Connect with us

Nasional

Jokowi-Ma’ruf Prioritaskan Kerja Pemerintahan Lima Tahun Ke Depan

Published

on


Finroll.com — Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan ada lima fokus utama yang akan dikerjakan pemerintahannya bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam lima ke depan.

Hal itu diungkap Jokowi saat memberikan pidato pertama setelah dilantik sebagai Presiden bersama Wapres Ma’ruf Amin, di Gedung Parlemen, Jakarta, Minggu (20/10) petang.

Prioritas pertama, kata Jokowi, pembangunan sumber daya manusia (SDM). Dia mengatakan pemerintah akan membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis.

Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengundang talenta-talenta global bekerja sama dengan Indonesia.
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan.

Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” papar Presiden, dilansir dari Ipotnews.

Selanjutnya, fokus kedua menurut Presiden adalah pembangunan infrastruktur.

Dia mengatakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat.

Ketiga, dikatakan Jokowi, segala bentuk kendala regulasi harus disederhanakan, harus dipotong.

Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua UU Pemberdayaan UMKM .

“Masing-masing UU tersebut akan menjadi Omnibus law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.

Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus. Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi,” ungkap dia.

Keempat, lanjut Jokowi, penyederhanaan birokrasi akan terus dilakukan besar-besaran. Dia menilai investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan.

“Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.  

Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” papar Presiden.

Dalam pidato perdananya, Presiden juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.

“Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,” kata dia.

Dan fokus terakhir adalah transformasi ekonomi. Menurut Presiden, Indonesia harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.(red)

Advertisement

Nasional

Danlanud Atang Sendjaja Ajak Instansi Dan Komunitas Di Bogor Latihan Menembak

Published

on

Finroll.com, Bogor — Komandan Lanud Atang Sendjaja mengajak beberapa instansi dan komunitas di Bogor melaksanakan latihan menembak, bertempat dilapangan Tembak Lanud Atang Sendjaja, Sabtu (16/11/2019).

Beberapa instansi dan komunitas tersebut antara lain seperti Bea Cukais Bogor, Dinas Perhubungan, Komunitas Pajero dan Bogor Sahabats (Bobats).

Disela-sela kegiatan, Komandan Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Eding Sungkana mengatakan, ada banyak manfaat dari menembak yang bisa dirasakan, salah satunya adalah dapat melatih konsentrasi dan kesabaran.

“Di samping itu, dengan menembak dapat melatih kekuatan tangan, belajar mengatur napas, memperkirakan arah angin dan kecepatannya hingga mengasah kejelian penglihatan,” ujar Danlanud Ats.

Sebelum dilaksanakan latihan menembak oleh para undangan terlebih dahulu diberikan penjelasan tentang cara penggunaan dan safety senjata oleh Kepala Seksi Senjata Lanud Atang Sendjaja, Letkol Tek Nurharizal, agar para tamu undangan dapat memahami dan menguasai senjata tersebut. Setelah itu dilaksanakan pemanasan dengan peregangan otot sebelum dilaksanakan menembak.

“Dalam latihan menembak ini jenis senjata yang digunakan pistol dan masing-masing penembak dibekali 23 butir peluru,  dengan melalui dua tahapan, tahap pertama adalah tiga butir peluru untuk latihan percobaan dan tahap kedua 20 butir peluru untuk penilaian dengan jarak 25 meter,” jelas Kasisen Lanud Ats.

Turut hadir dalam latihan menembak, para Kepala Dinas Lanud Ats, para Komandan Skdron, Komandan Satuan serta seluruh personel Satpom Lanud Ats.

Setelah kegiatan menembak, kegiatan dilanjutkan dengan foto bersama di Skadron Udara 6 Lanud Ats serta penyerahan plakat oleh Dansatpom Lanud Ats.(red)

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Published

on

 

Panglima TNI Terima Audiensi Ketua KPU

Panglima TNI, Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M., Aster Panglima TNI Mayjen TNI George Elnadus Supit, S.Sos. dan Waka Babinkum TNI Brigjen TNI Dr. Wahyu Wibowo, S.H., M.H., menerima audiensi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Arief Budiman, bertempat di Subden Mabes TNI, Jalan Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2019).

Pada pertemuan tersebut, Ketua KPU didampingi oleh anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sumariyandono, Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Darmanto, Kepala Biro Teknis Nur Syarifah dan Kepala Biro Logistik Purwoto Ruslan.

Dalam audiensinya kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU Arief Budiman menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 serta persiapan menjelang Pilkada serentak 2020.

“Komisi Pemilihan Umum menyampaikan  apresiasi dan ucapan terima kasih kepada TNI terkait pengamanan dan bantuan distribusi logistik Pemilu di seluruh Indonesia, khususnya daerah terpencil yang dilaksanakan selama pelaksanaan Pemilu sehingga Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden dapat berjalan aman, lancar, damai dan sukses,” ungkapnya.

Ketua KPU juga menyampaikan bahwa tren partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan dengan beberapa Pemilu sebelumnya.

“Pemilu 1999 sampai dengan Pemilu 2014 tren itu grafiknya cenderung menurun walaupun di Pemilu 2014 mengalami kenaikan yang tidak terlalu besar, tapi di 2019 kita mengalami kenaikan dibandingkan Pemilu 2014,” terangnya.

Menurut Arief Budiman, selama pelaksanaan Pemilu 2019 terdapat beberapa catatan yang menjadi poin-poin penting, seperti pelaksanaan seluruh tahapan yang sudah berjalan dengan baik.

“Beberapa catatan penting pada pelaksanaan Pemilu 2019 misalnya jumlah kandidat perempuan dalam Pemilu 2019 itu mengalami kenaikan, bukan hanya jumlah kandidat perempuannya tapi keterpilihannya itu juga mengalami kenaikan,” tuturnya.

Selain menyampaikan laporan kepada Panglima TNI, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyampaikan laporan kepada Presiden RI. “KPU juga berencana menyampaikan laporan hasil Pemilu kepada Polri, DPR, MPR, DPD, serta mitra kerja KPU seperti Kementerian terkait,” ucap Arief Budiman.

“Laporan ini sangat penting dan  perlu kami sampaikan sebagai bahan bagi para pihak untuk mengevaluasi, memberi masukan, memberi catatan sekaligus menentukan ke depan langkah kita supaya Pemilu dan Demokrasi kita menjadi semakin baik,” tutupnya.

Menanggapi audiensi Ketua KPU, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan personel dan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) untuk perbantuan kepada Polri dan KPU dalam pengamanan dan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 di 270 daerah yang terdiri dari sembilan Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten.

“Potensi kerawanan dalam Pilkada terdapat pada aspek penyelenggaraan, aspek kontestasi dan aspek partisipasi, sehingga diperlukan pengamanan untuk mengantisipasi potensi kerawanan pelaksanaan Pilkada 2020,” katanya.(red)

Continue Reading

Nasional

Survei: DPR Jadi Institusi Paling tidak Dipercaya Publik

Published

on

By

Hasil riset yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA mendapati rendahnya kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap berbagai lembaga negara, DPR menjadi instutusi yang paling tidak dipercaya publik.

“Banyaknya kasus penangkapan anggota DPR dan DPD oleh KPK karena kasus korupsi meningkatkan sentimen negatif publik,” kata peneliti LSI Adjie Alfarabi di Jakarta, Rabu (14/11).

Mengacu pada hasil survei itu, ketidakpercayaan publik terhadap DPR juga cenderung naik. Pada Juli 2018 sebesar 25,5 persen masyarakat tidak percaya lembaga negara itu bekerja untuk rakyat. Angka itu kemudian meningkat menjadi 28,4 persen pada September 2019.

Berdasarkan survei itu juga, 65 persen masyarakat pada Juli 2018 masih percaya terhadap DPR bekerja untuk rakyat. Angka itu lantas merosot pada September 2019 menjadi 63,5 persen publik percaya akan kinerja wakil rakyat itu di parlemen.

Sementara itu, TNI menjadi institusi yang paling dipercaya publik dengan tingkatan persentase sebesar 89 pada September 2019. Nilai itu turun sekitar satu persen dari 90,4 persen publik percaya TNI bekerja untuk rakyat pada survei Juli 2018.

Lembaga-lembaga lainnya semisal eksekutif, Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan tingkat diatas 70 persen setelah Pilpres. Meskipun setiap lembaga negara itu juga mengalami penurunan dari survei yang dilkukan sebelum Pilpres 2019 dilaksanakan.

“Melemahnya kepercayaan akan menyebabkan kelemahan pada legitimasi lembaga negara dan kebijakan yang akan diambil karena ketika ada ketidakpercayaan itu akan mengganggu demokrasi kita ke depan,” kata Adjie

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending