Connect with us

Nasional

Peneliti Inggris: Ribuan Kasus Corona RI Tak Terdeteksi

Berdasarkan data, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dengan persentase mencapai 11,4 persen atau 78 kematian dari 893 kasus per Kamis (26/3). Namun, angka pengetesan Covid-19 di Indonesia termasuk yang terendah di dunia.

Published

on


Peneliti Inggris menyatakan jumlah kasus Covid-19 yang tidak terdeteksi di Indonesia sebenarnya bisa mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu kasus. Namun, kasus-kasus infeksi virus corona SARS-COV-2 ini tidak terdeteksi karena rendahnya tingkat pengetesan oleh pemerintah.

FINROLL.COM — Hal ini diungkap peneliti Pusat Pemodelan Matematika Penyakit Menular (CMMID) London, Inggris. Mereka yang mengembangkan pemodelan matematika untuk memprediksi secara kasar kemungkinan jumlah kasus penyebaran Covid-19 di suatu negara berdasarkan jumlah kematian.

Menurut pemodelan tersebut, satu kematian yang dikonfirmasi di suatu negara seperti Indonesia, sebenarnya bisa digunakan untuk menghitung beban kasus yang sebenarnya.

Pemodelan ini mempermasalahkan soal tingginya persentase tingkat kematian Covid-19 di Indonesia. Mereka memperkirakan tingginya angka kematian ini disebabkan pemerintah kurang agresif melakukan pengetesan para terduga Covid-19.

Berdasarkan data, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia dengan persentase mencapai 11,4 persen atau 78 kematian dari 893 kasus per Kamis (26/3). Namun, angka pengetesan Covid-19 di Indonesia termasuk yang terendah di dunia.

Pekan lalu, Indonesia baru melaksanakan 1.727 tes. Jika dibandingkan dengan total penduduk, baru satu orang di tes dari 156 ribu orang. Dengan demikian, diperkirakan masih banyak penderita Covid-19 yang belum teridentifikasi. Pembelian 150 ribu alat tes dari China diharapkan bisa mempercepat identifikasi mereka yang terduga terinfeksi virus corona.

Prediksi pemodelan CMMID tergantung pada dua variabel kunci, yakni tingkat kematian dan tingkat penularan, serta mengukur berapa banyak orang yang kemungkinan akan terinfeksi oleh satu orang

Mereka lalu membandingkan tingkat kematian di Indonesia ini dengan data kematian Covid-19 WHO sebesar 3 persen (3 kematian per 100 kasus). Meski demikian, para ahli virologi dan epidemologi percaya tingkat kematian virus ini di bawah 1 persen.

Tingkat penularan Covid-19 juga diperkirakan ada di angka 2 dan 3, yang artinya tiap pasien positif, menularkan kepada dua atau tiga orang lain.

Kombinasi dua data ini, digabungkan dengan angka kematian di Indonesia, maka para ahli memperkirakan sebenarnya tingkat infeksi Covid-19 di RI sudah lebih besar.

Perkiraan konservatif, menurut pemodelan CMMID dengan tingkat kematian Covid-19 sebesar 1 persen dan tingkat penularan kepada 2 orang memprediksi telah ada 70.848 kasus virus corona baru di Indonesia.

Sementara jika angka tingkat infeksi ditingkatkan ke angka 3, maka kemungkinan terdapat 251.424 kasus di Indonesia. Di mana satu kematian Covid-19 akan menunjukkan ada 5.238 kasus di masyarakat. Nilai sebenarnya kemungkinan berada di antara keduanya.

Angka ini didapat berdasarkan data kematian Covid-19 pada Senin (23/3). Saat itu, data kematian di Indonesia masih di angka 48 orang.

Associate CMMID profesor Stefan Flasche mengatakan bahwa jumlah kasus virus corona baru akan meningkat dua kali lipat setiap tujuh hari.

“Orang akan berharap bahwa kira-kira enam kematian yang dilaporkan per hari yang Anda lihat saat ini [di Indonesia] akan meningkat menjadi 12 kematian per hari minggu depan  dan 24 kematian per hari setelahnya. [Itu akan berhenti] kecuali ada upaya besar yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran melalui misalnya, social distancing,” katanya, seperti dikutip ABC.

Ketika ditanya kemungkinan ada 1 juta kasus di Indonesia pada akhir April, menurutnya hal itu mungkin terjadi. Kemungkinan ini berkaca dari tingginya populasi di Indonesia dengan 270 juta penduduk.

“Mungkin membuat semi-masuk akal, sebagai skenario terburuk,” tuturnya.

Profesor Niall Ferguson dari Imperial College di London, Inggris, juga mendukung perhitungan ini. Menurutnya, satu kematian menunjukkan setidaknya seribu kasus di masyarakat dengan asumsi tingkat kematian 1 persen.

“Kami kira epidemi tanpa adanya pengukuran…mungkin akan naik dua kali lipat tiap lima hari…dan hanya satu dari 100 orang yang terinfeksi akan meninggal,” tuturnya.

“Jika penderita sudah menunjukkan gejala, butuh 20 hari atau lebih hingga mereka meninggal. Sehingga angka kematian hari ini menunjukkan epidemi yang terjadi 20 hari lalu.”

“Epidemi saat itu (20 hari lalu) pasti 10 kali lebih kecil. Jika dikalikan dengan angka 100 angka kematian, maka didapat faktor pengali 1.000 kasus.”

Sebelumnya, Menteri Kesehatan memprediksi kemungkinan 700 ribu kasus di Indonesia. Namun, tidak menjelaskan kapan Indonesia akan mencapai angka ini.

Melansir News, mantan perdana menteri Australia Kevin Rudd memperingatkan bahwa situasi yang ada di Indonesia dapat memiliki konsekuensi serius bagi Australia.

“Teman dan tetangga kita Indonesia, populasi 275 juta, sekarang berada di puncak bencana virus corona yang tinggi. Ini memiliki implikasi keamanan nasional yang besar bagi Jakarta dan Canberra. Ini akan membutuhkan solidaritas dan diplomasi yang sangat terampil di masa depan,” kata Rudd. (CNN)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Mulai Juni 2020 Gugus Tugas Covid-19 Restui Tahapan Pilkada

Published

on

Finroll – Jakarta, Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Munardo merestui KPU untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi virus corona. KPU, Pemerintah dan DPR sudah sepakat tahapan lanjutan itu akan dimulai pada Juni 2020 mendatang.

Hal itu tertuang dalam surat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melalui surat B-196/KA GUGUS/PD.01.02/05/2020 tanggal 27 Mei 2020 kemarin.

“Menyadari realita bahwa pandemi Covid-19 ini belum bisa dipastikan waktu berakhirnya, kami memberikan saran dan masukan kepada KPU RI sebagai penyelenggara pemilu yang mandiri, bahwa lanjutan tahapan Pilkada 2020 yang tertunda dimaksud, dapat dilanjutkan sebagaimana amanat ayat (2) Pasal 201A Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” kata Doni dalam surat tersebut.

Meski begitu, Doni memberikan syarat bagi penyelenggara pemilu agar tiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

Ia juga meminta agar penyelenggara pemilu terus berkoordinasi intens dengan pihak Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan dalam penyiapan protokol kesehatan tersebut.

“Agar dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020,” kata Doni.

Selain itu, Doni turut mengapresiasi keputusan KPU, Pemerintah dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2020, yang seharusnya September menjadi Desember 2020.

Ia memandang penundaan gelaran tersebut sangat membantu upaya percepatan penanganan corona oleh pemerintah yang membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 juga menghormati keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” kata Doni.

Sebelumnya, Komisi II DPR, Kemendagri dan KPU telah menyetujui untuk melanjutkan tahapan pilkada serentak tahun 2020 dimulai pada 15 Juni 2020 mendatang dalam rapat kerja kemarin.

Tak hanya itu, Pemerintah, DPR, dan KPU juga sepakat pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang sesuai Perpu 2 tahun 2020. Keputusan itu mempertimbangkan saran, usulan dan dukungan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Anies Berkeras Tolak Warga Masuk Jakarta Tanpa SIKM

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan masyarakat luar Jabodetabek yang hendak masuk ke Jakarta wajib mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Bagi yang tidak memiliki SIKM, dipastikan tidak dapat masuk ke wilayah Jabodetabek.

“Saya imbau ke masyarakat, bila tidak punya SIKM, kedinasan yang relevan dalam 11 sektor, jangan lakukan perjalanan, tunda, kerja dari jauh pakai video conference,” kata Anies di KM 47 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (26/5).

Anies menegaskan pesan ini sudah disampaikan sejak April lalu. Saat itu ia meminta agar warga tidak meninggalkan Jakarta, dan kalaupun sudah terlanjur keluar Jakarta maka proses kembalinya akan dipersulit.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memastikan, bagi warga yang tidak mengantongi SIKM akan langsung diputar balik kembali ke daerah asal.

“Tunda dulu ke Jakarta. daripada memaksa berangkat dan harus diputar balik,” ujarnya.

Menurut dia, hal ini tentu akan membuat masyarakat yang diputar balik merasa tidak nyaman. Namun, hal ini harus ditegaskan lantaran demi mencegah penyebaran virus corona semakin masif.

“Bagi mereka yang merasa dikembalikan mungkin tidak nyaman, tapi lebih tidak nyaman lagi bagi jutaan warga Jakarta bila kita membiarkan orang keluar masuk, artinya kita tidak menghargai kerja keras jutaan orang yang berada di rumah selama dua bulan,” tuturnya.

Kebijakan pembatasan keluar masuk Jakarta tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Pasal 4 ayat 3 Pergub tersebut dinyatakan, larangan berpergian keluar atau masuk provinsi DKI Jakarta hanya berlaku bagi masyarakat yang yang tidak memiliki KTP non-Jabodetabek. Sementara itu, bagi warga yang berdomisili dan ber-KTP Jabodetabek masih bisa leluasa berpergian di dalam area Jabodetabek.

“Mereka yang tidak punya surat izin keluar masuk tidak akan diperbolehkan untuk lewat. Dan persyaratan ini harus dipenuhi,” kata Anies saat konferensi pers di Gedung BNPB Jakarta, Senin (25/5). (CNN)

Continue Reading

Nasional

Aturan Baru Bagi Penumpang Pesawat ke Jabodetabek

Published

on

Pemerintah Daerah DKI Jakarta memberlakukan aturan baru bagi masyarakat yang akan keluar-masuk Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bogor (Jabodetabek) dengan menggunakan pesawat. Mulai Selasa (26/5) kemarin, penumpang tersebut wajib mengantongi hasil swab polymerase chain reaction (PCR Test) virus corona.

FINROLL.COM — Tanpa mengantongi hasil tes itu, calon penumpang tidak akan diberangkatkan oleh maskapai. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan kebijakan itu dijalankan untuk menindaklanjuti keputusan rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan.

Dalam rapat tersebut dibahas syarat mendapatkan Surat Izin Keluar Masuk(SIKM) ke Jabodetabek. Salah satunya, kewajiban mengantongi hasil PCR test bagi penumpang pesawat yang keluar masuk ke Jabodetabek.

Keputusan diambil karena banyak masyarakat yang masuk ke Jabodetabek menggunakan angkutan udara hanya membawa surat kesehatan dan belum menjalankan PCR test.

Sebelumnya, penumpang dapat menggunakan hasil rapid test untuk mendapatkan SIKM.

“Hasil kesepakatan sebelum memiliki SIKM maka dia wajib melakukan swab test,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa(26/5),

Ia menambahkan dengan kebijakan tersebut penumpang pesawat yang memegang sertifikat rapid test diwajibkan melakukan swab test. Biaya tes ditanggung pribadi.

Selain itu, mereka juga wajib menjalani karantina hingga hasilnya tes tersebut keluar. “Jadi bagi masyarakat yang mau kembali ke Jakarta yang sudah terlanjur mudik kemudian kembali ke Jakarta atau Jabodetabek maka yang bersangkutan wajib memiliki surat izin masuk di sana ada syaratnya,” imbuhnya. (CNN)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending