Connect with us

News

Pemprov DKI Minta Warga Tak Khawatir: Genangan Paling Lama 30 Menit

Published

on


Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat tidak perlu khawatir soal ancaman banjir di musim penghujan. Kepala Dinas Sumber daya Air DKI, Juaini, mengatakan sejak jauh hari pihaknya sudah mengantisipasi agar tak ada banjir saat memasuki musim hujan.

“(Masyarakat) enggak perlu khawatir kalau saya pikir, karena kan hujan itu anugerah tergantung kitanya dan upaya-upaya yang sudah kita lakukan,” kata Juaini saat dihubungi, Rabu (18/12).

Juaini menuturkan, genangan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada Selasa (17/12) siang tidak berlangsung lama. Ia menilai drainase sudah cukup berjalan efektif.

“Ketika hujan selesai, ya sekitar paling lama 30 menit enggak ada lagi (genangan), surut langsung. Sudah mulai terasa (drainase) kita buktikan cepatnya air (surut) enggak ada kayak kemarin satu hari baru (surut),” ucap Juaini.

Menurutnya, penyebab terjadi genangan di beberapa titik karena adanya antrian masuk air hujan ke saluran. Pemprov DKI akan memperbanyak mulut air di beberapa titik agar tidak ada genangan lagi saat hujan deras.

“Berdasarkan pengalaman yang tadi, supaya mempercepat, ada beberapa tempat mungkin besok akan kita tambah mulut-mulut airnya supaya antreannya enggak terlalu banyak sehingga pas hujan gede enggak ada lagi genangan di situ,” jelas Juaini.

Selain itu, Juaini mengatakan Dinas SDA juga sudah membentuk Satgas khusus yang menangani banjir. Ia menyebut Pemprov DKI juga masih mempunyai senjata pamungkas agar genangan cepat surut.

“Satgas selama ini 8.000-an (personel) itu kita tempatkan di masing-masing wilayah mulai kecamatan hingga sudin walikota. mereka amankan wilayah masing-masing. Jadi beberapa lokasi yang dianggap rawan itu Satgas kita, ketika sudah gelap itu sudah langsung standby di lokasi sudah muter keliling di lapangan, itu SOP kita gitu,” ujar Juaini.

“Kita bawa pompa mobil, tapi karena engga ada (banjir) tadi cuman sebentar kita enggak keluarkan senjata pamungkas kita pompa mobil. Itu ada sekitar 350 unit di sebar ke 5 wilayah,” tutupnya.

International

Pelaku Penembakan di Masjid Selandia Baru Disidang Agustus

Published

on

Finroll – Jakarta, Dokumen pengadilan Selandia Baru menyatakan pelaku penembakan dan pembunuhan 51 jamaah muslim dalam masjid tahun lalu, Brenton Tarrant akan mulai di sidang bulan depan.

Ekstremis sayap kanan Brenton Tarrant sebenarnya akan disidang pada Maret atas pembunuhan 51 orang, 40 percobaan pembunuhan dan satu terorisme. Namun, pada saat itu, pemerintah sedang menerapkan kebijakan lockdown demi mempersempit penyebaran virus corona.

Karena kebijakan itu, korban dan keluarga korban yang selamat tidak dapat datang ke pengadilan untuk menyaksikan proses persidangan Tarrant. Karena kondisi itu, hakim Pengadilan Tinggi Cameron Mander mengatakan membuka jalan bagi Tarrant untuk dihukum pada 24 Agustus.

“Sekarang, dengan tidak adanya penularan virus COVID-19 di Selandia Baru, pengadilan kami telah kembali ke operasi normal, sidang akan kembali digelar,” kata Mander dalam menit peradilan yang dirilis Jumat seperti dikutip dari AFP, Jumat (3/7).



“Publik dan, yang terpenting, para korban dan keluarga mereka yang tinggal di Selandia Baru dapat menghadiri acara pengadilan.”

Selandia Baru tidak memiliki hukuman mati. Tetapi Tarrant, mantan instruktur olahraga dari kota negara Australia, Grafton, menghadapi ancaman bakal menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi.

Tarrant mempersenjatai diri dengan gudang senjata semi-otomatis dan menyerang dua masjid di Selandia Baru. Masjid pertama Al Noor . Kedua, masjid yang berlokasi di Linwood.

Korbannya semua Muslim dan termasuk anak-anak, wanita dan orang tua. Dalam sebuah manifesto yang diposting online sebelum pembunuhan, Tarrant mengatakan dia pindah ke Selandia Baru dengan tujuan khusus; melakukan kekejaman terhadap Muslim.

Tindakannya mendorong Selandia Baru untuk memperketat undang-undang senjata dan meningkatkan upaya untuk mengekang ekstremisme online.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Reklamasi Ancol dan Janji Politik Anies

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memancing polemik melalui pemberian izin reklamasi pengembangan kawasan rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan total luas 155 hektare.

Pemberian izin dinilai mengingkari salah satu janji kampanye saat Pilkada 2020. Jargon tolak reklamasi mulanya menjadi daya tarik yang dijual Anies-Sandi kepada para calon pemilihnya. Anies saat itu tegas mengatakan reklamasi tak lebih hanya membawa kemudaratan.

“Mengapa kami menolak reklamasi, karena memberikan dampak buruk kepada nelayan kita dan memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan,” kata Anies terekam saat debat putaran kedua Pilkada, 12 April 2017.

Setelah menjabat, Anies membuktikannya dengan membatalkan izin 17 pulau reklamasi yang dikeluarkan gubernur sebelumnya. Pembatalan izin itu masih jadi polemik lantaran masih dalam proses hukum di pengadilan tata usaha negara (PTUN).

Namun kemudian, Anies mengeluarkan izin reklamasi untuk kawasan Ancol. Izin reklamasi untuk Ancol tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 237 Tahun 2020 tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Rekreasi Dunia Fantasi seluas 35 hektare dan Perluasan Kawasan Rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur Seluas 120 hektare.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai kini publik bingung apa yang harus dipegang dari pernyataan Anies. Sikap Anies terdahulu yang menolak reklamasi, kata dia, jadi bertolak belakang dengan pemberian izin reklamasi itu.

“Artinya, enggak ngerti kita apa omongan dia yang bisa kita pegang,” kata Gilbert saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (2/7) kemarin.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. CNNIndonesia/Adhi WicaksonoGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Satpol PP menyegel bangunan yang berada di Pulau D Reklamasi karena tidak memiliki izin, Kamis, 7 Juni 2018. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Kritik serupa juga dilancarkan anggota Komisi B DPRD lainnya, Eneng Malianasari. Mili, sapaan Eneng, melihat penerbitan izin reklamasi ini tidak sesuai dengan janji Anies pada Pilkada 2017.

“Ada janji kampanye dari Gubernur yang terang-terangan tidak dilakukan,” tutur Mili.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) juga mengkritisi langkah Anies yang memberikan izin reklamasi di kawasan Ancol. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi mempertanyakan urgensi penerbitan izin reklamasi Ancol tersebut.

Terlebih, ia juga menyebut bahwa Anies sebelumnya juga telah menerbitkan IMB untuk 932 gedung yang telah didirikan di Pulau D hasil reklamasi yang sempat disegel. Selain itu, ada 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun di pulau yang sama.

“Pemprov terus memunculkan preseden buruk, setelah penerbitan IMB Pulau D dan sekarang masih menghidupkan reklamasi,” kata Tubagus.

Kekecewaan soal janji politik Anies ini juga ditunjukkan oleh Relawan Jaringan Warga (Jawara) Anies-Sandi. Mereka kecewa Anies mengingkari janji kampanye untuk menghentikan reklamasi.

Koordinator Relawan Jawara Anies-Sandi, Sanny Irsan, mengatakan pihaknya menentang rencana reklamasi kawasan Ancol dan Dufan. Apalagi, pada Pilkada 2017 lalu, salah satu janji kampanye Anies dan Sandiaga Uno saat itu adalah menolak reklamasi.

“Kalau tidak ada penjelasan kita akan turun (demonstrasi). Karena apabila ini (reklamasi) jadi, di samping menyalahi janji, efeknya akan kemana-mana,” ujar Sanny.

Pemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019. CNNIndonesia/Safir MakkiPemandangan Pulau Reklamasi dilihat dari atas Teluk Jakarta, Sabtu, 16 Februari 2019.(CNNIndonesia/Safir Makki)
Masih Bungkam

Meski mendapat kritik bertubi-tubi, Anies dan jajaran Pemprov DKI sampai sekarang belum menjelaskan kepada publik mengenai alasan penerbitan izin reklamasi Ancol.

Pada Selasa (30/6), Anies sempat ditanya ihwal mengenai izin reklamasi. Saat itu, Anies menolak untuk menjawab dan berjanji akan menjelaskan secara rinci.

Namun sampai saat ini Anies dan Pemprov DKI masih bergeming ketika ditanya mengenai sengkarut izin reklamasi Ancol. CNNIndonesia.com juga telah berulang kali mencoba menghubungi jajaran Pemprov DKI yang berkaitan dengan isu ini, namun tak kunjung mendapat respons.

Pembelaan datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif. Mantan Sekretaris Tim Pemenangan Anies-Sandi di Pilgub DKI Jakarta 2017 itu mengajak berdialog kepada para pihak yang keberatan.

“Kalau ada keberatan sama janji Anies ya didialogkan. Saya maklum kalau dia (Jawara) belum paham maksud Kepgub itu,” kata Syarif.

Pihak Ancol pun belum memberikan keterangan yang utuh akan jadi apa rencana reklamasi yang diizinkan Anies tersebut.

PT Pembangunan Jaya Ancol (PT PJA) menyatakan rencana perluasan area di kawasan Ancol masuk dalam proyek jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Ancol bakal membuat masjid apung di atas laut dan Museum Nabi Muhammad SAW pertama di luar Arab Saudi.

Corporate Secretary Jaya Ancol Agung Praptono menolak menjawab pertanyaan mengenai lahan yang akan menjadi tempat pengembangan di lahan reklamasi. Menurut dia, pengembangan mengikuti aturan yang ada.

“Sesuai Keputusan Gubernur saja,” kata Agung singkat.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

International

Iran Akui Terjadi Kecelakaan di Situs Utama Nuklir

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Sebuah kecelakaan dilaporkan terjadi di fasilitas pengayaan uranium Natanz di Provinsi Isfahan yang menjadi situs nuklir utama Iran pada Kamis (2/7).

Kerusakaan sempat dilaporkan terjadi akibat kecelakaan tersebut. Namun, tak lama, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran, Behrouz Kamalvandi, menuturkan insiden itu tidak merusak situs nuklir tersebut.

Ia juga mengatakan tidak ada korban dalam kecelakaan itu dan pihak berwenang tengah menyelidiki penyebab terjadinya insiden.

“Kecelakaan terjadi pada Kamis pagi dan merusak sebuah gudang yang sedang dibangun di ruang terbuka di situs Natanz di pusat Iran,” kata Kamalvandi seperti dikutip AFP.

Kamalvandi menuturkan fasilitas nuklir itu sampai saat ini tidak aktif dan tidak ada risiko polusi radioaktif akibat kecelakaan.

Ia tidak memberikan rincian tentang kronologi dan kecelakaan yang dilaporkan.

Insiden ini terjadi sepekan setelah sebuah ledakan dahsyat mengguncang ibu kota Teheran pada Jumat pekan lalu. Ledakan yang menewaskan 13 orang tersebut diduga berasal dari sebuah situs rudal dan terowongan bawah tanah tersembunyi yang terletak di timur pegunungan ibu kota.

Dugaan itu diungkapkan oleh para analis berdasarkan sejumlah foto satelit.

Foto satelit menunjukkan area sekitar 20 kilometer dari timur pusat Teheran dipenuhi semak belukar yang hangus sepanjang ratusan meter. Semak belukar itu sebelumnya tidak pernah terlihat dari satelit, bahkan dari foto satelit yang sama dan diambil beberapa pekan sebelum ledakan terjadi.

Namun, pemerintah Iran mengatakan ledakan tersebut hanya berasal dari tangki gas industri di sebuah daerah di dekat pangkalan militer Parchin. Menurut analis area tangki gas itu berada di dekat fasilitas rudal Khojir Iran.

Iran memang mengumumkan rencananya melanjutkan program pengayaan uranium dan pengembangan senjata rudalnya pada Mei 2019, setelah AS menarik diri dari perjanjian nuklir 205 dan kembali menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap negara di Timur Tengah itu.

Padahal, selama ini Iran dinilai patuh pada perjanjian nuklir 2015, di mana Teheran menghentikan segala bentuk pengembangan senjata rudal dan nuklirnya dengan imbalan penghapusan sanksi serta bantuan ekonomi dari negara Barat.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending