Connect with us

Nasional

Kasus Positif Akan Naik, BNPB Sebut Puncak Covid-19 Awal Juni

Published

on


Finroll – Jakarta, Kurva puncak penyebaran corona atau Covid-19 di Indonesia diperkirakan kan terjadi pada awal Juni 2020.

Pelaksana tugas Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dody Ruswandi mengatakan setelah mengalami puncak Covid-19, kurva akan menurun.

“Kalau puncak di sana (awal Juni), kita juga harus siap dengan kapasitas rumah sakit. Insya Allah nanti kalau semuanya testing ini selesai dan puncaknya bisa tercapai, dan setelah itu mudah-mudahan bisa landai ke bawah,” tutur Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung secara daring pada Selasa (12/5).

 Jumlah kasus positif corona atau Covid-19 di Indonesia, Selasa (12/5) mencapai 14.749 kasus, sementara jumlah pasien meninggal berjumlah 1.007 orang, dan pasien sembuh sebanyak 3.063 orang.

Dilansir dari peta sebaran di situs covid19.go.id, terjadi penambahan kasus positif sebanyak 484 orang.

“Jumlah pasien dalam perawatan 10.679 orang,” demikian informasi dari situs covid19.go.id, Selasa (12/5) pukul 15.25 WIB.

Dodi juga mengatakan, pekan depan akan banyak kenaikan jumlah kasus positif karena jumlah orang yang diperiksa juga bertambah.

“Nanti mungkin jangan kaget bapak ibu bahwa minggu depan itu akan cenderung banyak naiknya,” kata Dody.

Menurut Dody, Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 sedang meningkatkan kapasitas baik dari segi laboratorium maupun sumber daya manusia. Targetnya, lanjutnya, kenaikan kapasitas pengecekan mulai akhir pekan ini.

Sementara, Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita mengungkapkan bahwa Pemerintah Indonesia bahkan dunia, hingga saat ini belum dapat menjawab mengenai pertanyaan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Perlu disadari bahwa hingga saat ini memang belum ditemukan vaksin untuk mengobati Covid-19. Kendati demikian, beberapa ahli dan pakar dunia tengah berlomba untuk menemukan ramuan yang tepat untuk mengobati virus SARS-CoV-2 yang utamanya menyerang paru-paru manusia tersebut.

“Seluruh dunia juga tidak tahu, karena virus ini, untuk vaksinnya belum ditemukan. Jadi, maka dari itu, sampai dengan vaksin belum ditemukan, kita harus bisa selalu berhadapan dengan virus ini,” ungkap Wiku dalam dialog di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha BNPB, Jakarta (12/5).

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading

Nasional

Aturan Baru Bagi Penumpang Pesawat ke Jabodetabek

Published

on

Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang akan keluar-masuk Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bogor (Jabodetabek) dengan menggunakan pesawat. Mulai Selasa (26/5) kemarin, penumpang tersebut wajib mengantongi hasil swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona.

FINROLL.COM — Tanpa mengantongi hasil tes itu, calon penumpang tidak akan diberangkatkan oleh maskapai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan itu dijalankan untuk menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rapat tersebut dibahas syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek. Salah satunya, kewajiban mengantongi hasil PCR test bagi penumpang pesawat yang keluar masuk ke Jabodetabek.

Keputusan diambil karena banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.

Sebelumnya, penumpang dapat menggunakan hasil rapid test untuk mendapatkan SIKM.

“Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa(26/5),

Ia menambahkan dengan kebijakan tersebut penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test. Biaya tes ditanggung pribadi.

Selain itu, mereka juga wajib menjalani karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar. “Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta atau Jabodetabek maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,” imbuhnya. (CNN)

Continue Reading

Nasional

Usai Lebaran Transjakarta Tetap Batasi Operasional Bus

Published

on

Finroll – Jakarta, Corsec Transjakarta Nadia Disposanjoyo, menjelaskan tetap membatasi jadwal dan rute operasional bus usai Hari Raya Idulfitri atau Lebaran tahun ini di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dari 240 rute, Nadia menjelaskan ada 24 rute yang dioperasikan untuk umum dan 24 rute yang dioperasikan khusus untuk tenaga rumah sakit (TRS).

“24 Rute 13 koridor, koridor 1-13 buka semua, 24 rute untuk umum dan 24 khusus untuk TRS,” ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/5).

Untuk TRS disediakan bus khusus agar tidak berebut dengan penumpang lainnya. Tindakan ini juga dilakukan agar bisa menjalankan imbauan physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Layanan medis kami siapkan bus khusus. Untuk petugas medis yang tidak menggunakan layanan khusus, bisa gabung umum,” ujar Nadia.

Sementara waktu operasional untuk umum mulai pukul 06.00 WIB – 18.00 WIB dan untuk petugas medis mulai pukul 05.00 WIB – 23.30 WIB. Sedangkan untuk petugas distribusi sembako pemerintah provinsi, layanan dibuka mulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.

Warga bisa mendapatkan informasi rute Transjakarta yang dibuka melalui laman resmi Transjakarta di tautan ini atau melalui akun Twitter resmi Transjakarta di @PT_Transjakarta.

Sebelumnya PT Transportasi Jakarta hanya mengoperasikan 15 rute waktu operasional pada Hari Raya Lebaran, Minggu (24/5).

Layanan Transjakarta dibatasi hanya beroperasi di 15 rute koridor utama BRT dengan interval 15-30 menit per kedatangan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending