Connect with us

Makro Ekonomi

Kemendagri Sebut Daerah Alihkan APBD Rp55 T untuk Corona

Published

on


Finroll – Jakarta, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan sebanyak 93 persen provinsi sudah melakukan refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan virus corona. Total dana yang dialihkan tercatat sebesar Rp55 triliun hingga Minggu (12/4).

Plt Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Ardian mengatakan dana itu dianggarkan oleh provinsi, kabupaten, dan kota untuk meningkatkan kualitas kesehatan. Selain itu, pemerintah setempat juga mengalokasikan sebagian untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak penyebaran virus corona.

“Angka ini akan terus bertambah karena saat ini data terhimpun masih 93,73 persen. Kami masih akan terus update terutama bagi daerah yang belum melapor,” ucap Ardian dalam keterangan resmi, dikutip Senin (13/4).

Refocusing dan realokasi anggaran ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2020. Dalam instruksi itu disebutkan agar seluruh kepala daerah segera melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu.

Instruksi tersebut juga berisi perintah soal realokasi anggaran untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup, dan penyediaan jaring pengamanan sosial atau social safety net.

“Refocusing dan realokasi APBD dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan berpedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid19 di Lingkungan Pemerintah Daerah,” papar Ardian.

Sebelumnya, Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Seluruh kementerian/lembaga (K/L) diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan ke Kementerian Keuangan. Selain itu, tiap kementerian/lembaga juga harus mempercepat pelaksanaan barang dan jasa demi penanggulangan virus corona dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana, begitu pula aturan turunannya.

Jokowi juga telah menambahkan alokasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar Rp405,1 triliun untuk menangani penyebaran virus corona.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan sumber dana bisa berasal dari realokasi belanja kementerian/lembaga, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA), alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) yang tidak mendesak, dana abadi, dan dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

Sumber : CNN Indonesia

Makro Ekonomi

Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia Melejit Jadi 26,4 juta

Published

on

Jumlah penduduk miskin di tanah air meningkat menjadi 26,4 juta jiwa atau 9,78%. Angka ini meningkat 1,63 juta jiwa dibandingkan pada September 2019.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomi Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19.

Selain itu terdapat faktor lain seperti konsumsi rumah tangga melambat, kunjungan wisatawan mancanegara menurun dan harga eceran di beberapa komoditas turun.

Persebaran tertinggi penduduk miskin terdapat di Maluku dan Papua sebesar 28,15%. Sementara persentase penduduk terendah terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 5,81%. (katadata.co.id)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Operasional Naik, Lion Air Rekrut Lagi 2.600 Pegawai Kontrak

Published

on

Finroll – Jakarta, Lion Air Group memberikan kesempatan kepada kurang lebih 2.600 orang karyawan yang sebelumnya tidak diperpanjang masa kontrak kerjanya untuk dapat bekerja kembali, seiring dengan peningkatan operasional maskapai.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mengatakan tren operasional layanan penerbangan terus tumbuh dan diprediksi mendekati kembali normal pada akhir tahun ini atau awal tahun depan.

Prakiraan tersebut didasarkan pada laju pertumbuhan jumlah penumpang yang terus meningkat dari bulan ke bulan seiring pergerakan perekonomian menuju arah yang lebih baik karena program pemerintah.

Harga uji kesehatan terutama metode uji kesehatan screening awal dan cepat (Rapid Test Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) juga semakin terjangkau diikuti dengan uji kesehatan semakin mudah yang tersedia di beberapa titik lokasi. Selain itu persyaratan dokumen perjalanan udara bagi penumpang pun semakin mudah.

“Lion Air Group menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh karyawan dan dari berbagai pihak khususnya Kementerian Perhubungan hingga sampai saat ini Lion Air Group masih beroperasi. Harapan terbesar ialah pandemi covid-19 segera berakhir,” ujar Danang dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (10/7).

Di sisi lain, lanjut Danang, layanan penerbangan berjadwal dari dan menuju kota-kota besar hingga setingkat kecamatan atau kabupaten, antara lain Jakarta, Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Palembang, Jambi, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Lombok, Bali, serta Kupang telah dibuka.

Selain itu, maskapai juga telah membuka rute Pontianak, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Tarakan, Makassar, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Timika, Jayapura, Merauke, Berau, Sampit, Lubuk Linggau, Labuan Bajo, Luwuk, Tambolaka, Waingapu, Bima, Sumbawa, Ende, Gunung Sitoli dan wilayah atau daerah lainnya.

Danang mengatakan, penerbangan Lion Air Group tetap menjalankan protokol kesehatan. Harapannya, agar setiap operasional memenuhi unsur-unsur keselamatan, keamanan (safety first) dan dalam upaya tidak menyebabkan penyebaran Covid-19.

Saat ini, perseroan telah mempersiapkan semua armada, yang terdiri dari tipe Boeing 737-800NG, Boeing 737-900ER, Airbus 320-200CEO, Airbus 320-200NEO, Airbus 330-300CEO, Airbus 330-900NEO, ATR 72-500 dan ATR 72-600, yang dioperasikan menurut kebutuhan.

“Perseroan saat ini masih terus melakukan analisis, mengumpulkan data dan informasi, mempelajari situasi yang terjadi dengan pandangan bisnis ke depan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Danang menyebut perusahaan akan memangkas 2.600 karyawan atau kurang lebih 9 persen dari total 29 ribu karyawan akibat pandemi virus corona.

“Pengurangan tenaga kerja berdasarkan masa kontrak kerja berakhir dan tidak diperpanjang yaitu kurang lebih 2.600 orang dari total karyawan kurang lebih 29 ribu,” katanya kepada CNNIndonesia.com pekan lalu.

Dalam perkembangannya, ratusan pekerja alih daya (outsourcing) Lion Air berencana menggelar unjuk rasa di kantor Lion Air Tower, Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Senin, 13 Juli 2020. Mereka menuntut hak yang disebut belum dibayarkan oleh manajemen perusahaan.

“Aksi kami enggak muluk-muluk. Kami dari para pekerja outsourcing yang terdampak hanya meminta hak-hak kami dibayarkan,” ujar Awal Nurrizky, koordinator perwakilan pekerja Lion Air yang terdampak pemberhentian kerja, dalam keterangan resmi.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Anggaran Negara Defisit Rp257 T Semester I 2020, Untuk Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit anggaran sepanjang semester I 2020 telah mencapai Rp257,8 triliun. Defisit itu setara 1,57 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu diakibatkan realisasi penerimaan yang belum bisa menutupi kebutuhan belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan negara baru terkumpul Rp811,2 triliun dari target Rp 1.699,9 triliun.

Sementara realisasi belanja negara sudah mencapai Rp1.068,9 triliun atau 39 persen dari target Rp 2.739,2 triliun. “Kami memperkirakan sampai dengan akhir tahun belanja pemerintah pusat akan tumbuh 32 persen,” ujar Sri Mulyani di Badan Anggaran DPR, Kamis (9/7).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut menyatakan realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp811,2 triliun disebabkan pelemahan penerimaan dari kantong perpajakan serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan data Kemenkeu, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juni 2020 hanya sebesar Rp624,9 triliun. Penerimaan itu mengalami kontraksi atau menyusut 9,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Total penerimaan perpajakan tersebut terdiri dari Rp531,37 triliun pendapatan pajak serta Rp93,2 triliun dari kepabeanan.

Sementara itu, realisasi PNBP sepanjang Januari-Juni 2020 tercatat hanya sebesar Rp184,5 triliun. Meski secara persentase realisasinya mencapai 62,7 persen dari target APBN 2020, pertumbuhan PNBP mengalami kontraksi 11,8 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

PNBP dari sektor SDA tercatat hanya mampu terkumpul sebesar Rp54,5 triliun. PNBP itu terkontraksi 2,9 persen dibanding 2019. Sementara PNBP non-SDA sebesar Rp130 triliun atau terkontraksi 6,1 persen.

Hanya penerimaan dari pos dana hibah yang masih mampu tumbuh positif 231,4 persen dengan realisasi sebesar Rp1,7 triliun atau 113 persen dari target APBN 2020.

Di sisi lain, belanja negara yang cukup ekspansif. Belanja didorong pemerintah pusat yang terdiri dari kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non K/L sebesar Rp668,5 triliun, serta realisasi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 400,4 triliun.

“Belanja negara diperkirakan akan terakselerasi dengan seluruh menteri serta kepala daerah melakukan percepatan belanja ini. Sampai akhir tahun kami perkirakan outlook belanja negara mencapai Rp1.975,2 triliun,” tandasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending