Connect with us

Hukum & Kriminal

Fakta Terbaru Kasus Satpol PP Bobol Bank DKI Rp 32 M

Published

on


Bank DKI melaporkan kasus dugaan pembobolan ATM ke polisi oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Pembobolan ini merugikan Bank DKI hingga Rp 32 miliar.

Setidaknya ada 12 Satpol PP yang diduga membobol ATM. Modusnya, dengan mengambil uang di ATM jaringan bersama tanpa membuat saldo rekening mereka berkurang.

Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan merangkum mengenai pembobolan Bank DKI:

Sudah Diketahui OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima laporan terkait kasus pembobolan rekening di Bank DKI. Otoritas pun telah meminta perbaikan untuk transaksi melalui ATM ke bank tersebut.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, pihaknya sudah mengetahui kasus tersebut beberapa bulan lalu. Menurutnya, OJK juga telah meminta perbaikan kepada Bank DKI untuk transaksi melalui ATM bank lain.

“Kejadian tersebut sudah beberapa bulan yang lalu dan telah dilakukan langkah perbaikan untuk transaksi melalui ATM Bank lain,” ujar Sekar ketika dikonfirmasi kumparan, Kamis (21/11).

Namun demikian, Sekar enggan memberikan komentar lebih lanjut saat ditanya mengenai pengawasan OJK terhadap kasus pembobolan rekening di bank yang kerap terjadi, seperti yang dialami Bank DKI.

Pada saat bersamaan, Bank DKI hingga kini belum merespons konfirmasi kumparan terkait kasus pembobolan ATM oleh oknum Satpol PP itu.

Bukan di ATM Bersama
Corporate Secretary Artajasa, Zul Irfan menegaskan, transaksi yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dilakukan di jaringan ATM lain, bukan ATM Bersama.

“Melalui penelusuran kami, termasuk juga setelah konfirmasi kepada Bank DKI, transaksi-transaksi tersebut bukan dilakukan di jaringan ATM Bersama,” ujar Zul saat dikonfirmasi kumparan.

Sebagai informasi, Artajasa merupakan penyedia jaringan infrastruktur bagi perbankan. Selain Artajasa, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan switching lain yang beroperasi di Indonesia, seperti PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Daya Network Lestari ( ATM Alto), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).

“Jadi tampaknya karena brand atau merk ATM Bersama sudah demikian common di masyarakat, sehingga kalau melakukan transaksi di ATM beda bank, dikatakan bahwa itu dilakukan di ATM bersama. Padahal maksudnya di terminal ATM yang bisa digunakan bersama-sama,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI, Arifin, mengatakan 12 anggotanya tak keinginan untuk membobol ATM. Sebab, menurut Arief, mereka hanya berniat mengambil uang. Namun, karena saldo ATM tak berkurang, mereka kembali mengambil uang.

“Saya luruskan tidak ada itu pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang, tapi saldo tidak berkurang. Dan ini menurut pengakuan mereka sudah lama. Bukan dalam sekali ambil sebesar itu, tidak,” kata Arifin kepada wartawan, Senin (18/11).

“Informasi yang saya dapatkan mereka mengambil uang di ATM Bersama, bukan ATM Bank DKI. ATM Bersama yang mana dia mengambilnya pertama dia salah PIN. Yang kedua baru PIN-nya benar dan uangnya keluar namun saldonya tidak berkurang. Lalu dia ambil lagi,” tambahnya.

Pelaku Sudah Dipecat
Badan Kepegawaian Negara (BKD) DKI Jakarta sudah memecat 10 oknum Satpol PP yang sudah bobol Bank DKI. Saat ini sedang menunggu dua orang lain yang statusnya masih menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Menurut Kabid Pengendalian BKD, Wahyono, 10 anggota yang sudah dipecat tersebut merupakan pegawai tidak tetap, sementara dua lainnya sudah berstatus PNS.

“12 orang itu kan 10 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan dua orang PNS. Yang 10 orang PTT itu dipecat karena PTT. Itu sudah clear,” ungkap Wahyono saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

“Kalau yang PNS itu masih menunggu putusan karena mereka kan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kita berhentikan sementara. Kalau berurusan dengan hukum nanti kita lihat, kalau sudah ada keputusan inkrah, barulah keputusan kita berhentikan atau tidak,” imbuhnya lagi.

Pelaku Sudah Dipecat
Badan Kepegawaian Negara (BKD) DKI Jakarta sudah memecat 10 oknum Satpol PP yang sudah bobol Bank DKI. Saat ini sedang menunggu dua orang lain yang statusnya masih menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Menurut Kabid Pengendalian BKD, Wahyono, 10 anggota yang sudah dipecat tersebut merupakan pegawai tidak tetap, sementara dua lainnya sudah berstatus PNS.

“12 orang itu kan 10 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan dua orang PNS. Yang 10 orang PTT itu dipecat karena PTT. Itu sudah clear,” ungkap Wahyono saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

“Kalau yang PNS itu masih menunggu putusan karena mereka kan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kita berhentikan sementara. Kalau berurusan dengan hukum nanti kita lihat, kalau sudah ada keputusan inkrah, barulah keputusan kita berhentikan atau tidak,” imbuhnya lagi.

Advertisement

Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku, KPK Bicara soal Dugaan OTT Bocor

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada kebocoran dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan itu untuk menanggapi dugaan tersangka penyuap, Harun Masiku, yang juga caleg PDIP berada di luar negeri dua hari sebelum OTT.

“Kami tidak melihatnya dari sisi adanya kebocoran atau tidak, informasi bisa kita dapatkan dengan cara yang merupakan strategi penyelidikan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Ali mengatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Imigrasi mengenai keberadaan Harun. Selain itu, KPK juga akan memastikan terlebih dahulu keberadaan dari Harun.

“Jika memang benar di luar negeri tentu kami akan kerja sama dengan seperti interpol dan Kemenlu,” kata dia.

Sebelumnya, pihak imigrasi mengatakan Harun Masiku disebut pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut caleg PDIP ini pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

“Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kami tidak bisa mengetahui,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. “Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke indonesia dalam database kami,” kata dia.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kasus Jiwasraya Bermula dari Laporan Rini Soemarno

Published

on

By

Kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih terus bergulir. Hingga Senin (13/1), Kejaksaan Agung sudah memanggil 34 saksi terkait kasus yang disebut merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun itu. Namun, belum ada tersangka yang dijerat dalam kasus itu.

Ternyata, kasus Jiwasraya ini pertama kali dilaporkan ke kejaksaan oleh Rini Soemarno. Ia melaporkan kasus ini pada 17 Oktober 2019 atau selang 3 hari ia lengser dari jabatannya.

Rini sendiri menjabat sebagai Menteri BUMN pada periode 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019. Ia digantikan oleh Erick Thohir.

“Kasus ini bermula dari adanya laporan yang berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sdri. Rini M. Soemarno) Nomor : SR–789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero),” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/1).

Berangkat dari laporan itu, kejaksaan kemudian melakukan penyelidikan. Hingga pada akhirnya pada 17 Desember 2019, status kasus tersebut naik ke tahap penyidikan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT –33/F.2/Fd.2/12/2019.

“Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” kata Hari.

Berdasarkan pemeriksaan, penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan setidaknya 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Akibat adanya transaksi-transaksi yang tak sesuai ketentuan itu, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019, diduga menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

“Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan,” ungkap Hari.

“Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap Klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional,” sambungnya.

Menurut Hari, hal tersebut terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi.

Kejaksaan pun sudah memetakan beberapa langkah Asuransi Jiwasraya terkait hal tersebut, antara lain :

1. Penempatan Saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.
2. Penempatan Reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management) dan 98%-nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Predator Seks, Mahasiswa Indonesia Reynhard Sinaga Dipenjara

Published

on

By

Reynhard Sinaga, 36 tahun, mahasiswa S3 Indonesia di Inggris, divonis hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti melakukan penyerangan seksual atau perkosaan terhadap 48 korban laki-laki. Kementerian Luar Negeri RI pada Senin malam, 6 Januari 2020, belum memberikan pernyataan atas hal ini.

Situs independent.co.uk mewartakan Reynhard dinyatakan bersalah karena membujuk laki-laki yang ada di luar klub-klub malam di Kota Manchester, Inggris, agar datang ke apartemennya. Di tempat itu, Reynhard merekam sendiri saat dia melakukan penyerangan seksual terhadap para korbannya dalam kondisi tak sadarkan diri karena pengaruh obat bius.

Kepolisian Inggris menduga ada lebih dari 190 korban perkosaan yang dilakukan Reynhard. Dia harus menjalani hukuman penjara minimal 30 tahun.

Dalam sidang sesi dengar, Reynhard diketahui keluar dari apartemennya pada dini hari mencari laki-laki mabuk yang sedang sendirian di sekitar klub-klub malam dekat apartemennya. Reynhard lalu berpura-pura menjadi orang baik menawarkan pada laki-laki mabuk itu apartemennya untuk tidur atau minum alkohol lebih banyak.

Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai setan predator seksual yang memangsa laki-laki muda. Kasusnya menjadi salah satu kasus perkosaan terbesar dalam sejarah Inggris.

“Salah satu korban menggambarkan Anda seorang monster. Skala dan dahsyatnya pelanggaran Anda menegaskan sebuah deskripsi yang akurat,” kata Goddard.

Sebagian besar korban Reynhard adalah heteroseksual. Mereka umumnya hanya punya sedikit ingatan atau bahkan tidak ingat sama sekali penyerangan seksual yang dialami pada mereka karena di bawah pengaruh obat bius.

Reynhard merekam tindak kejahatannya lewat kamera ponsel. Saat korbannya keluar dari apartemen Reynhard, mereka bahkan tidak sadar telah menjadi korban perkosaan.

Perbuatan jahat Reynhard terbongkar ketika salah satu korban tiba-tiba sadar dan menemukan dirinya sedang diperkosa Reynhard. Korban memukul pelaku, lalu merebut ponsel Reynhard untuk menelepon polisi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending