Connect with us

Hukum & Kriminal

Eks Bos Lippo Cikarang di KPK: Mohon Perlindungan Pak Jokowi

Published

on


Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto mengoceh soal proses hukumnya yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun begitu ia menganggap penindakan terhadap dirinya tersebut merupakan bentuk sikap penyidik lembaga antirasuah yang sekehendak hati.

“Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami,” kata Toto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12).

“Dan saya berharap, ke depan kepada Pimpinan Pak Firli, tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini,” lanjut dia.

KPK pada hari ini memperpanjang penahanan Bartholomeus Toto hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan mengusut dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Perpanjangan penahanan dihitung sejak 10 Desember 2019 mendatang.

Selain menyebut nama Presiden Jokowi dan Ketua KPK yang baru yakni Firli Bahuri, Toto juga menyinggung laporannya ke Polrestabes Bandung. Sebelumnya ia melaporkan mantan anak buahnya, Edi Dwi Soesianto atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kepada pihak Polrestabes, saya ucapkan terima kasih sudah memproses laporan saya. Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,” ucap Toto lagi.

Bukan hanya itu, Toto telah pula melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan didaftarkan pada Rabu (27/11) pekan lalu.

“Ya sudah [mengajukan praperadilan]. Kalau [kapan waktunya] itu, pendamping hukum saya. Kalau nggak salah tanggal 16,” kata dia lagi.

Dalam petitum permohonan, Toto meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya batal demi hukum dan tidak sah. Selain itu hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Dalam gugatan praperadilan itu Toto juga meminta hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar. Bukan hanya itu, petitum juga memohonkan agar hakim memerintahkan KPK untuk memulihkan harkat dan merehabilitasi nama Toto.

Toto bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Iwa diduga menerima uang Rp900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta. Iwa sendiri sudah ditahan oleh KPK.

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

Bersekutu dengan Koruptor, Jaksa Pinangki Berharta Rp6,8 Miliar

Published

on

By

FINROLL.COM – Kejaksaan Agung resmi menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka suap terkait kasus terpidana korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Sampai saat ini Korps Adhyaksa belum membeberkan peran Pinangki dalam kasus yang menjerat Djoko Tjandra hingga ia diduga menerima Rp7 miliar.

Berdasarkan informasi sejumlah sumber, Pinangki sudah berkarier sebagai Jaksa selama 15 tahun. Ia menduduki posisi terakhir sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi 2 Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Pinangki yang juga merupakan istri perwira polisi ini memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan.
Lihat juga: Jaksa Pinangki Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Dilihat pada situs elhkpn.kpk.go.id, ia terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2019 silam. Tercatat Pinangki pada pelaporan itu memiliki harta senilai Rp6,8 miliar.

Rincian hartanya terdiri dari harta tidak bergerak dan bergerak. Untuk harta tidak bergerak, yakni tiga bidang tanah dan bangunan yang berada di Jakarta Barat dan Bogor. Nilai keseluruhan tanah dan bangunan tersebut sebesar Rp6.008.500.000.

Eks dosen di Universitas Jayabaya dan Universitas Trisakti ini juga memiliki aset bergerak berupa tiga kendaraan roda empat atau mobil. Alat transportasi itu bernilai Rp630.000.000.
Lihat juga: Diduga Terima Rp7 M, Jaksa Pinangki Terancam 5 Tahun Penjara

Sedangkan Kas dan Setara Kas yang turut dilaporkannya senilai Rp200.000.000. Sehingga total kekayaannya mencapai Rp6.838.500.000.

Diketahui Kejagung menetapkan Pinangkii sebagai tersangka dan melakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kejaksaan Agung cabang Salemba untuk 20 hari ke depan.

Pinangki dijerat Pasal 5 huruf b Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. (CNNINDONESIA.COM)

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Diduga Terkait Prostitusi, Polisi Amankan Artis FTV di Medan

Published

on

Finroll – Jakarta, Polrestabes Medan mengamankan seorang selebritas, HH (23), karena diduga terkait prostitusi artis, di sebuah hotel bintang lima.

“Benar, yang bersangkutan diamankan di salah satu hotel di Medan. Saat ini sudah tengah dimintai keterangannya,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko, dalam keterangannya, Senin (13/7) dini hari.

Dia menjelaskan dugaan prostitusi tersebut telah diselidiki sejak sepekan lalu. Polisi mendapat informasi terkait prostitusi di Medan di mana muncikari bisa menyediakan artis dari Jakarta.



“Jadi dari hasil penyelidikan beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi ada muncikari yang menawarkan kepada orang-orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi,” urainya.

Penyelidikan mengarah pada HH. Dia terdeteksi baru mendarat di Bandara Kualanamu, Medan, pada Minggu (12/7) pagi, dan menginap di sebuah hotel.

Polisi bergerak ke hotel yang dimaksud. Di sana, HH diamankan bersama seorang pria di dalam kamar hotel.

“Jadi kita amankan seorang perempuan berinisial H umur 23 tahun. Pengakuannya baru landing dari Jakarta. Kemudian menginap di salah satu hotel dengan temannya,” terangnya.

Usai diamankan HH dan pria tersebut diboyong ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangannya. Untuk HH juga diinterogasi secara intensif di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan,

“Ini masih kita dalami, apakah kasusnya betul berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan. Ini masih kita dalami lebih jauh, ” tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun, HH disebut-sebut merupakan aktris film televisi (FTV) yang juga selebgram.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending