Connect with us

Hukum & Kriminal

Fakta Terbaru Kasus Satpol PP Bobol Bank DKI Rp 32 M

Published

on


Bank DKI melaporkan kasus dugaan pembobolan ATM ke polisi oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Pembobolan ini merugikan Bank DKI hingga Rp 32 miliar.

Setidaknya ada 12 Satpol PP yang diduga membobol ATM. Modusnya, dengan mengambil uang di ATM jaringan bersama tanpa membuat saldo rekening mereka berkurang.

Untuk lebih jelasnya, berikut kumparan merangkum mengenai pembobolan Bank DKI:

Sudah Diketahui OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah menerima laporan terkait kasus pembobolan rekening di Bank DKI. Otoritas pun telah meminta perbaikan untuk transaksi melalui ATM ke bank tersebut.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan, pihaknya sudah mengetahui kasus tersebut beberapa bulan lalu. Menurutnya, OJK juga telah meminta perbaikan kepada Bank DKI untuk transaksi melalui ATM bank lain.

“Kejadian tersebut sudah beberapa bulan yang lalu dan telah dilakukan langkah perbaikan untuk transaksi melalui ATM Bank lain,” ujar Sekar ketika dikonfirmasi kumparan, Kamis (21/11).

Namun demikian, Sekar enggan memberikan komentar lebih lanjut saat ditanya mengenai pengawasan OJK terhadap kasus pembobolan rekening di bank yang kerap terjadi, seperti yang dialami Bank DKI.

Pada saat bersamaan, Bank DKI hingga kini belum merespons konfirmasi kumparan terkait kasus pembobolan ATM oleh oknum Satpol PP itu.

Bukan di ATM Bersama
Corporate Secretary Artajasa, Zul Irfan menegaskan, transaksi yang dilakukan oleh oknum Satpol PP dilakukan di jaringan ATM lain, bukan ATM Bersama.

“Melalui penelusuran kami, termasuk juga setelah konfirmasi kepada Bank DKI, transaksi-transaksi tersebut bukan dilakukan di jaringan ATM Bersama,” ujar Zul saat dikonfirmasi kumparan.

Sebagai informasi, Artajasa merupakan penyedia jaringan infrastruktur bagi perbankan. Selain Artajasa, di Indonesia terdapat beberapa perusahaan switching lain yang beroperasi di Indonesia, seperti PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Daya Network Lestari ( ATM Alto), dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).

“Jadi tampaknya karena brand atau merk ATM Bersama sudah demikian common di masyarakat, sehingga kalau melakukan transaksi di ATM beda bank, dikatakan bahwa itu dilakukan di ATM bersama. Padahal maksudnya di terminal ATM yang bisa digunakan bersama-sama,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Satpol PP DKI, Arifin, mengatakan 12 anggotanya tak keinginan untuk membobol ATM. Sebab, menurut Arief, mereka hanya berniat mengambil uang. Namun, karena saldo ATM tak berkurang, mereka kembali mengambil uang.

“Saya luruskan tidak ada itu pencucian uang dan korupsi ya. Tetapi mereka ambil uang, tapi saldo tidak berkurang. Dan ini menurut pengakuan mereka sudah lama. Bukan dalam sekali ambil sebesar itu, tidak,” kata Arifin kepada wartawan, Senin (18/11).

“Informasi yang saya dapatkan mereka mengambil uang di ATM Bersama, bukan ATM Bank DKI. ATM Bersama yang mana dia mengambilnya pertama dia salah PIN. Yang kedua baru PIN-nya benar dan uangnya keluar namun saldonya tidak berkurang. Lalu dia ambil lagi,” tambahnya.

Pelaku Sudah Dipecat
Badan Kepegawaian Negara (BKD) DKI Jakarta sudah memecat 10 oknum Satpol PP yang sudah bobol Bank DKI. Saat ini sedang menunggu dua orang lain yang statusnya masih menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Menurut Kabid Pengendalian BKD, Wahyono, 10 anggota yang sudah dipecat tersebut merupakan pegawai tidak tetap, sementara dua lainnya sudah berstatus PNS.

“12 orang itu kan 10 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan dua orang PNS. Yang 10 orang PTT itu dipecat karena PTT. Itu sudah clear,” ungkap Wahyono saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

“Kalau yang PNS itu masih menunggu putusan karena mereka kan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kita berhentikan sementara. Kalau berurusan dengan hukum nanti kita lihat, kalau sudah ada keputusan inkrah, barulah keputusan kita berhentikan atau tidak,” imbuhnya lagi.

Pelaku Sudah Dipecat
Badan Kepegawaian Negara (BKD) DKI Jakarta sudah memecat 10 oknum Satpol PP yang sudah bobol Bank DKI. Saat ini sedang menunggu dua orang lain yang statusnya masih menunggu hasil pemeriksaan polisi.

Menurut Kabid Pengendalian BKD, Wahyono, 10 anggota yang sudah dipecat tersebut merupakan pegawai tidak tetap, sementara dua lainnya sudah berstatus PNS.

“12 orang itu kan 10 orang PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan dua orang PNS. Yang 10 orang PTT itu dipecat karena PTT. Itu sudah clear,” ungkap Wahyono saat dikonfirmasi, Kamis (21/11).

“Kalau yang PNS itu masih menunggu putusan karena mereka kan diperiksa oleh pihak kepolisian. Kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka kita berhentikan sementara. Kalau berurusan dengan hukum nanti kita lihat, kalau sudah ada keputusan inkrah, barulah keputusan kita berhentikan atau tidak,” imbuhnya lagi.

Advertisement Valbury

Hukum & Kriminal

Diduga Terkait Prostitusi, Polisi Amankan Artis FTV di Medan

Published

on

Finroll – Jakarta, Polrestabes Medan mengamankan seorang selebritas, HH (23), karena diduga terkait prostitusi artis, di sebuah hotel bintang lima.

“Benar, yang bersangkutan diamankan di salah satu hotel di Medan. Saat ini sudah tengah dimintai keterangannya,” kata Kapolrestabes Medan Kombes Riko Sunarko, dalam keterangannya, Senin (13/7) dini hari.

Dia menjelaskan dugaan prostitusi tersebut telah diselidiki sejak sepekan lalu. Polisi mendapat informasi terkait prostitusi di Medan di mana muncikari bisa menyediakan artis dari Jakarta.



“Jadi dari hasil penyelidikan beberapa hari yang lalu kita mendapat informasi ada muncikari yang menawarkan kepada orang-orang di Medan bisa menghadirkan artis-artis dalam rangka prostitusi,” urainya.

Penyelidikan mengarah pada HH. Dia terdeteksi baru mendarat di Bandara Kualanamu, Medan, pada Minggu (12/7) pagi, dan menginap di sebuah hotel.

Polisi bergerak ke hotel yang dimaksud. Di sana, HH diamankan bersama seorang pria di dalam kamar hotel.

“Jadi kita amankan seorang perempuan berinisial H umur 23 tahun. Pengakuannya baru landing dari Jakarta. Kemudian menginap di salah satu hotel dengan temannya,” terangnya.

Usai diamankan HH dan pria tersebut diboyong ke Polrestabes Medan untuk dimintai keterangannya. Untuk HH juga diinterogasi secara intensif di ruang Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan,

“Ini masih kita dalami, apakah kasusnya betul berkaitan dengan prostitusi dan apakah betul ini artis atau bukan. Ini masih kita dalami lebih jauh, ” tutupnya.

Dari informasi yang dihimpun, HH disebut-sebut merupakan aktris film televisi (FTV) yang juga selebgram.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Terbukti Membunuh, Istri Hakim Jamaluddin Divonis Mati

Published

on

finroll.com.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin yang merupakan suaminya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Zuraida Hanum dengan pidana mati,” kata majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik serta didampingi hakim anggota Dahlia SH dan Immanuel Tarigan, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/7).
Jefri, yang juga selingkuhan Zuraida dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Reza Fahlevi dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis mengatakan tak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Zuraida terhadap suaminya itu.

Majelis Emosional

Hakim anggota Immanuel Tarigan saat membacakan putusan tampak emosional. Immanuel menangis saat memaparkan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Ia menyebut Zuraida selama ini cukup aktif mengikuti Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan kegiatan istri-istri para hakim. Namun, faktanya ia menjadi inisiator pembunuhan sang suami
“Bahwa Zuraida Hanum menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jefri Pratama bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Kedekatan itu bagian upaya Zuraida agar Jefri mau melakukan pembunuhan. Kemudian Zuraida tidak bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya,” kata Immanuel.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan para penasehat hukum serta JPU untuk menyampaikan sikap atas vonis tersebut.

“Saudara boleh terima jika putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kalian, kalian bisa banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari menerima atau banding atas putusan, demikian juga terhadap Jaksa Penuntut Umum,” kata Erintuah.

Dalam kasus ini, para terdakwa membunuh Jamaluddin sekitar pukul 01.00 wib di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Jumat 29 November 2019.

Sedangkan terdakwa Zuraida menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya.

Setelah memastikan korban meninggal, kedua eksekutor tersebut kembali sembunyi di lantai 3. Pada pukul 03.00 WIB, mereka kembali masuk kamar korban.

Zuraida lalu memerintahkan Jefri dan Reza agar membuang jenazah korban ke Berastagi dengan menggunakan mobil Prado milik korban. Sebelum dibuang ketiga terdakwa memakaikan pakaian training ke tubuh korban.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending