Connect with us

Makro Ekonomi

DPR: PLN Siap Beri Diskon 65% Tarif Listrik 24 juta Pelanggan

Published

on


Penentuan stimulus ekonomi dan perlindungan kepada masyarakat di tengah wabah corona atau covid-19 akan diputuskan dalam sidang kabinet bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Senin (30/3/2020). Salah satu keputusannya adalah memberikan tarif listrik khusus kepada masyarakat.

FINROLL.COM — Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto kepada CNBC Indonesia, Senin (30/3/2020). Dito mengatakan, bahwa pihaknya selalu berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk setiap langkah kebijakan yang akan diambil.

“Dalam setiap kali perkembangan, Kemenkeu ketika rapat dengan siapa pun, selalu meng-update kepada Komisi XI. Hal ini [tarif listrik] akan disampaikan pada sidang kabinet nanti dengan Presiden [Jokowi],” jelas Dito.

Lebih lanjut Dito mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan ratusan triliun untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, juga untuk menstimulus dunia usaha.

“Listrik ada 450 nomer [rekening] gak bayar ataau grtasi. Untuk 24 juta pelanggan 450VA – 900VA diskon 65%, jadi masyarakat paling bayarnya sekitar Rp 40.000,” jelas Dito.

Kendati demikian, keputusan ini kata Dito masih terus dikaji oleh pemerintah dan harus menunggu keputusan oleh Presiden Jokowi terlebih dahulu.

Dito juga menekankan kepada masyarakat, untuk tidak panik dalam menghadapi covid-19. Karena pemerintah bersama DPR terus melakukan komunikasi guba menyiapkan setiap langkah kebijakan yang akan ditempuh.

“Pokoknya pemerintah sudah akan memberikan paket penguatan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi dalam menghadapi covid-19. Yang terdiri dari kondisi ekonomi, perlindungan masyarakat, kesehatan. Sudah dialokasikan anggaran cukup besar,” tegas Dito.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyampaikan akan mendukung pemerintah dalam memberikan keringanan tarif listrik di tengah wabah corona.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Djoko Rahardjo mengatakan, keringanan tarif ini akan berlaku untuk semua sektor. Artinya baik rumah tangga miskin dan industri akan menikmatinya.

“Kebijakan yang diusulkan untuk semua sektor,” ungkapnya kepada CNBC Indonesia, Jumat, (27/03/2020).

Terkait mekanisme apa yang akan digunakan untuk industri dirinya menyebut masih dikomunikasikan dengan stakeholder. Dirinya juga belum bisa memastikan kapan karena ini menjadi ranah pemerintah. (CNN/GPH)

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bappenas Susun Protokol Kesehatan Masyarakat Era New Normal

Published

on

By

FINROLL.COM — Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) telah menyusun protokol masyarakat produktif dan aman virus corona (covid-19) yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan badan kesehatan dunia (WHO).

Protokol kesehatan kali ini disiapkan demi menuju kondisi tatanan kehidupan baru (new normal) di tengah pandemi covid-19.

“Bappenas saat ini telah menyusun protokol untuk masyarakat produktif dan keamanan covid-19, jadi ada tiga kriteria yang digunakan, mengacu yang digunakan WHO, juga sudah digunakan beberapa negara,” ujar Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Subandi Sardjoko dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (29/5).

Subandi menyebutkan, tiga kriteria prasyarat utama yang diperlukan untuk menjamin produktivitas sekaligus keamanan masyarakat yang pertama adalah memenuhi syarat atau kriteria epidemiologi.

Menurutnya daya tular yang tinggi dapat diturunkan dengan adanya intervensi Pemerintah seperti pembatasan yang dilakukan selama ini demi mencegah masifnya penyebaran covid-19.

“Daya tular sudah harus sudah di bawah satu, jadi daya tular awal untuk covid-19 itu 1.9 sampai 5.7, jadi satu orang itu bisa menularkan 2-6 orang,” tuturnya.

Kemudian, kriteria kedua, sistem pelayanan kesehatan yang juga diadopsi dari WHO menyebutkan bahwa jumlah fasilitas atau tempat tidur pasien covid-19 harus ditambah.

“Jumlah kasus baru rata-rata itu harus bisa dilayani oleh jumlah tempat tidur covid-19. Itu 20 persen lebih banyak, di atas 120 persen dari kasus baru,” imbuh Subandi.

Subandi melanjutkan, untuk kriteria ketiga, pemerintah harus memiliki jumlah tim pengawasan (surveillance) covid-19 yang cukup. Ia menyebut WHO mengusulkan perbandingan 1 dari 1000. Bappenas turut mengadopsi langkah tersebut dengan turut berkaca kepada negara dengan jumlah penduduk yang hampir sama dengan jumlah penduduk Indonesia, yakni Brasil.

“Kita 3.500 per satu juta penduduk itu harus disediakan tesnya. Jadi ini yang kami butuhkan minimal 940 ribu tes. Kita sekarang, per kemarin, baru 290 ribu, belum sepertiganya,” ujarnya.

Subandi menyatakan di dalam upaya membangun Pentahelix berbasis koordinasi melawan pandemi covid-19, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak baik dari lini pemerintahan, media hingga masyarakat.

Pasalnya, menurut Subandi upaya pencegahan basis Pentahelix tidak bisa hanya diupayakan satu pihak saja, namun seluruh lini dan aspek dalam berkehidupan bernegara.

Perihal implementasinya, Bappenas/PPN telah menganalisis data kasus yang komprehensif dan valid, pihaknya mengaku telah mengajak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mengintegrasikan data lewat sistem Bersama lawan covid-19 (BLC).

Ia menyebut upaya itu sebagai langkah untuk mengetahui dan memantau tingkat daya tular covid-19 dalam suatu daerah.

“Data ini syarat kita agar analisa kita kredibel,” kata Subandi.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending