Connect with us
[adrotate group="1"]

News

Mendagri : Dibandingkan Shanghai, Jakarta Seperti Kampung

Published

on


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyentil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penataan kota Jakarta yang semrawut. Tito bahkan menyebut Jakarta seperti kampung jika dibandingkan kota-kota besar di China.

Tito menuturkan kondisi Shanghai dan Jakarta saat ini berbanding terbalik dengan tahun 1998. Saat itu, kata Tito, Jakarta jauh lebih modern dibandingkan dengan Beijing dan Shanghai.

“Kita ’98 mungkin, ‘Ah ini negara (China) dengan Jakarta saja kita lihat sudah seperti kampung.’ Sekarang kebalik-kebalik. Pak Anies, saya yakin Pak Anies sering ke China. Kalau kita lihat, Jakarta kayak kampung dibanding dengan Shanghai,” kata Tito saat berpidato dalam Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11).

Tito berkata ia pernah berkunjung ke Beijing pada tahun 1998 dalam sebuah studi banding. Saat itu, penduduk China masih menggunakan sepeda sebagai transportasi utama. Selain itu, kampung kumuh dan sungai kotor berada di mana-mana.

Namun saat ia kembali ke China pada 2018, transportasi publik modern dan mobil keluaran terbaru sudah mengaspal di jalan. Sungai yang dulunya kotor pun telah menjadi tempat orang-orang untuk berenang, klaim Tito.

Dalam kesempatan itu, Tito juga sempat menyoal stabilitas di DKI Jakarta. Dia mengenang demo berhari-hari di Jakarta. Namun Tito memuji kepolisian dan Pemprov DKI Jakarta.

“Kita lihat Hong Kong, keamanan terganggu. Ekonomi luar biasa mereka, pusat ekonomi. Tapi demo enggak habis-habis dua bulan. Polisinya kenal sama saya. saya harus menyampaikan kedukaan karena tugas berat anda, atau saya harus sampaikan congratulate hormat karena anda memiliki tantangan. Enam bulan saya kira jadi polisi di sana setengah mati,” katanya.

“Mas Anies diminta untuk bagaimana demo di Bawaslu, demo di DPR tiga hari, itu saja sudah setengah mati kita. Sudah kita (polisi) selesai, Mas Anies bersih-bersihin itu, pagi-pagi sudah clear. Terima kasih Nas Anies dan Pasukan Oranye-nya,” ucap dia.

Tito bilang ada pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab mulai ada keraguan terhadap sistem di negara-negara demokrasi.

Paradoks demokrasi, kata Tito, muncul karena negara demokrasi mengalami stagnasi. Sementara negara nondemokrasi seperti China sedang mengalami lompatan-lompatan dalam urusan ekonomi dan militer.

“Ini tantangan bagi kita, kalau kita bisa membuktikan, maka masyarakat akan melihat demokrasi jadi baik. Tapi kalau kesejahteraan tidak bisa dibangun di atas sistem demokrasi, maka masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Makanya muncul tawaran khilafah, tawaran kembali ke sistem semi-otoriter, itu muncul,” katanya.

Hukum & Kriminal

Jaksa Agung Tak Larang Namanya Muncul di Kasus Jaksa Pinangki

Published

on

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ali Mukartono membenarkan terkait kasus suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) perkara Djoko Tjandra.

Finroll.com – Ali menyebut dalam penyusunan surat dakwaan, Burhanuddin tidak pernah menghalangi Jaksa Penuntut Umum (jpu) untuk menuliskan namanya tersebut.

“Disebutkan bahwa inisial BR adalah Pak Burhanuddin, itu adalah Jaksa Agung saya. Jaksa Agung tidak pernah menghalang-halangi untuk menyebutkan nama itu,” kata Ali dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI yang berlangsung secara virtual pada Kamis (24/9).

Namun, Ali mengklaim action plan pengurusan fatwa MA yang dirancang oleh Pinangki bersama sejumlah kroninya tidak dijalankan. Menurutnya, perencanaan tersebut belum masuk pada tahap eksekusi.

“Dalam action plan ini tidak dijalankan Pinangki, oleh karenanya rencana mengajukan fatwa di bulan Desember diputus syaratnya oleh Djoko Tjandra. Nanti kita tunggu perkembangannya di sidang,” ujar Ali.

Sebelumnya, Pinangki memasukkan nama atasannya Burhanuddin ke dalam paket action plan alias rencana aksi permintaan fatwa MA atas putusan PK Djoko Tjandra.

Hal itu terungkap dalam surat dakwaan Pinangki yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (23/9).

Dalam kasus ini, Pinangki dijerat dengan tiga dakwaan berbeda. Ia didakwa dengan Pasal gratifikasi, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pemufakatan Jahat. (CNN/HDYT)

Continue Reading

Peristiwa

Kasus Corona Melonjak, Satgas Covid Tuding Warga Makin Lengah

Published

on

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menilai perilaku masyarakat yang abai terhadap protokol kesehatan dan tak empatik terhadap korban merupakan salah satu faktor vital penyebab lonjakan kasus Virus Corona.

FINROLL.COM –  Per hari ini, Kamis (24/9), kasus positif Covid-19 di Indonesia mencapai 262.022 orang atau bertambah 4.634 orang dari hari sebelumnya. Sepanjang September, angka penambahan kasus harian nyaris selalu di atas 4.000 kasus.

Dari jumlah total kasus tersebut, sebanyak 191.853 orang dinyatakan telah sembuh dan 10.105 orang meninggal.

“Seiring dengan berjalannya waktu, kami melihat masyarakat semakin lengah, mengabaikan protokol kesehatan. Masyarakat seolah tidak memiliki empati meski telah menyaksikan begitu banyak korban yang muncul setiap hari karena positif Covid-19,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (24/9).

Ia pun menyadari warga sudah semakin bosan dengan mobilitas yang terbatas. Namun, ia kembali mengingatkan bahwa masyarakat tak abai terhadap protokol kesehatan yang meliputi 3M, yakni mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.

“Kami mohon jangan menunggu sampai lima ribu kasus untuk disiplin protokol kesehatan,” pintanya.

Wiku pun memaparkan kondisi lima Provinsi dengan sumbangan kenaikan kasus tertinggi pekan ini. Merespons hal itu, Wiku pun meminta kepala daerah terkait segera mengevaluasi dan menyegerakan aktivitas 3T (testing, tracing, dan treatment) yang serius dan massal.

“Jadi menurut data per (20/9), secara nasional kenaikan kasusnya sebanyak 8,4 persen dan penyumbang kasus-kasus tertinggi dari kenaikan kasus tertinggi dari yaitu dari Provinsi Jabar, Banten, Sulsel, Riau dan papua,” ujar Wiku.

Kemudian untuk jumlah kasus tertingginya berasal dari DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan.

Untuk kasus sembuh, Wiku turut mengapresiasi lima wilayah dengan persentase kasus kesembuhan di atas 80 persen. Mereka yakni, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, Bangka Belitung, dan Sulawesi Utara.

Sedangkan untuk sebaran kasus kematian, 17-23 September, kasus kematian nasional bertambah 877 orang dengan akumulasi kasus kematian mencapai 2.560 korban jiwa.

Lebih lanjut, Wiku pun mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menganggap penyakit Covid-19 sebagai aib sehingga takut untuk memeriksakan diri di fasilitas kesehatan setempat.

Ia kembali mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dan kooperatif dalam menghadapi pandemi ini.

“Tidak usah khawatir terhadap biaya perawatan, karena seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah, baik dengan BPJS ataupun tidak,” kata dia.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkhawatirkan penambahan kasus Virus Corona dari klaster Pilkada 2020. Ini tercermin dari banyaknya pelanggaran protokol kesehatan pada masa pendaftaran bakal pasangan calon.

Di tengah desakan untuk menunda Pilkada 2020, Pemerintah dan DPR mengabaikan suara masyarakat dan tetap memutuskan menggelarnya sesuai jadwal sebelumnya.

Alasannya, tak ada kepastian waktu kapan pandemi selesai, hingga mekanisme pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang menyulitkan pengambilan keputusan. (cnn)

Continue Reading

Nasional

Luhut Bicara Pilkada: Laksanakan, Amankan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap perlu dilanjutkan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum usai.

“Laksanakan, amankan,” kata Luhut dalam program Mata Najwa yang ditayangkan secara live di Trans7, Rabu (23/9) malam, ketika ditanya mengapa Pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Luhut mengadopsi cara kerjanya dulu saat menjadi prajurit TNI. Dia mengatakan bahwa perintah harus dijalankan apapun konsekuensinya.

Termasuk pula Pilkada Serentak 2020 kali ini. Jika Presiden Jokowi sudah memberi perintah, maka harus dilaksanakan.

“Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan. Amankan,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, tentu memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak 2020 ini. Luhut tidak membeberkan.

“Walaupun bisa saja kamu setuju tapi kami tidak setuju, tapi sudah diputuskan, buat saya hanya dua, laksanakan, amankan,” kata dia.

Menurut Luhut, yang perlu diperhatikan saat ini adalah memitigasi pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah Covid-19. Jangan sampai penyebaran virus corona makin masif akibat ada pelanggaran di pilkada.

Luhut merinci ada beberapa aspek yang akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020. Misalnya pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye melibatkan banyak massa, maka kampenye saat ini akan dilarang mengumpulkan massa.

Pihaknya kata Luhut bahkan telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU juga Kapolri agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Malah akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam Pilkada Serentak ini.

“Tidak ada kampanye apa namanya terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya,” kata dia.

Luhut memastikan, dengan rambu-rambu dan aturan yang jelas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi tak akan menimbulkan klaster penularan baru.

“Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main jelas ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa,” kata dia. (Cnn Indonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending