Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Jokowi Was-was Daya Beli Warga Mentok Gara-gara Corona

Published

on


Foto : Presiden Joko Widodo | FINROLL.COM / ISTIMEWA

FINROLL.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) khawatir daya beli masyarakat sudah ‘mentok’ alias mencapai titik maksimal untuk melakukan konsumsi di tengah pandemi virus corona (covid-19). Kondisi tersebut berisiko negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.

Kepala negara mengatakan daya beli masyarakat yang mentok tercermin dari laju penerimaan pajak yang rendah dalam beberapa bulan terakhir. Data terakhir dari Kementerian Keuangan mencatat realiasi penerimaan pajak terkontraksi 12 persen pada Januari-Juni 2020 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Secara nominal, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp531,7 triliun atau 44,4 persen dari pagu di APBN 2020. Bahkan, Jokowi bilang realisasi tetap rendah pada Juli 2020.

“Ini informasi kepada Bapak Ibu semuanya, penerimaan pajak di Juli ini mulai stuck lagi, tidak gini (memperagakan kurva naik) tapi sudah gini lagi (kurva lurus). Ini menunjukkan memang daya beli di masyarakat itu sudah mentok lagi,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/8).

Jokowi mengatakan penerimaan pajak masih rendah karena operasional dunia usaha belum bisa maksimal seperti masa normal sebelum pandemi corona. Hal ini tak lepas dari kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi, yaitu membatasi kapasitas pengunjung di sejumlah usaha.

Misalnya, kapasitas pengunjung restoran hanya boleh 50 persen dari masa normal. Hal ini juga berdampak bagi operasional bisnis di tempat wisata dan hotel, sehingga okupansi tidak bisa mencapai 100 persen.

Untuk itu, menurutnya, Indonesia perlu kontribusi pertumbuhan ekonomi dari indikator lain, misalnya investasi.

“Saya kira ya tidak apa, tapi harus ada jurus yang lain yang bisa kita lakukan, yaitu dengan meningkatkan investasi agar di kuartal III itu bisa mengungkit. Kuncinya ada di investasi,” tuturnya.

Ia berharap laju pertumbuhan investasi bisa lebih baik dari minus 8,61 persen pada kuartal II 2020.

Oleh karena itu, Jokowi meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar bisa membuat laju pertumbuhan investasi maksimal hanya minus 5 persen.

“Saya minta nanti Pak Menko Maritim (Luhut). Kemarin tumbuh kita berapa investasi, minus 8 persen, itu usahakan betul-betul, kalau tidak bisa plus, ya jangan sampai di atas 5 persen minusnya, kuncinya di situ,” ujarnya.

Sebagai informasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5,32 persen pada kuartal II 2020.

Secara rinci, pertumbuhan konsumsi rumah tangga minus 5,51 persen, investasi minus 8,61 persen, ekspor minus 11,66 persen, dan konsumsi Lembaga Non Profit Penunjang Rumah Tangga (LNPRT) minus 7,76 persen. (CNN INDONESIA)

Nasional

Luhut Minta Perusahaan Farmasi Percepat Produksi Obat Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional menyediakan bahan baku yang cukup untuk mempercepat produksi obat Covid-19 jenis remdesivir di dalam negeri.

Published

on

Pemerintah berupaya untuk menangani krisis akibat pandemi corona. Salah satu caranya dengan mendorong perusahaan farmasi mempercepat produksi obat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mengupayakan produksi obat Covid-19 di dalam negeri.
Salah satunya yaitu obat remdesivir. Secara khusus, Luhut meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyediakan bahan baku obat tersebut.
“Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Luhut dilansir dari Antara pada Minggu (27/9).
Beda Syarat OTG Covid-19 Isolasi di Rumah dengan Fasilitas Pemerintah Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin impor untuk obat remdesivir.
Perusahaan itu bakal bekerja sama dengan perusahaan farmasi India. Selain itu, pihaknya pun bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk uji klinis produksi obat remdisivir.
Sehingga Bio Farma bisa memproduksi obat tersebut di dalam negeri. Sejauh ini, Bio Farma baru menuntaskan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir di dalam negeri.
“Kami sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujar Honesti. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah bersama BUMN dan BPOM akan terus berkordinasi untuk menyembuhkan pasien Covid-19. “Saya back up untuk kebutuhan obat apapun, pasti akan kami dukung. Kami tidak membuat kebijakan yang justru tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19),” kata Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.
Pihaknya bakal terus memantau penyediaan bahan baku obat tersebut untuk kebutuhan nasional. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Nasional

Luhut Bicara Pilkada: Laksanakan, Amankan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap perlu dilanjutkan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum usai.

“Laksanakan, amankan,” kata Luhut dalam program Mata Najwa yang ditayangkan secara live di Trans7, Rabu (23/9) malam, ketika ditanya mengapa Pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Luhut mengadopsi cara kerjanya dulu saat menjadi prajurit TNI. Dia mengatakan bahwa perintah harus dijalankan apapun konsekuensinya.

Termasuk pula Pilkada Serentak 2020 kali ini. Jika Presiden Jokowi sudah memberi perintah, maka harus dilaksanakan.

“Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan. Amankan,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, tentu memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak 2020 ini. Luhut tidak membeberkan.

“Walaupun bisa saja kamu setuju tapi kami tidak setuju, tapi sudah diputuskan, buat saya hanya dua, laksanakan, amankan,” kata dia.

Menurut Luhut, yang perlu diperhatikan saat ini adalah memitigasi pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah Covid-19. Jangan sampai penyebaran virus corona makin masif akibat ada pelanggaran di pilkada.

Luhut merinci ada beberapa aspek yang akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020. Misalnya pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye melibatkan banyak massa, maka kampenye saat ini akan dilarang mengumpulkan massa.

Pihaknya kata Luhut bahkan telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU juga Kapolri agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Malah akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam Pilkada Serentak ini.

“Tidak ada kampanye apa namanya terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya,” kata dia.

Luhut memastikan, dengan rambu-rambu dan aturan yang jelas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi tak akan menimbulkan klaster penularan baru.

“Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main jelas ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa,” kata dia. (Cnn Indonesia)

Continue Reading

Nasional

Klaster Baru Corona Jakarta: Hiburan Malam, Hotel, Pernikahan

Published

on

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta kian masif. Klaster-klaster baru penyebaran virus corona di ibu kota juga mulai bermunculan, sehingga kasus positif meningkat meningkat tinggi.

FINROLL.com – Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan setidaknya ada tujuh klaster baru penyebaran Covid-19 di Jakarta sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi 4 Juni hingga 12 September 2020. Hal itu berdasarkan analisis Tim Satgas dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Di sini ada beberapa yang baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya klaster hotel sudah mulai ada, pesantren, hiburan malam,” kata Dewi dalam dialog Covid Dalam Angka di Youtube BNPB, Rabu (23/9).

Dari data yang dipaparkan Dewi, tercatat klaster hotel sebanyak 3 kasus. Menurut dia, hal ini ditemukan setelah Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan contact tracing atau pelacakan.

“Dilihatnya memang dari hotel itu tiga orang ini punya kontak di sana sebenarnya. Ini yang masih dalam penyelidikan sebenarnya, tapi muncul tempat baru yang ternyata berpotensi penularan,” jelas Dewi.

Selain klaster hotel, muncul juga klaster pesantren dengan 4 kasus, klaster hiburan malam 5 kasus, serta klaster pengungsian 6 kasus. Kemudian klaster sekolah 19 kasus, klaster kegiatan pernikahan 25 kasus, dan klaster panti asuhan 36 kasus.

“Kegiatan pernikahan juga mulai muncul. Ada 25 orang terinfeksi, walau kecil, tapi ini berpotensi jadi tempat penularan. Ini harus diperketat kembali,” tuturnya.

Kemunculan klaster-klaster baru di Jakarta ini menandakan agar masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dewi juga meminta agar masyarakat untuk lebih mewaspadai penyebaran Covid-19.

“Ini beberapa contoh bermunculan klaster baru yang sebelumnya belum ada. Artinya kita harus lebih waspada lagi,” tuturnya.

Dewi juga mengatakan, sampai saat ini masih ada tiga klaster besar di DKI, yakni rumah sakit, komunitas, dan perkantoran.

Klaster rumah sakit merupakan kasus-kasus yang dicatat dari pasien atau laboratorium di mana warga aktif memeriksakan diri sendiri. Jumlah kasus positif dari klaster ini berjumlah 24.400 kasus atau menyumbang 63,46 persen kasus di Jakarta.
Lihat juga: Tiga Besar Klaster Covid DKI: RS, Komunitas dan Perkantoran

Kemudian, klaster komunitas yang termasuk di dalamnya klaster keluarga. Menurut Dewi, klaster komunitas menyumbang 15.133 kasus atau 39,36 persen dari kasus positif Covid di Ibu Kota.

Berikutnya klaster perkantoran muncul sebagai klaster ketiga terbanyak. Dari catatan Dewi, kasus klaster perkantoran di Jakarta mencapai 3.194 kasus atau sekitar 8,31 persen. (CNNIndonesia.com)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending