Connect with us

Nasional

Mahfud MD: Reuni 212 Hak Warga Negara

Published

on


Finroll.com, Jakarta — Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak melarang acara Reuni 212 di Monas, 2 Desember 2019. Dia mengatakan pemerintah menilai acara tersebut merupakan hak warga negara.

“Reuni Alumni 212, kami menganggap itu adalah hak warga negara,” ujar Mahfud di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (27/11).

Meski mengizinkan, Mahfud mengingatkan agar acara tersebut berjalan dengan lancar. Dia tak ingin acara yang dipelopori oleh PA 212 itu mengganggu ketertiban dan menimbulkan keributan.

Mahfud menyatakan panitia acara reuni 212 sudah mengajukan surat pemberitahuan kepada kepolisian sebagaimana ketentuan UU. Sehingga, dia berkata Kepolisian tengah mempersiapkan pengamanan acara tersebut agar hal yang tidak diinginkan terjadi.

“Kami akan mengawalnya dan melindunginya, tentu saja mengawasinya dan melindunginya sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Persaudaraan Alumni 212 menyatakan bakal menggelar reuni akbar alumni 212 di Monas pada 2 Desember 2019. Ketum PA 212 Slamet Maarif menuturkan acara tersebut telah mengantongi izin dari Gubernur DKI Anies Baswedan.

PA 212 mengklaim satu juta massa akan hadir dalam acara itu. Selain itu, reuni diadakan dalam rangka memperingati hari maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama untuk keselamatan Imam Besar Rizieq Shihab.

Nasib Rizieq Shihab

Mahfud kembali menegaskan pemerintah tidak pernah menangkal Rizieq kembali ke Indonesia dari Arab Saudi.

“Tentang kepulangan Habib Rizieq, kami tadi berdiskusi mengecek ke semua lini, jalur-jalur yang kami miliki, jalur Menteri Agama, jalur Mendagri, jalur Menkopolhukam, itu memang ternyata tidak ada sama sekali pencekalan yang dilakukan pemerintah Indonesia,” ujar Mahfud.

Terkait dengan fakta itu, Mahfud mengklaim pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa untuk memulangkan Rizieq.

Mahfud pun menantang Rizieq untuk menyerahkan bukti sekecil apapun yang menunjukkan pemerintah Indonesia mencekalnya keluar dari Arab Saudi. Dia memastikan bukti dari Rizieq nantinya akan ditindaklanjuti.

“Serahkan kepada Menteri Agama, Menko Polhukam, atau Mendagri nanti akan diprosesnya, akan diklarifikasi sejelas-jelasnya kalau memang ada,” ujarnya.

Sejauh ini, pemerintah belum pernah menerima bukti resmi penangkalan Rizieq pulang ke Indonesia. Mahfud juga mengatakan Rizieq secara pribadi belum pernah melapor tentang masalahnya secara resmi.

Mahfud menyampaikan pemerintah tidak ingin insiatif untuk memulangkan Rizieq ke Indonesia. Dia mempersilakan Rizieq menyelesaikan permasalahannya terlebih dahulu dengan pemerintah Arab Saudi.

“Kalau ini tidak melapor lalu kami turun tangan nanti malah kita yang salah. Oleh sebab itu, ya sudah kalau Habib Rizieq punya masalah dengan Arab Saudi ya monggo silakan,” ujarnya.

“Nanti kalau secara formal diperlukan pemerintah turun tangan sesudah beliau kontak masalahnya dengan Arab Saudi tentu kewajiban kita untuk ikut turun tangan,” ujar Mahfud. (CNN/jps/gil)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Bantu Sejahterakan Umat, DPP P2N Lantik Pengurus P2N DKI Jakarta

Published

on

Finroll.com — DPP Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) Gelar Pelantikan Pengurus wilayah (PW) P2N DKI Jakarta.

Dengan mengusung tema “Membangun SDM unggul, Modern dan padat karya.”Pelantikan ini dihadiri oleh Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Ricky Wiraguna, selaku ketua DPW DKI terpilih, Jajaran pengurus DPP P2N serta para pengurus PBNU pusat.

Ketum DPP P2N, Dr Ir Irnanda laksnawan, Msc Eng, dalam sambutannya mengatakan, pelantikan pengurus P2N Wilayah DKI merupakan salah satu upaya PBNU untuk berkontribusi membantu pemerintah menggerakan perekonomian dengan melibatkan para profesional, pengusaha dan pemerintahan.

“Hari ini merupakan pelantikan pengurus pertama wilayah P2N (PW DKI) yang ada di Indonesia, Insya Allah bisa turut membantu mensejahterakan ekonomi umat. Ini sejalan dengan arahan dari pak Jokowi bahwa 5 tahun kedepan kesejahteraan ekonomi umat perlu ditingkatkan terutama ekonomi syariah,” kata Irnanda.

Irnanda menghimbau kepada seluruh pengurus terkait Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 agar bisa megoptimalkan hal tersebut.

“Saya juga memohon baik kepada pengurus pusat maupun wilayah bisa ikut menggali dengan mendalam bagaimana UU pesantren ini bisa kita dukung dan dorong agar memakmurkan pesantren, santrinya maupun umat. Juga Undang-undang Wakaf yang ternyata tidak hanya berupa tanah, tetapi juga surat berharga dan bentuk-bentuk yang lain,” pintanya.

Dalam kesempatan yang sama Ketua PW P2N DKI Jakarta terpilih, Ricky Wiraguna ST, MM dalam sambutannya menyampaikan, “Kami berafiliasi dengan PBNU merasa wajib berperan serta mensejahterakan umat dan mengajak para pengusaha dan profesional lainnya agar bisa mensinergikan unit bisnis dengan kegiatan keagamaan. Dengan ikhtiar dan doa InsyaAllah tujuan kita tercapai,” sebut Ricky.

Ricky juga menjelaskan bahwa pihaknya telah menjalin kerjasama dengan pihak privete banking school dengan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan di wilayah pesantren.

“Alhamdulilah kita sudah menjalin kesepakatan dengan private banking school yang mana dalam waktu dekat kita akan mengadakan balai latihan kerja serta pelatihan-pelatihan kewirausahaan para santri. Kemudian ada juga dari pomdes yang mana mereka membuka kesempatan kerjasama membangun pom bensin di desa-desa dengan bekerjasama dengan pihak Pertamina dan Bank BJB,” ungkapnya.

Sementara Ihsan Yunus, selaku wakil ketua Komisi VIII DPR RI, memberikan dukungan penuh atas pembentukan DPW DKI serta program kerja yang berjalan. Ia berharap kepengurusan dapat cepat terbentuk di seluruh provinsi.

“Saya sangat mengapresiasi dengan terbentuknya Perkumpulan Pengusaha dan profesional Nahdliyin (P2N) di wilayah Jakarta, saya yakin dan percaya bahwa kepengurusan ini bisa memberikan warna di dunia perdagangan dan perekonomian yang kental dengan nahdliyinnya,” ucapnya.

Menurutnya DPR selaku legislator, mempunyai tiga pungsi utama, yaitu monitoring, legislasi dan budgeting dalam kerangka memperjuangkan daerah pemilihannya, serta telah menelurkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pesantren,” pungkasnya.

Continue Reading

Makro Ekonomi

Erick Thohir Tunjuk Fuad Rizal Jadi Plt. Dirut Garuda

Published

on

By

FINROLL.com, Jakarta — Kementerian BUMN membenarkan menunjuk Direktur Keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad ialah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Yang pasti Pak Fuad tidak ada di penerbangan,” ucap Staff Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga, Jumat (6/12).

Seperti diketahui penerbangan dari Prancis ke Indonesia yang membawa direksi Garuda Indonesia untuk membeli sekaligus membawa pulang pesawat pesanan jenis Airbus A330-900.

Alasan lainnya, perusahaan butuh Plt direktur utama sesegera mungkin lantaran operasional perusahaan tetap harus berjalan setelah Menteri BUMN Erick Thohir memecat Ari Askhara dari jabatannya.

“Kami kan ingin operasional jalan juga, kemudian dia (Fuad) orang keuangan juga,” ujar Arya.

Menurutnya, penunjukan plt direktur utama ini dilakukan melalui rapat dewan komisaris. Hanya saja, Arya menyebut jabatan itu hanya sementara sampai menunggu jadwal rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB).

“Mengenai Plt kan hanya sampai RUPSLB. Supaya tetap berjalan dengan baik, maka keputusan diambil internal,” terang dia.

Sementara, total direksi yang ikut dalam penerbangan sebanyak empat orang. Selain Ari, ada pula Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Human Capital Heri Akhyar, serta Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto.

Arya menyatakan seluruh direksi Garuda Indonesia yang berada dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia sebenarnya tak mendapatkan izin dinas dari Kementerian BUMN. Maka itu, seluruh komisaris pun mengklaim empat direksi ini melanggar aturan.

“Kalau menurut komisaris ini melanggar surat edaran menteri BUMN se08/mbu/12/2015 tentang Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN,” jelas Arya.

Selain itu, pesawat yang membawa direksi Garuda Indonesia ini juga merupakan pesawat baru. Bila sesuai aturan, kata Arya, pesawat baru tidak diperkenankan membawa kargo.

Ditambah, pesawat itu langsung mendarat di hanggar milik di Garuda Maintenance Facilities (GMF) demi menghindari pemeriksaan oleh pihak bea dan cukai. Arya menyatakan hal itu bisa melanggar pidana dan perdata.

“Dari situ makanya dewan komisaris merekomendasikan ke Kementerian BUMN untuk ambil tindakan ke direksi dan staf Garuda Indonesia yang ditandatangani seluruh komisaris,” pungkas Arya.

Komisaris yang dimaksud, yakni Sahala Lumban Gaol, Chairal Tanjung, Eddy Porwanto Poo, Insmerda Lebang, dan Herbert Timbo Parluhutan Siahaan.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Nasional

Panglima TNI Pompa Semangat Juang Timnas Karate Indonesia SEA Games 2019

Published

on

Finroll.com — Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P selaku Ketua Umum PB FORKI menekankan kepada para atlit karateka bahwa karateka-karateka Indonesia sangat siap dan memiliki semangat untuk bertanding yang didasari oleh nilai nilai Pancasila demi memperoleh hasil terbaik di SEA Games 2019.

Demikian disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P pada saat melepas keberangkatan  Tim Nasional Karate Indonesia ke SEA Games 2019 di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI juga menyampaikan bahwa atlit milenial harus mampu menjaga kebersamaan, rasa percaya diri dan semangat untuk meraih prestasi terbaik demi nama besar bangsa Indonesia. Pemusatan latihan selama 5 bulan dan pengalaman bertanding dapat menjadi bekal yang sangat penting dalam menghadapi kejuaraan yang sangat bergengsi ini.

“Saya beserta keluarga dan semua rakyat Indonesia senantiasa berdoa agar para atlet karate Indonesia mampu mencapai prestasi terbaik mengibarkan Sang Merah Putih dan mengharumkan nama Indonesia. Jadikan itu sebagai cambuk dan pembakar motivasi dalam bertanding nanti,” kata Panglima TNI.

Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (PB FORKI) mengirimkan 26 orang Tim Nasional Karate untuk berjuang di ajang The 30th SEA Games yang akan berlangsung mulai tanggal 7 – 9 Desember 2019 di Manila, Filipina.

Kotingen Tim Nasional Karateka Indonesia terdiri dari 1 manajer, 5 pelatih, 3 terapis, 17 atlit (8 putri, 9 putra) akan mengikuti kelas pertandingan Kata Beregu dan Perorangan putra dan putri, dan Kumite putra dan putri. Target SEA Games 2019 adalah 3 (tiga) medali emas.

Turut hadir dalam pelepasan Tim Nasional Karate SEA Games 2019, Sekjen PB Forki H Raja Sapta Ervian, S.H., M.Hum., Wasekjen PB Forki  Brigjen TNI Sapriadi, S.ip., Manajer Tim Nasional Karate  Djafar DJantang, Kepala Pelatih Abdul Kadir.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending