Connect with us

Business

Kemenhub Kaji Sanksi Bagi Pemudik Nekat di Tengah Corona

Published

on


Terminal Pulogebang Tutup Layanan Bus AKAP

Finroll – Jakarta, Kementerian Perhubungan mengkaji sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik atau balik ke kampung halamannya jelang perayaan lebaran di tengah masa tanggap darurat virus corona. Hasil kajian bakal dibawa ke rapat terbatas bersama menteri-menteri Jokowi dengan usulan larangan mudik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan kajian sanksi bersama usulan larangan mudik ditempuh dalam upaya mencegah penyebaran penyakit covid-19.

Menurut Budi, meski ramadan masih satu bulan ke depan, namun jajarannya menemukan banyak masyarakat yang mudik lebih awal.

“Kami mendapati ada masyarakat yang mudik sebelum waktunya. Beberapa hari yang lalu pada 20, 21, 22 Maret 2020. Itu ada beberapa terminal tipe A mengalami lonjakan penumpang dari Jabodetabek,” ujarnya, Jumat (27/3).

Apalagi, situasi Jabodetabek saat ini lebih lengang sejak sekolah dan bekerja dari rumah (school/work from home).

“Karenanya, kami akan usul. Bisa melibatkan Pemprov DKI, termasuk kementerian dan lembaga terkait, untuk menerapkan punishment (hukuman) mengenai mudik. Jadi, masyarakat yang memaksa mudik akan diberi punishment seperti apa,” jelas Budi.

Selain menyiapkan sanksi, Budi menuturkan pihaknya juga mengkaji usulan untuk memberi insentif bagi masyarakat Jabodetabek yang tak melakukan tradisi mudik, terutama bagi masyarakat kalangan menengah dan pekerja sektor informal.

“Kalau tidak mudik, mungkin akan diberi reward (penghargaan) dibantu dari sisi pendapatan, membujuk supaya tidak mudik,” jelasnya.

Adapun untuk masyarakat yang terlanjur mudik, ia mengklaim telah mengambil langkah antisipasi penyebaran virus corona. Yaitu, mengimbau kepala-kepala dinas perhubungan di daerah untuk memberi kotak disinfektan di beberapa terminal tujuan yang mengalami lonjakan penumpang.

“Kami juga meminta kadishub provinsi bersama kepala dinas kesehatan setempat untuk melakukan pengecekan dan melakukan identifikasi terhadap pemudik yang datang dari Jabodetabek, apakah mereka masuk PDP atau ODP,” ungkapnya.

PDP adalah pasien dalam pengawasan atau orang yang mengalami gejala demam di atas 38 derajat celcius atau riwayat demam, ispa, dan pneumonia ringan hingga berat dan memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau kontak dengan orang positif.

Sementara, ODP ialah orang dengan gejala demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam, ispa, namun tanpa pneumonia. Ia juga memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengaku khawatir lonjakan mudik lebih awal akan mempengaruhi peningkatan jumlah ODP corona di beberapa daerah tujuan.

“Dari data yang kami terima, cukup memprihatinkan, khususnya Kabupaten Sumedang. Ini ODP-nya meningkat karena dapat limpahan orang mudik dari Jabodetabek,” terang dia.

Kemudian, ia melanjutkan, kasus di beberapa daerah di Jawa Tengah juga meningkat. Ia khawatir tanpa larangan mudik dan regulasinya, penyebaran covid-19 akan meluas.

“Ini belum puncaknya (mudik). Kalau kami tidak melakukan sesuatu untuk melarang, dikhawatirkan meluas menambah zona merah (corona) di daerah tujuan mudik,” ujar Adita.

Berdasarkan data yang dikantongi pemerintah, dari total 893 kasus positif corona hingga saat ini, DKI Jakarta mendominasi. Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan kasus Achmad Yurianto mengungkap 103 kasus baru kemarin, 53 di antaranya dari DKI Jakarta. Diikuti Sulawesi Selatan 14 kasus, dan 8 kasus di Jawa Timur.

Sumber : CNN Indonesia

Business

Tahun Ini Pemerintah Taksir Kebutuhan Garam 4,5 Juta Ton

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah menengarai kebutuhan garam terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini, kebutuhan garam diperkirakan mencapai 4,5 juta ton atau lebih tinggi dari tahun lalu di kisaran 3 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengungkapkan Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada garam karena sudah bisa memproduksi hingga 3,5 juta ton garam, tapi kebutuhan komoditas tersebut terus meningkat.

Menurut Safri, peningkatan kebutuhan garam sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan industri.

Untuk itu, upaya untuk meningkatkan produksi garam juga terus dilakukan. Dengan luas lahan yang meningkat hampir 30 ribu hektare lebih, ia mengatakan pemerintah juga terus mendorong intensifikasi lahan garam.

Pemerintah juga telah meminta PT Garam (Persero) untuk mendorong metode pergaraman yang lebih modern sehingga produktivitas bisa meningkat.

“Kami sudah sampaikan ke PT Garam, umur mereka sudah lebih dari 75 tahun, kami minta pergaraman tidak lagi dilakukan secara tradisional,” ujar Safri seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/5).

Ia mengungkapkan, dengan proses tradisional hasilnya 50-60 ton per ha per tahun. Kalau intensif, bisa 100-150 ton per ha.

“Kalau punya 30 ribu ha, dengan produksi 100-150 ton, seharusnya kita bisa swasembada,” jelasnya.

Lebih lanjut, meski kebutuhannya cukup tinggi, pemerintah tetap memasang target produksi di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton tahun ini.

Pemerintah juga terus berupaya untuk menekan impor garam dengan mendorong produksi tanpa lahan garam seperti dengan metode memanfaatkan PLTU batu bara di Cilegon, Banten.

“Semua cara mengurangi impor, bagaimana mengurangi seoptimal mungkin, kami lakukan,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending