Connect with us
[adrotate group="1"]

Makro Ekonomi

Hindari Penipuan, Inilah Exchanges Aset Kripto yang telah terdaftar di BAPPEBTI

Published

on


Finroll.com — Keberadaan Aset Kripto di Indonesia kerap dicap negatif oleh masyarakat, maraknya oknum yang menggunakan teknologi aset kripto dalam menjalankan modus operasinya meresahkan dan merugikan banyak pihak. Untuk mencegah hal ini Bank Indonesia sempat mengeluarkan Surat Pernyataan no: 16/6/Dkom yang berisi “Bank Indonesia menyatakan SID Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia” pada februari 2014 Silam.

Namun lain halnya sekarang, memperjual belikan Aset Kripto seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menjadi kabar baik untuk seluruh penggiat aset kripto di Indonesia.

Mekanisme perdagangan aset kripto ini kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang didalamnya termasuk mengatur mekanisme perizinan untuk para exchange yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 Perusahaan atau Entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari BAPPEBTI sebaGai calon pedagang asset kripto, yaitu:
1. PT Crypto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
PT Pintu Kemana Saja
5. PT Zipmex Exchange Indonesia
6. PT Bursa Cripto Prima
7. PT Luno Indonesia LTD
8. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
9. PT Indonesia Digital Exchange
10. PT Cipta Koin Digital
11. PT Trinity Investama Berkat
12. PT Plutonext Digital Aset

Lebih lanjut lagi, Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) beserta 10 dari pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar, dengan dukungan dari BAPPEBTI kemudian melakukan kampanye “tetap aman dan legal”.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia, A-B-I juga akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” pada 15 September 2020 yang akan datang.

Chairman A-B-I, Oham Dunggio berpesan “Kami harap melalui konferensi ini masyarakat Indonesia bisa mengerti tentang potensi teknologi Blockchain, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama memberikan pemahaman dasar agar dapat membedakan project scam dan project real. Ini adalah persembahan kami dari Asosiasi untuk mendorong perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia”

Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Sahudi, menyampaikan “peraturan tentang aset kripto yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan bertujuan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap para pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto.

Lebih lanjut Sahudi mengatakan “Kami menyambut baik rencana A-B-I yang akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” dan berharap konferensi dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan acara ini, masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai technology Blockchain dan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik bursa berjangka di Indonesia”.

Info Kontak : www.asosiasiblockchain.co.id
Lampiran: Poster Kampanye “Tetap Aman & Legal”

Advertisement Valbury

Makro Ekonomi

Pameran Dagang RI Tarik Transaksi Rp1,02 T dari Mesir

Published

on

FINROLL.COM – Pameran perdagangan Indonesia secara virtual, Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition (TEI-VE) 2020 berhasil menggaet transaksi bisnis sebesar US$73 juta atau sekitar Rp1,02 triliun dari para pengusaha Mesir.

“Meski pandemi, tidak mengecilkan semangat pembeli Mesir melakukan pembelian produk Indonesia,” kata Kepala Perwakilan RI/Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar RI di Kairo M Aji Surya dikutip dari Antara, Rabu (11/11).

Kesepakatan bisnis itu dilakukan melalui penandatanganan kontrak pembelian yang diadakan pada Selasa (10/11). Menurut dia, transaksi perdagangan tersebut mencakup beberapa produk unggulan Indonesia di antaranya manufaktur ban kendaraan senilai US$30 juta, sabun toilet US$3 juta dan produk biji kopi US$40 juta.

“Mesin diplomasi ekonomi kita tidak boleh kendor,” imbuh Aji.

Atase Perdagangan KBRI Kairo Irman Adi Purwanto Moefthi yang mendampingi pembeli Mesir melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) misi pembelian menjelaskan kehadiran pengusaha itu menegaskan loyalitas untuk mengimpor produk unggulan Indonesia.

“Tema TEI yang diusung tahun ini mengangkat upaya sustainable trade in digital era untuk mendorong keberlanjutan produk Indonesia dan promosi produk dalam negeri ke pasar Mesir dan sekitarnya,” ucapnya.

Sedangkan, Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Kairo John Admiral menambahkan pameran dagang skala internasional secara virtual ini dapat dioptimalkan sebagai bentuk inovasi promosi di tengah pandemi.

Kementerian Perdagangan menggelar TEI-VE mulai 10-16 November 2020. Pameran dagang terbesar Indonesia itu merupakan agenda rutin tahunan untuk mendongkrak ekspor Indonesia ke pasar internasional.

Pada TEI Ke-35 ini, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memasang target transaksi sebesar US$1 miliar dolar AS atau sekitar Rp14 triliun. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Indonesia Resmi Masuk ke Jurang Resesi Ekonomi

Indonesia resmi terperosok ke jurang resesi ekonomi. Kepastian tersebut terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 kemarin.

Published

on

FINROLL.COM – Indonesia resmi terperosok ke jurang resesi ekonomi. Kepastian tersebut terjadi setelah Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49 persen pada kuartal III 2020 kemarin.

Dengan pertumbuhan itu berarti ekonomi Indonesia minus dalam dua kuartal terakhir. Pasalnya, pada kuartal II 2020 kemarin ekonomi Indonesia minus 5,32 persen.

Sebagai informasi, resesi merupakan suatu keadaan di mana ekonomi negara negatif dalam dua kuartal atau lebih secara berturut-turut.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan capaian pertumbuhan ekonomi berbanding terbalik dibandingkan kuartal III 2019 sebesar 5,02 persen.

“Dengan posisi ini kalau kita bandingkan posisi kuartal III 2019 maka posisi pertumbuhan Indonesia secara tahunan masih mengalami kontraksi sebesar 3,49 persen,” ujar Suhariyanto dalam paparan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal III 2020, Kamis (5/11).

Suhariyanto mengatakan ekonomi di sejumlah negara membaik pada kuartal III 2020 dibandingkan kuartal II 2020. Namun, perbaikan tersebut mengalami kendala kenaikan kasus pandemi covid-19 di sejumlah negara.

Di beberapa negara di Eropa sedang melakukan lockdown kembali, Jerman, Prancis, Inggris, dan Austria karena kasus covid yang terus meningkat,” ucapnya.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi pada sejumlah negara mitra dagang masih mengalami kontraksi, kecuali China yang sudah berhasil tumbuh positif sebesar 4,9 persen pada kuartal III 2020. Namun, kontraksi tersbet tidak sedalam pada kuartal II 2020.

Pertumbuhan ekonomi pada Juli-September ini ditopang realisasi belanja pemerintah. Tercatat, realisasi belanja pemerintah mencapai Rp771,37 triliun, setara 28,16 persen dari pagu anggaran 2020 sebesar Rp2.739,17 triliun.

“Kenaikan realisasi belanja negara kuartal III 2020 disebabkan naiknya realisasi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dan desa,” katanya.

Selain itu, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi mencapai Rp209 triliun pada kuartal III 2020, atau naik 1,6 persen dari periode yang sama tahun lalu.

Realisasi investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp102,9 triliun naik 2,1 persen. Sedangkan, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp106,1 triliun, naik 1,1 persen.

Sepanjang kuartal III 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp2.720,5 triliun dan PDB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp3.894,7 triliun.

Masuknya Indonesia pada jurang resesi ekonomi sudah dipastikan oleh pemerintah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkirakan pertumbuhan ekonomi minus sekitar 3 persen pada kuartal III 2020.

“Pada kuartal III ini, kita juga mungkin sehari, dua hari, tiga hari akan diumumkan oleh BPS, juga masih berada di angka minus. Perkiraan kami minus 3 persen, naik sedikit,” ujar Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Menaker Tak Naikkan UMP 2021 karena Corona

Published

on

FINROLL.COM – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan keputusan upah minimum provinsi (UMP) 2021 tak naik diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi selama masa pandemi virus corona. Selain itu, Ida juga mempertimbangkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja/buruh termasuk dalam membayar upah.

Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditujukan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/2020 ini mengatur tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional, diminta kepada Gubernur untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai Upah Minimum Tahun 2021 sama dengan nilai Upah Minimum Tahun 2020,” kata Ida seperti tertuang dalam SE Nomor M/11/HK.04/2020, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (27/10).

Ida mengungkapkan penerbitan beleid tersebut dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan dan keberlangsungan bekerja bagi pekerja/buruh serta menjaga kelangsungan usaha.

Selanjutnya, upah minimum 2021 ini secara resmi akan ditetapkan dan diumumkan oleh seluruh pemerintah daerah pada akhir Oktober 2020.

“Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk menindaklanjuti dan menyampaikan Surat Edaran ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah Saudara,” sambungnya.

Adapun tembusan beleid yang diteken pada 26 Oktober 2020 ini adalah Presiden Republik Indonesia; Wakil Presiden Republik Indonesia; Menteri Kabinet Indonesia Maju; Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan Pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyesalkan keputusan Ida. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, aksi perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kenaikan upah minimum 2021 dan penolakan omnibus law UU Cipta Kerja.

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata,” kata Said.

Sementara, Kalangan pengusaha menilai keputusan pemerintah tidak menaikkan upah minimum pada 2021 mendatang sudah tepat. Pasalnya, keputusan itu diambil demi menjaga keberlangsungan bisnis ke depan yang tengah tertekan oleh pandemi covid-19.

“Kami mengerti atas keputusan tersebut demi keberlangsungan usaha. Kalau dinaikkan tentu akan memberatkan daya saing usaha,” ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bidang Perdagangan Benny Soetrisno kepada CNNIndonesia.com dalam kesempatan terpisah. (CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending