Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

KCI Sebut Protokol Corona Ikut Dikawal TNI

Published

on


Finroll – Jakarta, PT Kereta Commuterline Indonesia (KCI) selaku operator kereta rel listrik (KRL) Commuter Line di Jabodetabek mengaku telah menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19) dengan ketat.

VP Corporate Communications PT KCI Anne Purba mengatakan, protokol tersebut dijalankan sesuai aturan yang dirumuskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Perhubungan, Peraturan Gubernur DKI Jakarta, hingga Surat Edaran dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, dan berbagai aturan turunannya.

“Protokol kesehatan tersebut telah mulai disosialisasikan sejak Februari 2020 dan berjalan sejak Maret 2020 kemudian dilengkapi dan disempurnakan secara bertahap mengikuti perkembangan aturan yang berlaku,” kata Anne dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7).

Penerapan protokol itu, lanjutnya, dibantu oleh pihak TNI dan Polri. Sekurangnya 74 personil dari Brimob Polri telah membantu penegakan protokol kesehatan di sebelas stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi.

“Puluhan prajurit TNI dari berbagai kesatuan, termasuk Marinir dan Zeni, juga setiap hari mendukung penerapan protokol di stasiun maupun kereta,” jelas Anne.

“Personil TNI dan Polri dari kewilayahan setempat antara lain Polsek dan Kodim juga rutin menjaga ketertiban di stasiun sejak jadwal pemberangkatan kereta pertama,” lanjutnya.

Hal ini merespons pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyatakan bahwa KRL menjadi salah satu area yang mendapat pengawasan khusus selama PSBB transisi fase kedua di Jakarta.

Infografis Aturan Kendaraan Berpenumpang Selama PSBB TransisiFoto: CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi
Anne melanjutkan pihaknya telah mewajibkan seluruh pengguna KRL untuk menggunakan masker selama berada di area stasiun maupun di dalam KRL.

Selain itu, saat masuk stasiun, pengguna juga wajib mengikuti pengukuran suhu tubuh serta memasang thermal scanner yang dapat memeriksa suhu tubuh puluhan orang dalam satu waktu.

Kemudian, KCI juga telah menyediakan wastafel tambahan di 80 stasiun yang melayani KRL Commuter Line. Anne mengaku, jumlah wastafel tambahan ini akan terus ditingkatkan oleh KCI agar pengguna lebih mudah untuk mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum maupun sesudah naik KRL.

“Selanjutnya setiap pengguna wajib menjaga jarak aman dengan sesama. Untuk melaksanakan jaga jarak ini, seluruh stasiun telah dilengkapi marka antrean sebagai pedoman pengguna,” tutur Anne.

Tidak hanya itu, marka yang menandai posisi duduk dan berdiri pengguna sesuai kapasitas 74 orang dalam tiap kereta juga telah terpasang di seluruh rangkaian KRL.

Untuk memastikan jaga jarak dan kereta sesuai dengan aturan kapasitas, saat kondisi padat petugas melakukan penyekatan dengan zona-zona antrean di stasiun, sehingga kerap ada antrean di stasiun terutama pada jam sibuk.

Anne juga memastikan bahwa pihaknya rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh area kereta maupun stasiun.

Selain aturan yang sudah ditetapkan pemerintah, PT KCI juga mengeluarkan kebijakan untuk memperkuat protokol kesehatan, di antaranya melarang balita menggunakan KRL.

Ratusan calon penumpang KRL Commuter Line mengantre menuju pintu masuk Stasiun Bogor di Jawa Barat, Senin (8/6/2020). Antrean panjang calon penumpang tersebut terjadi saat dimulainya aktivitas perkantoran di Jakarta di tengah masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pandemi COVID-19.

Di samping itu, mengatur lansia hanya dapat naik KRL di luar jam-jam sibuk, begitu pula dengan pegaturan barang bawaan pengguna yang dapat mengganggu physical distancing.

Selama berada di dalam kereta, para pengguna juga dilarang untuk berbicara baik secara langsung maupun melalui telepon genggam.

Sebelumnya, Anies mengatakan bahwa KRL dan pasar menjadi dua area yang akan menjadi fokus pengawasan Pemprov DKI dalam PSBB transisi fase dua.

“Jadi dua ini selama 14 hari ke depan akan jadi fokus pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terkendali, baik pengelola maupun pengunjungnya,” ucap Anies kemarin.

Sumber : CNN Indonesia

Nasional

KPK Dilaporkan Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo

Published

on

Jakarta – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi pada Rabu dinihari, 25 November 2020. KPK menangkap Eddi atas dugaan korupsi ekspor benur.

Menurut sumber Tempo, Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta sepulangnya dari lawatan ke Amerika Serikat. “Ditangkap jam 01.23,” kata sumber Tempo, Rabu, 25 November 2020.

Hingga kini Tempo masih mengupayakan konfirmasi ke KPK dan sumber-sumber resmi lainnya. Namun hingga kini belum dibalas.

nformasi awal Edhy ditangkap lembaga antirasuah di kantornya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, usai kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Namun Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklarifikasi bahwa Menteri Edhy Prabowo ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta.

Edhy ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango membenarkan penangkapan terhadap Edhy Prabowo.

“Benar kita telah mengamankan sejumlah orang pada malam dan dinihari tadi,” kata Nawawi kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/11).

Konfirmasi penangkapan Edhy juga dibenarkan sumber CNNIndonesia.com di KPK.

“OTT di KKP,” ujar sumber CNNIndonesia.com saat dikonfirmasi.

Belum diketahui kasus dugaan korupsi yang menjerat Menteri Edhy. Namun diduga terkait dengan tugas-tugasnya sebagai Menteri KKP.

Continue Reading

Nasional

Jokowi Minta Pangkas Libur Panjang Natal dan Tahun Baru

Published

on

Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta agar libur dan cuti bersama jelang Natal dan tahun baru diperpendek. Hal ini diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy setelah rapat terbatas yang dilakukan Jokowi dengan jajarannya.

“Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur cuti bersama akhir tahun, termasuk libur pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri Bapak Presiden berikan arahan supaya ada pengurangan (hari libur),” kata Muhadjir di Youtube Sekretariat Presiden, Senin (23/11).

Lebih lanjut, Jokowi, kata Muhadjir, meminta pejabat terkait untuk segera melakukan rapat koordinasi. Rapat untuk memutuskan teknis pengurangan jatah libur pada akhir tahun ini.

“Beliau memerintahkan supaya segera ada rapat koordinasi oleh Kemenko PMK dan lembaga terkait terutama soal libur akhir tahun dan pengganti libur cuti bersama Idu Fitri,” beber dia.

Pemerintah sebelumnya sudah mengundur waktu cuti bersama pada Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 lalu. Rencananya libur pengganti bakal diberikan pada 28 Desember hingga 31 Desember 2020.

Libur nasional sendiri sudah ditetapkan pada Surat Keputusan Bersama dengan 3 Menteri Nomor 440 Tahun 2020 kemudian Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun Tahun 2019 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Di dalamnya ditetapkan bahwa satu hari libur nasional jatuh pada Jumat, 25 Desember 2020 yang merupakan Hari Raya Natal. Sementara cuti bersama pertama jatuh pada tanggal 24 Desember 2020 yang merupakan cuti bersama Hari Raya Natal.

Di sisi lain

pada 24 Desember-31 Desember. Usulan ini ia sampaikan lantaran berpotensi mengulang rekor Covid-19 seperti terjadi usai libur panjang akhir Oktober lalu.

Selain memicu mobilitas warga yang tinggi, ia menyebut liburan bisa membuat masyarakat abai pada protokol kesehatan memakai masker-menjaga jarak-mencuci tangan (3M).

“Iya sebaiknya ditunda, liburan dan cuti bersama memicu mobilitas penduduk lebih besar, padahal mobilitas tinggi dan berkerumun sangat berisiko terhadap tingginya potensi penularan Covid-19, dan berpotensi melanggar protokol kesehatan 3M,” ucap Daeng saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/11).

Continue Reading

Nasional

Tiba di Polda Metro Jaya, Wagub DKI Singgung Acara Habib Rizieq sebelum Temui Penyidik

Published

on

Jakarta – Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, Senin (23/11). Politikus Partai Gerindra itu tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 11.00 WIB.

Riza yang terlihat berpakaian dinas memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna menjalani pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Tanah Abang pada Sabtu (14/11).

“Jadi hari ini, Senin 23 November 2020 jam 11.00, saya hadir memenuhi (panggilan) Polda Metro Jaya terkait klarifikasi masalah di Petamburan,” ungkap Riza kepada awak media.

Mantan legislator di Komisi Pemerintahan dan Dalam Negeri DPR itu menegaskan bahwa dirinya akan memberikan keterangan berdasarkan fakta dan data sejauh yang dia ketahui.

“Saya akan memberikan keterangan fakta dan data sejauh yang saya ketahui sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang ada,” katanya.

Menurut Riza, dirinya akan berbicara apa adanya di depan penyidik Polda Metro Jaya. “Jadi tidak ada yang saya tambahkan dan juga tidak ada yang saya kurangi. Mudah-mudahan keterangan saya bisa memberi manfaat memberikan kejelasan, terang-menderang apa yang diharapkan semua pihak secara adil secara profesional,” tambahnya.

Riza dalam kesempatan itu juga membawa sejumlah berkas, di antaranya ialah Peraturan Gubernur (Pergub) DKI.

“Pergub dan lain-lain. Peraturan, Undang Undang Dasar, berkas-berkas yang diminta,” ujarnya. Lebih lanjut Riza menegaskan bahwa dirinya akan menyampaikan klarifikasi atas apa pun yang menjadi pertanyaan penyidik terkait acara di Petamburan, Jakarta Pusat.

Prinsipnya, tambah Riza, dirinya sebagai warga negara harus memenuhi tugas dan kewajiban. “Apa pun yang ditanya, apa pun mau di mana pun, kapan pun kami akan memberikan keterangan,” katanya.(finroll/jpnn)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending