Connect with us

Nasional

Menteri Terbaik Versi Survei, Prabowo Tak Mau Besar Kepala

Published

on


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menganggap hasil Survei Indo Barometer yang menempatkan dirinya sebagai menteri dengan kinerja paling baik, adalah sebuah cambukan untuk  bekerja lebih baik. Prabowo disebut tak mau besar kepala atas hasil survei tersebut.

FINROLL.COM — Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Pertahan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditanya wartawan di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (20/2).

“Pak Prabowo posisinya ingin kerja saja. Selebihnya silakan dinilai positif dan negatifnya,” kata Dahnil.

Sebelumnya, Indo Barometer merilis hasil surveinya terkait isu-isu nasional era Jokowi-Ma’ruf Amin, pekan lalu. Salah satu isu yang disurvei soal kinerja para menteri.

Berdasarkan pendapat 1.200 responden dari 34 provinsi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri paling populer di jajaran kabinet periode kedua Presiden Jokowi.

Prabowo juga menempati posisi teratas sebagai Menteri dengan kinerja yang bagus di mata masyarakat. Untuk kategori pertanyaan menteri terbaik, Prabowo mendapatkan 26,8 persen suara, tertinggi dari menteri lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dahnil berkata Prabowo melihat hasil survei Indo Barometer dari dua kacamata berbeda. Meski hasilnya memang cukup baik, tetapi Prabowo menilai pendapat responden sebagai hasil yang positif sekaligus negatif.

“Bagi beliau itu cambuk. Artinya kalau dia positif dia cambuk, artinya ada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Harapan yang tinggi dari masyarakat. Harapan itu bisa negatif, bisa positif,” kata dia.

Dahnil menambahkan survei Indo Barometer juga akan memacu Prabowo bekerja lebih baik lagi agar menjawab harapan masyarakat atas kerja yang telah dilakukan selama empat bulan ini.

“Karena ketika kemudian kita tidak mampu menjawab harapan, mereka juga bisa membenci lebih,” ujar Dahnil. (CNN INDONESIA)

Advertisement Valbury

Nasional

Jokowi Teken Revisi APBN, Belanja Bengkak Jadi Rp2.613,8 T

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Perubahan dilakukan karena pemerintah harus merealokasi anggaran untuk menangani pandemi virus corona di Indonesia.

FINROLL.COM — Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Beleid itu diteken pada 3 April 2020 lalu.

“Untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, dilakukan perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020,” ungkap Jokowi dalam Perpres 54/2020, dikutip Selasa (7/4).

Dalam Perpres tersebut, perubahan terjadi pada pos pendapatan, belanja, surplus atau defisit anggaran, hingga pembiayaan anggaran. Pendapatan negara yang semula diasumsikan mencapai Rp2.233,2 triliun, kini susut 21,1 persen menjadi Rp1.760,88 triliun.

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan perpajakan yang diperkirakan sebesar Rp1.462,62 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp297,75 triliun, dan penerimaan hibah Rp498,74 triliun. Sementara belanja negara yang semula dipatok di angka Rp2.540,4 triliun, kini naik 2,88 persen menjadi Rp2.613,81 triliun.

Alokasi belanja terbagi atas pengeluaran pemerintah pusat mencapai Rp1.851,1 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp852,93 triliun. Jokowi menyatakan anggaran belanja pemerintah pusat ini sudah termasuk tambahan belanja untuk penanganan pandemi corona mencapai Rp255,11 triliun.

Kemudian, pembiayaan anggaran membengkak 180,9 persen dari Rp307,2 triliun menjadi Rp862,93 triliun.

“Pembiayaan anggaran terdiri atas pembiayaan utang, investasi, pemberian pinjaman, kewajiban penjaminan, dan pembiayaan lainnya,” tulisnya.

Kepala negara menekankan penggunaan anggaran pemerintah pusat akan fokus untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan perekonomian. Sementara belanja dana desa akan digunakan untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan penanganan virus corona.

Selanjutnya, Jokowi menginstruksikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk melakukan penyesuaian lebih rinci pada masing-masing pos usai beleid tersebut diteken. Begitu juga terkait pemantauan pelaksanaan penggunaan anggarannya.

Continue Reading

Nasional

Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Tunggu Dilantik Jokowi

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria yang terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta mengatakan belum bisa langsung bekerja mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Riza menyatakan masih menunggu dilantik Presiden Joko Widodo sebagai wakil gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022.
Lihat juga: Sandiaga Harap Riza Patria Bantu Anies Hadapi Corona di DKI
“Setelah terpilih, kan saya menunggu waktu pelantikan. Sedang diajukan oleh DPRD ke Presiden melalui Kemendagri,” kata Riza kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).

Riza mengaku tak tahu kapan jadwal pelantikannya. Politikus Gerindra itu menyebut pelantikan akan diajukan DPRD DKI ke Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya, Kemendagri akan meneruskannya kepada Jokowi. Setelah itu baru keluar keputusan presiden dan jadwal pelantikan Riza.

“Setelah dilantik, baru saya bergabung membantu Pak Gubernur. Tentu prioritas pertama saya membantu Pak Gubernur menangani virus corona,” ucap Riza.
Terpilih Jadi Wagub DKI, Riza Patria Tunggu Dilantik JokowiKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Pesan Prabowo

Lebih lanjut, Riza mengaku mendapat pesan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah terpilih menjadi pendamping Anies. Gerindra merupakan partai pengusung Anies bersama PKS. Riza mengatakan Prabowo mengingatkan agar amanah dan tak melakukan korupsi.

“Pak Prabowo selalu berpesan, beliau itu kalau kepada kita, kader partai, selalu ya menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab, yang jujur, jangan korupsi,” kata Riza.

Selain itu, kata Riza, Prabowo juga berpesan agar Riza membantu Anies dalam memimpin Ibu Kota, terutama dalam menangani penyebaran virus corona.

Pesan juga datang dari petinggi Partai Gerindra lainnya, Sufmi Dasco Ahmad. Dasco meminta Riza untuk mendukung Anies di sisa masa jabatan.

“Kepada bapak Riza Patria, supaya segera setelah dilantik bahu-membahu bersama Gubernur untuk menyelamatkan Jakarta, serta membangun Jakarta,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu kepada wartawan, Senin (6/4) malam.

Riza terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4). Ia mengalahkan calon lainnya, Nurmansyah Lubis dengan perolehan suara 81 berbanding 17.

Mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra itu menempati posisi yang telah ditinggalkan Sandiaga Uno sejak akhir 2018 lalu karena maju dalam Pilpres 2019. Ia akan mendampingi Anies untuk dua tahun ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Disetujui Menkes, Jakarta Resmi Terapkan PSBB

Published

on

Kementerian Kesehatan menyetujui usulan Anies Baswedan untuk menerapkan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB di DKI Jakarta. Menurut pihak Kemenkes surat persetujuan tersebut sudah ditandatangani Menteri Kesehatan Terawan pada Senin malam kemarin dan surat resminya akan dikirim kembali hari ini. Sementara itu,ojek online dilarang angkut penumpang jika aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB resmi diterapkan oleh pemerintah. Aturan PSBB ini merupakan langkah pemerintah dalam menangani penyebaran virus Corona dengan cepat.

Apa Itu PSBB

Aturan detail mengenai PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan corona virus diseases 2019 (covid-19). Aturan ini ditandatangani Menkes pada 3 April 2020.

Mengutip Permenkes Nomor 9 Tahun 2020, PSBB merupakan pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona demi mencegah penyebaran virus ini lebih luas lagi.

Untuk menjadi sebuah wilayah PSBB ada beberapa syarat yang harus dipenuhi:

  1. Adanya peningkatan jumlah kasus, penyebaran atau jumlah kematian karena virus corona dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  2. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Aturan PSBB ditentukan oleh Menteri Kesehatan melalui permohonan dari Gubernur, Bupati atau Walikota. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) juga bisa mengusulkan PSBB di sebuah wilayah.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending