Connect with us

Analisis

Jokowi Perlu Komandan untuk Percepat ‘Belanja’ Corona

Published

on


Finroll – Jakarta, Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel karena belanja kementerian untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau covid-19 masih minim. Padahal, belanja harus dipercepat karena masyarakat berada di kondisi yang tidak biasa.
Belanja untuk bantuan sosial (bansos) misalnya, belum mencapai 100 persen. Bahkan, realisasi belanja kesehatan baru sekitar 1,53 persen dari total pagu Rp75 triliun.

“Rp75 triliun itu baru keluar 1,53 persen coba, uang beredar di masyarakat ke-rem ke situ semua,” ucap Jokowi, beberapa waktu lalu.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal memaklumi amarah Jokowi. Sebab, kepala negara sudah mengupayakan pemenuhan kebutuhan anggaran corona dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020.

Beleid itu merupakan penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

Menurutnya, banyak pertaruhan yang sudah dilakukan Jokowi dengan mengeluarkan aturan itu. Mulai dari perombakan anggaran, pelebaran batas defisit, hingga persetujuan penambahan utang.

“Jadi, kebijakan yang sudah dikeluarkan sudah banyak, mengubah ini itu, tapi belum ada hasilnya. Begitu juga dengan paket-paket stimulus,” ujar Fithra kepada CNNIndonesia.com, Senin (29/6).

Fithra melihat setidaknya ada beberapa masalah klasik yang membuat realisasi belanja tidak cepat. Misalnya, perencanaan yang kurang matang, data tidak valid dan terintegrasi, hingga kurang komandan untuk koordinasi impelementasi di lapangan.

Terkadang, lanjutnya, rencana yang dikaji sudah baik, anggaran pun sudah ada, namun ternyata tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang dihadapi. Begitu pula dengan data, misal, sudah tahu akan memberi bansos, tapi tidak ada data valid siapa yang berhak.

“Sementara di kondisi saat ini, semuanya tidak bisa menunggu. Tidak mungkin tunggu rencana yang benar-benar matching, tunggu data dibenahi, semuanya memang butuh cepat,” imbuhnya.

Solusinya, kata Fithra, perlu satu komandan lapangan yang bisa mengeksekusi berbagai kebijakan antar kementerian/lembaga di lapangan. Komandan ini ibarat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona, namun fokus untuk urusan belanja corona.

“Perlu ada tim ad hoc yang bisa mengurai masalah di lapangan, update terus untuk apa yang sudah dilakukan oleh masing-masing kementerian,” katanya.

Fithra menilai hal ini perlu dilakukan karena ego sektoral terkadang masih ada. Selain itu, masing-masing menteri juga memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari profesional hingga partai politik.

Untuk itu, perlu sosok yang bisa mengatur seluruh menteri. Dengan begitu, seluruh koordinasi tidak kementerian satu dengan yang lain, namun terpusat di satu komando.

“Soal sosok, rasanya perlu menteri senior yang bisa diterima semua menteri, mungkin Pak Luhut (Menko Marves) karena dipercaya Pak Jokowi dan mengerti lapangan, meski banyak yang suka tidak suka karena sering dianggap banyak urus,” terangnya.

Bahkan, menurutnya, komando ini perlu tim kecil yang turut melibatkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, agar aman dari semua sisi.

“Sekarang sudah tidak mungkin tunggu data dibenahi, jadi mau tidak mau langsung cairkan saja, tapi supaya tidak disalahgunakan, libatkan BPK dan KPK agar tidak ada masalah di kemudian hari,” jelasnya.

Bila sudah ada satu komando, langkah selanjutnya adalah percepat eksekusi. Belanja-belanja yang sudah dianggarkan seharusnya langsung dilakukan.

Misalnya, insentif tenaga medis lamban cair karena perlu data valid dari Kementerian Kesehatan, maka bukan lagi Kementerian Keuangan yang mengejar, namun komandan ini. Tugasnya perlu mengupdate terus realisasi.

Di sisi lain, ia turut memberi saran agar perombakan (reshuffle) kabinet tidak dilakukan, meski Jokowi mungkin geram dengan leletnya kerja para menteri. Sebab, reshuffle pada masa ini justru hanya akan menjadi bumerang karena menteri baru harus adaptasi lagi dan berisiko memperlambat ritme kerja.

“Ibarat main bola, ini derby Milan (Inter Milan vc AC Milan), sudah mau tanding, ganti pelatih, nanti tidak pas dengan apa yang sudah disiapkan. Kalau mau reshuffle, tunggu pulih dulu, baru evaluasi mana menteri yang lamban dan sebagainya,” ungkapnya.

Sementara, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai eksekusi berbagai kebijakan yang sudah ditetapkan memang harus dipercepat, namun ia ingin pemerintah tetap membenahi data-data yang ada.
Misalnya, data penduduk miskin yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

“Jangan sampai juga jadi tidak tepat sasaran, jadi tetap perlu dibenahi datanya. Ini juga karena data penduduk miskin di era corona kan bisa berubah-ubah jadi bisa untuk estimasi kebijakan ke depan bila perlu tambahan,” tuturnya.

Terakhir, lakukan pula update kebijakan. Misal, pada masa pemulihan ternyata industri butuh kebijakan baru. Dengan begitu, implementasi tidak sekadar cepat, tapi terus sesuai kebutuhan dan sasaran.

Sumber : CNN Indonesia

Analisis

Ruang Gelap Program Kartu Prakerja Jokowi

Published

on

Program kartu prakerja sudah bergulir. Hingga 27 April 2020, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menyatakan delapan juta lebih orang telah mendaftar. Namun, program tersebut menuai kontroversi.

FINROLL.COM — Mulai dari pemilihan peserta kartu prakerja secara acak, penunjukan vendor mitra prakerja yang dianggap tak terbuka, hingga video jenis pelatihan yang dinilai sebagian masyarakat tak berkualitas. Selain itu, video pelatihan dinilai tak tepat di tengah krisis akibat pandemi virus corona (Covid-19).

Pemerintah diminta segera mengevaluasi dan menghentikan sementara program kartu prakerja, karena banyak ‘ruang gelap’ dalam program tersebut yang menimbulkan tanda tanya masyarakat.

Kepada CNNIndonesia.com, pengamat hukum Andri W Kusuma berpendapat program kartu prakerja sebetulnya merupakan program dan niat yang sangat baik dari Pemerintah. Namun, dilihat dari pelaksanaannya dan perspektif hukum sebaiknya dihentikan sementara karena banyak aturan yang dilanggar.

Meskipun, kata dia, pemerintah telah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yang membuat Pemerintah atau pengambil kebijakan terkait ‘kebal’ secara hukum. Perppu itu, kini sedang digugat ke ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Andri menjelaskan, salah satu potensi yang dilanggar yakni Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

“Paket data (uang) milik para pencari kerja dan korban PHK pasti terpotong, sementara kita tidak pernah bisa tahu berapa data kita yang terpotong. Kita beli paket data 2 GB saja kita tidak pernah tahu apa benar isinya 2 GB, karena tidak bisa atau susah diaudit,” kata Andri.

Andri mengatakan untuk mengakses video di paket yang disediakan program kartu prakerja, paket data milik masyarakat yang lolos program itu juga berpotensi tersedot. Dalam keadaan sedang susah seperti ini justru mereka berpotensi kehilangan paket datanya (uang pribadinya).

“Karena mereka tidak punya pilihan, dan parahnya mereka tidak tahu berapa paket datanya yang terpotong. Ini melanggar UU perlindungan Konsumen,” kata Andri.

Dalam program kartu prakerja, setiap peserta yang lolos akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp3,55 juta ketika diumumkan lolos sebagai peserta kartu prakerja. Tapi, peserta harus menggunakan dana sebesar Rp1 juta terlebih dahulu untuk mengikuti pelatihan sebelum mendapatkan insentif Rp600 ribu per bulan.

Menurut Andri, ada celah hukum di kartu prakerja, termasuk dugaan unsur tindak pidana korupsi.

“Hanya saja saat ini ada Perppu yang ‘luar biasa’ itu yang membuat tidak bisa diperiksa secara hukum, karena itu sebagai praktisi hukum, saya tidak pernah setuju ada aturan apalagi UU yang memberikan kekebalan atau impunitas, rawan abuse of power,” katanya.

Perppu tersebut, kata dia, meniadakan beberapa aturan main yang digariskan secara tegas oleh Konstitusi, antara lain peran DPR dalam hal legislasi dan pengawasan, kemudian menghilangkan peran BPK sebagai satu-satunya lembaga yang diamanatkan oleh UUD sebagai lembaga yang dapat menentukan ada atau tidaknya kerugian negara.

“Kemudian menghilangkan kewenangan lembaga peradilan sebagai lembaga yang secara konstitusi adalah yang dapat menentukan ada atau tidaknya perbuatan atau tindak pidana,” katanya.

Sementara, Direktur Institute Kajian Ekonomi dan BUMN Indonesia Widodo Tri Sektianto berpendapat banyak masyarakat yang gagal paham tentang kartu prakerja. Kata dia, program presiden Joko Widodo itu justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat di saat pandemik corona.

Kartu Prakerja, menurutnya, berawal dari ide memberikan bantuan berupa sejumlah dana bagi masyarakat angkatan kerja baru yang akan masuk dunia kerja di sektor formal dan informal, sambil mendapatkan pelatihan pelatihan peningkatan skill ketenaga kerjaan dan usaha berdikari nantinya.

Kejadian pandemik corona yang memukul sektor perekonomian nasional berdampak pada PHK massal. Penerapan PSBB juga mengurangi aktivitas produksi perekonomian yang menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi menurun terutama masyarakat kecil dan menengah yang banyak mengandalkan aktivitas perekonomian baik yang beraktivitas sebagai pekerja di sektor formal, sektor informal ataupun sebagai pelaku usaha kecil menengah.

“Akhirnya banyak yang salah persepsi tentang program kartu Prakerja yang menganggap ini bagian dari program bansos,” katanya dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com.

Jadi, kata dia, Kartu Prakerja yang baru saja berjalan belum satu bulan belumlah pantas untuk dikritisi, apalagi sampai meminta harus dihentikan.

Menurutnya, pekerja yang terkena PHK atau pemilik UMKM yang mengalami penurunan pendapatan akibat covid-19 otomatis bisa ikut program Pra Kerja dan ini sangat membantu. Misalnya, kata dia, buruh yang di PHK ikut program prakerja nanti setelah mendapatkan pelatihan sebagai wiraswasta, berdagang secara online, bekerja freelance akan sangat bermanfaat bagi mereka.

Terkait dana sebesar Rp5,6 triliun untuk digunakan alat pelatihan melalui delapan perusahaan platform digital yang dimasalahkan, menurutnya juga banyak salah kaprah.

“Sebab, delapan perusahaan platform digital kalau saya perhatikan di tampilan website baru akan mendapatkan bayaran jika peserta program kartu prakerja memilih dan mengambil program program pelatihan yang ditawarkan,” kata dia. “Tidak bakal ada penyelewengan terkait dana pelatihan tersebut.”

Bola Liar

Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner, Emrus Sihombing mengatakan pemerintah harus segera mengelola isu program kartu prakerja yang solutif agar tidak menjadi bola liar di masa Covid-19.

Menurutnya, Presiden bisa meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serata penggunaan dana sebesera Rp5,6 triliun di kementerian dan delapan vendor digital terkait.

“Proses pemeriksaan dan audit dapat dilakukan secara maraton melibatkan sebanyak mungkin para auditor di BPKP dan bila perlu meminta bantuan auditor PNS di BPK,” katanya.

Hasil dan temuan BPKP disampaikan kepada Presiden, DPR dan terutama kepada publik. Dengan hasil dan temuan ini akan lebih jelas dan terang benderang penggunaan dana Rp5,6 triliun tersebut.

Selain itu, Presiden Joko Widodo bisa memanggil Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan para pimpinan vendor lainnya mempresentasikan tentang bagaimana proses sesungguhnya terjadi.

“Di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan berbagai permasalahan yang muncul serta pemecahan persoalan terkait dengan program Kartu Prakerja yang sudah menjadi perbincangan publik,” katanya.

Dari hasil presentasi, Presiden dapat menilai kesungguhan dan keterbukaan mereka dalam melaksanakan program KP.

Emrus juga menyarankan presiden membentuk tim kecil, beranggotakan tiga orang, untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajar mengajar pelatihan lewat digital tersebut. Antara lain, mengevaluasi perumusan dan pencapaian kompetensi, pembuatan kurikulum, kualitas materi, proses pelatihan, kompetensi instruktur di bidangnya, melakukan wawancara mendalam kepada peserta didik (pelatihan) dan sebagainya.

Menurut Emrus, jika hal tersebut dilakukan objektif, imparsial dan professional maka dapat ditemukan alternatif solusi dan keputusan tepat dan pro publik terkait dengan program kartu prakerja.

“Yaitu, dilanjutkan, dilanjutkan dengan perbaikan (redesain), dihentikan sama sekali, atau dihentikan dengan mengalihkan dana Rp. 5,6 triliun tersebut untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Sumber Berita : CNNIndonesia.com

Continue Reading

Analisis

Rupih Ambruk, Tanda Keraguan Pasar pada Pemerintah Tangani Corona

Published

on

Nilai rupiah terus anjlok sejak awal tahun. Pada Januari lalu, nilai tukar rupiah masih di Rp13,888 per dolar AS. Tapi posisi tersebut turun ke level Rp14.956 pada penutupan pasar, Senin (16/3).

FINROLL.COM — Pelemahan tajam rupiah belakangan ini tak terlepas dari ‘infeksi’ virus corona (covid-19) yang mulai masuk ke dalam negeri. Virus telah memicu kekhawatiran pasar.

Pasar tidak bisa memproyeksikan kapan teror virus terhadap perekonomian akan berlangsung, hingga membuat mereka mengalihkan aset mereka dari rupiah ke yang lebih aman. Sebenarnya, tak hanya rupiah saja yang melemah.

Mata uang negara lain juga ikut tertekan oleh penyebaran wabah virus corona. Namun, bila dibandingkan dengan mereka, pelemahan rupiah lebih tinggi.

Berdasarkan perhitungan CNNIndonesia.com, rata-rata pelemahan rupiah dari 1 Januari hingga 16 Maret 2020 mencapai 7,69 persen.

Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan dolar Singapura yang memiliki rata-rata pelemahan 5,47 persen, ringgit Malaysia sebesar 5,24 persen, hingga baht Thailand yang masih menang tipis dengan pelemahan rata-rata 7,37 persen pada cakupan periode yang sama.

Kepala Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri menilai pelemahan rupiah ini dapat berdampak pada dua sisi perekonomian dalam negeri. Sisi pertama, kenaikan beban utang korporat dan pemerintah di Indonesia.

Ia khawatir, utang yang berbentuk dolar AS akan semakin bertambah seiring tren pelemahan rupiah belakangan ini. “Dampak negatifnya dari beban utang. Utang korporat, terutama yang berbentuk dolar (AS), begitu juga utang pemerintah yang tentunya akan mengalami permasalahan juga kalau ini terus terjadi (rupiah melemah),” katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (16/3).

Tak hanya soal utang, Yose juga menilai terdapat tekanan dua arah terhadap korporat dari sisi permintaan dan lesunya tingkat produksi barang akibat corona. Diketahui, dampak covid-19 telah membuat pabrik-pabrik China terpaksa ditutup.

Kondisi tersebut menurunkan impor barang dari China kepada Indonesia, terutama yang berbentuk bahan baku non migas, seperti plastik ke Indonesia. BPS mencatat terdapat penurunan impor plastik dan barang dari plastik dari China mencapai 65,16 persen pada Februari 2020.

Tak hanya plastik, impor mesin dan perlengkapan elektrik juga turut menurun sebanyak 45,17 persen diikuti oleh mesin dan peralatan mekanik sebesar 34,33 persen. Secara total, BPS mencatat realisasi impor nonmigas dari China ke Indonesia hanya mencapai US$1,98 miliar pada Februari 2020. Realisasi itu anjlok 49,63 persen dari bulan sebelumnya dan 35,27 persen secara tahunan.

Akibat penurunan ini, Indonesia memang berhasil memperkecil defisit neraca dagang dari China. Tercatat, defisit dagang Indonesia-China hanya sebesar US$1,94 miliar pada Januari-Februari 2020.

Walau defisit neraca dagang non migas dari China telah menurun, Yose merasa hal tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap pergerakan rupiah. Yose menyebut penyebab utama pelemahan rupiah kali ini diakibatkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan dari masyarakat kepada segala sisi aspek perekonomian, termasuk pemerintah Indonesia.

“Pelemahan rupiah kali ini sebenarnya bukan cerminan dari current account, ataupun bukan cerminan dari trade balance. Yang lebih menjadi penyebab menurunnya rupiah ini karena tingkat kepercayaan masyarakat dan pelaku pasar yang turun, tidak hanya kepada pemerintah Indonesia tapi juga perekonomian Indonesia,” tegasnya

Untuk dapat menstabilkan nilai rupiah kembali, Yose merasa pemerintah perlu menegosiasikan utang-utang negara, terutama yang berbentuk dolar dan yang berpotensi besar akan jatuh tempo. Pasalnya, apabila pemerintah tidak menegosiasikan sedini mungkin, kemungkinan beban utang yang semakin bertambah dan bakal merugikan negara.

“Selain itu, pemerintah juga harus membuktikan kebijakan yang mendorong kepercayaan dari pelaku usaha. Jangan sampai mereka melihat langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini misalnya dianggap tidak optimal atau penanganan virus tidak optimal,” tuturnya.

Segendang sepenarian, ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal menilai penurunan rupiah bakal meningkatkan utang dari negara dan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Ia melihat, tren pelemahan diakibatkan oleh kurangnya optimalisasi penanganan corona dalam negeri.

“Jadi saya melihat ada faktor kekhawatiran oleh pelaku pasar, mereka melihat juga kasus-kasus di Indonesia sepertinya belum ditangani baik sehingga market agak ragu,” ujarnya.

Fithra juga merasa nilai rupiah yang kini terancam naik perlu diperhatikan pemerintah secepatnya. Apabila dibiarkan, Fithra khawatir rupiah dapat memasuki level Rp17 ribu. Bila itu terjadi, ekonomi dalam negeri bisa terancam.

“Level Rp15 ribu ini sudah masuk dampak psikologis, sedikit berbahaya. Selain itu, kalau dilihat dari tes-tes yang dilakukan oleh OJK, bahwa rupiah punya batas stress-nya itu sampai Rp17 ribu. Ini kan ada windows yang cukup sempit, antara Rp15 sampai Rp17 rb tika terlalu jauh, sementara kalau sudah Rp17 ribu ini kan relatif lebih berisiko untuk perekonomian,” katanya.

Fithra melihat masih ada kesempatan bagi rupiah kembali menguat dalam jangka menengah panjang. Fithra menyebut pemerintah perlu segera mencari cara untuk memperbaiki kelemahan fundamental dari sisi impor dan ekspor lantaran penurunan impor dari China mayoritas masih merupakan bahan baku untuk produksi.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan rencana pemberian insentif fiskal dan non fiskal dapat berjalan dengan baik sehingga kepercayaan pelaku usaha dapat meningkat. “Tapi saya rasa secara fundamental Indonesia masih punya peluang untuk rebound ke level Rp14 ribu. Masyarakat juga belum melihat ada dampak dari paket kebijakan pemerintah, karena ini kan baru saja diumumkan terkait relaksasi kebijakan impor, dan juga kemudian pengurangan PPh, dan seterusnya.Ini yang perlu diawasi dengan baik,” pungkasnya.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending