Connect with us
[adrotate group="1"]

Makro Ekonomi

Hindari Penipuan, Inilah Exchanges Aset Kripto yang telah terdaftar di BAPPEBTI

Published

on


Finroll.com — Keberadaan Aset Kripto di Indonesia kerap dicap negatif oleh masyarakat, maraknya oknum yang menggunakan teknologi aset kripto dalam menjalankan modus operasinya meresahkan dan merugikan banyak pihak. Untuk mencegah hal ini Bank Indonesia sempat mengeluarkan Surat Pernyataan no: 16/6/Dkom yang berisi “Bank Indonesia menyatakan SID Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia” pada februari 2014 Silam.

Namun lain halnya sekarang, memperjual belikan Aset Kripto seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menjadi kabar baik untuk seluruh penggiat aset kripto di Indonesia.

Mekanisme perdagangan aset kripto ini kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang didalamnya termasuk mengatur mekanisme perizinan untuk para exchange yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 Perusahaan atau Entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari BAPPEBTI sebaGai calon pedagang asset kripto, yaitu:
1. PT Crypto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
PT Pintu Kemana Saja
5. PT Zipmex Exchange Indonesia
6. PT Bursa Cripto Prima
7. PT Luno Indonesia LTD
8. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
9. PT Indonesia Digital Exchange
10. PT Cipta Koin Digital
11. PT Trinity Investama Berkat
12. PT Plutonext Digital Aset

Lebih lanjut lagi, Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) beserta 10 dari pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar, dengan dukungan dari BAPPEBTI kemudian melakukan kampanye “tetap aman dan legal”.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia, A-B-I juga akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” pada 15 September 2020 yang akan datang.

Chairman A-B-I, Oham Dunggio berpesan “Kami harap melalui konferensi ini masyarakat Indonesia bisa mengerti tentang potensi teknologi Blockchain, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama memberikan pemahaman dasar agar dapat membedakan project scam dan project real. Ini adalah persembahan kami dari Asosiasi untuk mendorong perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia”

Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Sahudi, menyampaikan “peraturan tentang aset kripto yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan bertujuan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap para pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto.

Lebih lanjut Sahudi mengatakan “Kami menyambut baik rencana A-B-I yang akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” dan berharap konferensi dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan acara ini, masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai technology Blockchain dan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik bursa berjangka di Indonesia”.

Info Kontak : www.asosiasiblockchain.co.id
Lampiran: Poster Kampanye “Tetap Aman & Legal”

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Kunci Hadapi Resesi Ekonomi RI: Berhemat dan Pilih Aset Aman

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal III diperkirakan minus atau terkontraksi. Indonesia pun akan memasuki masa resesi ekonomi. Bagaimana menghadapinya?

Published

on

Kementerian Keuangan memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2020 lebih buruk dari perkiraan awal.

Indonesia pun kemungkinan bakal memasuki resesi ekonomi. Ekonomi suatu negara disebut mengalami resesi jika pertumbuhannya negatif atau kontraksi selama dua kuartal berturut-turut.

Pada kuartal II 2020, ekonomi Indonesia tumbuh minus 5,32%. Adapun, pada kuartal III, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ekonomi masih tumbuh negatif hingga 2,9%. Artinya, resesi ekonomi sudah menimpa Indonesia.

Dalam menghadapi resesi, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan masyarakat harus berhemat.

Dilema Beban Berat Ekonomi saat Prioritas Kesehatan Tangani Pandemi Salah satu caranya dengan menunda pembelian barang-barang sekunder, tersier, termasuk barang yang terkait gaya hidup.

“Fokus saja pada kebutuhan makanan dan kesehatan. Itu yang utama di saat resesi ekonomi berbarengan dengan krisis kesehatan,” kata Bhima kepada Katadata.co.id pada Minggu (27/9).

Menurut dia, penghematan yang dilakukan masyarakat memang akan berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga.

Pasalnya, masyarakat hanya akan membeli kebutuhan dasar seperti makan dan miuman. Sedangkan pengeluaran untuk produk-produk sekunder atau tersier seperti tas bermerek, pakaian mahal, atau barang-barang berharga akan dihemat.

Namun, penghematan harus dilakukan dalam menghadapi resesi di tengah pandemi. “Ini lebih ke persiapan worst scenario. Kalau boros nanti repot sendiri, jangan sampai berutang untuk biayai gaya hidup padahal tidak sesuai kebutuhan yang prioritas,” katanya.

Banyak orang Indonesia tak siap hadapi krisis

Selain itu, dia menyarankan agar masyarakat memiliki dana darurat setidaknya 30% dari total pendapatan. Dana darurat tersebut dapat disisihkan ke rekening yang terpisah dari kebutuhan pokok.

Dana darurat itu menjadi dana antisipasi jika kehilangan pendapatan, pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun kontrak tidak diperpanjang.

“Jadi ada bekal untuk biaya hidup. Dana emergency juga bisa dipakai ketika sakit atau kebutuhan mendesak lainnya,” kata dia.

Selanjutnya, Bhima mengajurkan agar masyarakat memilih aset aman jika ingin berinvestasi. Aset aman yang dimaksud yaitu deposito bank, emas batangan (logam mulia), dan surat utang pemerintah.

Menurut dia, tiga aset tersebut bisa menjadi tempat lindung nilai terbaik ketika ketidakpastian ekonomi meningkat. Di sisi lain, Bhima meminta pemerintah mengantisipasi resesi ekonomi dengan menjaga daya beli 115 juta kelas menengah rentan miskin.

Kelompok tersebut bukan lagi berhemat, melainkan sudah hidup dengan keuangan yang pas-pasan. Sehingga pemerintah perlu menyuntik bantuan langsung tunai (BLT) dengan nominal minimum Rp 1,2 juta per orang.

Pemerintah juga bisa turunkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% ke 0-5% selama masa pemulihan ekonomi. “Stimulus PPN langsung dirasakan oleh konsumen akhir dibanding PPh 21 DTP atau PPh badan,” ujar Bhima.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sri Mulyani Pastikan Resesi Melanda RI

Published

on

FINROLL.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini minus 0,6 persen hingga 1,7 persen. Proyeksi ini lebih parah dari sebelumnya yang mematok PDB minus 0,2 persen hingga 1,1 persen.

“Ini artinya, negatif kemungkinan terjadi pada kuartal ketiga dan berlangsung pada kuartal keempat yang kita masih upayakan (pertumbuhannya) mendekati nol,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam paparan APBN Kita, Selasa (22/9).

Sementara untuk 2021 nanti, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5 persen-5,5 persen. Target ini lebih rendah dari proyeksi institusi asing yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh 6 persen.

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang minus pada Kuartal III, maka dipastikan Indonesia akan mengalami resesi setelah mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II.

Namun demikian, sambung Ani, perkiraan-perkiraan itu masih sangat bergantung dengan perkembangan kasus covid-19 di dalam negeri yang banyak memengaruhi aktivitas ekonomi.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, ia memproyeksi pertumbuhannya terkontraksi hingga minus 3 persen. Kemudian, investasi anjlok hingga minus 6,6 persen-8,5 persen.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,2 persen hingga 1,1 persen. Angka ini jauh dari prediksi awal di kisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 masih menekan ekonomi dalam negeri, seiring dengan meningkatnya kasus penyebaran virus corona. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Melejit Jadi 26,4 juta

Published

on

Jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomi Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Selain itu terdapat faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas turun.

Persebaran tertinggi penduduk miskin terdapat di Maluku dan Papua sebesar 28,15%. Sementara persentase penduduk terendah terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 5,81%. (katadata.co.id)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending