Connect with us

News

Ini Rekayasa Lalu Lintas di Ibukota Saat Malam Tahun Baru

Published

on


Prakiraan Cuaca: Tiga Wilayah Berpotensi Diguyur Hujan Siang-Malam Ini

Finroll.com –  Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bekerja sama dengan Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas pada malam tahun baru Senin (31/12) mendatang. DKI akan melakukan penutupan jalan selama acara perayaan pergantian tahun secara bertahap mulai pukul 17.00 WIB (31 Desember 2018) sampai pukul 01.00 WIB (1 Januari 2019).

“Dengan memperhatikan situasi di lapangan. Penutupan dimaksud untuk mengkondisikan sekaligus mensterilkan situasi lokasi acara dari kendaraan bermotor,” ujar Plt Kepala Dishub DKI Jakarta Sigit Wijatmoko dalam keterangan pers yang diterima redaksi.

Ia merinci, penutupan ruas jalan berlaku di Jalan Majapahit sisi Timur, Jalan Museum, Jalan Budi Kemuliaan, Jalan Kebon Sirih, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Kebon Kacang, Jalan Teluk Betung, Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tanjung Karang, Jalan Imam Bonjol, Jalan Sunda, Jalan Medan Merdeka Utara, dan Jalan Veteran III.

Untuk pengalihan lalu lintas, ia menjelaskan, kendaraan dari arah Harmoni menuju Selatan akan dialihkan melalui Jalan Juanda-Lapangan Banteng-Jalan Pejambon-Jalan Ridwan Rais dan seterusnya. Sementara, kendaraan dari arah Semanggi menuju ke Utara diarahkan melalui Jalan Margono Joyohadikusumo-Jalan KH Mas Mansyur atau Jalan Galunggung dan seterusnya.

Selain itu, pengalihan lalu lintas dari Barat ke Timur atau sebaliknya melalui Jalan Suryo Pranoto, Jalan Juanda, Jalan Pos, Jalan Gunung Sahari, dan seterusnya. Atau dapat juga melalui Jalan Tambak, Jalan Sultan Agung, Jalan Galunggung, dan seterusnya.

Khusus untuk bus Transjakarta koridor 1 Blok M-Kota dan koridor 2 Pulogadung-Harmoni tetap melayani penumpang. Sigit mengatakan, pengalihan rute tersebut dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas.

“Diimbau kepada para pengguna jalan agar menghindari ruas jalan tersebut dan dapat menyesuaikan pengaturan lalu lintas yang ditetapkan,” kata Sigit.

Ia menambahkan, masyarakat dapat memarkirkan kendaraan pada lokasi yang telah disediakan. Ada 30 gedung yang dapat dijadikan sebagai kantong parkir bagi kendaraan roda empat maupun roda dua. Diantaranya Plaza Indonesia, Wisma Antara, Plaza BII, Gedung Wisma 46, Grand Indonesia, Gedung The Landmark, Menara BCA, Masjid Istiqlal, dan The City Tower.

Hukum & Kriminal

Kominfo: Menghina di Kolom Komentar Facebook Bukan Termasuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam UU ITE

Published

on

Finroll.com — Kepala Sub Direktorat Penyidikan Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi menjadi saksi ahli dalam sidang kasus aktivis SP JICT (RW) di Pengadilan Negeri Utara, Selasa, 1 Juli 2020.

Teguh sebagai salah satu tim perumus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta telah menjadi saksi ahli dalam 400 lebih kasus ITE menjelaskan beberapa hal:

Pertama, komentar facebook adalah ruang terbatas bukan ruang publik. Sehingga unsur “membuat dapat diaksesnya suatu informasi” belum terpenuhi. Terkecuali jika status tersebut hanya berisikan 1 sampai 2 komentar sehingga orang tidak memerlukan tindakan tambahan (klik) untuk “memanjat” komentar. Sepengetahuan Teguh, sampai saat ini belum ada contoh perkara pidana pencemaran nama baik yang terkait isi komentar di media sosial facebook.

Kedua, berdasarkan Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya, yaitu norma hukum yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP karena tidak mengatur norma hukum baru. Sehingga delik aduannya bersifat absolut. Hal tersebut juga ditegaskan dalam penjelasan pasal penemaran nama baik di revisi UU ITE yang menyatakan pasal tersebut merupakan delik aduan. Artinya hanya korban yang dapat melaporkan langsung peristiwa pidana tersebut, kecuali jika korban adalah anak-anak atau dalam pengampuan.

Dalam kasus RW, Teguh menyimpulkan konstruksi pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak terpenuhi unsur karena komentar adalah ruang terbatas (bukan ruang umum sebagaimana diwajibkan dalam penerapan pasal 310 atau 311 KUHP). Selain itu, sebagai delik aduan absolut, suatu perkara tidak dapat dituntut jika tidak dilaporkan langsung oleh korban (pasal 72 KUHP).

Ketiga, catatan penting tersebut harus menjadi pertimbangan jaksa dan hakim dalam memutuskan kasus RW. Jangan sampai buruknya penerapan Pasal 27 ayat 3 UU ITE, menambah panjangnya deretan penyimpangan dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Continue Reading

Daerah

Rieke Diah Pitaloka Resmikan Bedah Rumah Nenek Nemah

Published

on

Finroll.com, PEBAYURAN – Pembangunan rumah Nenek Nemah (60) di Kampung Rumbia, RT03 RW02, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang baru selesai dibangun oleh Fraksi PDI Perjuangan, yang diresmikan langsung oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, pada Jum’at (3/7/2020).

Pembangunan rumah nenek dengan tiga anak cucu yatim piatu tersebut dibangun selama 20 hari ini. Berawal dari dari kunjungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi ke kediaman Nenek Nemah untuk memberikan bantunan dalam memperingati Juni Bulan Bung Karno.

Kunjungan tersebut langsung diambil keputusan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Soleman untuk membedah kediaman Rumah Nenek Nemah. Dikarenakan, rumah tersebut sudah tidak layak huni dan mau ambruk.

Selesai pembangunan, kini telah diresmikan langsung oleh Reike Diah Pitaloka dan memberikan perlengkapan perabotan rumah tangga kepada Nenek Nema, agar bisa nyaman menempati rumah barunya.

“Terimakasih banyak kepada Ibu Rieke Diah Pitaloka dan PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, yang telah membangun rumah saya dan telah memberikan perlengkapan perabotan rumah saya. Semoga Ibu Rieke dan PDI Perjuangan semakin sukses dan semakin jaya,” ucap Nenek Nemah dan keluarga.

Rieke Diah Pitaloka berharap, bantuan ini dapat membantu meringankan Nenenk Nemah dan keluarga. Pasalnya, bantuan yang disalurkan ini dalam bentuk pembangunan rumah beserta isinya (perabotan rumah tangga).

“Kami (PDI Perjuangan) berharap bantuan yang disalurkan ini dapat meringankan beban Nenek Nemah dan keluarga, apalagi nenek merupakan warga kurang mampu yang hanya tinggal dengan tiga cucunya,” ucap Rieke.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi, Soleman untuk membedah kediaman Rumah Nenek Nemah, dikarenakan sudah tidak layak huni dan mau ambruk.

“Kami dari PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi tidak mau mengambil resiko melihat kediaman Nenek Nemah, yang masih tinggal dengan kondisi rumahnya mau ambruk,” kata Soleman.

Soleman mengatakan, keputusan untuk membedah rumah nenek Nemah tersebut atas inisiatif PDI Perjuangan sebagai Partai Pelopor dan Juni Bulan Bung Karno. Selain itu, pihaknya juga akan membantu pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“Bantuan bedah rumah ini hasil gotong royong dari Ibu Rieke Diah Pitaloka, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, ada Pa Samuel, Ibu Martina, kemudian Sekretaris DPC Pa Usup dan Pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi,” tambah dia.

Soleman yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ini, mengharapkan kedepannya tidak ada lagi seperti Nemah di Kawasan Industri terbesar di Asia Tenggara ini. Apalagi, keluarga tersebut sudah merasakan rumahnya seperti itu sudah bertahun-tahun.

“Nanti kepala desa, camat dan Dinsos saya panggil. Karena RT dan RW sebetulnya sudah mengusulkan untuk rutilahu, tetapi tidak pernah dapat,” tandasnya. (red)

Continue Reading

Nasional

Try Sutrisno: Empat Poin Penting Pembinaan Ideologi Pancasila

Published

on

Finroll.com — Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno bersama veteran dan purnawirawan TNI Polri menyampaikan dukungannya terhadap Rancangan Undang-undang Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP) demi menguatkan ideologi dasar negara yang telah diletakkan para founding fathers sejak republik ini berdiri.

Ada empat poin penting yang perlu dimaknai dan menjadi alasan Try. Poin pemikiran ini telah dirumuskan bersama pelaku sejarah yakni Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD).

“Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat karena sejak era reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila berangsur ditinggalkan dan ditanggalkan. Padahal Pancasila menjadi identitas Indonesia,” ujar Try di gedung MPR, Jakarta, Kamis (2/7/2020).

Menurutnya, pelajaran Pancasila wajib menjadi kurikulum inti mulai dari TK sampai SMA. Sehingga penghayatan dan pengamalannya menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara.

“Kedua, sebagai konsekuensi dari poin pertama, ideologi yang bertentangan dengan Pancasila harus disikapi serius. Hal ini untuk mencegah runtuhnya nilai-nilai luhur bangsa seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah, Keadilan Sosial dan yang paling penting adalah Gotong Royong,” ujarnya.

Dirinya menilai pembinaan ideologi Pancasila yang dijalankan dengan komitmen segenap bangsa dapat menangkal bibit intoleransi yang berkembang luas di tengah masyarakat.

Ketiga, penguatan pancasila yang mengakar kuat dalam diri bangsa dapat mencegah dampak globalisasi yang masif.

“Kami melihat Pancasila harus hadir terus menerus di tengah era semakin canggihnya teknologi informasi dengan tendensi dominasi negara maju atas bangsa kita,” kata Try.

Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi Pancasila, diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ideologi bangsa tersebut.

“Atas dasar pemikiran tersebut, kami mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum yang lebih tinggi seperti undang-undang bukan hanya Perpres,” katanya.

Selain itu, agar pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung rezim, maka Try mengapresiasi kebijakan Presiden yang telah membentuk badan pembinaan Pancasila UKP PIP dan kemudian menjadi BPIP.

Dirinya berharap poin-poin tersebut dapat menjadi pemahaman kolektif di level legislatif sehingga MPR dapat mendukung rencana pembentukan UU PIP.

Dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum LVRI Saiful Sulun dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri.

Turut hadir dalam pertemuan itu diantaranya Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para Wakil Ketua Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan Hidayat Nurwahid, Arsul Sani serta Fadel Muhamad.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending