Connect with us
[adrotate group="1"]

Business

Jokowi Minta Gubernur Siapkan Bansos Atasi Corona di Daerah

Published

on


Finroll – Jakarta,  Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta gubernur di seluruh wilayah Indonesia untuk menghitung dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi virus corona. Kemudian, ia ingin gubernur langsung menyiapkan bantuan sosial (bansos) guna menanggulangi dampak penyakit covid-19 tersebut.

“Siapkan social safety net-nya, bantuan sosialnya, tolong disiapkan. Lalu, dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam sediakan stok pangan betul-betul ada,” ujar Jokowi dalam rapat terbatas melalui video conference di Istana Merdeka, Selasa (24/3).

Menurutnya, pemberian bansos melalui perhitungan potensi dampak perlu dilakukan berdasarkan kebijakan yang diterapkan agar tepat sasaran. Misalnya, kebijakan yang mungkin berdampak ke ekonomi masyarakat adalah ketika sekolah diliburkan, kantor ditutup, dan tempat-tempat transaksi ekonomi, seperti pasar ditutup.

“Kalau ingin lakukan (kebijakan), begitu kebijakan setelah itu dilakukan, tolong betul-betul disiapkan (kebijakan lanjutannya),” imbuh dia.

Kepala negara meneruskan, bila kantor, sekolah, dan pasar ditutup, maka gubernur perlu menghitung berapa banyak pekerja yang akan menganggur bahkan kehilangan pendapatan. Khususnya, para pekerja harian, seperti pedagang asongan, supir, tukang becak, dan para pengusaha mikro kecil lainnya.

Dari situ, sambung Jokowi, pemerintah daerah harus mengkalkulasi berapa kebutuhan bansos kepada masing-masing kalangan pekerja dan berapa ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyaluran bansos perlu diberikan agar daya tahan dan daya beli masyarakat tetap ada. “Bansos kepada mereka harus disiapkan, jangan kita (pemerintah) hanya menutup tapi tidak dibarengi dengan kebijakan bantuan sosial dan social safety net, untuk mendukung kebijakan yang sudah dibuat,” tekannya.

Selain itu, ia turut menginginkan agar gubernur bisa jeli melihat ketersediaan bahan pokok di daerah. Tujuannya, jangan sampai kebijakan yang sudah dipetakan tidak bisa benar-benar dijalankan karena salah perhitungan pasokan.

Kemudian, bila APBD memiliki ruang yang terbatas, ia kembali mengingatkan gubernur agar bisa menerapkan kebijakan realokasi dan refocusing anggaran sesuai instruksinya beberapa hari lalu.

Caranya, dengan memangkas anggaran pengeluaran yang tidak prioritas, misalnya perjalanan dinas, pertemuan pejabat, dan pos-pos lain yang tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Jokowi turut memberikan gambaran beberapa skenario ekonomi dengan dampak sedang kepada para gubernur. Skenario ini diharapkan bisa menjadi gambaran mitigasi untuk para kepala daerah.

Misalnya, bila skenario tekanan ekonomi sedang, maka ada potensi penurunan pendapatan kalangan buruh. Tekanan besar akan dirasakan oleh buruh di Nusa Tenggara Barat.

“Akan ada penurunan pendapatan kurang lebih 25 persen karena itu hitungan kita mampu bertahan sampai Juni sampai September (2020),” ungkapnya.

Kemudian untuk petani dan nelayan, potensi penurunan terbesar ada di Kalimantan Barat. Proyeksi potensi penurunan pendapatan mencapai 34 persen, dengan daya tahan antara Oktober sampai November 2020.

Lalu, untuk pedagang mikro dan kecil, kondisi terberat kemungkinan akan terjadi di Kalimantan Utara dengan penurunan pendapatan 35 persen. Daya tahan kemungkinan hanya sampai Agustus hingga Oktober 2020.

“Untuk tukang ojek dan supir, yang terberat di Sumatera Utara, turunnya sampai 44 persen,” pungkasnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Sri Mulyani Pastikan Resesi Melanda RI

Published

on

FINROLL.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini minus 0,6 persen hingga 1,7 persen. Proyeksi ini lebih parah dari sebelumnya yang mematok PDB minus 0,2 persen hingga 1,1 persen.

“Ini artinya, negatif kemungkinan terjadi pada kuartal ketiga dan berlangsung pada kuartal keempat yang kita masih upayakan (pertumbuhannya) mendekati nol,” ujar Ani, sapaan akrabnya, dalam paparan APBN Kita, Selasa (22/9).

Sementara untuk 2021 nanti, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,5 persen-5,5 persen. Target ini lebih rendah dari proyeksi institusi asing yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa menyentuh 6 persen.

Dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang minus pada Kuartal III, maka dipastikan Indonesia akan mengalami resesi setelah mengalami pertumbuhan negatif pada Kuartal II.

Namun demikian, sambung Ani, perkiraan-perkiraan itu masih sangat bergantung dengan perkembangan kasus covid-19 di dalam negeri yang banyak memengaruhi aktivitas ekonomi.

Dari sisi konsumsi rumah tangga, ia memproyeksi pertumbuhannya terkontraksi hingga minus 3 persen. Kemudian, investasi anjlok hingga minus 6,6 persen-8,5 persen.

Sebelumnya, pemerintah memprediksi pertumbuhan ekonomi di kisaran minus 0,2 persen hingga 1,1 persen. Angka ini jauh dari prediksi awal di kisaran minus 0,4 persen hingga positif 2,3 persen.

Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 masih menekan ekonomi dalam negeri, seiring dengan meningkatnya kasus penyebaran virus corona. (CNNIndonesia)

Continue Reading

Business

Di Masa Pandemi, Perkembangan Industri AMDK Tetap Tumbuh

Published

on

Finroll.com — Perkembangan industri minuman, khususnya air minum dalam kemasan (AMDK), saat ini terus meningkat. Bahkan di tengah pendemi permintaan produk AMDK terus naik.

Diperkirakan pertumbuhan industri makanan dan minuman (mamin), yang di dalamnya terdapat AMDK , akan tetap tumbuh di semester II-2020, meski masih ada tekanan ekonomi, yakni sekitar 0,22 persen.

Melalui diskusi virtual bertema “Menyelaraskan Keamanan Kemasan dengan Pelestarian”, yang diselenggarkan oleh Forum Jurnalis Online (FJO), Selasa (15/9/2020),
Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Edy Sutopo, memperkirakan kontribusi industri mamin termasuk AMDK terhadap PDB industri pengolahan non-migas tergolong tinggi, yaitu 39,51 persen di semester II-2020.

Nilai ekspor produk AMDK ditaksir mencapai USD7,49 juga dengan serapan investasi khusus untuk industri AMDK sebesar USD62 juta (PMA) dan Rp1,82 triliun ( PMDN ).
“Market share dari industri AMDK selama ini cukup tinggi, mencapai 84 persen, minuman isotonik dan sari buah 12,4 persen dan minuman berkarbonasi sebesar 3,6 persen,” ujar Sutopo.

Meski diakuinya pangsa pasar produk AMDK begitu besar, namun ada ancaman cukup serius terhadap kelestarian alam, yaitu sampah plastik atau botol dari AMDK tersebut.
Kesadaran konsumen untuk tertib dan bijak dalam membuang dan mengangani sampak plastik atau botol bekas AMDK masih sangat rendah. Bahkan akhir-akhir ini saluran air seperti sungai, selokan dipenuhi sampah plastik sisa makanan atau minuman.

Ini tentu sangat mengancam kelestarian lingkungan dan juga industri AMDK sendiri. Apabila lingkungan tercemar, air baku yang digunakan untuk industri AMDK juga akan tercemar, sehingga dapat mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat selaku konsumen.

“Masyarakat belum tinggi kesadarannya, masih banyak yang buang sampah di lingkungan, jadi industri selaku produsen perlu tingkatkan R&D (research and development) untuk olah plastik lebih aman dan juga perlu ada tanggung jawab terhadap lingkungan,” paparnya.

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN), Rachmat Hidayat, membenarkan bahwa sampah plastik kemasan untuk air minum yang digunakan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan apabila tidak diolah dengan baik dan benar.

Namun dipastikan anggota ASPADIN sudah menyatakan komitmennya untuk membantu mengurangi sampah plastik dengan gerakan 3R yaitu reduce, reuse dan recycle. Dia juga memastikan penggunaan plastik untuk AMDK telah terstandarisasi dan aman untuk kesehatan.

Diakuinya di tengah upaya untuk terus menggenjot penjualan, menjaga kelestarian alam dan upaya penanganan sampah plastik, ASPADIN kerap menemui berbagai hambatan di lapangan. Salah satunya adalah ketidaksinkronan antara peraturan pemerintah pusat dan daerah dalam hal investasi pada sektor ini.

Akibatnya dalam upaya mengembangkan bisnis AMDK kerap tidak bisa berjalan mulus. Menurutnya banyak peraturan daerah yang kurang mendukung perkembangan industri ini. Padahal pabrik pengolahan AMDK rata-rata berada di daerah karena dekat dengan bahan baku (sumber air).

“Tantangan kita adalah tidak sinkronnya regulasi antara pusat dan daerah, itu jadi penghambat investasi kita. Nah yang bikin kita pusing juga kerap sekali galon kita dipakai oleh pihak-pihak yang tidak berhak,” pungkasnya.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Hindari Penipuan, Inilah Exchanges Aset Kripto yang telah terdaftar di BAPPEBTI

Published

on

Finroll.com — Keberadaan Aset Kripto di Indonesia kerap dicap negatif oleh masyarakat, maraknya oknum yang menggunakan teknologi aset kripto dalam menjalankan modus operasinya meresahkan dan merugikan banyak pihak. Untuk mencegah hal ini Bank Indonesia sempat mengeluarkan Surat Pernyataan no: 16/6/Dkom yang berisi “Bank Indonesia menyatakan SID Bitcoin dan Virtual Currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia” pada februari 2014 Silam.

Namun lain halnya sekarang, memperjual belikan Aset Kripto seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018, Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menjadi kabar baik untuk seluruh penggiat aset kripto di Indonesia.

Mekanisme perdagangan aset kripto ini kemudian lebih lanjut dilegalkan dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, yang didalamnya termasuk mengatur mekanisme perizinan untuk para exchange yang memperjualbelikan aset kripto seperti Bitcoin dan token lainnya. Hingga 29 Mei 2020, terdapat 13 Perusahaan atau Entitas yang telah mendapatkan tanda daftar dari BAPPEBTI sebaGai calon pedagang asset kripto, yaitu:
1. PT Crypto Indonesia Berkat
2. PT Upbit Exchange Indonesia
3. PT Tiga Inti Utama
4. PT Indodax Nasional Indonesia
PT Pintu Kemana Saja
5. PT Zipmex Exchange Indonesia
6. PT Bursa Cripto Prima
7. PT Luno Indonesia LTD
8. PT Rekeningku Dotcom Indonesia
9. PT Indonesia Digital Exchange
10. PT Cipta Koin Digital
11. PT Trinity Investama Berkat
12. PT Plutonext Digital Aset

Lebih lanjut lagi, Asosiasi Blockchain Indonesia (A-B-I) beserta 10 dari pedagang fisik aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar, dengan dukungan dari BAPPEBTI kemudian melakukan kampanye “tetap aman dan legal”.

Dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat di Indonesia, A-B-I juga akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” pada 15 September 2020 yang akan datang.

Chairman A-B-I, Oham Dunggio berpesan “Kami harap melalui konferensi ini masyarakat Indonesia bisa mengerti tentang potensi teknologi Blockchain, kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama memberikan pemahaman dasar agar dapat membedakan project scam dan project real. Ini adalah persembahan kami dari Asosiasi untuk mendorong perkembangan teknologi Blockchain di Indonesia”

Sementara itu Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar BAPPEBTI, Sahudi, menyampaikan “peraturan tentang aset kripto yang dikeluarkan pemerintah dalam hal ini BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan bertujuan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha terhadap para pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia. Selain itu, juga untuk menumbuhkan kepercayaan dan keamanan bagi masyarakat yang ingin berinvestasi dan bertransaksi aset kripto.

Lebih lanjut Sahudi mengatakan “Kami menyambut baik rencana A-B-I yang akan mengadakan Konferensi Daring, “Indonesian Blockchain Conference” dan berharap konferensi dapat berjalan dengan baik. Semoga dengan acara ini, masyarakat luas dapat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai technology Blockchain dan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di pasar fisik bursa berjangka di Indonesia”.

Info Kontak : www.asosiasiblockchain.co.id
Lampiran: Poster Kampanye “Tetap Aman & Legal”

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending