Connect with us

Nasional

Jokowi Minta Aparat yang Tak Bisa Atasi Karhutla; Kata KSAD Semua Sudah Berusaha Maksimal

Published

on


Presiden Jokowi meminta pucuk pimpinan TNI dan Polri mencopot jajarannya yang tak bisa menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Bagaimana tanggapan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa?

Ditemui wartawan usai ziarah ke makam Panglima Besar Jenderal Soedirman di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kusumanegara Yogyakarta, Andika tak bisa berkomentar banyak. Ia hanya menyebut seluruh jajaran TNI di lokasi sedang bekerja keras untuk memadamkan api.

“Wah kalau itu (perihal sanksi kepada yang gagal memadamkan api) saya tidak tahu, tidak tahu. Tapi yang jelas semua sudah berusaha maksimal Mas. Semua di wilayah nggak ada yang tidak serius, semua berusaha keras,” katanya, Kamis (19/9/2019).

“Tapi memang api kan sudah terlanjur ya, sudah terlanjur meluas. Ya sekarang ini menurut saya fokusnya adalah bagaimana membuat api itu kemudian padam,” sambungnya.

Terlepas dari persoalan sanksi ke jajarannya, Andika menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Dalam penanganan Karhutla ini pihaknya bekerjasama dengan Polri.

“Memang salah satu tugas (aparat) bagaimana harus ada pelajaran bagi mereka yang memang kemudian terbukti membakar (hutan dan lahan) ya memang harus ada proses hukum. Itu (penindakan) pasti akan terus dilakukan Mas,” pungkas Andika.

Nasional

China Provokasi, RI Bakal Bangun Pangkalan AL di Natuna

Published

on

Finroll.com, Jakarta – Setelah mengalami provokasi dari China, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mempertahankan kedaulatan di Perairan Natuna.

Salah satu langkah yang diwacanakan oleh Menteri PPN dan Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, adalah membangun Pangkalan Angkatan Laut di Natuna.

“Bappenas mau membangun pangkalan Angkatan Laut ini rasanya membangun pangkalan Angkatan Laut di Natuna kata pak Suharso Monoarfa bicara ke saya,” ujar Menko bidang Polhukam, Mahfud Md, di Istana Merdeka, Kamis (9/1/2019).

Selain rencana dari Bappenas, Mahfud juga mengatakan bahwa Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, juga telah memiliki sejumlah rencana.

“Kita punya rencana banyak. Menteri Pertahanan sudah punya rencana-rencana ini,” ujar Mahfud tanpa menjabarkan rencana yang dimaksud.

Pemerintah China sebelumnya mengklaim perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands). Klaim itu bahkan sudah ditegaskan kepada Kementerian Luar Negeri RI.

Hal tersebut langsung direspon oleh Indonesia yang menyatakan 4 poin, yakni Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok (China) di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu melalui UNCLOS 1982.

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu part (anggota) dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati, implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui Nine-Dash Line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum Internasional terutama UNCLOS 1982

Presiden Joko Widodo juga telah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Dalam kesempatan itu, Ia sempat memasuki dek KRI Usman Harun 359 yang berlabuh bersisian dengan KRI Karel Satsuit Tubun 356.

“Tadi saya bertanya ke Panglima TNI, Apakah ada kapal negara asing memasukui laut teritorial Indonesia? Ternyata tidak ada,” tulis Jokowi via akun Instagramnya seperti dikutip CNBC Indonesia.

“Kapal asing tersebut berada di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia, bukan laut teritorial Indonesia. Di zona tersebut kapal internasional dapat melintas dengan bebas, dan Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya.”

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing yang mencoba memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal.

“Kapal-kapal TNI Angkatan Laut senantiasa bersiaga menjaga kedaulatan Tanah Air Indonesia di laut Natuna,” ujar Jokowi. (IHD)

Continue Reading

Nasional

Indonesia Pantang Berunding dengan Cina Soal Natuna

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara terkait pelanggaran batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia oleh kapal Cina di Laut Natuna Utara. Jokowi menegaskan tidak akan ada negosiasi terkait Natuna.

“Yang berkaitan dengan Natuna, tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita,” kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (6/1).

Ia mengatakan, hal tersebut berkaitan dengan memanasnya tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Cina dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, sejumlah kapal nelayan Cina masih bertahan di perairan Natuna. Kapal-kapal asing tersebut bersikukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai, Natuna.

Presiden Jokowi pun mengapresiasi seluruh pernyataan yang disampaikan jajarannya terkait persoalan pelanggaran kedaulatan tersebut. “Saya kira, seluruh statement yang disampaikan sudah sangat baik,” kata Presiden.

Jokowi sebelumnya sudah menyampaikan arahan kepada seluruh jajarannya untuk bersikap tegas dalam menangani konflik di perairan Natuna. Namun, pernyataan Jokowi itu disampaikan melalui Juru Bicara Kepresidenan Fadjroel Rachman.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyatakan tak akan ada tawar-menawar terkait Natuna. Luhut menegaskan, laut Natuna masuk dalam wilayah ZEE yang menjadi hak berdaulat Indonesia. Oleh karena itu, Luhut memastikan, pemerintah sama sekali tak berniat untuk berunding dengan Cina terkait batas wilayah Indonesia.

“Sekali lagi saya ingin garis bawahi, tidak ada keinginan pemerintah untuk mencoba berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. Itu supaya jelas dulu,” ungkapnya.

Pemerintah pun telah melakukan langkah tegas terhadap kapal-kapal asing. Menurut Luhut, Pemerintah Cina juga sudah berusaha mengurangi jumlah nelayan yang datang ke laut Natuna. “Jadi, tidak ada keinginan mereka untuk berkelahi soal itu,” kata Luhut.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan, hak berdaulat Indonesia atas Natuna telah ditetapkan dalam United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada 1982. Indonesia pun tak akan pernah mengakui nine dash-line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim oleh Cina.

“Apa yang disampaikan Pak Presiden bahwa itu bukan hal yang harus dikompromikan, memang karena hak berdaulat kita sudah jelas sesuai hukum internasional, UNCLOS,” ujar Retno di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah menambah dan meningkatkan patroli di laut Natuna. Ia menegaskan, pemerintah akan terus menjaga hak berdaulat yang dimiliki di laut Natuna. Terkait langkah tegas terhadap nelayan-nelayan asing di wilayah ZEE Indonesia, Mahfud menyerahkan kepada panglima TNI, Angkatan Laut, dan Bakamla.

“Tapi, yang jelas, payungnya kita pertahankan kedaulatan dan itu sudah hak sah kita, tidak ada nego. Yang lain jalan terus. Kan hubungan kita dengan Cina baik,” ujar Mahfud.

Diplomat senior Hasyim Djalal mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi eskalasi konflik di perairan Laut Natuna Utara yang belakangan kembali diklaim Cina. Terbuka kemungkinan Negeri Tirai Bambu akan mengambil langkah nekat atas hak terang perairan nusantara. “Ini yang menurut saya yang disiapkan adalah bersiap-siap menghadapi andai kata pasukan Cina itu yang masuk ke wilayah Indonesia,” kata Hasyim kepada Republika, Senin.

Menurut pakar hukum laut internasional itu, potensi Cina untuk menggelar armada lautnya di Natuna Utara bakal terjadi selama sengketa di Laut Cina Selatan (LCS) tak selesai. “Karena Laut Cina Selatan itu tidak jelas pemilik kewenangannya,” ujar Hasyim.

Hasyim menerangkan, krisis antara Indonesia dan Cina yang terjadi di Natuna Utara merupakan sisi lain dari pertengkaran di LCS antara pemerintahan di Beijing dengan sejumlah negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Brunei Darussalam. Indonesia bukan termasuk negara yang mengambil klaim atas perairan di LCS. Namun, perairan Natuna Utara yang sudah diakui hukum internasional sebagai teritorial sah Indonesia beririsan dengan perairan LCS yang sampai hari ini tak terang kepemilikannya.

Di sisi lain, kata Hasyim, negara-negara ASEAN yang berselisih dengan Cina di LCS mengakui 200 mil perairan dari Pulau Natuna menjadi hak kedaulatan Pemerintah Indonesia sebagai ZEE. “Jadi, hak Cina untuk ambil ikan di situ (perairan Natuna Utara) sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak negara yang punya zona ekonomi di situ (Indonesia),” ujar Hasyim.

Mantan duta besar Indonesia di PBB itu menyarankan sejumlah langkah kepada pemerintah. Kata dia, Indonesia harus melaksanakan haknya mempertahankan kedaulatan wilayahnya dengan cara apa pun, baik lewat penguatan maupun pengawasan militer di perairan krisis.

Selain itu, Indonesia harus menguatkan diplomasi dengan negara-negara ASEAN yang punya sengketa teritorial di LCS dengan Cina. Tujuannya agar negara-negara ASEAN tak mengingkari pengakuan Natuna Utara sebagai perairan nusantara yang sah.

Continue Reading

Nasional

PBNU: Ada Kepentingan Politik Diajak, Selesai Ditinggal

Published

on

By

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menyampaikan persoalan kebangsaan yang belum selesai hingga saat ini adalah kesenjangan ekonomi. Menurut dia, rakyat sudah dilecehkan dan menjadi korban dari masalah ketimpangan ekonomi.

“(Persoalan) yang belum (selesai) adalah toleransi di bidang ekonomi, harmonis di bidang ekonomi. Di kita sudah jadi korban, kita sudah ditinggal, kita selalu dilecehkan. Ketika ada kepentingan politik, kita diajak. Sudah selesai, kita ditinggal, rakyat ditinggal,” kata dia dalam konferensi pers tentang refleksi akhir tahun 2019 di kantor PBNU, Jakarta, Kamis (2/1).

Kiai Said menambahkan, implementasi terhadap sila kelima Pancasila masih jauh dari apa yang telah dicita-citakan. Sementara untuk persoalan toleransi, dia mengatakan, bagi NU itu sudah selesai. “Masalah toleransi antaragama itu sudah selesai, kami sudah toleran, kami loh ya, NU. Sudah paham semua dari pengurus pusat sampai ranting,” ujarnya.

Bahkan, Kiai Said menyatakan, NU menjadi barisan paling depan dalam mengimplementasi toleransi, kebinekaan, kemanusiaan, dan persatuan. Tapi, sila kelima, yakni, berbicara masalah sosial, kondisi saat ini menurut NU masih jauh dari yang mereka cita-citakan.

PBNU, kata Kiai Said, juga mengingatkan tugas pemerintah adalah mengakselerasi pemerataan distribusi kesejahteraan dan pemerataan kontrol atas sumber-sumber daya ekonomi yang berkeadilan. Dia menambahkan, NU mendorong agar pemerintah fokus menjalankan program pemerataan dan memotong mata rantai ketimpangan.

“NU melihat tujuh dekade pembangunan nasional belum mampu melenyapkan penyakit ketimpangan. Penyakit ini telah diwariskan sejak era kolonial yang menciptakan stratifikasi sosial berdasarkan penguasaan atas kue ekonomi,” kata Kiai Said menegaskan.

Kiai Said menyebut bahwa penyakit itu diwariskan turun-temurun setelah Indonesia merdeka. Ini terlihat dari langgengnya oligarki, yaitu penguasaan atas aset ekonomi oleh segelintir orang.

Menanggapi pernyataan Kiai Said tersebut, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan menyebut bahwa pernyataan itu sangat mungkin ada kaitannya dengan tak diakomodasinya NU dalam kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. “Saya rasa tidak hanya terbatas masalah kabinet, tapi bisa saja itu salah satunya,” ujar Johan kepada Republika, Kamis (2/1).

Menurut Johan, pernyataan Kiai Said juga berhubungan dengan ekonomi umat. Di mana, ekonomi seharusnya menyejahterakan masyarakat tingkat mana saja. “Prinsipnya implementasi ekonomi Pancasila, perkuat ekonomi menengah ke bawah. Salah satunya, angka kesejahteraan petani,” ujar Johan.

Untuk itu, pemerintah sebaiknya juga mendengar curahan hati dari Kiai Said. Menurut Johan, ia adalah perwakilan umat yang dapat menjadi masukan bagi pemangku kekuasaan.

Johan menegaskan, NU adalah salah satu penopang utama pilar kebangsaan yang mengayomi puluhan juta umat di Indonesia. “Sehingga, sangat memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi di lapangan. Dan, kondisi ekonomi umat tentu sangat penting dalam menata kebangsaan kita,” katanya menegaskan.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending