Connect with us

MEGAPOLITAN

Kemenhub Targetkan Penerapan ERP Akhir Tahun 2015

Published

on

FINROLL.COM,

Guna mengurai kemacetan di Ibukota Jakarta, Pemerintah akan menerapkan penggunaan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).  Konsep ERP ini akan diberlakukan akhir tahun 2015 mendatang, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai persiapan termasuk uji coba.

 

“Sudah ada kesepakatan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa ERP akan diberlakukan paling lambat akhir tahun depan,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabag Litbang) Kementerian Perhubungan, Elly A Sinaga dalam Press Background ERP di Jakarta, Kemarin

 

Keberadan ERP tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh sistem transportasi yang baik dari di luar Jakarta yaitu Bekasi, Bogor, Depok dan Tangerang. “Makanya penataan transportasi, khususnya angkutan umum di tiga wilayah itu tidak bisa diabaikan. Sebab pengguna transportasi di DKI Jakarta itu mayoritas orang-orang yang tinggal diluar Jakarta,” Sebutnya

 

Selain itu, ERP akan berdampak kepada perbaikan transportasi di DKI Jakarta. Asalkan, kata dia sistem dan manajemen lalu lintasnya dibuat sebaik mungkin. Selain sistem pengelolaan keuangannya juga harus betul-betul transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar.

 

“Sebab, pemasukan uang dari ERP ini akan sangat besar. Sementara berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, operasionalnya hanya sekitar 20 persen,”ujarnya. Ia mencontohkan, andai saja sekitar satu juta kendaraan masuk ERP per hari. Maka dengan tariff Rp 30 ribu per kendaraan, maka akan terkumpul uang sekitar Rp 30 miliar.

 

“Jadi akan ada sekitar Rp 24 miliar per hari dari hasil ERP itu yang bisa digunakan untuk perbaikan transportasi umum,” paparnya. Dana hasil ERP itu harus di share ke wilayah diluar Jakarta tadi untuk penataan transportasi umumnya.

 

Dan saat ini, sudah ada satuan kerja (Satker) yang berada di bawah koordinasi kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Satker ini bertugas mengintegrasikan berbagai kepentingan pemerintah di wilayah Jabodetabek, dan terutama perbaikan transportasi umum.

 

 

Berita Lain