Connect with us

Makro Ekonomi

Makin ‘Pedas’, Harga Cabai Rawit Merah Tembus Rp85 Ribu per Kg

Published

on


Jakarta, — Harga cabai rawit merah di pasar tradisional kian mahal dalam sepekan terakhir. Tercatat, rata-rata harga cabai rawit merah mencapai Rp61.700 per Kilogram (Kg) pada Senin (13/1). Artinya, rerata harga cabai rawit merah melejit Rp7.900 per Kg atau 14,7 persen dibandingkan Senin (6/1) lalu, Rp53.800 per Kg.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada pukul 10.00 WIB, rerata harga cabai rawit merah tertinggi terjadi di Kota Ternate, Maluku, di mana harganya menembus Rp85 ribu per Kg. Harga tersebut melonjak 88 persen dibandingkan periode yang sama pekan lalu, Rp45 ribu per Kg.

Sementara, rerata harga terendah terjadi di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan, sebesar Rp38 ribu per Kg.

Kenaikan juga terjadi pada rerata harga cabai rawit hijau sebesar 9,5 persen menjadi Rp44.250 per Kg. Rerata harga cabai rawit hijau paling mahal juga terjadi di Kota Ternate, Maluku, sebesar Rp75 ribu per Kg. Adapun rerata harga terendah sebesar Rp19 ribu per Kg di Kota Tanjung, Kalimantan Selatan.

Selain cabai rawit, sejumlah komoditas rerata harganya juga menanjak di antaranya bawang putih ukuran sedang menjadi Rp34.600 per Kg, minyak goreng kemasan bermerek 2 Rp13.900 per Kg, gula pasir lokal Rp13.950 per Kg, dan gula pasir kualitas premium Rp15.200 per Kg.

Kemudian, telur ayam ras segar Rp26.500 per Kg, daging sapi kualitas 1 Rp122.350 per Kg, dan daging sapi kualitas 2 Rp115.400 per Kg.

Sementara, rerata harga cabai merah keriting merosot 14,6 persen ke Rp35.900 per Kg dalam sepekan. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah besar ke Rp42.550 per Kg, daging ayam ras segar ke Rp31.650 per Kg, dan bawang merah ukuran sedang ke Rp36.050 per Kg.

Selanjutnya, rerata harga juga tercatat turun untuk beras kualitas medium ke Rp11.300 per Kg, beras kualitas medium II ke Rp11.700 per Kg, beras kualitas super I ke Rp12.850 per Kg, dan minyak goreng curah Rp12.500 per Kg. (

Advertisement

Makro Ekonomi

Jumlah Orang Miskin 24,79 Juta per September 2019

Published

on

By

Jakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2019 mencapai 24,79 juta orang. Jumlah itu menurun 0,36 juta orang terhadap Maret 2019 dan merosot 0,88 juta orang terhadap September 2018.

“Persentase penduduk miskin pada September 2019 sebesar 9,22 persen. Kalau dibandingkan Maret 2019, turun 0,19 poin,” ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam konferensi pers, Rabu (15/1).

Meski jumlah orang miskin turun, disparitas kemiskinan antar desa dan kota masih tinggi. Tercatat, persentase kemiskinan kota sebesar 6,56 persen. Sementara, persentase penduduk miskin pedesaan mencapai 12,6 persen.

Kondisi tersebut tak jauh berbeda dengan posisi periode yang sama tahun lalu, di mana persentase kemiskinan perkotaan 6,89 persen dan pedesaan 13,1 persen.

“Masih perlu upaya lebih keras untuk menurunkan kemiskinan di pedesaan yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian,” ujarnya.

Sejumlah faktor mempengaruhi penurunan persentase tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2019. Pertama, perubahan rata-rata upah buruh per hari.

Dalam hal ini, rata-rata upah nominal buruh tani per hari pada September 2019 naik 1,02 persen dibandingkan Maret 2019 menjadi Rp54.424 per hari. Upah nominal buruh bangunan per hari juga naik 0,49 persen menjadi Rp89.072.

Kedua, kenaikan nilai tukar petani (NTP) selama kuartal III 2019 selalu berada di atas 100 dengan tren meningkat. NTP Juli tercatat 102,63, Agustus 103,22 dan September 103,88.

Ketiga, angka inflasi yang rendah di mana selama periode Maret 2019-September 2019 nilainya 1,84 persen.

Keempat, harga eceran beberapa komoditas pokok merosot. Pada Maret-September 2019, harga komoditas yang turun di antaranya beras (turun 1,75 persen), daging ayam ras (turun 2,07 persen), minyak goreng (turun 1,59 persen), telur ayam ras (turun 0,12 persen), dan ikan kembung (turun 0,03 persen).

Kelima, rata-rata pengeluaran per kapita 10 persen penduduk terbawah pada Maret-September 2019 naik 4,01 persen atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan garis kemiskinan 3,6 persen.

Keenam, pelaksanaan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang semakin gencar. Tercatat, jumlah kabupaten/kota penerima program BPNT hingga kuartal III 2019 mencapai 509 kabupaten/kota, lebih banyak dibandingkan kuartal I, 289 kabupaten/kota.

Suhariyanto juga menyorot peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yaitu 73,75 persen.

Untuk itu, pemerintah perlu menjaga harga bahan pangan agar tidak terlalu berfluktuasi, terutama beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras.

“Sekali ada gejolak harga, misalnya beras, atau barang komoditas yang sering dikonsumsi penduduk miskin maka garis kemiskinan akan semakin tinggi,” jelasnya.

Sebagai informasi, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) yang telah digunakan sejak 1998. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. (CNN/GPH)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Erick Kaget, RS Milik BUMN Jika Digabung Omzetnya Rp 5 T!

Published

on

By

Jakarta,  – Menteri BUMN Erick Thohir siap membentuk holding khusus rumah sakit yang dimiliki oleh BUMN.

Menurut Erick, banyak rumah sakit yang dimiliki BUMN justru tidak sesuai dengan core business atau bisnis inti dari induknya.

“Bayangkan, buat apa Pertamina fokus bisnis rumah sakit, padahal fokus utamanya Pertamina kan migas,” kata Erick di Kemenlu, Kamis (9/1/2020).

Pertamina, sambung Erick, punya 25 sumur yang harus dieksplorasi. Apalagi, sambungnya, lifting turun. “Kita tidak mau kalau tidak fokus. Saya rasa ini akan jadi konsolidasi yang baik. Bisnisnya juga progresif,” kata Erick sambil mengungkapkan rencana holding rumah sakit milik BUMN.

Erick Kaget, RS Milik BUMN Jika Digabung Revenuenya Rp 5 T!Foto: Menteri BUMN Erick Thohir (CNBC Indonesia/ Cantika Adinda Putri)

“Strukturnya [holding] masih dibahas. Yang penting akan ada holding rumah sakit yang nantinya para BUMN yang punya rumah sakit menjadi pemilik,” terangnya.

Ia bahkan berharap jasa yang diberikan rumah sakit bisa maksimal. Jangan sampai masyarakat justru berobat di luar negeri.

“RS BUMN sendiri punya revenue [pendapatan] kalau dikonsolidasikan sekitar Rp 5 triliun. Ini kan cukup punya potensi,” jelasnya.

“Rp 5 triliun per tahun. Kagetkan? Saya saja kaget,” tegas Erick. (CNBC)

Continue Reading

Makro Ekonomi

Terbongkar! Pulpen Made in Indonesia Impor China

Published

on

By

Jakarta, – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu baru saja membongkar modus baru barang impor selundupan.

Barang impor tiruan 858.240 buah ballpoint merek Standard AE7 Alfa Tip 0.5 Made in Indonesia dengan perkiraan nilai barang berkisar Rp 1.019.160.000 terdeteksi sistem border measure Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Sistem border measure HKI adalah sistem otomasi kepabeanan barang-barang HKI yang menjadikan pengawasan HKI lebih optimal karena Bea Cukai, Mahkamah Agung, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan Pengadilan Niaga telah terintegrasi, sehingga memangkas waktu dan jalur birokrasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L).

DJBC menggelar konferensi pers pada Kamis, (09/01) di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya tentang pencegahan barang impor tiruan/pemalsuan merek yang dilakukan oleh PT PAM tersebut.

Keberhasilan penangkapan ini juga tidak lepas dari keberanian pemilik/pemegang merek karena yang bersangkutan sebelumnya telah melakukan perekaman/rekordasi dalam sistem otomasi kepabeanan barang-barang HKI, di mana rekordasi ini telah diimplementasikan oleh Bea Cukai sejak 21 Juni 2018 dan sampai saat ini sebanyak 7 merek dan 2 hak cipta telah terekordasi dalam sistem ini.

Dengan adanya sistem ini, Bea Cukai dapat segera menotifikasi kepada pemilik/pemegang merek apabila terjadi dugaan importasi/eksportasi barang yang melanggar HKI.

PT SI merupakan industri dalam negeri yang memproduksi ballpoint merek Standard AE7. Dengan adanya pemalsuan merek ini, yang bersangkutan tidak hanya mengalami kerugian secara materiil saja namun juga mengalami kerugian non materiil yang lebih besar.

“Di antaranya, turunnya kepercayaan konsumen karena banyaknya keluhan akibat kualitas buruk dari adanya produk palsu tersebut, disamping biaya promosi terus bertambah setiap tahunnya untuk membangun dan mempertahankan citra perusahaan,” tulis Bea Cukai dalam siaran persnya, Kamis (9/1/2020).

Selain itu, pangsa pasar juga rusak akibat pelanggan dan toko-toko mendapat harga yang lebih murah dari pemalsu merek dan jumlah tenaga kerja berkurang karena kapasitas produksi turun yang membuat rencana investasi pengembangan perusahaan di masa depan menjadi tidak pasti.

Oleh karena itu, penindakan atas barang impor/ekspor yang melanggar HKI sangat penting dalam melindungi industri dalam negeri terutama pemilik/pemegang merek/hak cipta maupun industri kreatif dalam negeri agar dapat tumbuh dan memiliki daya saing sehingga dapat berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. (CNBC/GPH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Asco Global

Trending