Connect with us

News

Pemprov DKI Minta Warga Tak Khawatir: Genangan Paling Lama 30 Menit

Published

on


Dinas Sumber Daya Air (SDA) Pemprov DKI Jakarta meminta masyarakat tidak perlu khawatir soal ancaman banjir di musim penghujan. Kepala Dinas Sumber daya Air DKI, Juaini, mengatakan sejak jauh hari pihaknya sudah mengantisipasi agar tak ada banjir saat memasuki musim hujan.

“(Masyarakat) enggak perlu khawatir kalau saya pikir, karena kan hujan itu anugerah tergantung kitanya dan upaya-upaya yang sudah kita lakukan,” kata Juaini saat dihubungi, Rabu (18/12).

Juaini menuturkan, genangan yang terjadi di beberapa titik di Jakarta pada Selasa (17/12) siang tidak berlangsung lama. Ia menilai drainase sudah cukup berjalan efektif.

“Ketika hujan selesai, ya sekitar paling lama 30 menit enggak ada lagi (genangan), surut langsung. Sudah mulai terasa (drainase) kita buktikan cepatnya air (surut) enggak ada kayak kemarin satu hari baru (surut),” ucap Juaini.

Menurutnya, penyebab terjadi genangan di beberapa titik karena adanya antrian masuk air hujan ke saluran. Pemprov DKI akan memperbanyak mulut air di beberapa titik agar tidak ada genangan lagi saat hujan deras.

“Berdasarkan pengalaman yang tadi, supaya mempercepat, ada beberapa tempat mungkin besok akan kita tambah mulut-mulut airnya supaya antreannya enggak terlalu banyak sehingga pas hujan gede enggak ada lagi genangan di situ,” jelas Juaini.

Selain itu, Juaini mengatakan Dinas SDA juga sudah membentuk Satgas khusus yang menangani banjir. Ia menyebut Pemprov DKI juga masih mempunyai senjata pamungkas agar genangan cepat surut.

“Satgas selama ini 8.000-an (personel) itu kita tempatkan di masing-masing wilayah mulai kecamatan hingga sudin walikota. mereka amankan wilayah masing-masing. Jadi beberapa lokasi yang dianggap rawan itu Satgas kita, ketika sudah gelap itu sudah langsung standby di lokasi sudah muter keliling di lapangan, itu SOP kita gitu,” ujar Juaini.

“Kita bawa pompa mobil, tapi karena engga ada (banjir) tadi cuman sebentar kita enggak keluarkan senjata pamungkas kita pompa mobil. Itu ada sekitar 350 unit di sebar ke 5 wilayah,” tutupnya.

Nasional

Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19

Published

on

Pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.
FINROLL.COM — Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.
“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).
“Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tuturnya.
Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.
“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja,” ucap Jokowi.
Meski nantinya darurat sipil diberlakukan, Jokowi meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka. “Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
“Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal. Tadi kita sudah bicarakan, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini yang segera kita umumkan kepada masyarakat,” ujar Jokowi.
Jokowi menyadari banyak pendatang di DKI Jakarta yang mempercepat mudik ke kampung halaman karena mereka kehilangan penghasilan sehari-hari. Para pendatang yang kebanyakan pedagang makanan yang mendapat penghasilan harian kehilangan pendapatannya akibat pemberlakukan aturan kerja dari rumah oleh perusahaan dan instansi pemerintahan.
“Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, mudik dapat menjadi medium penyebaran virus corona ke daerah-daerah. Sebab, saat ini Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak di Indonesia.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya segera mempersiapkan dan mengaktifkan jaring pengaman sosial berupa pemberian insentif harian kepada masyarakat yang diminta untuk tidak mudik.
“Karena itu, saya minta percepatan program social safety net (jaring pengaman sosial) yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul dilaksanakan di lapangan,” ujar Jokowi.
“Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedangang asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” lanjut dia.
Konsekuensi darurat sipil Pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang (UU) sebagai landasan hukum dalam melakukan pembatasan sosial skala besar yang disertai kebijakan darurat sipil. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.
“Kesimpulan yang tadi diambil oleh Bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar yang mengacu pada tiga dasar (hukum),” kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden, Senin (30/3/2020).
Doni mengatakan, ketiga UU yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit pada era Presiden RI Soekarno.
Pasal 1 aturan tersebut menyebutkan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.
Hal itu dapat dilakukan jika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan.
Doni menyebut, pihaknya akan mengundang pakar hukum untuk merumuskan lebih jauh aturan turunan soal pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil ini. “Aturan ini sedang dibahas, tentu pakar-pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menghasilkan sebuah konsep yang mana kita bisa mengurangi risiko (penularan) yang besar, dan kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Doni.
Saat ditanya konsekuensi dari darurat sipil ini, Doni menyebut, penegakan hukum bisa dilakukan kepada masyarakat yang tak mengikuti aturan soal pembatasan sosial. “Penegakan hukum bukanlah yang terbaik, tetapi apabila harus dilakukan, tentu memenuhi beberapa faktor,” kata dia.
Kendati demikian, Doni berharap masyarakat bisa disiplin mengikuti imbauan pemerintah soal pembatasan sosial ini. Misalnya, tak meninggalkan rumah jika tak mendesak.
Lalu menerapkan pembatasan jarak fisik di tempat umum, serta tak membuat acara yang mengundang keramaian. “Sekali lagi dalam menghadapi hal ini bagaimana kesadaran kolektif, yang diperlukan sekarang adalah disiplin dan disiplin.
Tanpa disiplin pribadi mungkin kita akan kewalahan. Sekali lagi peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi penegakkan hukum bagi mereka yang tidak disiplin,” kata dia.
Darurat sipil langkah terakhir Sementara itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona semakin masif.
“Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).
Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).
Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona.
“Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait,” kata dia.
Continue Reading

International

Redam Corona, Trump Resmi Kucurkan Stimulus 2 Triliun Dolar

Published

on

By

Pemerintah Amerika Serikat resmi mengucurkan dana stimulus sebesar US$2 triliun atau sekitar Rp32.525 triliun demi menyelamatkan perekonomian yang terpukul akibat dampak negatif penyebaran virus corona (Covid-19).

FINROLL.COM — Presiden Donald Trump telah menandatangani undang-undang paket kebijakan stimulus tersebut pada Jumat (27/3), beberapa jam setelah Dewan Perwakilan AS mengesahkan draf kebijakan itu.

Paket stimulus ekonomi ini adalah yang terbesar dalam sejarah Amerika.

“Saya ingin berterima kasih kepada Partai Demokrat dan Partai Republik karena datang bersama dan mengutamakan Amerika,” ucap Trump di Gedung Putih seperti dilansir AFP.

Trump menyebut insentif ini bisa sangat menolong keluarga, pekerja, hingga pengusaha Amerika yang terdampak dampak negatif wabah corona.

Dari stimulus senilai triliunan dolar itu, sebanyak US$100 miliar akan disalurkan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di AS yang sangat membutuhkan peralatan medis dan pakaian pelindung tenaga medis.

Sebanyak US$500 miliar akan dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan termasuk maskapai penerbangan. Sekitar US$377 miliar akan dihibahkan untuk usaha kecil dan menengah.

Sisa stimulus juga akan disalurkan untuk membantu para pengangguran di AS. Sebagai informasi, sebanyak 3,3 juta warga AS mengajukan klaim pengangguran hingga 21 Maret lalu.

Pandemi Corona, Trump Resmi Kucurkan Stimulus 2 Triliun Dolar

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin berjanji akan mendistribusikan stimulus itu melalui cek dengan cepat. Ia memperkirakan penyaluran stimulus dalam bentuk setoran langsung uang tunai akan diterima warga dalam tiga minggu ke depan.

“Warga Amerika membutuhkan uang itu sekarang, mereka tidak dapat menunggu pemerintah untuk mengambil tiga, empat, atau enam bulan seperti yang biasanya kita lakukan,” kata Mnuchin.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi, Amerika tengah menghadapi situasi darurat ekonomi dan kesehatan besar akibat wabah pandemi virus corona ini

Ia menganggap pandemi corona merupakan yang terburuk dalam seribu tahun terakhir.

Insentif ekonomi senilai triliunan dolar ini disetujui ketika jumlah kasus corona di AS terus melonjak hingga mencapai 103 ribu orang per Sabtu (28/3).

Jumlah itu menjadi yang tertinggi di dunia saat ini, mengalahkan China sebagai negara sumber penyebaran Covid-19.

Meski UU stimulus telah diteken, saham Negeri Paman Sam tetap merosot di pasar dunia. Saham Down Jones Industrial Average tercatat turun 4,1 persen, S&P 500 juga merosot 3,4 persen, sementara saham Nasdaq anjlok 3,8 persen. (CNN/GPH) 

Continue Reading

Nasional

Rieke Diah Pitaloka : Penanganan Covid-19 Harus Berbasis Riset Dan Teknologi

Published

on

Finroll.com — Rieke Diah Pitaloka sebagai Anggota Komisi VI DPR mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Pemerintah dalam menghadapi wabah virus Corona atau Covid -19. Namun demikian, sudah saatnya kebijakan penanganan Covid-19 yang diambil pemerintah dilakukan berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rieke mengatakan, apalagi kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Covid -19 yang  berdasarkan riset ilmiah juga sesuai amanat UU Nomor 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek.

“Covid -19 bukan hanya bencana nasional, tetapi sudah berskala global. Tidak mungkin penanganan Covid -19 tanpa melakukan riset yang serius dan komprehensif,” ujar Rieke Diah Pitaloka dalam siaran pers di Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Menurut Rieke, Indonesia tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari negara lain untuk mengatasi wabah Covid-19. Karena saat ini setiap negara juga sedang berjuang menghadapi virus yang berasal dari Wuhan, China tersebut. Oleh karena itu dipastikan mereka juga memprioritaskan kepentingan bangsa dan negaranya, meski tetap melakukan kerja sama dengan negara lain.

Oleh karena itu, sambung Rieke, tidak mungkin kebijakan menghadapi Covid -19 tanpa memperkuat riset nasional sendiri. “Menteri Kesehatan pasti menyadari tidak mungkin penanganan COVID-19 tanpa rencana mitigasi yang matang. Rencana mitigasi tidak mungkin ada tanpa pemetaan penyebaran virus. Penyebaran virus sangatlah tidak mungkin tanpa riset uji sampel virus Covid -19,” jelasnya.

Sementara tidak mungkin dilakukan pengujian masif terhadap sampel virus Covid -19. Juga tidak mungkin dilakukan tanpa sumber daya manusia (SDM) yang melakukan pengujian. “Risikonya tinggi bagi penguji sampel virus Covid -19 sehingga perlu ada penguatan dan pelatihan khusus bagi SDM riset. SDM di Balitbangkes tidak cukup dan kerja mereka sudah luar biasa berat,” tuturnya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, Minggu (29/3/2020) mengatakan, jumlah pasien positif terinfeksi covid 19 akibat virus corona kembali mengalami peningkatan. Jumlah kasus positif corona di Indonesia hari ini mencapai 1.285 kasus. Sedangkan korban meninggal dunia bertambah menjadi 114 orang, pasien sembuh 64 orang.(red)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending