Connect with us

Business

Hut Ke-19, Indika Energy Tbk Lakukan 19 Aksi Sustainability Secara Serentak

Published

on


Finroll.com — Perusahaan energi terintegrasi PT Indika Energy Tbk (Indika Energy) mengadakan syukuran atas hari jadinya ke-19 dengan melakukan 19 Aksi Sustainability di berbagai wilayah Indonesia secara serentak.

Tak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan energi nasional, Indika Energy juga memiliki misi turut membangun sumber daya manusia Indonesia.

Dengan mengusung tema “Giving Back to the Community”, rangkaian rasa syukur diwujudkan dalam beberapa kegiatan termasuk 19 Aksi Sustainability, donor darah dan INDY Talks 2019.

“Keberlanjutan merupakan elemen inti dari hal-hal yang dilakukan Perusahaan, untuk memastikan kegiatan usaha dan program-program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan berjalan selaras dengan niat kami untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Indonesia,” tutur Arsjad Rasjid, Direktur Utama Indika Energy.

19 Aksi Sustainability Indika Energy Group. Aksi sustainability (keberlanjutan) secara serentak dilakukan Indika Energy dan anak-anak usahanya dengan melibatkan lebih dari 500 karyawan.

19 aksi yang dilakukan sesuai dengan pilar-pilar sustainabilty Perusahaan yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Di Jakarta, Indika Energy melakukan penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk. Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yaitu sekitar 3,5 juta hektar.

Meski demikian, data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat lebih dari 40 persen hutan mangrove Indonesia dalam kondisi rusak.

Penanaman mangrove ini dilakukan Perusahaan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Beberapa kegiatan sustainability lain juga dilakukan di area kantor INDY Bintaro termasuk edukasi nutrisi, donasi buku dan revitalisasi gedung serbaguna.

Sementara itu di Kalimantan Selatan, aksi yang dilaksanakan adalah menanam 1000 pohon dan menyerahkan ambulans air untuk warga pesisir sungai.

Hal serupa juga dilakukan di Kalimantan Timur dengan menanam 1000 pohon bakau, pelatihan ternak bebek, dan kegiatan bersama anak-anak disabilitas.

Sementara itu di Kalimantan Tengah, aksi sustainability diimplementasikan melalui rangkaian pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis.

Aktifitas sosial ini pun dilakukan hingga ke ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat, dimana anak usaha Indika Energy disana melakukan aksi tanam bibit pohon dan kampanye lingkungan hidup.

Pencapaian Perusahaan tentunya tak terlepas dari dukungan para pemangku kepentingannya termasuk para komunitas dan penggiat sosial.

Sebagai rangkaian kegiatan hari jadinya ke-19, Indika Energy dan Indika Foundation juga akan menggelar forum INDY Talks pada 24 Oktober mendatang dengan didukung oleh para penggiat sosial dan berbagai organisasi diantaranya Sahabat Anak, Demibumi, Du’anyam, Sehat Mental Indonesia, SabangMerauke, Yayasan Cinta Anak Bangsa, Filantropi Indonesia, Diet Kantong Pastik, Jadi Gini dan Indorelawan.

Sejalan dengan semangat “Inspirasi, Aksi, dan Kolaborasi”, forum ini bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan saling berbagi pengalaman antar organisasi yang hadir, serta diharapkan mampu menghasilkan dampak positif yang semakin besar terkait berbagai permasalahan sosial yang ada.

Lebih dari empat dekade Indika Energy Group turut membangun negeri

Indika Energy berdiri sejak tahun 2000. Namun sebagai sebuah Grup usaha, Indika Energy telah turut membangun Indonesia selama lebih dari empat dekade melalui pembangunan proyek-proyek mahakarya industri energi nasional berskala besar.

Mulai dari fasilitas pemrosesan dan kompresi gas di Aceh oleh Tripatra, hingga ke wilayah timur Indonesia dimana Petrosea membangun infrastruktur di Papua termasuk jalan, jembatan, rumah sakit dan pelabuhan.

Indika Energy Group juga mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan dalam setiap operasinya. Sebagai perusahaan tambang batubara terbesar ketiga di Indonesia, Kideco Jaya Agung memasok batubara bersih ramah lingkungan untuk pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi kunci penggerak roda ekonomi masyarakat.

Sementara itu Cirebon Electric Power, perusahaan pembangkit listrik yang sebagian sahamnya dimiliki Indika Energy, menggunakan teknologi supercritical yang ramah lingkungan dengan tingkat efisiensi tinggi.

Operasional perusahaan juga didukung Mitrabahtera Segara Sejati (MBSS), perusahaan transportasi dan logistik laut untuk barang curah dan sumber daya alam.

Ke depannya, Indika Energy beraspirasi untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan lagi dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan prioritas Indonesia.

“Kami terus melihat dan menangkap peluang usaha yang mampu menyempurnakan Indika Energy sebagai perusahaan energi terintegrasi menjadi perusahaan investasi dengan portofolio bisnis yang terdiversifikasi,” tutur Arsjad Rasjid dalam siaran persnyang diterima Finroll.com.(red)

Advertisement

Pasar Modal

Sri Mulyani Dorong Pasar Modal, Pajak IPO & Dividen Dipangkas

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dalam RUU mengenai Omnibus Law perihal perpajakan, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari saat ini 25% menjadi 22% pada periode 2021-2022 dan dipangkas lagi menjadi 20% untuk periode 2023.

Selain itu, khusus untuk PPh badan bagi perusahaan yang melakukan aksi penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) atau go public di Bursa Efek Indonesia (BEI), pemerintah akan menurunkan pajak badan dengan penurunan sebesar 3%, dalam 5 tahun setelah perusahaan tersebut IPO.

Perhitungannya ialah PPh badan perusahaan IPO turun dari 22% saat ini menjadi 19%, sementara untuk IPO tahun 2023 pajak PPh badan akan turun dari 20% menjadi 17%.

“Kita juga akan menurunkan untuk pajak badan yang melakukan go public dengan pengurangan tarif PPh 3 persen lagi terutama untuk pengurangan hanya untuk go public baru selama 5 tahun sesudah mereka go public,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Istana Negara, Jumat ini (22/11/2019).

Selain bagi perusahaan yang mau IPO, insentif juga diberikan bagi investor pasar modal terutama berkaitan dengan dividen yang diperoleh investor dari laba bersih emiten, baik bagi wajib pajak (WP) orang pribadi maupun WP badan.

“Kemudian kita juga akan membuat penurunan tarif atau pembebasan tarif PPh dividen dalam negeri dalam hal ini dividen yang diterima WP [wajib pajak] badan maupun WP [perorangan] akan dibebaskan dan kita akan atur lebih lanjut dalam aturan pemerintah di bawahnya [aturan turunan,” tegas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menegaskan insentif pajak dalam RUU Omnibus Law ini adalah bagian upaya Kementerian Keuangan merealisasikan permintaan Presiden Joko Widodo yang mendorong agar jajarannya membuat aturan perundang-undangan yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan peranan UMKM, dan meningkatkan iklim investasi.

“Seperti diketahui Pak Presiden meminta kabinet untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk ciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Salah satunya yang di kelompok perpajakan jadi Omnibus tersendiri,” kata Menkeu.

Sebagai informasi, berdasarkan data online-pajak, ada tiga ketentuan pajak dividen. Pertama, PPh Pasal 4 ayat 2 yang menentukan dividen yang diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh sebesar 10% dan bersifat final.

Kedua, PPh Pasal 23 di mana penerima penghasilan dividen ini merupakan wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) dengan potongan 15% dari jumlah dividen.

Ketiga, PPh Pasal 26 yakni penerima penghasilan dividen merupakan orang pribadi yang tinggal di luar negeri, perusahaan di luar negeri yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, serta perusahaan di luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia tanpa melalui bentuk usaha tetap. Tarif potongan pajak penghasilannya sebesar 20% atas jumlah bruto dividen.

Konferensi pers pada Jumat ini adalah rangkaian proses penyusunan aturan perpajakan yang sudah digembar-gemborkan Jokowi pada September silam.

Ketika itu, Menkeu usai rapat terbatas dengan Jokowi, menegaskan insentif ini akan mendorong bertumbuhnya pasar modal Indonesia. Dalam RUU baru yang dimaksud Sri Mulyani, akan menyangkut tiga UU yang direvisi yakni PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), dan KUP (Ketentuan Umum Perpajakan).

“Di bidang PPh, substansi terpenting adalah penurunan tarif PPh Badan. Seperti yang sudah disampaikan, sekarang 25 persen, turun secara bertahap ke 20 persen,” kata Sri Mulyani, ketika itu.

“Bisa dilakukan [penurunan PPh] dan penurunan dimulai 2021. Dari 2020 tidak terpengaruh, baru 2021. Perusahaan go public penurunan 3 persen di bawahnya. Artinya bisa 17 persen, sama dengan PPh di Singapura, terutama go public [IPO] baru yang baru mau masuk ke bursa,” tegas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sri Mulyani mengatakan, hal ini dilakukan untuk menaikkan perekonomian Indonesia, termasuk mendorong pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan hingga menggunakan azas teritorial.

“Ini mendorong kepatuhan, menciptakan keadilan iklim usaha, dan tempatkan berbagai fasilitas perpajakan dalam perundang undangan.”

Dalam RUU baru ini, Sri Mulyani ketika itu juga menegaskan akan menghapuskan PPh atas dividen (dari laba bersih) dari dalam negeri dan luar negeri.

“Selama ini dividen dari dalam dan luar negeri yang diterima PPh badan kalau miliki saham di atas 25 persen tidak dikenai PPh, tapi kalau di bawah kena PPh normal 25 persen,” kata Sri Mulyani.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Business

Ditolak Erick, Rencana Pembentukan 8 Holding BUMN Batal?

Published

on

By

Rencana mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membuat delapan induk usaha (Holding) BUMN tampaknya bisa pupus. Rencana ini mulai dievaluasi ulang oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

“Mengenai holding untuk BUMN Karya sepertinya lagi dikaji. Memang kecil kemungkinan untuk bikin holding di BUMN Karya,” demikian penjelasan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga Rabu (20/11/2019, terkait kelanjutan pembentukan Holding BUMN Karya, salah satu holding yang digadang-gadang oleh Rini Soemarno.

Holding BUMN Karya memang masuk dalam Rencana Strategis Kementerian BUMN 205-2019 era Rini Soemarno, di mana ada dua Holding yakni Holding BUMN Infrastruktur dan Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan.

Arya mengungkapkan, kemungkinan rencana tersebut batal karena banyak pertimbangan. Sayangnya Arya belum banyak bercerita soal batalnya rencana tersebut.

Padahal pembentukan Holding BUMN Karya hanya tinggal selangkah lagi, tinggal menunggu peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum pembentukannya.

Rencananya holding BUMN Infrastruktur akan terdiri dari enam perusahaan dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai pemimpinnya, sedangkan para anggota holding antara lain PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero).

Pada awal tahun ini, Rini sebenarnya menargetkan delapan Holding BUMN rampung di tahun 2019 ini.

Delapan holding BUMN tersebut yaitu infrastruktur, perumahan, asuransi, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen, dan BUMN sektor kawasan.

Tujuan pembentukan holding ini agar pembinaan dan pengawasan BUMN menjadi lebih terukur dan prudent. Selain itu, pembentukan holding juga untuk meningkatkan kelincahan dan kemampuan bersaing di kancah internasional.

Hingga saat ini baru tiga holding BUMN yang selesai dibentuk di era pemerintahan Jokowi, yakni Holding BUMN Pertambangan, Holding BUMN Migas dan Holding BUMN Farmasi. Sisanya masih dalam proses pembentukan.

Adapun di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) pada 18 September 2014 untuk pembentukan holding BUMN Perkebunan di bawah PT Perkebunan Nusantara III.

Pemerintah era Jokowi-JK menargetkan pembentukan delapan Holding BUMN akhir Maret 2019. Namun hingga kini baru dua holding BUMN yang diproses.

Menteri BUMN Rini Soemarno ketika masih menjabat, mengungkapkan delapan holding BUMN yang ditargetkan tersebut yaitu infrastruktur, perumahan, asuransi, pertahanan, farmasi, pelabuhan, semen, dan BUMN sektor kawasan. Hal tersebut disampaikannya di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Adapun untuk Holding BUMN Perumahan dan Pengembangan Kawasan terdiri atas PT Wijaya Karya Tbk, PT PP Tbk, PT Amarta Karya, PT Bina Karya, dan PT Indah Karya. Induk dari Holding Perumahan adalah Perum Perumnas.

Sebagai informasi, sejak tahun 1997 Indonesia telah memiliki holding BUMN yaitu holding pupuk. Holding Pupuk sudah ada sejak 7 Agustus 1997 telah menunjuk PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) atau disingkat Pusri sebagai induk perusahaan.

Namun, pada tahun 2010 dibentuk holding pupuk baru dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) menjadi induk holding. Sedangkan, Pusri akan menjadi anak holding.

PT Pupuk Indonesia (Persero) membawahi sekitar 10 anak perusahaan, di antaranya PT Petrokimia Gresik (PKG), PT Pupuk Kujang (PKC), PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), PT Rekayasa Industri (Rekind), hingga PT Pupuk Indonesia Energi (PIE).

Continue Reading

Makro Ekonomi

Harga Batu Bara Masih Naik, Kuat Sampai Kapan?

Published

on

By

Finroll.com, Jakarta – Harga batu bara kembali ditutup naik pada perdagangan kemarin, Rabu (20/11/2019). Penguatan harga batu bara mengindikasikan adanya technical rebound dan belum dibarengi dengan perbaikan dari sisi fundamentalnya sehingga berpotensi kembali terkoreksi.

Harga batu bara kontrak ICE Newcastle ditutup di US$ 71,05/ton pada perdagangan kemarin atau naik 1% dibanding periode perdagangan sebelumnya.

Pekan lalu tepatnya pada 13 November 2019, Beijing mengumumkan untuk kembali mengetatkan kebijakan impor batu baranya. Beijing mengatakan secara lisan mengumumkan kepada semua otoritas pabean untuk menghentikan impor batu bara karena melebihi jumlah yang ditargetkan.

Beberapa pelabuhan di China telah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Pelabuhan di provinsi Jiangsu Cina timur – termasuk Jiangyin, Zhenjiang dan Zhangjiagang – telah menghentikan berlabuhnya kapal-kapal dengan muatan batu bara, kata para pelaku pasar, melansir Argusmedia.

Impor batu bara China pada periode Januari-Oktober mencapai 276,24 juta ton naik 9,6% dibanding tahun lalu. Jika dibanding dengan total impor batu bara China tahun 2018 yang mencapai 281,23 juta ton, impor 10 bulan tahun 2019 hanya terpaut 4,99 juta ton.

Impor batu bara di negara-negara lain juga mengalami penurunan. Impor batu bara termal Jepang dan Korea Selatan sejak 1-19 November turun masing-masing menjadi 6,5 juta ton dan 4,9 juta ton dari sebelumnya 9,8 juta ton dan 6,5 juta ton pada November tahun lalu.

Impor batu bara India pada periode yang sama juga mengalami penurunan. Mengutip data Refinitiv, impor batu bara India mencapai 7,7 juta ton dari periode yang sama November tahun lalu sebesar 11,4 juta ton. Stok batu bara di seluruh pembangkit listrik di India naik menjadi 22,7 juta ton.

Harga batu bara kontrak futures ICE Newcastle berpotensi menguji titik resistensi terdekatnya di level US$ 71,75/ton – US$ 72,7/ton. (CNBCIndonesia)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending