Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Empat Kebijakan Anies di Masa PSBB Transisi Fase Dua

Published

on


Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama 14 hari ke depan. Keputusan ini diambil setelah melihat penyebaran virus corona (Covid-19) masih terjadi di wilayah ibu kota.
PSBB transisi fase pertama diketahui berlangsung sejak 5 Juni dan berakhir pada hari ini, Kamis (2/7). Lalu diperpanjang Anies hingga 14 hari ke depan.

“PSBB (transisi) di Jakarta diperpanjang 14 hari ke depan dan akan evaluasi lagi sesudah kita dapat perkembangan terbaru,” kata Anies dalam jumpa pers di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (1/7).

Sejumlah kebijakan juga telah disiapkan Anies dalam menerapkan PSBB transisi fase kedua ini. Berikut sejumlah kebijakan yang diambil Anies dalam penerapan PSBB transisi fase dua.

Perketat Pasar dan KRL

Anies menegaskan ada dua area yang bakal menjadi fokus pengawasan Pemprov DKI. Dua area itu masih berpotensi menjadi pusat penyebaran virus corona (Covid-19), yakni pasar dan kereta rel listrik Commuter Line.

Anies menyebut kedua area itu rawan penularan virus corona karena kerap dipadati masyarakat. Menurut Anies, dua area itu menjadi pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan oleh Pemprov DKI.

Selama PSBB transisi fase pertama, pasar menjadi salah satu klaster baru penyebaran virus corona. Merujuk catatan Pemprov DKI, pada PSBB transisi fase pertama ada 19 pasar yang sempat ditutup sementara karena sejumlah pedagang terpapar virus corona.

Sementara itu, berdasarkan data Pasar Jaya, per Selasa (30/6), jumlah pedagang yang terpapar virus corona sudah mencapai 142 orang.

Oleh karena itu, mulai Juli ini, Anies akan mengerahkan petugas Satpol PP, ASN, dan personel TNI-Polri untuk menjaga secara ketat keramaian di pasar. Menurut Anies, ada sekitar 300 pasar di Jakarta yang akan diawasi secara ketat.

“Pasar yang dikelola Pemprov lewat PD Pasar Jaya adalah 155, dan ada 150 pasar yang sifatnya berbasis komunitas, bukan dikelola Pasar Jaya tapi beroperasi di kawasan masyarakat. Jadi, total ada 300-an pasar, 300 pasar ini akan diawasi ketat,” ungkapnya.

Selain itu, Anies juga akan meniadakan sistem ganjil genap toko sebagai upaya pembatasan operasional pasar. Menurut Anies, sistem tersebut tidak efektif selama penerapan PSBB transisi.

Oleh karena itu, Anies mengatakan bahwa ke depannya jam operasional pasar akan dikembalikan normal. Namun, nantinya, jumlah orang yang masuk pasar akan dikendalikan.

“Jadi jumlah orang masuk pasar tidak boleh lebih dari 50 persen kapasitas pasar,” tutur Anies.

Sementara itu, di KRL secara umum nantinya jajaran TNI, Polri, petugas Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pihak PT KCI selaku operator KRL Commuter Line untuk bisa memantau pengaturan di KRL.

“Jadi dua ini selama 14 hari ke depan akan jadi fokus pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terkendali, baik pengelola maupun pengunjungnya,” ucapnya.

Sekolah Belum Dibuka

Anies juga memastikan bahwa pada PSBB transisi fase kedua ini pihaknya belum akan membuka kegiatan belajar di sekolah. Menurut Anies, pihaknya masih memantau perkembangan pandemi virus corona (Covid-19) di Jakarta.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan sekolah belum akan dibuka dalam waktu dekat karena anak-anak merupakan kelompok yang paling berisiko terpapar dan menjadi pembawa virus corona.

Kegiatan belajar mengajar masih akan tetap dilakukan secara jarak jauh, meski tahun ajaran baru 2020/2021 dimulai pada 13 Juli mendatang.

“13 Juli mulai, tapi mulainya masih dalam pembelajaran jarak jauh. Tetap PJJ. Jadi awal tahun barunya masih tetap di rumah,” jelas Anies.

Unjuk Rasa Jaga Jarak

Selama PSBB transisi fase pertama, sejumlah unjuk rasa terjadi di Jakarta. Di antaranya yakndi depan Gedung DPR/MPR.

Kemudian aksi kader PDI Perjuangan di sejumlah lokasi yang meminta kepolisian mengusut insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan. Serta aksi demonstrasi sejumlah orang tua murid yang menolak aturan usia dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur zonasi.

Setelah dievaluasi, nyatanya sejumlah aksi unjuk rasa itu dilakukan tanpa menjaga jarak. Oleh karena itu Anies menekankan bahwa kegiatan unjuk rasa pada PSBB transisi fase kedua ini wajib menerapkan aturan jaga jarak untuk mencegah penularan Covid-19.

“Untuk kegiatan unjuk rasa dan lain-lain, ini harus dipastikan bahwa harus mengikuti protokol soal jaga jarak, karena risikonya besar,” ungkap Anies.

Anies mengatakan Pemprov DKI bakal berkoordinasi dengan pihak terkait ihwal aturan jaga jarak dalam kegiatan unjuk rasa. Ia tak ingin kegiatan tersebut malah menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.

“Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang sifatnya mau menyampaikan aspirasi tapi ada risiko kesehatan,” tuturnya.

32 Kawasan Pesepeda

Hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) sempat kembali dibuka di kawasan Sudirman-Thamrin pada 21 Juni. Namun, saat itu CFD malah menimbulkan kerumunan warga.

Oleh karena itu, setelah baru sepekan dibuka kembali, Pemprov DKI kembali meniadakan CFD di kawasan Sudirman-Thamrin dan menggantinya dengan menyediakan 32 kawasan pesepeda di lima wilayah Jakarta.

32 lokasi ini sebelumnya disebut sebagai lokasi baru CFD selama masa transisi ke era new normal. Anies memastikan lokasi-lokasi ini bukan arena CFD tapi kawasan pesepeda.

“Kita lakukan penyebaran di 32 lokasi dan namanya bukan CFD, namanya adalah kawasan pesepeda,” tutur Anies.

Pemilihan nama Kawasan Pesepeda itu dimaksudkan agar mendorong warga untuk berolahraga dengan sepeda di sana. Daripada diramaikan dengan warga yang berjalan atau jogging, Anies menyebut dengan bersepeda akan memaksa terciptanya physical distancing antarindividu.

 

 

Sumber  : CNN Indonesia

Nasional

KPK Dilaporkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Published

on

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu dinihari, 25 November 2020. KPK menangkap Eddi atas dugaan korupsi ekspor benur.

Menurut sumber Tempo, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. “Ditangkap jam 01.23,” kata sumber Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Hingga kini Tempo masih mengupayakan konfirmasi ke KPK dan sumber-sumber resmi lainnya. Namun hingga kini belum dibalas.

nformasi awal Edhy ditangkap lembaga antirasuah di kantornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Konfirmasi penangkapan Edhy juga dibenarkan sumber CNNIndonesia.com di KPK.

“OTT di KKP,” ujar sumber CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Belum diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Edhy. Namun diduga terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Pangkas Libur Panjang Natal dan Tahun Baru

Published

on

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya.

“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

Lebih lanjut, Jokowi, kata Muhadjir, meminta pejabat terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi. Rapat untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini.

“Beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi oleh Kemenko PMK dan lembaga terkait terutama soal libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idu Fitri,” beber dia.

Pemerintah sebelumnya sudah mengundur waktu cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 lalu. Rencananya libur pengganti bakal diberikan pada 28 Desember hingga 31 Desember 2020.

Libur nasional sendiri sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama dengan 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020 kemudian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Di dalamnya ditetapkan bahwa satu hari libur nasional jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020 yang merupakan Hari Raya Natal. Sementara cuti bersama pertama jatuh pada tanggal 24 Desember 2020 yang merupakan cuti bersama Hari Raya Natal.

Di sisi lain

pada 24 Desember-31 Desember. Usulan ini ia sampaikan lantaran berpotensi mengulang rekor Covid-19 seperti terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu.

Selain memicu mobilitas warga yang tinggi, ia menyebut liburan bisa membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

“Iya sebaiknya ditunda, liburan dan cuti bersama memicu mobilitas penduduk lebih besar, padahal mobilitas tinggi dan berkerumun sangat berisiko terhadap tingginya potensi penularan Covid-19, dan berpotensi melanggar protokol kesehatan 3M,” ucap Daeng saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Continue Reading

Nasional

Tiba di Polda Metro Jaya, Wagub DKI Singgung Acara Habib Rizieq sebelum Temui Penyidik

Published

on

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Senin (23/11). Politikus Partai Gerindra itu tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.00 WIB.

Riza yang terlihat berpakaian dinas memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang pada Sabtu (14/11).

“Jadi hari ini, Senin 23 November 2020 jam 11.00, saya hadir memenuhi (panggilan) Polda Metro Jaya terkait klarifikasi masalah di Petamburan,” ungkap Riza kepada awak media.

Mantan legislator di Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR itu menegaskan bahwa dirinya akan memberikan keterangan berdasarkan fakta dan data sejauh yang dia ketahui.

“Saya akan memberikan keterangan fakta dan data sejauh yang saya ketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang ada,” katanya.

Menurut Riza, dirinya akan berbicara apa adanya di depan penyidik Polda Metro Jaya. “Jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat memberikan kejelasan, terang-menderang apa yang diharapkan semua pihak secara adil secara profesional,” tambahnya.

Riza dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah berkas, di antaranya ialah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI.

“Pergub dan lain-lain. Peraturan, Undang Undang Dasar, berkas-berkas yang diminta,” ujarnya. Lebih lanjut Riza menegaskan bahwa dirinya akan menyampaikan klarifikasi atas apa pun yang menjadi pertanyaan penyidik terkait acara di Petamburan, Jakarta Pusat.

Prinsipnya, tambah Riza, dirinya sebagai warga negara harus memenuhi tugas dan kewajiban. “Apa pun yang ditanya, apa pun mau di mana pun, kapan pun kami akan memberikan keterangan,” katanya.(finroll/jpnn)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending