Connect with us

Hukum & Kriminal

Kasus Jiwasraya Bermula dari Laporan Rini Soemarno

Published

on


Kasus dugaan tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih terus bergulir. Hingga Senin (13/1), Kejaksaan Agung sudah memanggil 34 saksi terkait kasus yang disebut merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun itu. Namun, belum ada tersangka yang dijerat dalam kasus itu.

Ternyata, kasus Jiwasraya ini pertama kali dilaporkan ke kejaksaan oleh Rini Soemarno. Ia melaporkan kasus ini pada 17 Oktober 2019 atau selang 3 hari ia lengser dari jabatannya.

Rini sendiri menjabat sebagai Menteri BUMN pada periode 27 Oktober 2014-20 Oktober 2019. Ia digantikan oleh Erick Thohir.

“Kasus ini bermula dari adanya laporan yang berasal dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (Sdri. Rini M. Soemarno) Nomor : SR–789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero),” kata Kapuspenkum Kejagung, Hari Setiyono dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/1).

Berangkat dari laporan itu, kejaksaan kemudian melakukan penyelidikan. Hingga pada akhirnya pada 17 Desember 2019, status kasus tersebut naik ke tahap penyidikan dengan terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT –33/F.2/Fd.2/12/2019.

“Penyidikan perkara ini terus dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya,” kata Hari.

Berdasarkan pemeriksaan, penyidik menemukan adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan setidaknya 13 perusahaan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Akibat adanya transaksi-transaksi yang tak sesuai ketentuan itu, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) sampai dengan bulan Agustus 2019, diduga menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

“Potensi kerugian tersebut timbul karena adanya tindakan yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yakni terkait dengan pengelolaan dana yang berhasil dihimpun melalui program asuransi JS Saving Plan,” ungkap Hari.

“Asuransi JS Saving Plan telah mengalami gagal bayar terhadap Klaim yang telah jatuh tempo sudah terprediksi oleh BPK-RI sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pengelolaan bisnis asuransi, investasi, pendapatan dan biaya operasional,” sambungnya.

Menurut Hari, hal tersebut terlihat pada pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi yang dilakukan oleh PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah banyak melakukan investasi pada aset-aset dengan risiko tinggi untuk mengejar keuntungan tinggi.

Kejaksaan pun sudah memetakan beberapa langkah Asuransi Jiwasraya terkait hal tersebut, antara lain :

1. Penempatan Saham sebanyak 22,4% senilai Rp 5,7 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 5% dana ditempatkan pada saham perusahaan dengan kinerja baik (LQ 45) dan sebanyak 95% nya dana ditempatkan di saham yang berkinerja buruk.
2. Penempatan Reksadana sebanyak 59,1% senilai Rp 14,9 Triliun dari Aset Finansial. Dari jumlah tersebut, 2% nya yang dikelola oleh manager investasi Indonesia dengan kinerja baik (Top Tier Management) dan 98%-nya dikelola oleh manager investasi dengan kinerja buruk.

Advertisement

Hukum & Kriminal

Soal Harun Masiku, KPK Bicara soal Dugaan OTT Bocor

Published

on

By

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tak ada kebocoran dalam operasi tangkap tangan terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan itu untuk menanggapi dugaan tersangka penyuap, Harun Masiku, yang juga caleg PDIP berada di luar negeri dua hari sebelum OTT.

“Kami tidak melihatnya dari sisi adanya kebocoran atau tidak, informasi bisa kita dapatkan dengan cara yang merupakan strategi penyelidikan,” kata dia di kantornya, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

Ali mengatakan KPK akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Ditjen Imigrasi mengenai keberadaan Harun. Selain itu, KPK juga akan memastikan terlebih dahulu keberadaan dari Harun.

“Jika memang benar di luar negeri tentu kami akan kerja sama dengan seperti interpol dan Kemenlu,” kata dia.

Sebelumnya, pihak imigrasi mengatakan Harun Masiku disebut pergi ke Singapura dua hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham menyebut caleg PDIP ini pergi ke luar negeri sejak 6 Januari 2020.

“Tercatat saat berangkat ke Singapura. Setelahnya kami tidak bisa mengetahui,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang saat dihubungi, Senin, 13 Januari 2020.

Arvin mengatakan Imigrasi tak dapat mengetahui keberadaan Harun setelah dari Singapura. Namun, ia memastikan sampai sekarang Harun belum kembali ke tanah air. “Belum ada catatan perjalanan masuk kembali ke indonesia dalam database kami,” kata dia.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Predator Seks, Mahasiswa Indonesia Reynhard Sinaga Dipenjara

Published

on

By

Reynhard Sinaga, 36 tahun, mahasiswa S3 Indonesia di Inggris, divonis hukuman penjara seumur hidup setelah terbukti melakukan penyerangan seksual atau perkosaan terhadap 48 korban laki-laki. Kementerian Luar Negeri RI pada Senin malam, 6 Januari 2020, belum memberikan pernyataan atas hal ini.

Situs independent.co.uk mewartakan Reynhard dinyatakan bersalah karena membujuk laki-laki yang ada di luar klub-klub malam di Kota Manchester, Inggris, agar datang ke apartemennya. Di tempat itu, Reynhard merekam sendiri saat dia melakukan penyerangan seksual terhadap para korbannya dalam kondisi tak sadarkan diri karena pengaruh obat bius.

Kepolisian Inggris menduga ada lebih dari 190 korban perkosaan yang dilakukan Reynhard. Dia harus menjalani hukuman penjara minimal 30 tahun.

Dalam sidang sesi dengar, Reynhard diketahui keluar dari apartemennya pada dini hari mencari laki-laki mabuk yang sedang sendirian di sekitar klub-klub malam dekat apartemennya. Reynhard lalu berpura-pura menjadi orang baik menawarkan pada laki-laki mabuk itu apartemennya untuk tidur atau minum alkohol lebih banyak.

Hakim Suzanne Goddard menggambarkan Reynhard sebagai setan predator seksual yang memangsa laki-laki muda. Kasusnya menjadi salah satu kasus perkosaan terbesar dalam sejarah Inggris.

“Salah satu korban menggambarkan Anda seorang monster. Skala dan dahsyatnya pelanggaran Anda menegaskan sebuah deskripsi yang akurat,” kata Goddard.

Sebagian besar korban Reynhard adalah heteroseksual. Mereka umumnya hanya punya sedikit ingatan atau bahkan tidak ingat sama sekali penyerangan seksual yang dialami pada mereka karena di bawah pengaruh obat bius.

Reynhard merekam tindak kejahatannya lewat kamera ponsel. Saat korbannya keluar dari apartemen Reynhard, mereka bahkan tidak sadar telah menjadi korban perkosaan.

Perbuatan jahat Reynhard terbongkar ketika salah satu korban tiba-tiba sadar dan menemukan dirinya sedang diperkosa Reynhard. Korban memukul pelaku, lalu merebut ponsel Reynhard untuk menelepon polisi.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Eks Bos Lippo Cikarang di KPK: Mohon Perlindungan Pak Jokowi

Published

on

By

Mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto mengoceh soal proses hukumnya yang tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun begitu ia menganggap penindakan terhadap dirinya tersebut merupakan bentuk sikap penyidik lembaga antirasuah yang sekehendak hati.

“Saya sebagai anak bangsa, saya memohon perlindungan Pak Jokowi terhadap kesewenang-wenangan yang saya alami,” kata Toto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (6/12).

“Dan saya berharap, ke depan kepada Pimpinan Pak Firli, tak ada lagi rekayasa-rekayasa yang seperti saya alami saat ini,” lanjut dia.

KPK pada hari ini memperpanjang penahanan Bartholomeus Toto hingga 40 hari ke depan untuk kepentingan mengusut dugaan suap terkait perizinan proyek Meikarta. Perpanjangan penahanan dihitung sejak 10 Desember 2019 mendatang.

Selain menyebut nama Presiden Jokowi dan Ketua KPK yang baru yakni Firli Bahuri, Toto juga menyinggung laporannya ke Polrestabes Bandung. Sebelumnya ia melaporkan mantan anak buahnya, Edi Dwi Soesianto atas tuduhan fitnah dan pencemaran nama baik.

“Kepada pihak Polrestabes, saya ucapkan terima kasih sudah memproses laporan saya. Saya mengetuk hati nurani jaksa dan hakim agar menangani kasus saya seadil-adilnya dan sebenar-benarnya,” ucap Toto lagi.

Bukan hanya itu, Toto telah pula melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan penelusuran di Sistem Informasi Pelaporan Peserta (SIPP) PN Jakarta Selatan, praperadilan didaftarkan pada Rabu (27/11) pekan lalu.

“Ya sudah [mengajukan praperadilan]. Kalau [kapan waktunya] itu, pendamping hukum saya. Kalau nggak salah tanggal 16,” kata dia lagi.

Dalam petitum permohonan, Toto meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap dirinya batal demi hukum dan tidak sah. Selain itu hakim juga diminta untuk memerintahkan KPK menghentikan penyidikan terhadap dirinya.

Dalam gugatan praperadilan itu Toto juga meminta hakim memerintahkan KPK untuk membebaskan dirinya dari tahanan dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp100 juta serta immateriil sebesar Rp50 miliar. Bukan hanya itu, petitum juga memohonkan agar hakim memerintahkan KPK untuk memulihkan harkat dan merehabilitasi nama Toto.

Toto bersama Sekretaris Daerah Jawa Barat Nonaktif Iwa Karniwa sebelumnya ditetapkan KPK sebagai tersangka pada Senin, 29 Juli 2019. Ia diduga memberi suap Rp10,5 miliar kepada mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk memperoleh kemudahan izin pembangunan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Iwa diduga menerima uang Rp900 juta atas perannya memuluskan pengurusan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi untuk keperluan membangun proyek Meikarta. Iwa sendiri sudah ditahan oleh KPK.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending