Connect with us

Hukum & Kriminal

Kasus SPAM, KPK Pelajari Penerapan Hukuman Mati

Published

on


Finroll.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mempelajari terlebih dahulu soal penerapan hukuman mati dalam kasus suap proyek-proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian PU dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2017-2018. Sebab, salah satu proyek berada di daerah bencana.

“Kami lihat dulu nanti apa dia masuk kategori pasal 2 korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan di pasal 2 itu memang kan bisa dihukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (30/12) dini hari.

Dalam pasal 2 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan, pasal 1; Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1 miliar (satu miliar rupiah).

Pasal2; Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

KPK total telah menetapkan delapan tersangka dalam kasus proyek SPAM itu. Diduga sebagai pemberi antara lain Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto (BSU), Direktur PT WKE Lily Sundarsih (LSU), Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma (IIR), dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo (YUL).

Sedangkan diduga sebagai penerima antara lain Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare (ARE), PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah (MWR), Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar (TMN), dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin (DSA).

“Kami belum bisa putuskan ke sana, nanti sejauh apa kalau memang itu relevan betul,” ujar Saut.

Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, Meina Woro Kustinah, Teuku Moch Nazar, dan Donny Sofyan Arifin diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

Untuk proyek tersebut, mereka menerima masing-masing Anggiat Partunggal Nahot Simaremare menerima Rp 350 juta dan 5.000 dolar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur. Meina Woro Kustinah menerima Rp1,42 miliar dan 22.100 dolar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa.

Teuku Moch Nazar menerima Rp2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, dan Donny Sofyan Arifin menerima Rp170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1. Saut pun menyatakan lembaganya telah mempelajari cukup lama terkait suap pada proyek-proyek tersebut.

“Ini kami pelajari cukup lama ya bukan setelah bencana, kami tidak spesial kemudian ketika bencana datang. Jadi, kami bukan “pemadam kebakaran” juga, artinya sudah didalami cukup lama kemudian ternyata di daerah bencana juga ada,” ungkap Saut.

KPK pun, kata dia, mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap tersebut salah satunya terkait proyek pembangunan SPAM di daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami pada September 2018 lalu. (ant)

Hukum & Kriminal

Terbukti Membunuh, Istri Hakim Jamaluddin Divonis Mati

Published

on

finroll.com.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati terhadap Zuraida Hanum. Ia dinyatakan terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin yang merupakan suaminya.
“Menjatuhkan pidana terhadap Zuraida Hanum dengan pidana mati,” kata majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik serta didampingi hakim anggota Dahlia SH dan Immanuel Tarigan, di Pengadilan Negeri Medan, Rabu (1/7).
Jefri, yang juga selingkuhan Zuraida dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Sedangkan Reza Fahlevi dijatuhi pidana 20 tahun penjara.

Dalam sidang yang digelar secara daring itu, majelis hakim menyatakan perbuatan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

Dalam pertimbangan yang memberatkan, majelis mengatakan tak menemukan alasan pembenar dan pemaaf dari perbuatan yang dilakukan Zuraida terhadap suaminya itu.

Majelis Emosional

Hakim anggota Immanuel Tarigan saat membacakan putusan tampak emosional. Immanuel menangis saat memaparkan pertimbangan hukum yang memberatkan hukuman para terdakwa.

Ia menyebut Zuraida selama ini cukup aktif mengikuti Organisasi Dharmayukti Karini yang merupakan kegiatan istri-istri para hakim. Namun, faktanya ia menjadi inisiator pembunuhan sang suami
“Bahwa Zuraida Hanum menjalin hubungan dekat dengan terdakwa Jefri Pratama bahkan telah melakukan hubungan suami istri. Kedekatan itu bagian upaya Zuraida agar Jefri mau melakukan pembunuhan. Kemudian Zuraida tidak bersungguh-sungguh menunjukkan penyesalannya,” kata Immanuel.
Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim lebih berat dari tuntutan JPU. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut ketiga terdakwa masing-masing dengan pidana penjara seumur hidup.

Usai membacakan putusan, ketua majelis hakim Erintuah Damanik memberikan kesempatan kepada ketiga terdakwa dan para penasehat hukum serta JPU untuk menyampaikan sikap atas vonis tersebut.

“Saudara boleh terima jika putusan itu sudah memenuhi rasa keadilan kalian, kalian bisa banding, atau pikir-pikir selama tujuh hari menerima atau banding atas putusan, demikian juga terhadap Jaksa Penuntut Umum,” kata Erintuah.

Dalam kasus ini, para terdakwa membunuh Jamaluddin sekitar pukul 01.00 wib di Perumahan Royal Monaco Blok B No.22 Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, pada Jumat 29 November 2019.

Sedangkan terdakwa Zuraida menekan kaki korban dengan menggunakan kakinya.

Setelah memastikan korban meninggal, kedua eksekutor tersebut kembali sembunyi di lantai 3. Pada pukul 03.00 WIB, mereka kembali masuk kamar korban.

Zuraida lalu memerintahkan Jefri dan Reza agar membuang jenazah korban ke Berastagi dengan menggunakan mobil Prado milik korban. Sebelum dibuang ketiga terdakwa memakaikan pakaian training ke tubuh korban.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Alasan Djoko Tjandra Peninjauan Kembali: Jaksa Tak Berhak PK

Published

on

FINROLLCOM — Kuasa Hukum Djoko Tjandra, Andi Putra Kusuma menjelaskan alasan pihaknya mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas putusan Mahkamah Agung beberapa tahun lalu kepada kliennya.

Alasannya karena putusan PK oleh MA yang diajukan kejaksaan pada 2008 silam itu bertabrakan dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut dia, jaksa tidak memiliki hak untuk mengajukan PK setelah kalah di tingkat kasasi.

“Artinya kan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang segala hak jaksa dalam melakukan upaya hukum sudah dipakai semua pada tingkat pertama maupun haknya untuk mengajukan kasasi, sudah terpakai semua,” kasa Andi kepada wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/7).

Andi menilai pengajuan PK itu bertabrakan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sehingga, seharusnya kejaksaan tidak dapat mengajukan PK atas putusan kasasi pada tahun 2000.

Diketahui, MA mengabulkan PK yang diajukan kejaksaan dan menjatuhkan vonis kepada Djoko Tjandra dua tahun penjara dan membayar denda Rp15 juta karena terbukti bersalah terkait kasus pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali.

Sebelumnya, dia telah divonis bebas karena tuntutan jaksa tidak terbukti dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian, jaksa mengajukan banding hingga kasasi namun hasilnya sama.

“PK itu hanya terbatas pada terpidana atau ahli warisnya, tidak ada pihak lain yang disebutkan,” lanjut Andi menjelaskan.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Dalam Lanjutan Kasus Jiwasraya Kejagung Tetapkan 14 Tersangka

Published

on

Finroll – Jakarta, Kejaksaan Agung menetapkan 13 korporasi dan satu orang pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono mengatakan, ke-13 korporasi tersebut diketahui berkontribusi merugikan negara dengan nominal mencapai Rp12,157 triliun dari total kerugian Rp16,81 triliun pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

“Menetapkan tersangka baru yakni 13 korporasi dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan keuangan di PT Asuransi Jiwasraya,” kata Hari dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6).

Hari menjelaskan, kerugian dari 13 korporasi itu merupakan bagian dari perhitungan kerugian keuangan negara sesuai perhitungan BPK, yakni sebesar Rp16,81 triliun. Selain dijerat dengan dugaan tindak pidana korupsi, ke-13 korporasi juga terjerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Lebih lanjut, Hari memaparkan bahwa saat ini penyidik menetapkan korporasi terlebih dahulu, untuk kemudian mengurai dan mengembangkan jika ada peran aktif dari pengelola korporasi terkait.

“Sehingga perbuatan itu melekat pada orang yang berperan aktif, nanti itu di pengembangan penyidikan,” ujarnya.

Adapun ke-13 korporasi yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung yakni PT Dana Wibawa Management Investasi, PT Oso Management Investasi, PT Pinekel Persada Investasi, PT Millenium Danatama, PT Prospera Aset Management, PT MNC Asset Management, serta PT Maybank Aset Management.

Kemudian juga PT GAP Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Corvina Capital, PT Iserfan Investama, PT Sinar Mas Asset Management, dan PT Pool Advista Management.

Sementara, pejabat OJK yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Fakhri Hilmi (FH) selaku Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014 sampai Februari 2017, yang kemudian diangkat sebagai Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode Februari 2017 sampai sekarang.

FH dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 56 KUHP. Jika lalu ditemukan bukti yang cukup, FH dapat dikenai sangkaan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hari menyatakan, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap dua orang saksi, yakni Helda Gunawan dan Iwan Ho. Seluruh proses pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan mencegah penularan Covid-19, antara lain dengan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand sanitizer, serta menjaga jarak antara saksi dan penyidik.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending