Connect with us
[adrotate group="1"]

News

JK: Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Perlu Disegerakan

Published

on


Finroll.com –  Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong kereta cepat Jakarta-Surabaya segera dibangun. JK menyebut, keberadaan kereta cepat Jakarta Surabaya nantinya akan menambah pilihan bagi masyarakat Jakarta hendak menuju Surabaya atau sebaliknya.

“Kenapa tadi digambarkan mengapa kita harus membangun segera (kereta cepat) Surabaya-Jakarta agar orang dari Jakarta ke Surabaya lainnya lebih cepat,” ujar JK saat memberi sambutan di Pameran Indotrans Expo 2019 di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).

JK menerangkan, meskipun sudah ada rute penerbangan Jakarta-SBY dan juga jalan tol Jakarta-Surabaya, keberadaan kereta cepat akan menambah persaingan angkutan. JK meyakini, dengan adanya persaingan antara pesawat, kereta api maupum transportasi darat lainnya membuat pelayanan akan jadi lebih baik.

Hal ini kata JK, karena semua jenis transportasi massal harus berbenah dan bersaing jika ingin menjadi pilihan masyarakat. “Bagaimana akhirnya akan terjadi lagi persaingan antara KA dan pesawat. karena kalau Surabaya Jakarta sudah lima jam, nanti 3-4 tahun ke depan, akan sama waktu yang dipakai untuk naik pesawat,” ujar JK.

“Anda ke Cengkareng 1 jam, ini dengan catatan tidak macet, masukkan bagasi setengah jam, 1 jam naik pesawat 1 jam, sudah 3 jam, ambil barang 30 menit, ke rumah 30 menit, jadi panjang,” ujarnya.

Hal ini tidak berbeda jika menggunakan kereta api yang tidak perlu waktu lama dan menjadi lebih nyaman. “Anda naik di Gambir, tiba di Pasar Turi, lima jam persis, sama. jadi akan terjadi persaingan sistem, bukan lagi persaingan antara Garuda dengan Lion, tapi akan terjadi persaingan antara KA dan Pesawat dan semua persaingan akan memperbaiki services,” ujar JK.

Selain itu, ia juga meyakini adanya kereta cepat akan mempengaruhi orang beralih dari transportasi darat melalui jalan tol. “Jalan tol bagus untuk mobil kalau penumpangnya minimum empat orang. tapi kalau penumpangnya cuma 1 orang, dia kalah dengan KA. jadi semua nanti akan terjadi suatu pilihan yang menarik apabila kita mempunyai sistem dan sarana yang lebih baik,” katanya.

Hukum & Kriminal

Dituntut Bui Seumur Hidup, Benny Tjokro & Heru Bacakan Pleidoi

Published

on

FINROLL.COM – Dua terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat hari ini, Kamis (22/10/2020) dijadwalkan akan membacakan pleidoi di Sidang Tipikor, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keduanya sudah dituntut penjara seumur hidup dan denda karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Keduanya akan membacakan pleidoi setelah Jaksa menuntut hukuman pidana penjara seumur hidup. Hukuman untuk Benjtok, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, tidak hanya penjara tapi diharuskan membayar denda sebesar Rp 5 miliar, subsider selama 1 tahun kurungan serta uang pengganti Rp 6,07 triliun.

Sedangkan Heru, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, selain pidana penjara juga diharuskan membayar denda Rp 5 miliar, subsider 1 tahun kurungan serta membayar uang pengganti Rp 10,728 triliun.

PN Jakarta Pusat menjadwalkan pembacaan pleidoi Bentjok dan Heru akan berlangsung hari ini, Kamis (22/10/2020) mulai pukul 10.00 ini di Ruang Kusuma Admaja.

Seperti diketahui, dalam persidangan pekan lalu Kamis (15/10/2020), Jaksa Penuntut Umum menyatakan Bentjok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama.

Ini sesuai dalam Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 bulan sesudah putusan pengadilan hukum maka harta benda disita oleh jaksa dan rela menjadi uang pengganti tersebut,” kata JPU dalam pembacaan tuntutan, Kamis (15/10).

“Jika terpidana dinyatakan bersalah dan dihukum selain seumur hidup atau mati, serta terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 10 tahun.”

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Heru Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal ini sebagaimana dalam dakwaan 1 primer Pasal 2 Ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 UU ayat 1 huruf C UU Nomor 15 tahun 2002 tentang TPPU. (CNBC INDONESIA)

Continue Reading

International

RI-Jepang Sepakat Kerja Sama Terkait Isu Laut China Selatan

Published

on

FINROLL.COM – Indonesia dan Jepang sepakat untuk menjalin kerja sama secara erat terkait isu Laut China Selatan (LCS). Kedua negara juga sepakat bekerjasama pada isu Korea Utara.

Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga dalam pernyataan pers usai dijamu oleh Presiden RI Jokowi di Istana Bogor, Selasa (20/10).

“Sehubungan dengan isu-isu regional, termasuk Korea Utara dan Laut Tiongkok Selatan, kami sepakat bahwa Jepang dan Indonesia akan bekerja sama secara erat,” ucap Suga dalam bahasa Jepang yang telah diterjemahkan oleh penerjemah di Istana, dikutip dari siaran langsung Youtube Sekretariat Negara.

Suga kemudian meminta kerja sama dari Indonesia agar isu penculikan warga Jepang oleh Korea Utara dapat segera diselesaikan.

Dia menegaskan bahwa Indonesia-Jepang akan terus bekerjasama dan bergandengan tangan bagi perdamaian di kawasan.

“Jepang akan bekerjasama dan bergandengan tangan dengan Indonesia bagi perdamaian dan kesejahteraan kawasan ini, berlandaskan kemitraan strategis kedua negara kita yang diperkokoh kunjungan saya ke Indonesia kali ini,” tuturnya.

Dalam pertemuan itu, Suga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jokowi karena telah menyambutnya dengan baik.

Suga merasa sangat senang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang dia kunjungi sebagai lawatan perdana internasionalnya sejak menjabat sebagai perdana menteri bulan lalu.

Sementara itu, Jokowi juga menyambut baik kedatangan Suga ke Indonesia. Terutama di masa pandemi virus corona seperti ini Jokowi yakin bahwa melakukan kunjungan kenegaraan bukan hal yang mudah.

“Saya meyakini keputusan berkunjung ke luar negeri khususnya Indonesia di masa pandemi ini tidak mudah, oleh sebab itu saya sangat menghargai kunjungan Yang Mulia. Dan kunjungan ini merupakan sebuah simbol komitmen yang kuat,” ujar Jokowi.

Indonesia dan Jepang memang memiliki histori yang baik dalam hubungan bilateral. Negeri Matahari terbit diketahui pernah menjajaki kerja sama khususnya di bidang infastruktur dengan Indonesia.

Adapun sebelum mengunjungi Indonesia, Suga lebih dulu ke Vietnam. Di sana ia bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc.

Kedua negara menetapkan kesepakatan dasar yang memungkinkan Jepang untuk mengekspor peralatan dan teknologi pertahanan ke Vietnam.

Jepang memang tengah mengejar perjanjian semacam itu dalam beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan hubungan dengan Asia Tenggara dan mempertahankan industri pertahanannya sendiri.

Serupa seperti saat mengunjungi negara tersebut, Suga kembali menyatakan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam merupakan kunci untuk mengejar visi “Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka” saat bertemu Jokowi.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik terutama setelah China mengklaim sepihak sebagian besar wilayah perairan itu. Klaim historis Beijing itu bertabrakan dengan wilayah kedaulatan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, bahkan hingga Taiwan.

Indonesia sendiri tidak pernah menempatkan diri sebagai negara yang turut bersengketa dalam perebutan wilayah di Laut China Selatan. Namun, belakangan aktivitas Beijing di dekat perairan Natuna kian mengkhawatirkan Jakarta.

Kapal China diketahui beberapa kali mencoba menerobos masuk ke wilayah kedaulatan lIndonesia. Paling anyar terjadi pada bulan lalu.

Badan Keamanan Laut RI (Bakamla) melalui KN Nipah 321 mengusir kapal coast guard China yang berkeliaran di zona eksklusif ekonomi Indonesia, Laut Natuna Utara, pada Sabtu (12/9).

Kapal China dengan nomor lambung 5204 terdeteksi pada pukul 10.00 WIB. KN Nipah 321 yang berjarak 9,35 kilometer pun langsung meningkatkan kecepatan, mendekati kapal China itu.

Petugas sempat melakukan kontak dengan kapal China melalui radio. Namun, pihak yang bersangkutan bersikeras tengah melakukan patroli di wilayah teritorial laut China. (Cnnindonesia.com)

Continue Reading

Peristiwa

Belum Ada Vaksin Lolos Uji WHO, Ahli Ingatkan Potensi Bahaya

Published

on

FINROLL.COM – Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mewanti pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan program vaksin virus corona.

Pasalnya, kata dia, hingga kini belum ada satupun vaksin Covid-19 yang telah lolos uji klinis fase 3 dan disetujui penggunaannya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pandu menjelaskan, tiga kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia baru saja selesai melalui tahapan uji klinis fase 3. Tapi bukan berarti vaksin Covid-19 tersebut aman digunakan, karena penggunaan di beberapa negara masih berlandaskan pada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

“Belum ada vaksin covid-19 yang diapprove WHO untuk digunakan, dan ini bahaya, karena kita gak tahu efek dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan nanti,” terang Pandu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/10).

Penggunaan EUA pada vaksin Covid-19 juga berpotensi membahayakan, sebab belum ada hasil uji klinis yang bisa membuktikan bahwa vaksin tersebut aman.

Selain itu Pandu menerangkan, EUA sesungguhnya tidak tepat digunakan sebagai dasar pemakaian vaksin Covid-19 di tengah pandemi. Ini karena masa darurat Covid-19 di Indonesia masih bisa ditangani dengan kembali pada disiplin protokol kesehatan.

Itu sebab ia menilai, pemerintah pun tidak perlu terburu-buru membeli vaksin Covid-19 yang belum teruji keamanan dan efektivitasnya.

Justru penggunaan vaksin Covid-19 yang belum terbukti aman dapat berpotensi menimbulkan masalah baru lantaran belum diketahui efek samping penggunaan. Potensi kemunculan efek samping karena suntik vaksin covid-19, menurut Pandu, tidak bisa diabaikan.

“Bahayanya karena kita tidak tahu berapa besar efek dan keamanannya, itu kan hanya bisa dipelajari setelah fase uji klinik tahap tiga, karena belum ada kita nggak tau apa-apa. Kalau sudah selesai ada laporannya, laporannya akan disampaikan ke WHO, akan ditinjau oleh para ahli, baru ada keputusan boleh dipakai atau tidak,” jelas dia lagi.

Lebih lanjut, Pandu menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan klaim tidak berdasar bahwa kandidat vaksin covid-19 telah selesai uji klinis. Sebab menurut dia, belum ada hasil dari uji klinis tersebut.

“Kemenkes itu klaimnya tidak berdasar, tidak ada bukti [bahwa vaksin sudah selesai uji klinis fase 3], apa buktinya?” tanya Pandu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achamad Yurianto mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan di Indonesia pada akhir November mendatang. Tiga kandidat vaksin Covid-19 yang bakal dipakai antara lain Sinovac, Sinopharm (G42), dan CanSino.

Ketiga kandidat vaksin yang akan didatangkan dari China tersebut diklaim telah selesai uji klinis fase 3. Namun meski telah selesai melalui uji klinis, belum ada kandidat vaksin covid-19 yang sudah disetujui WHO.

Pemerintah Indonesia juga masih berupaya mendapatkan sharing data hasil penelitian uji klinis fase 3 untuk tiga kandidat vaksin Covid-19 tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan keamanan vaksin tersebut di Indonesia.

Dengan begitu, BPOM Indonesia bisa memberikan izin penggunaan darurat.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending