Connect with us
[adrotate group="1"]

Nasional

Pemerintah Fokus Pada Kesehatan, Jokowi Mulai Siuman

Published

on


FINROLL.COM — Epidemiolog Universitas Airlangga Surabaya Windhu Purnomo menilai Presiden Joko Widodo mulai menyadari bahwa kesehatan masyarakat perlu diutamakan dalam penanganan pandemi virus corona (Covid-19).

Hal ini merespons pidato Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021. Jokowi menyatakan fokus utama pemerintah yaitu mengutamakan kesehatan, agar ekonomi tetap berjalan.

“Baru sekarang ini pemerintah bilang fokus pada kesehatan, dan itu alhamdulillah, jadi kalau bahasanya orang itu, Pak Presiden mulai siuman, mulai sadar,” kata Windhu saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (8/9).

Windhu mengatakan pemerintah harus bisa membuktikan fokusnya di bidang kesehatan yaitu dengan menerapkan karantina wilayah sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Menurutnya, gerak dan aktivitas masyarakat harus kembali dibatasi karena penularan terjadi akibat pertemuan antarorang. Selain karantina wilayah, kata Windhu, pemerintah tetap perlu melakukan testing dan penelusuran kontak erat untuk menemukan kasus (surveilas).

“Kalau betul mau ke pertimbangan kesehatan, berarti semua batasi pergerakan, terutama daerah zona merah oranye, testing, tracing, masif di seluruh daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Windhu juga menekankan agar pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan yang kontradiktif dengan upaya penanganan Covid-19, seperti membuka tempat hiburan, pusat belanja, bahkan bioskop.

Pakar Epidemiologi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu Purnomo mengungkapkan, bahwa dua daerah di wilayah Surabaya Raya kini telah berganti menjadi zona oranye corona (Covid-19).

Dia menjelaskan, pelonggaran terhadap aktivitas sosial masyarakat berdampak pada peningkatan kasus positif selama beberapa pekan terakhir. Menurutnya, aktivitas dan mobilitas penduduk memang perlu dibatasi.

Windhu menilai pembukaan tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan berisiko tinggi penularan virus corona justru tak sejalan dengan upaya penanganan Covid-19 yang berfokus pada kesehatan masyarakat.

“Tapi pembukaan mal dan pusat belanja itu yang kontradiktif. Nah, jangan begini, relaksasi aktivitas itu berpengaruh pada peningkatan kasus, semakin direnggangkan, kasus akan semakin banyak, makanya ini jangan kontradiktif,” ucap Windhu.
Makin Berat

Penanganan pandemi yang fokus pada ekonomi dinilai berbahaya dan berisiko. Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman sebelumnya menyampaikan bahwa upaya pemerintah kembali membuka keran aktivitas sosial-ekonomi justru menghambat tumbuhnya perekonomian itu sendiri.

“Fokus pengendalian pandemi yang mengarah pada ekonomi itu berbahaya dan berisiko. Banyak negara yang memilih menjalankan ekonomi dulu, akhirnya jangankan ekonomi pulih, malah semakin berat dan terhambat,” kata Dicky.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan peningkatan kasus positif Covid-19 saat ini merupakan konsekuensi dari pelonggaran aktivitas di sektor ekonomi.

“Kalau kenaikan jumlah kasus itu adalah konsekuensi yang nyaris tidak mungkin terelakkan ketika aktivitas produktif di sektor ekonomi dan lainnya mulai dibuka, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional,” kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com.

Pemerintah sempat mewacanakan new normal beberapa waktu lalu setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) digiatkan di sejumlah wilayah. Namun istilah new normal tak lagi dipakai oleh pemerintah.

Kini pemerintah menggunakan istilah lain yakni adaptasi kebiasaan baru (AKB). Muhadjir berharap pergantian istilah itu tidak diributkan.

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Luhut Minta Perusahaan Farmasi Percepat Produksi Obat Covid-19

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional menyediakan bahan baku yang cukup untuk mempercepat produksi obat Covid-19 jenis remdesivir di dalam negeri.

Published

on

Pemerintah berupaya untuk menangani krisis akibat pandemi corona. Salah satu caranya dengan mendorong perusahaan farmasi mempercepat produksi obat Covid-19.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta produsen farmasi nasional mengupayakan produksi obat Covid-19 di dalam negeri.
Salah satunya yaitu obat remdesivir. Secara khusus, Luhut meminta Bio Farma sebagai produsen farmasi nasional segera mengambil langkah yang cepat dan tepat untuk menyediakan bahan baku obat tersebut.
“Strateginya untuk kepentingan emergency dan kepentingan nasional. Kita harus cepat dan jangan terlalu kaku karena ini untuk kemanusiaan,” kata Luhut dilansir dari Antara pada Minggu (27/9).
Beda Syarat OTG Covid-19 Isolasi di Rumah dengan Fasilitas Pemerintah Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan pihaknya telah mengurus izin impor untuk obat remdesivir.
Perusahaan itu bakal bekerja sama dengan perusahaan farmasi India. Selain itu, pihaknya pun bekerja sama dengan perusahaan BUMN untuk uji klinis produksi obat remdisivir.
Sehingga Bio Farma bisa memproduksi obat tersebut di dalam negeri. Sejauh ini, Bio Farma baru menuntaskan uji klinis skala pilot untuk produksi remdesivir di dalam negeri.
“Kami sedang riset untuk produksi dalam negeri,” ujar Honesti. Di sisi lain, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan pihaknya akan mendukung semua riset untuk memproduksi remdesivir dalam negeri.
Menurut dia, pemerintah bersama BUMN dan BPOM akan terus berkordinasi untuk menyembuhkan pasien Covid-19. “Saya back up untuk kebutuhan obat apapun, pasti akan kami dukung. Kami tidak membuat kebijakan yang justru tidak bisa menyelamatkan (pasien COVID-19),” kata Terawan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan pihaknya telah memproses izin uji klinis untuk remdesivir.
Pihaknya bakal terus memantau penyediaan bahan baku obat tersebut untuk kebutuhan nasional. “Terkait bahan baku dari Tiongkok, kami sudah mencatat dan akan cari jalan yang terbaik dengan tetap menjaga aspek keamanan dan mutu,” ujarnya. (Katadata.co.id)

Continue Reading

Nasional

Luhut Bicara Pilkada: Laksanakan, Amankan

Published

on

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan bahwa Pilkada Serentak 2020 tetap perlu dilanjutkan meski pandemi virus corona (Covid-19) belum usai.

“Laksanakan, amankan,” kata Luhut dalam program Mata Najwa yang ditayangkan secara live di Trans7, Rabu (23/9) malam, ketika ditanya mengapa Pilkada tetap dilanjutkan di tengah pandemi.

Luhut mengadopsi cara kerjanya dulu saat menjadi prajurit TNI. Dia mengatakan bahwa perintah harus dijalankan apapun konsekuensinya.

Termasuk pula Pilkada Serentak 2020 kali ini. Jika Presiden Jokowi sudah memberi perintah, maka harus dilaksanakan.

“Itu yang saya dapat dari para senior saya dulu. Jadi saya sebagai tentara, laksanakan. Amankan,” katanya.

Presiden Jokowi, lanjutnya, tentu memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan untuk melanjutkan Pilkada Serentak 2020 ini. Luhut tidak membeberkan.

“Walaupun bisa saja kamu setuju tapi kami tidak setuju, tapi sudah diputuskan, buat saya hanya dua, laksanakan, amankan,” kata dia.

Menurut Luhut, yang perlu diperhatikan saat ini adalah memitigasi pelaksanaan pilkada yang digelar di tengah wabah Covid-19. Jangan sampai penyebaran virus corona makin masif akibat ada pelanggaran di pilkada.

Luhut merinci ada beberapa aspek yang akan diubah dalam aturan Pilkada Serentak 2020. Misalnya pada masa kampanye nanti.

Jika sebelumnya kampanye melibatkan banyak massa, maka kampenye saat ini akan dilarang mengumpulkan massa.

Pihaknya kata Luhut bahkan telah mengusulkan kepada Bawaslu, KPU juga Kapolri agar pelaksanaan kampanye dibatasi. Malah akan lebih baik jika tak ada kampanye terbuka yang digelar dalam Pilkada Serentak ini.

“Tidak ada kampanye apa namanya terbuka. Mungkin hanya terbatas atau daring juga dan sebagainya,” kata dia.

Luhut memastikan, dengan rambu-rambu dan aturan yang jelas pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang digelar di tengah pandemi tak akan menimbulkan klaster penularan baru.

“Dengan kita memberi rambu-rambu jelas, aturan main jelas ya mestinya bisa. Mestinya bisa. Saya yakin bisa,” kata dia. (Cnn Indonesia)

Continue Reading

Nasional

Klaster Baru Corona Jakarta: Hiburan Malam, Hotel, Pernikahan

Published

on

Penyebaran virus corona (Covid-19) di Jakarta kian masif. Klaster-klaster baru penyebaran virus corona di ibu kota juga mulai bermunculan, sehingga kasus positif meningkat meningkat tinggi.

FINROLL.com – Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah mengatakan setidaknya ada tujuh klaster baru penyebaran Covid-19 di Jakarta sejak pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi 4 Juni hingga 12 September 2020. Hal itu berdasarkan analisis Tim Satgas dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

“Di sini ada beberapa yang baru yang sebelumnya tidak ada. Contohnya klaster hotel sudah mulai ada, pesantren, hiburan malam,” kata Dewi dalam dialog Covid Dalam Angka di Youtube BNPB, Rabu (23/9).

Dari data yang dipaparkan Dewi, tercatat klaster hotel sebanyak 3 kasus. Menurut dia, hal ini ditemukan setelah Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan contact tracing atau pelacakan.

“Dilihatnya memang dari hotel itu tiga orang ini punya kontak di sana sebenarnya. Ini yang masih dalam penyelidikan sebenarnya, tapi muncul tempat baru yang ternyata berpotensi penularan,” jelas Dewi.

Selain klaster hotel, muncul juga klaster pesantren dengan 4 kasus, klaster hiburan malam 5 kasus, serta klaster pengungsian 6 kasus. Kemudian klaster sekolah 19 kasus, klaster kegiatan pernikahan 25 kasus, dan klaster panti asuhan 36 kasus.

“Kegiatan pernikahan juga mulai muncul. Ada 25 orang terinfeksi, walau kecil, tapi ini berpotensi jadi tempat penularan. Ini harus diperketat kembali,” tuturnya.

Kemunculan klaster-klaster baru di Jakarta ini menandakan agar masyarakat untuk tetap mematuhi aturan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Dewi juga meminta agar masyarakat untuk lebih mewaspadai penyebaran Covid-19.

“Ini beberapa contoh bermunculan klaster baru yang sebelumnya belum ada. Artinya kita harus lebih waspada lagi,” tuturnya.

Dewi juga mengatakan, sampai saat ini masih ada tiga klaster besar di DKI, yakni rumah sakit, komunitas, dan perkantoran.

Klaster rumah sakit merupakan kasus-kasus yang dicatat dari pasien atau laboratorium di mana warga aktif memeriksakan diri sendiri. Jumlah kasus positif dari klaster ini berjumlah 24.400 kasus atau menyumbang 63,46 persen kasus di Jakarta.
Lihat juga: Tiga Besar Klaster Covid DKI: RS, Komunitas dan Perkantoran

Kemudian, klaster komunitas yang termasuk di dalamnya klaster keluarga. Menurut Dewi, klaster komunitas menyumbang 15.133 kasus atau 39,36 persen dari kasus positif Covid di Ibu Kota.

Berikutnya klaster perkantoran muncul sebagai klaster ketiga terbanyak. Dari catatan Dewi, kasus klaster perkantoran di Jakarta mencapai 3.194 kasus atau sekitar 8,31 persen. (CNNIndonesia.com)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending