Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Menag Minta Rp2,6 T untuk Madrasah dan Ponpes

Published

on


Finroll – Jakarta, Menteri Agama Fachrul Razi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk program bantuan operasional pendidikan keagamaan Islam dan Pondok Pesantren.
Angka itu ditetapkan setelah pembahasan di DPR. Fachrul mengatakan usulan sebelumnya berjumlah Rp2,7 triliun sebelum ada catatan perbaikan.

Usulan itu ia ajukan dalam surat Nomor MA/169/06/2020 yang diteken pada 12 Juni 2020. Fachrul menyatakan usulan tersebut untuk menunjang pondok pesantren dan madrasah di era new normal saat pandemi Covid-19 masih mewabah di Indonesia.

“Untuk bantuan operasional pondok pesantren, LPTQ, Bantuan Operasional Pendidikan Keagamaan Islam Madrasah Diniyah Takmiliyah dan bantuan pembelajaran daring,” kata Fachrul dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7).

Fachrul merinci dari total anggaran itu, dialokasikan sebesar Rp645 juta untuk Bantuan Operasional Pendidikan Pesantren sejumlah 21.173 lembaga. Jumlah itu di antaranya bagi 14,9 ribu pesantren kecil, 4.000 pesantren sedang dan 2,2 ribu pesantren besar.

Selain itu, Fachrul menyatakan pihaknya akan mengalokasikan sebesar Rp621 juta untuk Bantuan Operasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah di 62.153 lembaga.

Fachrul juga mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Alquran dengan total anggaran Rp1,12 triliun. Anggaran itu akan dialokasikan untuk 112.008 lembaga yang masing-masing mendapatkan Rp10 juta.

Fachrul menyatakan anggaran itu akan digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan madrasah, di antaranya pembayaran listrik, air, keamanan dan kebersihan.

Selain itu bisa juga digunakan untuk pembiayaan penyiapan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, thermal scanner, penyemprotan desinfektan, alat kebersihan, wastafel cuci tangan.

“Dan pembiayaan lain terkait pendukung protokol kesehatan. Sebagai catatan bahwa penentuan pesantren kecil, sedang dan besar dilihat dari jumlah santri yang bermukim di pondok pesantren,” kata dia.

Fachrul juga menyatakan pihaknya mengalokasikan sebesar Rp223 miliar untuk program Bantuan Pembelajaran Daring pada pondok pesantren selama tiga bulan. Anggaran itu akan dibagikan untuk 14.906 pesantren, terutama yang masih tutup per bulannya sebesar Rp5 juta.

“Itu digunakan untuk membiayai komponen komponen pendukung pelaksanaan pembelajaran daring seperti paket data internet, kabel, clip on mic, mic, lampu sorot, dan kebutuhan lainnya yang relevan,” kata Fachrul.

Ketua Komisi VIII DPR, Yandri Susanto.Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. (CNN Indonesia/Ryan Hadi Suhendra)
Melihat hal itu, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mendukung usulan Kemenag untuk menambah anggaran penanganan dampak Covid-19 bagi pondok pesantren dan lembaga keagamaan Islam pada APBN Tahun 2020 sebesar Rp2,6 triliun.

Ia pun menegaskan Komisi VIII dapat memahami penjelasan Fachrul mengenal refocusing anggaran madrasah dan pesantren untuk menanggulangi dampak wabah Covid-19 sekitar Rp9,3 triliun.

Anggaran Rp9,3 Miliar Dialihkan
Fachrul melakukan realokasi anggaran Kemenag tahun 2021 sekitar Rp9,3 miliar khusus untuk penanganan dan pencegahan virus corona di madrasah dan pondok pesantren.

Fachrul merinci dari total itu, Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mengalokasikan sebesar Rp9,183 Miliar untuk madrasah yang bersumber dari rupiah murni.

“Dirjen pendidikan Islam telah melakukan refocussing anggaran madrasah melalui revisi anggaran sejumlah Rp9.183.570.000,” kata Fachrul saat menggelar rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (7/7).

Tak hanya itu, Fachrul mengatakan pihaknya juga merealokasi anggaran Kemenag tahap pertama sekitar Rp203 juta untuk penanganan dampak corona di pesantren.

Lebih lanjut, Fachrul menyatakan pengalihan anggaran itu diperuntukkan untuk memenuhi pelbagai kebutuhan dalam mencegah pandemi virus corona di madrasah dan pesantren.

Ia mencontohkan anggaran itu bisa memenuhi kebutuhan internal pengadaan alat pelindung diri seperti hand sanitizer, pembelian sabun, penyemprotan, disinfektan, masker hingga perbaikan tempat cuci tangan.

“Dan pembelian alat-alat kesehatan dan juga kebutuhan lain terkait penanganan Covid-19,” kata dia.

Sumber: CNN Indonesia

Nasional

Mahfud Respons Negara Papua Benny Wenda: Itu Negara Ilusi

Published

on

Jakarta  – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda sedang mendirikan negara ilusi.

Hal ini dikatakan terkait deklarasi kemerdekaan Papua oleh Benny Wenda, yang juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Presiden Sementara.

“Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi negara yang tidak ada. Negara Papua Barat itu apa?” cetus Mahfud saat menyampaikan pernyataan pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Menurutnya, membangun sebuah negara minimal ada tiga syarat utama yang harus dipenuhi. Yakni, rakyat yang dikuasai, wilayah yang dikuasai, dan juga pemerintah yang berdaulat.

“Dia enggak ada, rakyatnya siapa, wilayahnya mana, Papua kita yang kuasai, Pemerintah siapa? Enggak ada,” kata Mahfud.

Selain tiga syarat itu, lanjut Mahfud, Benny juga mesti memiliki syarat lain yakni pengakuan dari dunia internasional atau negara-negara lain. Sementara, deklarasi kemerdekaan Benny hanya disampaikan melalui Twitter dan tak ada dukungan dari negara lain.

“Memang didukung Vanuatu, tapi kecil itu. Dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional,” kata dia.

Lagi pula, kata Mahfud, jika merujuk pada hasil referendum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1969, Papua dipastikan menjadi bagian dari NKRI.

“Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk dalam daftar komite 24 PBB. Itu daftar negara yang memiliki peluang merdeka, kalau Timor-Timor ada. Papua enggak ada,” kata dia.
Lihat juga: DPR Minta Pemerintah Tak Anggap Remeh Deklarasi Benny Wenda

Terpisah, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyebut Benny Wenda tak memiliki kewenangan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua dan menyatakan diri sebagai Presiden Sementara.

“Ya tentunya saudara Wenda ini tidak punya kewenangan untuk bisa deklarasikan kemerdekaan sebuah yang dia katakan sebagai negara,” kata dia, di Gedung Lemhanas RI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/12).

Menurut Agus, tindakan Benny ini merupakan pelanggaran hukum serius.

“Tentu ini akan jadi perhatian karena merupakan pelanggaran terhadap apa, sistem hukum di Indonesia. Kalau ada pelanggaran, dia akan dapat tindakan dari aparat penegak hukum,” katanya.

Sebelumnya, Benny Wenda mendeklarasikan kemerdekaan West papua pada 1 Desember. Dalam pernyataannya, dia menyebut tak akan lagi tunduk pada aturan hukum negara Indonesia dan akan membuat tata aturan sendiri, termasuk akan segera mengumumkan kabinet dan perdana menteri.

Deklarasi itu juga ditolak oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Mereka bahkan menyampaikan mosi tidak percaya kepada Benny Wenda bahkan menganggap sikap Benny bisa memecah rakyat Papua.

Sumber Berita : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Jalani Isolasi Mandiri Setelah Dinyatakan Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM –  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengonfirmasi dirinya dinyatakan positif terpapar Covid-19 berdasarkan hasil tes usap PCR yang keluar pada Selasa (1/12/2020) dini hari.

Meski dikonfirmasi positif Covid-19, Anies bakal tetap bekerja memimpin rapat-rapat virtual dan melakukan isolasi mandiri.

Adapun, pada Senin siang (30/11/2020), Anies memang telah melaksanakan tes usap PCR di Balai Kota DKI Jakarta. Sebelumnya, pada Rabu (25/11), Gubernur Anies juga telah melakukan tes usap PCR rutin dan saat itu hasilnya juga negatif.

Setelah Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dinyatakan positif Covid-19, Anies juga sempat melakukan tes usap antigen dan hasilnya negatif pada Minggu (29/11/2020). Dia mengaku intens bertemu dengan Ariza untuk melaksanakan rapat berdua.

“Setelah berkonsultasi dan sesuai dengan arahan dokter, saya akan menjalani isolasi mandiri dan mengikuti prosedur pengobatan yang ditetapkan tim medis,” ujarnya pada Selasa (1/12/2020).

Saat ini, lanjut Anies, seluruh kontak erat, baik keluarga maupun staf yang ada di kantor, telah dilakukan tes usap PCR.

“Isolasi mandiri akan saya lakukan di tempat yang terpisah dengan keluarga dan akan saya tinggali sendiri. Sementara keluarga akan tetap di kediaman pribadi,” ujarnya.

 

Continue Reading

Nasional

Wagub DKI Ahmad Riza Positif Covid-19

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melakukan testing kepada setiap warga, tanpa terkecuali, khususnya kepada setiap warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi sehingga memiliki potensi terpapar virus COVID-19.

Hal itu pula yang dilakukan kepada seluruh jajaran di internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Hasil PCR Test terkini dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta menunjukkan, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria terkonfirmasi positif COVID-19 dan tetap dalam kondisi baik. Sesuai arahan dokter, saat ini Wagub Ariza menjalani isolasi mandiri.

“Alhamdulillah, meskipun hasil testing pada Jumat (27/11) kemarin menunjukkan positif COVID-19, namun kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali. Baik staf dan seluruh anggota keluarga saya juga sudah menjalani tes usap. Sebagaimana prosedur kesehatan yang telah ditetapkan WHO, bagi setiap pasien terkonfirmasi positif COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan, baik di level puskesmas hingga rumah sakit,” ujar Wagub Ariza dalam siaran pers, Minggu (29/11/2020).

Diketahui, Ariza sebelumnya melakukan dua kali tes usap (PCR Test), yaitu pada Kamis (26/11) dengan hasil negatif, dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat (27/11) dengan hasil terkonfirmasi positif. Adapun berdasarkan hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wagub Ariza terkonfirmasi positif COVID-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

“Jadi, temuan positif COVID-19 ini adalah dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun,” ujar Ariza.

Ariza berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif COVID-19 ini, warga Jakarta untuk semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan, yaitu Menggunakan masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan.

“Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi COVID-19. Jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan Protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” pesan Wagub Ariza.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending