor stres. Faktor risiko lain dan juga merupakan hal penting adalah merokok.

“Bagaimana dengan calon menteri wanita? Selain pemeriksaan kesehatan rutin khusus untuk wanita perlu pemeriksaan untuk skrining kanker wanita seperti kanker payudara dan kanker mulut rahim,” kata dia.

Hal senada disampaikan oleh Dokter Spesialis Jantung Paru, dr. Vito Damay Sp.JP, bahwa pemeriksaan kesehatan untuk skrining kelayakan dan skrining wajib tahunan sebaiknya dilakukan agar menteri-menteri dapat bekerja secara optimal. Skrining dan evaluasi penyakit metabolik seperti hipertensi dan diabetes dan kolesterol tinggi sebaiknya dilakukan. Menurut Riset Kesehatan Dasar Indonesia 2018, Hipertensi contohnya saat ini diidap oleh 34.1 persen masyarakat Indonesia.

“Padahal skriningnya bisa dilakukan di level puskemas. Kesadaran masyarakat perlu dilatih dan diedukasi. Menteri dan jajarannya pun sebaiknya rutin memeriksakan diri karena tugas berat menanti di depan dan beliau-beliau ini dibutuhkan dalam memegang posisi startegis,” tegasnya.

Skrining obesitas dan program berat badan ideal bagi para menteri dan jajarannya, menurut dokter Vito juga perlu dilakukan dan digalakkan, di mana Riskesdas 2018 menemukan 21.8 persen rakyat Indonesia obesitas.

“Obesitas ini adalah penyakit, yang meningkatkan risiko penyakit metabolik lainnya seperti diabetes, kolesterol tinggi dan hipertensi serta tentunya meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah serta kanker,” paparnya.

Ia melanjutkan, selain check up secara umum sebaiknya juga dilakukan check up secara khusus bagi menteri-menteri dengan riwayat khusus misalnya riwayat penyakit jantung, stroke, penyakit pencernaan dan kanker. Pemeriksaan khusus seperti CT scan, endoskopi, dan deteksi kanker tertentu jika memang ada indikasi perlu dilakukan agar menteri yang dipilih dapat menjalankan amanah dengan baik selama 5 tahun ke depan.

Advertisement

Nasional

Tambah Wamen, Jokowi Kembali Bagi Bagi Kursi

Published

on

Finroll.com, Jakarta,  — Jajaran Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali bertambah. Setelah melantik 34 menteri dan 12 wakil menteri pada Oktober lalu, Jokowi bakal kembali mengumumkan enam nama untuk posisi wakil menteri (wamen).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebelumnya membeberkan Jokowi sedang mempersiapkan enam kursi pejabat setingkat wakil menteri baru. Namun Moeldoko enggan merinci lebih lanjut terkait hal tersebut.

Kemudian kabar lainnya datang dari Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rahman. Fadjroel menyebut dua dari enam posisi wamen itu adalah wakil menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) dan wakil Panglima TNI.

 

Wacana penambahan wamen telah bergulir meski umur pemerintahan Jokowi periode kedua baru berjalan satu bulan. Wacana ini juga beriringan dengan kabar kasak-kusuk di koalisi Jokowi saat ini.

Semenjak Partai Gerindra bergabung dan mendapat jatah dua kursi menteri, Partai Nasdem mulai bergerilya. Mereka sempat mengancam akan keluar dari koalisi. Namun hal itu batal dilakukan setelah Nasdem mendapat tiga kursi menteri, yakni menteri komunikasi dan informasi, menteri lingkungan hidup dan kehutanan, serta menteri pertanian.

Tak berhenti di situ, Nasdem juga baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan PKS. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menemui Ketua Umun PKS Sohibul Iman di kantor DPP PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta, Rabu (30/10). Pertemuan itu kemudian jadi bahan sindiran Jokowi ke Nasdem saat menghadiri HUT ke-55 Partai Golkar.

Bukan hanya Nasdem, Partai Hanura juga mengungkap ketidakpuasan mereka dengan susunan kabinet. Partai Hanura tak mendapatkan satu pun kursi meski sudah menjadi pendukung Jokowi sejak 2014.

“Jokowi hanya menghitung kawan berdasarkan kalkulator semata, yakni hanya memandang jumlah suara partai saja,” kata Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah.

Belum lagi kelompok pendukung Jokowi di luar partai politik. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj, misalnya, menyatakan Imam Besar FPI Rizieq Shihab perlu dihormati.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena selama ini Said jadi orang paling lantang mengkritik Rizieq, FPI, dan PA 212. Ucapan itu juga disampaikan hanya berselang sepekan setelah ia menyindir ada habib tak nasionalis dalam peringatan Hari Santri di Jakarta, Selasa (22/10).

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menilai tambahan enam wakil menteri merupakan cara Jokowi membagi rata hasil perjuangan kepada rekan koalisinya.

Penambahan jumlah wamen juga dianggap Emrus sebagai taktik Jokowi mengakomodasi kelompok pendukung yang belum mendapat posisi di kabinet.

“Saya pikir bisa saja muncul karena memang tambahan wamen itu bisa saja memenuhi keinginan-keinginan para politisi atau partai karena memang partai itu kan berpolitik untuk kekuasaan,” kata Emrus saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (11/11).

Emrus mengatakan penambahan enam posisi wamen sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan yang dilakukan Jokowi. Namun Jokowi perlu mengkaji secara mendalam agar posisi wamen baru tidak kontraproduktif.

Jokowi perlu mempertimbangkan sosok yang benar-benar menambah kinerja kementerian. Jika tidak, kata Emrus, penambahan wamen malah akan merugikan posisi Jokowi sendiri.

“Tentu bahwa penambahan wamen benar-benar meningkatkan kinerja, goal akhirnya kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin secara tegas meyakini penambahan wakil menteri lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan politik dibandingkan kebutuhan pemerintahan.

Ujang berpendapat kabinet Jokowi saat ini sudah terlampau gemuk dengan 34 menteri dan 12 wakil menteri. Jika menambah enam jabatan lagi, Ujang menyebut hanya taktik meredam konflik di koalisi.

“Kalau kita memang konsisten untuk membangun bangsa, sejatinya kemarin sudah tuntas. Penting bagi Jokowi karena untuk mengakomodir semua orang atau partai yang berjasa kepadanya, tapi tidak penting bagi bangsa ini,” kata Ujang kepada CNNIndonesia.com via telepon, Senin(11/11).

Ujang memprediksi enam wamen baru akan menjadi ruang bagi PKPI dan Hanura yang belum masuk kabinet. Selain itu kemungkinan akan ada jatah untuk Nasdem guna meredam manuver Paloh yang mulai menggandeng barisan oposisi.

Dalam sisi pemerintahan, Ujang mengatakan kebijakan Jokowi ini malah kontraproduktif dengan klaim hendak menyederhanakan birokrasi. Di awal pemerintahan, Jokowi hendak memangkas eselon tiga dan eselon empat. Namun di saat yang sama ia menambah jabatan-jabatan wakil menteri.

“Katanya Pak Jokowi mau memangkas birokrasi, memotong anggaran birokrasi, itu kan untuk efisiensi. Tapi faktanya ketika pemerintah, Jokowi, menginginkan wamen, ya itu jalan-jalan saja kok. Padahal urgensinya tidak terlalu penting,” ujar Ujang. (CNNIndonesia)

 

Continue Reading

Nasional

KPK Panggil Putra Yasonna Laoly Terkait Suap Wali Kota Medan

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Yamitema Tirtajaya Laoly terkait dugaan suap proyek dan jabatan yang menjerat Wali Kota Medan Nonaktif, Tengku Dzulmi Eldin. Yamitema merupakan anak dari Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Ia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Kani Jaya Sentosa.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi,” ujar Plh. Kepala Biro Humas KPK Chrystelina GS melalui pesan tertulis, Senin (11/11).

Selain itu, penyidik juga akan melakukan pemeriksaan terhadap istri Dzulmi Eldin, Rita Maharani. Ia juga akan diperiksa untuk tersangka yang sama.

Pada pemeriksaan saksi-saksi sebelumnya, penyidik mendalami informasi mengenai sumber dana yang dipakai Dzulmi Eldin untuk melakukan perjalanan ke Jepang.

Dalam perkara ini pula Tim KPK telah melakukan penggeledahan di rumah Anggota DPRD Sumatera Utara, Akbar Himawan Bukhari. Akbar pun sudah dicegah ke luar negeri sejak 5 November 2019.

Dalam perkara ini, Dzulmi Eldin diduga menerima sejumlah uang dari Kadis PUPR Isa Ansyari. Pertama, Isa memberikan uang tunai sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.

Pemberian pertama terkait suap jabatan lantaran Dzulmi Eldin telah mengangkat Isa sebagai kepala dinas. Pemberian kedua terkait perjalanan dinas Dzulmi Eldin ke Jepang yang juga membawa keluarganya.

Pada Juli 2019, Dzulmi Eldin melakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka kerja sama ‘sister city’ antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, Dzulmi Eldin mengajak serta istri, dua anak, dan beberapa orang lainnya yang tidak berkepentingan.

Keluarga Dzulmi Eldin bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas. Selama masa perpanjangan tersebut, mereka didampingi Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar.

Selain Tengku Dzulmi Eldin, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yaitu sebagai pemberi IAN (Isa Ansyari) Kepala Dinas PUPR Kota Medan dan SFI (Syamsul Fitri Siregar) Kepala Bagian Protokoler Kota Medan. Sebelum ditetapkan tersangka, mereka terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Continue Reading

Nasional

Terkait Desa Fiktif, DPR Bakal Panggil Sri Mulyani

Published

on

By

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memanggil Kementerian Keuangan untuk meminta penjelasan terkait penyaluran dana desa ke desa fiktif.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap keberadaan desa fiktif tak berpenghuni di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Keberadaan desa itu berdampak pada penggunaan dana desa tidak tepat sasaran.

“(Pemanggilan) segera diagendakan,” ujar Anggota Komisi XI Heri Gunawan kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/11).

Heri menilai perlu dilakukan audit terhadap penyaluran dana desa dari 2015 hingga 2019 yang bernilai hingga Rp257 triliun karena masih ada kemungkinan penyalahgunaan dana di desa lain.

“Tidak menutup kemungkinan selain kasus desa siluman di Konawe Sulawesi Tenggara, masih ada dana desa disalahgunakan oleh pihak tertentu di tempat lainnya,” ujarnya.

Heri menyebut terjadinya kasus ini menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam melakukan penyaluran desa. Menurutnya tidak ada koordinasi antara kementerian terkait sehingga terjadi kecolongan yang dinilai memalukan.

“Faktanya kementerian-kementerian ternyata jalan sendiri-sendiri. Dana desa dikelola dengan secara asal-asalan dan tidak profesional,” jelas anggota Fraksi Gerindra ini.

Ia mengatakan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) telah membenarkan tentang adanya tiga desa fiktif dan 31 desa dengan Surat Keputusan (SK) yang berada di wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Salah satu modus dari dana desa siluman tersebut dilakukan dengan memundurkan tanggal pembuatan SK untuk menyiasati moratorium pemekaran desa oleh Kemendagri.

Tindakan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe pada anggaran tahun 2016 hingga 2018.

“Terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diberikan punishment (hukuman) agar ke depan kasus ini tidak terulang kembali. Jika kasus ini mengandung unsur pidana maka harus segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Anggota Komisi XI Didi Irawadi Syamsuddin menilai, apabila terbukti benar, penyaluran dana ke desa tak berpenghuni merupakan suatu pengkhianatan yang konyol dan keterlaluan terhadap hak rakyat.

“Saya sebagai anggota Komisi XI DPR mendukung sepenuhnya investigasi secepatnya oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Menurutnya, perbuatan tersebut tak bertanggung jawab. Terlebih, tujuan penyaluran dana desa sebenarnya untuk membangun dan menyejahterakan desa.

“Sekali lagi, jika benar adanya, langkah selanjutnya utamanya adalah langkah hukum oleh KPK adalah harga mati. Sanksi-sanksi lain melalui Kementerian Dalam Negeri, menteri desa tertinggal harus segera dilakukan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat ini.

Sri Mulyani sendiri tidak menyebut secara rinci jumlah ataupun nama, dan lokasi desa fiktif tersebut.

Ia hanya mengatakan agar masalah tersebut tidak berulang, pihaknya akan memperketat penyaluran dana desa. Selain itu, jajarannya juga akan menyelidiki mekanisme pembentukan desa, termasuk identifikasi jumlahnya, lokasi, dan susunan pengurusnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending